NILAI tukar rupiah ditutup melemah 36 poin di level Rp 16.855 per dolar Amerika Serikat pada perdagangan hari Senin, 12 Januari 2026. Pengamat mata uang dan komoditas Ibrahim Assuaibi memprediksi rupiah akan ditutup melemah pada perdagangan hari ini yaitu di kisaran Rp 16.850-Rp 16.890 per dolar AS.

Direktur PT Traze Andalan Futures itu mengatakan, menguatnya indeks dolar AS dipengaruhi oleh meningkatnya gejolak di Iran, usai aksi protes terhadap pemerintah memakan korban jiwa. Faktor lainnya adalah ketidakpastian politik di AS usai Departemen Kehakiman mengancam The Federal Reserve dengan kemungkinan dakwaan pidana.

Ibrahim juga mengatakan bahwa data ekonomi AS turut mendorong naiknya harga emas dunia. “Data pekerjaan yang lebih lemah memperkuat tanda-tanda pendinginan pasar tenaga kerja dan memperkuat spekulasi bahwa Federal Reserve mungkin akan melonggarkan kebijakan moneter lebih lanjut pada tahun 2026,” ucapnya dalam keterangan tertulis pada Senin, 12 Januari 2026.

Sementara itu di dalam negeri, nilai tukar rupiah dipengaruhi oleh data kinerja penjualan eceran yang dirilis Bank Indonesia (BI). BI mencatat penjualan eceran tumbuh 1,5 persen secara bulanan pada November 2025. Angka tersebut lebih tinggi dari pertumbuhan Oktober 2025 yang tercatat sebesar 0,6 persen month to month.

Di pasar saham, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah 0,58 persen di level 8.884,72 pada Senin, 12 Januari 2026. Nilai transaksi mencapai Rp 39,95 triliun dengan volume transaksi mencapai 71,79 miliar saham. Sementara itu, frekuensi perdagangan tercatat sebanyak 5,01 juta kali.

UNTUK keempat kalinya, pemerintah akan mengubah aturan tentang penyimpanan devisa hasil ekspor atau DHE dari sumber daya alam. Penyebabnya, pengumpulan DHE dalam sistem keuangan dalam negeri, yang sejatinya digunakan untuk memperkuat rupiah, ternyata kurang efektif dan masih memiliki celah pelanggaran. Dalam aturan yang akan terbit, pemerintah menempuh langkah ekstrem, yaitu mewajibkan eksportir menyimpan DHE di bank milik negara mulai 1 Januari 2026.

UTANG kerap kali dianggap sebagai masalah. Ketika jumlahnya naik, semua resah. Tapi, saat angkanya turun, banyak pula yang gelisah. Tak sedikit orang yang melihat utang seperti sesuatu yang terlarang atau berbahaya. Padahal, jika dikelola dengan benar, utang malah bisa mendorong laju usaha atau kinerja perekonomian suatu negara.

Tahun ini pemerintah menetapkan utang sebesar Rp 775,86 triliun sebagai bagian dari pembiayaan untuk menutup defisit anggaran. Komposisinya, utang berupa penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) senilai Rp 642,56 triliun dan pinjaman neto Rp 133,3 triliun. Sedangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2026, pemerintah merencanakan utang baru senilai Rp 781,9 triliun.

Soal risiko berutang, pemerintah selalu memakai ukuran rasio terhadap produk domestik bruto (PDB). Rasio utang yang jauh di bawah ambang batas 60 persen terhadap PDB dianggap positif. Padahal, menurut sejumlah lembaga riset, antara lain Center of Economic and Law Studies, kurang tepat menjadikan rasio utang per PDB sebagai ukuran risiko karena tidak mencerminkan kemampuan riil pemerintah untuk melunasi kewajibannya.

Celios menyarankan pengukuran risiko dengan rasio pembayaran bunga utang terhadap penerimaan pajak setiap tahun. Ternyata angka rasionya makin melebar. Kondisi ini menunjukkan beban pembayaran yang makin tinggi dibanding pendapatan pajak.

Sebagai gambaran, pada 2010, rasio bunga utang terhadap penerimaan pajak nilainya 12 persen. Pada 2020 melonjak menjadi 25 persen. Tahun ini, dengan outlook penerimaan pajak 94,9 persen atau Rp 2.076,9 triliun dan bunga utang Rp 552,8 triliun, sekitar 26 persen pajak digunakan untuk membayar bunga.

Ketika laju penarikan utang menurun, utamanya utang luar negeri via SBN dan pinjaman langsung, para ekonom memberi sinyal waspada. Laju penurunan utang tak selalu menggembirakan karena bisa juga dibaca sebagai sinyal lesunya aktivitas perekonomian dan kian minimnya minat investor pada SBN. Inilah yang terjadi ketika utang luar negeri turun dari US$ 432,3 miliar atau sekitar Rp 7.244,5 triliun pada triwulan II menjadi US$ 424,4 miliar atau setara dengan Rp 7.112 triliun pada triwulan III.

Data Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan menyebutkan jumlah utang pada hampir semua sektor usaha turun. Utang untuk pengadaan listrik dan gas berada pada titik terendah sepanjang tahun ini.

Demikian pula dengan utang luar negeri di sektor konstruksi, jasa keuangan, dan asuransi. Hanya satu sektor yang jumlah utangnya meningkat, yaitu administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib. Apa yang terjadi ketika utang turun? Jurnalis Tempo, Han Revanda Putra, menjelaskannya dalam tulisan berjudul "Apa Sebab Utang Luar Negeri Melambat" dan "Lesu Bisnis Sektor Pengutang Terbesar". ●

IBARAT mengganti baju di tengah hujan deras. Ini yang terjadi ketika pemerintah menggulirkan rencana redenominasi atau penyederhanaan nilai nominal mata uang rupiah. Rencana salin wajah ini mengemuka ketika rupiah mengalami depresiasi, tertekan oleh banyak faktor. Dari turunnya kepercayaan investor, tak sebandingnya pendapatan devisa ekspor dengan belanja valuta asing, hingga terkereknya nilai tukar dolar.

Rencana redenominasi tercatat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029. Aturan yang diteken Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada 21 Agustus 2025 itu menyatakan pemerintah sedang merancang undang-undang tentang perubahan harga rupiah.

Tujuan redenominasi menurut aturan tersebut ada empat, yaitu menggapai efisiensi perekonomian melalui peningkatan daya saing, menjaga kesinambungan perkembangan perekonomian, menjaga nilai rupiah yang stabil sebagai wujud terpeliharanya daya beli masyarakat, dan meningkatkan kredibilitas rupiah.

Tak main-main, dalam peraturan yang dia teken, Menteri Purbaya menyatakan rancangan undang-undang tentang redenominasi akan diselesaikan pada 2027. Secara teknis, bentuknya berupa pemangkasan nominal rupiah dengan skala tertentu.

Sebagai contoh, jika pemerintah memutuskan redenominasi per seribu rupiah, yang terjadi adalah perubahan nilai mata uang dari Rp 1.000 menjadi Rp 1. Ringkas kata, terjadi penghapusan tiga angka nol dalam setiap pecahan rupiah. Secara nominal, ada perubahan angka. Namun, secara riil, nilai tukar uang terhadap barang tak berubah. Misalnya, harga es krim sekarang Rp 2.000, nanti hanya Rp 2 per batang.

Jika dirunut ke belakang, wacana redenominasi sudah mengemuka sejak 2010. Bahkan pemerintah sempat menetapkan rencana ini dalam revisi Undang-Undang Perubahan Harga Rupiah pada 2013, yang kemudian mentok di tangan Dewan Perwakilan Rakyat.

Ketika itu banyak yang menolak redenominasi karena masalah waktu dan kesiapan. DPR mengingatkan, redenominasi mempersyaratkan stabilitas pertumbuhan ekonomi, aspek sosial, dan aspek politik yang kokoh. Tanpa dasar yang kuat, perubahan nilai mata uang bisa menyebabkan guncangan pada ekonomi.

Selain itu, ada kekhawatiran terjadi inflasi akibat penyesuaian nilai uang tak sejalan dengan harga barang. Sebagai contoh, harga barang awalnya Rp 1.400 per buah. Ketika redenominasi berlaku, harga seharusnya Rp 1,4 per buah. Namun pedagang malah membulatkan ke atas, menjadi Rp 1,5 dengan alasan pecahan Rp 0,4 tidak tersedia. Hal ini yang menjadi salah satu dasar pengkajian dan berujung pada pembatalan rencana redenominasi.

Yang tak kalah krusial adalah ketakutan publik akan pengalaman pada era Orde Lama, 1950-1960. Ketika itu Presiden Sukarno menggunting nilai rupiah (sanering) karena terjadi hiper-inflasi. Akibatnya, banyak orang miskin mendadak karena duitnya "digunting" pemerintah. Padahal yang terjadi berbeda dengan redenominasi karena sanering menurunkan nilai uang secara riil. Sebagai contoh, uang Rp 1.000 nilainya hanya setara dengan Rp 1. Padahal harga barang di pasaran masih Rp 1.000 sehingga si pemilik uang tak bisa lagi berbelanja.

Bagi pemerintah dan sebagian kalangan, redenominasi penting untuk meningkatkan harkat derajat rupiah. Bukan rahasia lagi bahwa saat ini rupiah masuk daftar world top ten weakest currency bersama mata uang sejumlah negara di Afrika. Dengan memangkas beberapa digit nol, nilai rupiah di mata dunia bisa lebih berharga. Begitu pandangan pemerintah.

Namun beberapa ekonom mengingatkan, jika tanpa perhitungan dan pengawasan yang jelas, redenominasi mempertaruhkan banyak hal, dari anggaran produksi mata uang baru hingga dampak terhadap ekonomi, seperti inflasi. Jangan sampai hanya demi gengsi, semua jadi merugi.

Baik-buruknya redenominasi rupiah bagi publik bisa Anda baca pada tulisan "Tanda Tanya Manfaat Redenominasi Rupiah" dan "Maju-Mundur Redenominasi Rupiah". ●