Bisnis.com, SEMARANG — Bank Jateng mendukung pengelolaan Sendang Kun Gerit untuk menjadi tujuan wisata lokal di wilayah Kabupaten Wonogiri dan sekitarnya. Saat ini, jumlah pengunjung sendang mencapai sekitar 20.000 orang setiap bulan.

Berjarak hanya sekitar 2-3 km dari akses utama Jalan Gemolong-Plupuh, Sendang Kun Gerit memadukan pesona pemandian mata air alami dengan fasilitas wisata lainnya seperti waterboom, area pemancingan, villa dan glamping, serta tiga restoran yakni Resto Kun Gerit, Panguripan, dan Sukowati.

Sugiman Totok, pengelola kawasan wisata Sendang Kun Gerit, mengatakan bahwa pengelolaan Sendang Kun Gerit didukung oleh dana Corporate Social Responsibility (SCR) Bank Jateng yang diberikan dalam bentuk pembangunan infrastruktur pendukung. Selain itu, Bank Jateng juga mendukung digitalisasi pembayaran di kawasan wisata tersebut.

“Penggunaan QRIS Bank Jateng membuat transaksi pengunjung menjadi jauh lebih praktis dan transparan," ujar Sugiman dalam siaran pers, Rabu (24/6/2026).

Pendopo multifungsi yang dibangun dari dana CSR Bank Jateng dimanfaatkan untuk menyelenggarakan kegiatan Meeting, Incentive, Convention, Exhibition (MICE) di kawasan Sendang Kun Gerit. Sepanjang tahun 2026, tercatat lebih dari 750 event terselenggara, mulai dari meeting instansi, workshop, pesta pernikahan, hingga acara privat keluarga.

Selain didukung oleh dana CSR Bank Jateng, pengelolaan Sendang Kun Gerit juga turut digerakkan oleh BUMDes dan urunan warga. Hingga kini tercatat ada 1.069 investor lokal dari masyarakat Jatibatur yang turut mendanai dan menikmati hasil dari putaran ekonomi desa mereka.

Adapun, tiket masuk ke kawasan ini ditetapkan Rp5.000 per orang untuk mengakses pemandian mata air. Tambahan biaya Rp10.000 per orang bagi pengunjung yang ingin bermain di waterboom. Tarif menginap di villa dan glamping ditawarkan mulai Rp250.000 per malam. Semua transaksi dapat dilakukan menggunakan sistem pembayaran digital QRIS Bank Jateng.

Bisnis.com, SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengalokasikan anggaran sebesar Rp38,2 miliar untuk mempercepat perbaikan ruas jalan provinsi di Kabupaten Sragen. Perbaikan ini difokuskan pada Jalan Sukowati dan Jalan Galeh-Ngrampal, dua jalur vital yang telah lama menjadi keluhan masyarakat. Pekerjaan fisik ditargetkan dimulai pada Agustus 2026 dan diperkirakan selesai dalam waktu sekitar lima bulan.
"Setelah kita cek langsung, memang ada beberapa bagian yang kondisinya luar biasa parah. Ini nanti akan kita selesaikan," ujar Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Provinsi Jawa Tengah, Henggar Budi Anggoro, saat meninjau kondisi lapangan pada Kamis (18/6/2026).
Proyek tersebut mendapat prioritas pengerjaan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2026. Langkah tersebut menjadi respons terhadap kondisi jalan yang semakin memburuk akibat cuaca ekstrem dan curah hujan tinggi. Selain itu, perbaikan juga diharapkan dapat ikut meningkatkan kelancaran, keamanan, dan kenyamanan mobilitas serta aktivitas ekonomi masyarakat setempat.
Anggaran Rp38,2 miliar dialokasikan melalui Peraturan Kepala Daerah (Perkada) dan tambahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni. Untuk ruas Jalan Sukowati, yang membentang dari alun-alun ke arah timur hingga Terminal Pilangsari, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengalokasikan Rp16,5 miliar untuk penanganan sepanjang satu kilometer. Sementara itu, ruas Jalan Galeh-Ngrampal menerima alokasi sebesar Rp21,7 miliar, terdiri dari Rp14,4 miliar melalui Perkada dan Rp7,3 miliar dari APBD murni, untuk penanganan sepanjang 1,7 kilometer. Total panjang penanganan kedua ruas jalan ini mencapai sekitar 2,7 kilometer.
"Mudah-mudahan nanti bisa terlaksana dengan baik. Di tahun 2027 mudah-mudahan nanti teralokasi lagi, sehingga penanganan bisa lebih cepat rampung," harap Henggar.
Bupati Sragen Sigit Pamungkas menyampaikan apresiasinya atas perhatian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terhadap kondisi jalan di wilayahnya.

"Yang rusaknya sangat serius dan parah itu wilayah kewenangan provinsi. Alhamdulillah tahun ini akan diperbaiki. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Gubernur atas atensinya," kata Sigit.
Kondisi jalan yang rusak parah ini telah berlangsung menahun. Meskipun perbaikan di ruas Galeh-Ngrampal telah dilakukan pada tahun 2025, namun Sigit mengungkapkan bahwa masih terdapat sekitar tujuh kilometer dari total panjang ruas 20,65 kilometer yang memerlukan penanganan lebih lanjut. Kerusakan ini tidak hanya mengganggu kenyamanan, tetapi juga membahayakan keselamatan pengguna jalan dan menghambat aktivitas ekonomi masyarakat.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, secara tegas menyatakan bahwa percepatan perbaikan infrastruktur jalan merupakan salah satu prioritas utama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada tahun anggaran 2026. Komitmen ini diwujudkan dengan relokasi anggaran sekitar Rp200 miliar untuk percepatan penanganan ruas jalan rusak di berbagai daerah.
Selain di Kabupaten Sragen, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga ikut melakukan perbaikan Jalan Raya Randublatung-Cepu di Kabupaten Blora. Proyek tersebut tengah memasuki tahap pelelangan dengan alokasi anggaran hingga Rp5,276 miliar.
Proyek perbaikan ruas Jalan Raya Randublatung-Cepu tersebut merupakan kelanjutan dari proyek perbaikan yang telah berjalan sejak tahun 2025 lalu. Sebelumnya, proyek tersebut telah merampungkan pengerjaan perbaikan fisik untuk ruas jalan Singget-Doplang-Cepu sepanjang 2,611 km.
Adapun sepanjang tahun 2025-2026, ada Rp45,86 miliar anggaran APBD yang telah dikeluarkan Jawa Tengah untuk membiayai proyek perbaikan dan perawatan jalan di Kabupaten Blora.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten produsen dan perdagangan gula, PT Aman Agrindo Tbk. (GULA), optimistis rencana akuisisi pabrik gula di Sragen, Jawa Tengah, dapat mulai memberikan kontribusi terhadap kinerja keuangan perseroan pada semester II/2026.

Presiden Direktur Aman Agrindo, Andreas Utomo, mengatakan perseroan saat ini tengah menyelesaikan tahap akhir uji tuntas (due diligence) terhadap aset pabrik gula tersebut sebelum melangkah ke proses penandatanganan perjanjian bersyarat.

“Target penandatanganan perjanjian bersyarat (conditional agreement) kami agendakan pada minggu ketiga atau keempat bulan Juni 2026 ini,” ujar Andreas dalam keterangannya, Rabu (17/6/2026).

Menurutnya, proses due diligence dijadwalkan rampung pada pekan ketiga Juni 2026. Setelah itu, perseroan akan melanjutkan proses akuisisi sembari menunggu hasil penilaian nilai wajar aset oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).

Meski belum mengungkapkan nilai transaksi, Andreas memastikan seluruh kebutuhan pendanaan akuisisi akan berasal dari kas internal perusahaan tanpa penambahan utang baru.

“Nilai akuisisi pabrik Sragen masih menunggu penilaian dari KJPP. Perkiraan kami, hasil penilaian nilai wajar akan selesai pada Agustus 2026,” katanya.

Manajemen memilih pabrik tersebut karena dinilai memiliki lokasi strategis yang dekat dengan sentra pasokan tebu. Selain menjamin ketersediaan bahan baku, posisi tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional perseroan.

Andreas menjelaskan, pabrik yang akan diakuisisi memiliki kapasitas giling tebu sebesar 1.000 ton per hari (ton cane per day/TCD) dengan kapasitas produksi gula merah sekitar 100 ton per hari.

Perseroan menargetkan pengambilalihan operasional dapat dilakukan pada Juni 2026 sehingga kontribusi pendapatan dari aset baru tersebut mulai tercermin pada laporan keuangan semester II/2026.

“Pengoperasian pabrik ini diproyeksi meningkatkan volume penjualan dan laba usaha perseroan,” ujarnya.

Menurut Andreas, seluruh hasil produksi pabrik tersebut akan difokuskan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan korporasi atau business-to-business (B2B), sejalan dengan strategi GULA memperkuat posisinya sebagai pemasok gula merah industri.

Langkah ekspansi itu juga diyakini dapat memperkuat fundamental perseroan dalam jangka panjang. Selain meningkatkan kapasitas produksi dan keamanan pasokan bahan baku, akuisisi tersebut berpotensi memperbesar total aset perusahaan secara konsolidasi.

“Akuisisi ini akan meningkatkan nilai aset perusahaan pada neraca. Di samping itu, pengoperasian pabrik ini juga diproyeksikan meningkatkan volume penjualan dan profitabilitas perseroan,” kata Andreas.

Melalui ekspansi tersebut, GULA berharap dapat memperkuat daya saing di industri gula nasional sekaligus menciptakan nilai tambah bagi pemegang saham melalui peningkatan skala usaha dan kinerja operasional.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo optimistis pembangunan Sekolah Rakyat di 93 lokasi dapat diselesaikan pada akhir Juni 2026 meski sebagian proyek masih dalam tahap percepatan.

Keyakinan itu didasarkan pada perkembangan konstruksi yang terus menunjukkan tren positif dalam beberapa pekan terakhir. Saat ini, rata-rata progres pembangunan di seluruh lokasi telah mendekati 70 persen.

"Semua penyedia jasa sepertinya memang sedang optimis, sedang berlari kencang untuk mengejar 20 Juni bisa selesai," ujar Dody dalam media briefing di kantornya, Jumat (5/6).

Ia menjelaskan progres pembangunan terus meningkat setiap hari. Kementerian PU mencatat rata-rata kenaikan progres mencapai 1 hingga 3 persen per hari.

"Boleh saya bilang 80 persenan plus itu mudah-mudahan kita upayakan maksimal bisa selesai. Tapi tetap saya upayakan 93 lokasi itu bisa benar-benar selesai di 20 Juni," imbuhnya.

Menurut Dody, bahkan sejumlah daerah yang sebelumnya sempat mengalami keterlambatan kini mulai menunjukkan kemajuan signifikan.

Beberapa proyek di Singkawang, Brebes, Dharmasraya, Cilacap, dan Lombok Utara yang sebelumnya menjadi perhatian khusus kini disebut semakin membaik.

Percepatan pembangunan dilakukan melalui koordinasi intensif dengan BUMN Karya dan Danantara. Pemerintah juga membuka ruang bantuan bagi kontraktor yang menghadapi kendala di lapangan, baik terkait tenaga kerja maupun pembiayaan.

"Memang ada beberapa kendala, tapi dengan BUMN Karya, saya sudah kolaborasi hampir tiap hari dengan COO Danantara Pak Dony, kalau mereka punya kesulitan finansial atau apapun misalnya, itu bisa dibantu," jelasnya.

Selain itu, Dody mengakui pengerjaan proyek sempat mengalami perlambatan saat libur Idul Adha lantaran banyak pekerja pulang ke kampung halaman. Namun kondisi tersebut hanya bersifat sementara dan aktivitas konstruksi kini telah kembali berjalan normal.

"Hari ini saya pantau sudah kembali normal. Bahkan waktu saya ke Lombok kemarin kan itu masih suasana Idul Adha, tapi mereka sudah pada bekerja," terangnya.

Di sisi lain, Kementerian PU mencatat tidak ada proyek Sekolah Rakyat yang belum berjalan. Seluruh lokasi telah memasuki tahap konstruksi dengan tingkat progres yang bervariasi.

Beberapa daerah bahkan telah masuk kategori zona hijau karena progres fisiknya telah mencapai sekitar 85 persen. Lokasi tersebut antara lain Sragen, Medan, Semarang, Bengkulu, Makassar, Sinjai, dan Takalar.

"Yang zona hijau malah sudah 80 persen-85 persenan," pungkasnya.

[Gambas:Youtube]

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo turun langsung memantau pembangunan Sekolah Rakyat.

Bahkan, Dody sampai harus mencopot sejumlah pejabat agar proyek ini bisa selesai tepat waktu.

Dody mengatakan pembangunan Sekolah Rakyat ditargetkan rampung Juni 2026 agar dapat digunakan pada tahun ajaran baru pada Juli 2026.

"Insyaallah selesai di Juni 2026," ujar Dody dalam konferensi pers di kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (22/5).

Ia menyebut progres pembangunan saat ini sudah 59 persen dan dipantau setiap hari. Menurut Dody, terdapat proyek Sekolah Rakyat yang progres pembangunannya bisa mencapai 1-2 persen per hari.

Dengan capaian tersebut, ia optimistis pembangunan 88 proyek Sekolah Rakyat dari 93 bisa selesai tepat waktu.

Meski begitu, Dody mengakui proses pembangunan berjalan di luar perkiraannya karena terjadi keterlambatan.

Ia menilai keterlambatan tersebut seharusnya tidak terjadi jika Direktorat Jenderal Prasarana Strategis bekerja optimal.

Akibat kondisi tersebut, Dody mengaku mengambil langkah tegas dengan memberhentikan sejumlah pejabat.

"Harus diakui memang pembangunannya agak di luar perakiraan saya karena dengan komposisi profesional yang ada di Direktorat Jenderal Prasarana Strategis. Harusnya keterlambatan seperti ini tidak boleh terjadi, tapi ya yang sudah sudahlah," ujar Dody.

"Sebagai akibat ini kemudian beberapa orang harus saya berhentikan dan saya harus turun tangan langsung untuk memantau. Tidak hanya memantau, tapi memberikan solusi lainnya," sambungnya.

Selama memantau pembangunan Sekolah Rakyat secara langsung, Dody mengaku kerap memberikan berbagai solusi percepatan, tetapi tidak dijalankan secara serius.

"Solusi-solusi ini sudah pernah saya sampaikan, cuman mungkin waktu itu dikiranya sambil bercanda, sehingga tidak pernah diindahkan. Manakala kejadian itu benar-benar terjadi, mereka semua di Direktorat Jenderal Prasarana Strategis agak gelagapan," ucap Dody.

Dody pun menyayangkan masih adanya oknum di lingkungan Kementerian PU yang mencoba melakukan praktik tidak terpuji dalam pembangunan proyek.

"Sayangnya teman-teman saya di Kementerian PU pikirannya lain, masih mencoba melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak terpuji di awal-awal pembangunan sekolah rakyat," katanya.

Ia bahkan menyebut proyek sempat nyaris mangkrak akibat persoalan tersebut.

"Sehingga, kemudian proyek ini boleh saya bilang setengah mangkrak," ujar Dody.

Dody turut mengungkap masih ada sejumlah daerah dengan progres pembangunan terendah, yakni Singkawang, Cilacap, Dharmasraya, Lombok Utara, dan Brebes.

Sementara itu, progres tertinggi tercatat di Sragen, Semarang, Bengkulu, Ogan Komering Ilir (OKI), dan Medan.

Ia menilai proyek Sekolah Rakyat sangat penting karena merupakan gagasan langsung Presiden Prabowo Subianto untuk memutus rantai kemiskinan ekstrem.

"Sekolah rakyat itu adalah ide dari Pak Presiden Prabowo Subianto untuk memutus garis kemiskinan ekstrem," katanya.

Dody menyebut pendidikan menjadi cara paling efektif untuk memutus garis kemiskinan sekaligus menyiapkan generasi emas Indonesia 2045.

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, meluncurkan program kredit UMKM bunga nol persen melalui skema Kredit Usaha Rakyat Daerah (KURDA) sebagai upaya memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Menteri UMKM Maman Abdurrahman, saat peresmian KURDA di Kabupaten Sragen, Selasa, mengapresiasi inisiatif tersebut dan menilai langkah pemerintah Kabupaten Sragen sebagai bentuk keberpihakan nyata dalam mendorong inklusi keuangan dan pengentasan kemiskinan.

Menurut dia, skema pembiayaan tanpa bunga ini diharapkan mampu menjangkau pelaku UMKM yang selama ini belum sepenuhnya memperoleh akses layanan keuangan formal.

“KURDA juga diharapkan menjadi instrumen penting untuk mendorong UMKM naik kelas,” kata Maman dalam keterangan persnya.

Maman menambahkan program pembiayaan seperti KUR maupun KURDA bukan sekadar pinjaman, tetapi juga instrumen untuk membuka peluang usaha, memperluas pasar, serta meningkatkan daya saing pelaku UMKM.

Secara nasional, Maman menyampaikan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah mencapai Rp105,8 triliun kepada 1,69 juta debitur UMKM.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 1,14 juta merupakan debitur baru dan sekitar 511 ribu UMKM telah berhasil naik kelas atau graduasi.

Di Jawa Tengah, penyaluran KUR tercatat mencapai Rp18,9 triliun kepada 348 ribu pelaku UMKM, dengan 57,1 persen di antaranya disalurkan ke sektor produksi.

Sementara itu, di Kabupaten Sragen, penyaluran KUR telah mencapai Rp675 miliar kepada 10,5 ribu pelaku UMKM, dengan 53,7 persen disalurkan ke sektor produksi.

Menteri Maman mengajak seluruh pelaku UMKM di Sragen untuk memanfaatkan berbagai program dan fasilitas yang telah disiapkan pemerintah, baik melalui KUR, KURDA, maupun program lainnya, sebagai sarana memperkuat usaha, memperluas pasar, dan meningkatkan daya saing produk UMKM Indonesia.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Kementerian Kehutanan menerima kunjungan PT Eco Power Nusantara di Gedung Manggala Wanabakti, Rabu (15/4).

Pertemuan tersebut membahas peluang kerja sama di sektor reforestasi serta investasi hijau yang berorientasi pada pemulihan ekosistem dan pengurangan emisi karbon.

Pertemuan diawali dengan pemaparan profil perusahaan, termasuk rencana pengembangan proyek berbasis ekosistem di sejumlah wilayah Indonesia.

Dalam paparannya, PT Eco Power Nusantara menyoroti peluang kolaborasi dalam penghijauan hutan (reforestasi) dan pengembangan proyek carbon credit sebagai bagian dari upaya mendukung target penurunan emisi nasional.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menerima langsung perwakilan perusahaan dan menyampaikan respons positif terhadap inisiatif tersebut. Ia menilai langkah yang ditawarkan sejalan dengan agenda pemerintah dalam memperkuat pengelolaan hutan berkelanjutan dan transisi menuju ekonomi hijau.

"Pada prinsipnya kami menyambut baik berbagai inisiatif yang mendukung restorasi ekosistem dan pengembangan proyek karbon. Ruang pendampingan juga terbuka sesuai dengan kapasitas kementerian," ujar Raja.

Selain kerja sama reforestasi, pertemuan juga membahas rencana investasi dari Eco Power UK sebagai mitra strategis. Nilai investasi awal yang disampaikan mencapai sekitar US$25 juta atau setara Rp420 miliar.

Presiden Direktur PT Eco Power Nusantara, Swastiko Yoga, menjelaskan bahwa investasi tersebut akan difokuskan untuk mendukung pengembangan proyek berbasis carbon credit serta pembangunan infrastruktur pendukung di beberapa wilayah.

"Investasi ini diarahkan untuk memperkuat proyek yang berkontribusi pada pengurangan emisi sekaligus mendorong pemulihan ekosistem melalui pendekatan ekonomi hijau," kata Swastiko dalam rilisnya, Kamis (16/4).

Ia menambahkan, lokasi pengembangan yang disampaikan dalam presentasi meliputi Sanggau, Kalimantan Barat; Dumai, Riau; serta Boyolali dan Sragen, Jawa Tengah. Kawasan tersebut dinilai memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai bagian dari proyek reforestasi terintegrasi dengan skema karbon.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia meninjau sejumlah SPBU milik PT Pertamina (Persero) di Jawa Tengah pada Kamis (26/3).

SPBU yang dikunjungi berada di Sragen dan Karanganyar. Dari hasil peninjauan, Bahlil memastikan tidak ada antrean berarti selama periode arus balik Lebaran.

"Saya pikir insyaallah baik karena tidak ada antrean yang terlalu berarti di SPBU," ujar Bahlil dalam rekaman suara yang diterima awak media dari Kementerian ESDM pada Kamis ini.

Ia menyebut selama 10 hari sebelum Lebaran hingga saat ini, ketersediaan BBM dan solar dalam kondisi aman.

Selain BBM, layanan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) serta operasional Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) juga dipastikan berjalan baik.

"Alhamdulillah kami dapat melaporkan bahwa atas kerja sama tim dan kerja sama dari masyarakat, satgas untuk di sektor ESDM mulai dari 10 hari sebelum hari raya sampai dengan sekarang, alhamdulillah berjalan baik," ujar Bahlil.

Di tengah konflik Timur Tengah yang memicu gejolak harga minyak dunia, Bahlil menegaskan pasokan energi nasional tetap terjaga.

Ia mengungkap Presiden Prabowo Subianto secara rutin memerintahkan dirinya untuk memeriksa secara pasti kebutuhan masyarakat di bagian energi, terutama BBM, saat periode Lebaran 2026.

"Kita bersyukur kepada Allah, atas perintah Bapak Presiden dan dukungan rakyat, hari ini BBM di negara kita tercinta, baik daripada bensin, solar, maupun LPG, terpenuhi dengan baik," ucap Bahlil.

Untuk mengantisipasi dampak konflik global, pemerintah juga telah mencari sumber pasokan minyak dari berbagai negara serta mengoptimalkan cadangan energi dalam negeri.

Bahlil menjelaskan cadangan BBM Indonesia memiliki kapasitas penyimpanan minimal selama 21 hingga 28 hari.

Namun demikian, meskipun terdapat angka kapasitas tersebut, pergerakan stok bersifat dinamis. Sebagai contoh, ketika terjadi penyaluran selama tiga hari, pasokan energi akan kembali masuk untuk mengisi cadangan.

"Kita mengoptimalkan kilang-kilang kita yang ada di Indonesia dan impor kita di negara-negara lain," kata Bahlil.

Konflik di Timur Tengah yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel melawan Iran juga berujung pada penutupan Selat Hormuz.

Bahlil mengatakan impor komoditas energi RI yang melalui Selat Hormuz sebesar 20 persen. Sekarang, pemerintah telah mengalihkan sumber pasokan ke negara lain, sehingga kondisi dinilai membaik.

Khusus untuk solar, Bahlil menilai Indonesia lebih diuntungkan dari negara-negara lain karena tidak lagi melakukan impor.

"Saya menyampaikan di kesempatan ini bahwa sekalipun negara-negara lain, negara tetangga sebagian, sebagian negara di Asia udah mulai masuk dalam keadaan yang tidak diharapkan oleh hampir semua negara, dalam hal ini darurat, saya yakinkan kepada rakyat Indonesia bahwa solar kita insyaallah tidak lagi kita lakukan impor," ujar Bahlil.

Sementara itu, untuk bensin sekitar 50 persen masih dipenuhi dari impor dan sisanya dari produksi dalam negeri.

Adapun LPG masih bergantung pada impor sekitar 70 persen dari total kebutuhan nasional.

Meski Bahlil memastikan secara keseluruhan kondisi pasokan energi nasional tetap aman dalam beberapa hari ke depan.

"Saya yakinkan kepada bapak ibu semua, insyaallah kita juga dalam kondisi yang sampai dengan beberapa hari, itu insyaallah dalam kondisi yang baik," ucap Bahlil.

Badan Gizi Nasional (BGN) mengingatkan para Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar tidak menggunakan mobil operasional untuk keperluan berbelanja maupun urusan lain di luar distribusi program.

"Mobil operasional SPPG itu dipakai untuk mendistribusikan Makan Bergizi Gratis (MBG) ke sekolah-sekolah penerima manfaat dan Posyandu, jangan dipakai untuk belanja, apalagi untuk urusan lain," ujar Wakil Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang di Solo, Selasa (24/2) malam, seperti dikutip keterangan resemi.

Pernyataan itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi bersama para Kepala SPPG, Pengawas Keuangan, dan Pengawas Gizi se-Solo Raya. Rapat dihadiri 933 pengelola dapur MBG dari Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sragen, dan Kabupaten Karanganyar.

Nanik yang juga membidangi Komunikasi Publik dan Investigasi di BGN menegaskan mobil operasional harus digunakan sesuai peruntukannya. Ia mengaku masih menerima laporan adanya kendaraan SPPG yang digunakan untuk berbelanja ke pasar.

"Kalau masih ada mobil operasional SPPG yang dipakai untuk berbelanja ke pasar, saya suspend!" tegasnya.

Menurut dia, mobil operasional MBG dikhususkan untuk distribusi makanan ke penerima manfaat. Karena itu, kebersihan dan higienitas kendaraan wajib dijaga ketat. Penggunaan untuk berbelanja dinilai berpotensi mengganggu standar kebersihan, mengingat bahan pangan dari pasar masih harus melalui proses pembersihan.

Nanik juga meminta Kepala SPPG menolak tegas jika mitra atau pihak lain memaksa penggunaan mobil operasional untuk kepentingan di luar distribusi MBG. Ia menekankan, mitra atau pemasok harus menyediakan kendaraan sendiri untuk mengangkut bahan pangan ke SPPG.

Selain soal penggunaan kendaraan, BGN juga menyoroti pengawasan bahan baku pangan. Saat bahan pangan tiba di SPPG pada sore hari, Pengawas Gizi, Pengawas Keuangan, dan Asisten Lapangan diwajibkan melakukan pengecekan menyeluruh.

Pengawas Gizi bertugas memeriksa kondisi, kualitas, dan kesegaran bahan pangan serta kesesuaiannya dengan menu yang telah dirancang.

Sementara Pengawas Keuangan memastikan harga sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET), tidak terjadi mark up, dan selaras dengan anggaran yang telah disusun, serta mengumpulkan bukti pembelian.

Adapun Asisten Lapangan bertanggung jawab menimbang dan mengukur volume bahan pangan yang datang untuk memastikan kesesuaian dengan rencana kebutuhan.

Nanik menegaskan ketiga unsur pengelola dapur tersebut harus hadir dan teliti saat penerimaan bahan baku karena menjadi titik krusial dalam menjaga keamanan pangan.

"Kalau Anda menemukan bahan baku sudah tidak layak, apalagi busuk, dan harganya dimarkup, jangan terima. Anda harus tegas. Kembalikan kepada supplier, dan minta yang baru," ujarnya.

Ia menyebut, dalam sejumlah kasus keamanan pangan di beberapa SPPG, indikasi bahan baku kurang segar sebenarnya sudah terpantau sejak awal, namun tidak ditindaklanjuti secara tegas. Dengan pengawasan ketat dan keputusan yang tegas, BGN berharap keamanan pangan dalam pelaksanaan program MBG tetap terjaga.

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyiapkan 401 unit bus untuk program mudik gratis Lebaran 2026. Pendaftaran mudik gratis dibuka secara online mulai 1 Maret 2026.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan mengungkapkan ratusan unit bus tersebut bisa mengangkut 15.834 penumpang untuk arus mudik dan balik.

"Pendaftaran akan dibuka mulai tanggal 1 Maret 2026 secara online melalui laman nusantara.kemenhub.go.id. Pendaftaran akan ditutup ketika seluruh kuota telah terpenuhi," ujar Aan dalam keterangan resmi yang dikutip Antara, Rabu (25/2).

Tahun ini, terdapat 34 kota tujuan di 10 provinsi untuk program mudik gratis angkutan jalan Kemenhub. Beberapa kota itu di antaranya Palembang, Lampung, Bengkulu, Padang, Medan, Aceh, Garut, Tasikmalaya, Cirebon, Kuningan, Semarang, Solo, Yogyakarta, Wonogiri, Purwokerto, dan Tegal.

Selain itu, Pekalongan, Demak, Boyolali, Klaten, Pati, Blora, Cilacap, Wonosobo, Kebumen, Magelang, Wonosari, Jepara, Sragen, Madiun, Surabaya, Tuban, Malang dan Tulungagung.

Untuk arus balik, bus diberangkatkan dari 12 kota di 8 provinsi di antaranya Kuningan, Madiun, Surabaya, Palembang, Padang, Medan, Aceh, Semarang, Solo, Yogyakarta, Wonogiri, dan Purwokerto.

"Selain itu, kami juga menyediakan delapan unit truk pengangkutan sepeda motor diperuntukkan bagi pemudik yang akan pulang kampung dengan sepeda motor. Sejumlah truk tersebut mampu menampung 240 unit sepeda motor," ujarnya.

Adapun kota pada arus mudik dan balik yang disertai dengan pengangkutan sepeda motor antara lain Solo, Yogyakarta, Wonogiri dan Purwokerto.

Waktu keberangkatan arus mudik terbagi menjadi tiga hari di lima lokasi yakni pada 16 Maret 2026 dari Terminal Pondok Cabe Tangerang Selatan, 17 Maret 2026 dari Terminal Jatijajar Depok dan Terminal Pulogebang Jakarta. Kemudian, 18 Maret 2026 akan ada pemberangkatan dari Terminal Kampung Rambutan Jakarta dan Terminal Poris Plawad Tangerang.

Pada arus balik, keberangkatan bus pada 25 Maret 2026 dari Terminal Bulupitu Purwokerto, Terminal Mangkang Semarang, Terminal Giwangan Yogyakarta, Terminal Tirtonandi Solo, Terminal Giri Adipura Wonogiri, Terminal Kertawangunan Kuningan, Terminal Purboyo Madiun, Terminal Bungurasih Surabaya, Terminal Alang-Alang Lebar Palembang, Terminal Anak Air Padang, Terminal Amplas Medan, Terminal Batoh Aceh.

Selanjutnya, untuk penyerahan sepeda motor pada arus mudik dilaksanakan pada 16 Maret 2026 di Terminal Pondok Cabe Tangerang Selatan dan akan diberangkatkan pada 16 Maret 2026 malam hari dari lokasi yang sama.

"Kami juga memastikan bus - bus mudik gratis yang akan diberangkatkan telah melaksanakan inspeksi keselamatan atau ramp check," ujarnya.

Aan berharap adanya program mudik gratis itu membantu masyarakat yang membutuhkan utamanya untuk menyambung silaturahmi dengan keluarga di kampung halaman sehingga program itu dapat dimanfaatkan sebaik mungkin.

Lebih lanjut, Kemenhub juga mengapresiasi K/L/pihak swasta yang juga turut menyelenggarakan program mudik gratis.

Aan mengimbau agar masyarakat mendaftar pada salah satu program mudik gratis agar tidak ada duplikasi pendaftar di berbagai program tersebut.

Bisnis.com, SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Jateng) optimistis bisa memenuhi ketahanan pangannya meskipun tengah mengalami penurunan produktivitas di banyak wilayah.

Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Hewan Provinsi Jawa Tengah Defransisco Dasilva Tavares menyebut ada 20 kabupaten yang dilaporkan mengalami penurunan produktivitas.

"Bukan karena alih fungsi lahan, kalau alih fungsi lahan itu akan berpengaruh terhadap luas panen. Tapi kalau produktivitas itu adalah potensi dari tanamannya itu," kata Defransisco Dasilva Tavares, Rabu (11/2/2026).

Frans, sapaan akrabnya, menjelaskan bahwa fenomena penurunan produktivitas yang terjadi saat ini disebabkan oleh faktor teknis dan potensi varietas tanaman.

Di sisi lain, bencana banjir yang terjadi di Jawa Tengah sejak awal tahun ini juga belum banyak memberikan dampak negatif pada produktivitas sektor pertanian.

"Di Jawa Tengah itu pernah kita [gagal panen hingga] 2%. Paling banyak puso [gagal panen] itu 37.000-73.000 Hektare (Ha). Tetapi itu tahun 2024, sudah gabungan dari yang kena bencana alam baik banjir, kekeringan maupun hama penyakit. Saat ini kan belum. Baru 10.000 Ha berapa, masih jauh dari 37.000 Ha," tutur Frans.

Harapan besar kini disematkan pada sejumlah wilayah yang akan memasuki masa panen, terutama Kabupaten Sragen. Wilayah tersebut diproyeksikan akan menyumbang pasokan gabah dalam jumlah besar secara serentak.

Potensi panen di Sragen dinilai sangat tinggi dengan luasan ribuan hektare yang siap dipetik hasilnya, meski petani harus tetap waspada terhadap tantangan curah hujan yang mulai meningkat di beberapa lokasi.

Untuk memitigasi penurunan produktivitas di masa depan, Dinas Pertanian dan Peternakan Jawa Tengah berencana untuk lebih presisi dalam melakukan pengukuran data di lapangan serta melakukan evaluasi terhadap varietas benih yang digunakan oleh petani.

Pemerintah menduga peningkatan suhu global juga menjadi faktor yang menurunkan kualitas hasil panen, sehingga penyesuaian teknologi tanam menjadi prioritas selanjutnya.

Selain mengawal komoditas padi, Jawa Tengah juga ikut mendorong pemenuhan kebutuhan pangan dari sektor peternakan dan perikanan. Di sektor peternakan, Jawa Tengah menargetkan produksi susu hingga 942.497 ton.

40 ekor indukan sapi perah dari Australia siap didatangkan untuk memenuhi target tersebut. Sementara itu, di sektor perikanan, Jawa Tengah menargetkan 354.029 ton ikan hasil tangkap, perikanan budidaya 600.000 ton, juga garam sebanyak 541.775 ton.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana buka suara terkait temuan lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sragen, Jawa Tengah yang berada di sebelah kandang ternak babi.

Dadan menegaskan sejak awal pengajuan, mitra SPPG wajib menyatakan lokasi dapur tidak berdekatan dengan kandang hewan maupun tempat pembuangan sampah.

"Pada saat pendaftaran, mitra ini sudah membuat pernyataan bahwa SPPG yang dibuat jauh dari; satu, tempat sampah; dua, kandang hewan, jadi pernyataannya sudah clear," ujar Dadan dalam konferensi pers Capaian Satu Tahun MBG dan Operasional Perdana MBG di Tahun 2026 di Jakarta, Kamis (8/1).

Ia menjelaskan SPPG di Sragen saat ini masih berada pada tahap pengajuan dan belum beroperasi. Pada tahap tersebut, lokasi dapur masih akan melalui proses survei dan verifikasi lapangan oleh BGN.

Apabila kondisi di lapangan tidak sesuai dengan pernyataan awal mitra, pengajuan dipastikan tidak akan diloloskan.

Dadan menyebut penyelesaian atas persoalan lokasi SPPG biasanya dilakukan melalui mekanisme musyawarah antara mitra dan masyarakat sekitar.

Ia mencontohkan kasus serupa yang pernah terjadi di Lumajang, Jawa Timur ketika keberadaan kandang kambing di sekitar lokasi SPPG disepakati untuk dipindahkan oleh warga agar dapur MBG tetap dapat berjalan.

Menurut Dadan, opsi yang tersedia di Sragen juga tidak berbeda. Keputusan akhir bergantung pada hasil mediasi antara mitra SPPG dan pemilik kandang hewan.

"Kalau ternyata kandang hewannya tidak pindah dipastikan SPPG itu tidak akan operasional, tapi kalau kandang hewannya pindah SPPG akan jalan," ujarnya.

Ia menambahkan apabila SPPG gagal beroperasi akibat pelanggaran komitmen lokasi, konsekuensi sepenuhnya menjadi tanggung jawab mitra pengusul.

"Iya sudah pasti dia investasi yang mubazir, kan dia sendiri juga menyalahi janjinya, karena janjinya tidak berdekatan dengan kandang hewan dan tempat sampah," kata Dadan.

Kasus SPPG di Sragen mencuat setelah beredar informasi bahwa dapur MBG di Desa Banaran, Kecamatan Sambungmacan, berdampingan langsung dengan peternakan babi yang telah beroperasi selama puluhan tahun.

Kondisi ini memicu keberatan dari pemilik peternakan dan memunculkan polemik di media sosial.

Pengelola SPPG setempat menyatakan tidak pernah meminta pemilik kandang untuk pindah, sementara pemilik peternakan mengaku merasa dirugikan dan tidak mendapat pemberitahuan sejak awal pembangunan dapur MBG.

Saat ini, SPPG tersebut masih dalam tahap pembangunan dan belum beroperasi.

Dalam pedoman verifikasi calon SPPG yang ditetapkan BGN, lokasi dapur MBG diwajibkan berada jauh dari kandang hewan dan tempat sampah sebagai syarat dasar kelayakan sebelum dapur dinyatakan operasional.