Bisnis.com, BANDUNG — Pemerintah Kabupaten Sumedang terus mengakselerasi peningkatan daya saing pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui implementasi Program UMKM Naik Kelas Jawa Barat 2026.

Program pembinaan ini dirancang secara komprehensif untuk meningkatkan kapasitas usaha, mulai dari kualitas produksi, manajemen internal, hingga perluasan akses pasar.

Sejak digulirkan pada 2019 hingga 2026, program tersebut telah menghasilkan 1.077 alumni pelaku UMKM di Sumedang yang berhasil naik kelas.

Agenda Kick Off Program UMKM Naik Kelas 2026 dijadwalkan berlangsung pada Senin (29/6/2026) di Aula Bank BJB Sumedang.

Wakil Bupati Sumedang M. Fajar Aldila menegaskan fokus utama program tahun ini adalah penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Menurutnya, SDM yang kompeten merupakan fondasi utama agar pelaku usaha mampu bertahan dan bersaing di tengah pasar yang semakin kompetitif.

"Yang dibutuhkan adalah kualitas para pengusaha agar bisa bertahan. Harus ada jiwa survive dalam diri para pelaku usaha," ujar Fajar saat menerima jajaran pendamping UMKM di Ruang Rapat Wakil Bupati, Rabu (24/6/2026).

Fajar menilai transformasi pola pikir (mindset) pelaku usaha menjadi elemen krusial agar mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan tuntutan pasar global.

"Saya melihat perlu adanya perubahan mindset pelaku usaha agar mereka mampu terus berkembang," imbuhnya.

Guna memastikan efektivitas program, Fajar meminta para pendamping melakukan seleksi peserta secara ketat agar pelaku usaha yang terpilih benar-benar berkomitmen dan mampu menjadi role model bagi pelaku UMKM lainnya.

Selain melalui pendampingan manajerial, Pemkab Sumedang juga menyediakan fasilitas pembiayaan melalui Program Kredit Usaha Rakyat Daerah (Kurda). Program tersebut menawarkan pinjaman berbunga rendah untuk meringankan beban permodalan pelaku usaha.

"Kita punya program Kurda, yaitu program pembiayaan bagi pelaku UMKM dengan bunga rendah sehingga bisa mengembangkan usaha dengan modal yang lebih murah. Ini harus dimanfaatkan dengan baik," tuturnya.

Sementara itu, Pendamping UMKM Ronni Bahauddin menyambut baik langkah pemerintah daerah.

Namun, dia menyarankan agar pemerintah segera menyusun peta jalan (road map) pengembangan UMKM yang terintegrasi sehingga program tidak bersifat sementara.

"Jangan sampai pendampingan hanya terhenti selama empat bulan saja, tetapi harus ada tindak lanjut yang berkelanjutan melalui road map pengembangan UMKM," pungkas Ronni.

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, meluncurkan program kredit UMKM bunga nol persen melalui skema Kredit Usaha Rakyat Daerah (KURDA) sebagai upaya memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Menteri UMKM Maman Abdurrahman, saat peresmian KURDA di Kabupaten Sragen, Selasa, mengapresiasi inisiatif tersebut dan menilai langkah pemerintah Kabupaten Sragen sebagai bentuk keberpihakan nyata dalam mendorong inklusi keuangan dan pengentasan kemiskinan.

Menurut dia, skema pembiayaan tanpa bunga ini diharapkan mampu menjangkau pelaku UMKM yang selama ini belum sepenuhnya memperoleh akses layanan keuangan formal.

“KURDA juga diharapkan menjadi instrumen penting untuk mendorong UMKM naik kelas,” kata Maman dalam keterangan persnya.

Maman menambahkan program pembiayaan seperti KUR maupun KURDA bukan sekadar pinjaman, tetapi juga instrumen untuk membuka peluang usaha, memperluas pasar, serta meningkatkan daya saing pelaku UMKM.

Secara nasional, Maman menyampaikan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah mencapai Rp105,8 triliun kepada 1,69 juta debitur UMKM.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 1,14 juta merupakan debitur baru dan sekitar 511 ribu UMKM telah berhasil naik kelas atau graduasi.

Di Jawa Tengah, penyaluran KUR tercatat mencapai Rp18,9 triliun kepada 348 ribu pelaku UMKM, dengan 57,1 persen di antaranya disalurkan ke sektor produksi.

Sementara itu, di Kabupaten Sragen, penyaluran KUR telah mencapai Rp675 miliar kepada 10,5 ribu pelaku UMKM, dengan 53,7 persen disalurkan ke sektor produksi.

Menteri Maman mengajak seluruh pelaku UMKM di Sragen untuk memanfaatkan berbagai program dan fasilitas yang telah disiapkan pemerintah, baik melalui KUR, KURDA, maupun program lainnya, sebagai sarana memperkuat usaha, memperluas pasar, dan meningkatkan daya saing produk UMKM Indonesia.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, BANDUNG — Bank Sumedang setor dividen hingga Rp10,8 miliar kepada kas daerah pada 2025. Kredit bersubsidi hingga penyaluran program pemerintah jadi penopang bisnis perusahaan.

Direktur Bank Sumedang Yanti Krisyana Dewi menyebutkan Bank Sumedang merupakan BPR kegiatan usaha 3 (BPR KU III) dengan asset Rp414,9 miliar dan modal inti Rp94,99 miliar.

"Bank Sumedang menyetorkan PAD [penerimaan asli daerah] sebesar Rp10,82 miliar dan memiliki satu kantor pusat, 6 kantor cabang, 6 kantor kas, dan memiliki 9 ATM, serta 1 kas keliling dikelola oleh 3 orang anggota dewan pengawas dan 3 orang anggota direksi, jumlah karyawan seluruhnya 124 orang," ujarnya.

Yanti juga menuturkan Bank Sumedang selama ini telah berpartisipasi dalam pemulihan ekonomi daerah salah satunya dengan memberikan kredit bersubsidi KURDA.

"Selain itu turut serta menyukseskan program pemerintah dalam mewujudkan program satu rekening pelajar [KEJAR] melalui simpanan pelajar [Simpel]. Tidak hanya itu kami juga turut serta menyukseskan program pemerintah dalam menyalurkan dana tunjangan kinerja, penghasilan tetap, jasa pelayanan, dan sertifikasi PPPK," katanya.

Dalam forum RUPS juga, disepakati bentuk badan hukum, pengesahan laporan kinerja keuangan tahun 2025, pengesahan penggunaan laba tahun 2025, pengesahan remunerasi dan nominasi dan penunjukan KAP tahun 2026. Rencana bisnis ke depan, serta strategi penguatan kelembagaan dalam menghadapi tantangan industri perbankan yang semakin kompetitif.

Sementara itu, Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir menegaskan, RUPS menjadi momentum strategis untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja perusahaan sekaligus memperkuat arah kebijakan ke depan.

“Transformasi menjadi Perseroda adalah langkah besar dan visioner. Ini bukan hanya perubahan nomenklatur, tetapi perubahan paradigma dalam tata kelola, profesionalisme, dan daya saing. Kita ingin Bank Sumedang tumbuh sehat, kuat, dan mampu menjadi motor penggerak ekonomi daerah,” ujar Dony.

Menurutnya, perubahan bentuk badan hukum menjadi Perseroan Daerah (Perseroda) memberikan ruang yang lebih luas bagi perusahaan untuk meningkatkan fleksibilitas usaha, memperkuat struktur permodalan, serta mengoptimalkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Bupati juga menekankan pentingnya penguatan tata kelola perusahaan yang baik, inovasi layanan berbasis digital, serta perluasan akses pembiayaan bagi pelaku UMKM dan sektor produktif lainnya.

“Bank Sumedang harus hadir lebih dekat dengan masyarakat, terutama pelaku UMKM. Transformasi ini berdampak nyata, bukan hanya pada kinerja keuangan, tetapi juga pada pertumbuhan ekonomi rakyat,” tambahnya.

Dia berharap, melalui refleksi dan evaluasi yang komprehensif, Bank Sumedang mampu mempercepat transformasi menjadi lembaga keuangan daerah yang modern, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik.

“Dengan terselenggaranya RUPS, diharapkan kinerja Bank Sumedang tahun yang akan datang akan lebih baik dengan pelayanan prima yang didukung profesionalisme dan integritas dalam mencapai keuntungan finansial dan kemanfaatan yang optimal," ungkapnya.