Bisnis.com, JAKARTA — Emiten properti grup Sinar Mas, PT Bumi Serpong Damai Tbk. (BSDE) memutuskan tidak membagikan dividen dari laba tahun buku 2025.

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar pada 17 Juni 2026, pemegang saham menyetujui penggunaan sebagian besar laba bersih perseroan sebagai laba ditahan guna mendukung ekspansi bisnis dan memperkuat struktur permodalan.

Direktur BSDE Hermawan Wijaya mengatakan masih melihat terbukanya peluang pertumbuhan di sektor properti nasional.

"Kami memandang bahwa penguatan struktur permodalan melalui pencatatan sebagian besar laba bersih sebagai laba ditahan merupakan langkah strategis untuk mendukung pengembangan proyek-proyek baru, memperkuat land bank, serta menjaga fleksibilitas keuangan BSDE dalam menangkap peluang usaha yang dapat menciptakan nilai tambah berkelanjutan bagi para pemegang saham," ujarnya melalui keterangan resminya, Kamis (18/6/2026).

Keputusan tersebut diambil di tengah kinerja operasional dan keuangan BSDE yang tetap solid sepanjang 2025. Perseroan berhasil membukukan prapenjualan (marketing sales) sebesar Rp10,04 triliun, melampaui target Rp10 triliun dan tumbuh sekitar 3% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp9,72 triliun.

Kontributor utama prapenjualan berasal dari segmen residensial, terutama produk rumah tapak di BSD City dan sejumlah proyek township lainnya.

Dari sisi kinerja keuangan, pendapatan usaha BSDE mencapai Rp12,79 triliun dengan total aset meningkat 4,27% menjadi Rp79,27 triliun pada akhir 2025. Ekuitas perseroan juga naik 11,31% menjadi Rp52,67 triliun, sementara posisi kas dan setara kas mencapai Rp10,28 triliun.

Perseroan juga mempertahankan struktur permodalan yang sehat dengan rasio utang bersih terhadap ekuitas sebesar 8,68%, yang dinilai memberikan ruang bagi perusahaan untuk melanjutkan ekspansi secara berkelanjutan.

Selain menyetujui penggunaan laba bersih, pemegang saham juga menyetujui perubahan susunan pengurus perusahaan. RUPSLB menerima pengunduran diri Muktar Widjaja dari jabatan Presiden Komisaris dan Michael J.P. Widjaja dari posisi Wakil Presiden Direktur.

Perseroan menyampaikan apresiasi atas kontribusi dan kepemimpinan keduanya dalam mendukung pertumbuhan BSDE selama masa pengabdian mereka.

Untuk periode jabatan hingga penutupan RUPS Tahunan tahun buku 2029, posisi Presiden Komisaris kini dijabat Teky Mailoa, sementara Franciscus Xaverius R.D tetap menjabat sebagai Presiden Direktur.

Berikut susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE) yang berlaku sejak ditutupnya RUPSLB hingga penutupan RUPS Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2029:

Susunan Direksi BSDE

• Presiden Direktur: Franciscus Xaverius R.D
• Direktur: Lie Jani Harjanto
• Direktur: Syukur Lawigena
• Direktur: Hermawan Wijaya
• Direktur: Liauw Herry Hendarta
• Direktur: Monik William
• Direktur: Ir. Siswanto Adisaputro

Susunan Dewan Komisaris BSDE

• Presiden Komisaris: Teky Mailoa
• Komisaris: Hongky J. Nantung
• Komisaris Independen: Prof. Dr. Teddy Pawitra
• Komisaris Independen: Prof. Dr. Susiyati B. Hirawan
• Komisaris Independen: Irhoan Tanudiredja

Memasuki 2026, BSDE menargetkan marketing sales sebesar Rp10 triliun dengan fokus utama pada pengembangan segmen residensial. Perseroan memproyeksikan segmen residensial akan menyumbang Rp5 triliun atau 50% dari target prapenjualan tahun ini, disusul segmen komersial sebesar Rp3,5 triliun dan segmen lainnya Rp1,5 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengembang properti menanggapi kebijakan terbaru pemerintah terkait dengan penertiban lahan terlantar. Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2025 tentang Penertiban Lahan Terlantar sebagai instrumen pengawasan terhadap penguasaan tanah oleh pihak swasta.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Realestate Indonesia (REI), Raymond Arfandy menekankan pada dasarnya pengembang turut menyambut baik kehadiran beleid tersebut. Akan tetapi, dia berharap prosesnya tidak berdampak pada keberlangsungan investasi lahan atau land bank para developer.

Pasalnya, Raymond menjelaskan bahwa umumnya pengembang tidak langsung mengeksekusi lahan yang telah dimilikinya. Di mana, penundaan pembangunan di atas lahan itu sering kali dipengaruhi oleh faktor fundamental ekonomi, seperti kondisi permintaan (demand) pasar yang belum pulih serta stabilitas arus kas (cash flow) internal perusahaan pengembang.

"Kita harus menerima peraturan pemerintah yang mengatur tentang tanah terlantar. Yang kita harapkan adalah peraturan itu dapat dijalankan dengan tertib, tidak mengada-ada, bahkan kalau boleh memberikan kesempatan waktu yang cukup kepada pengembang yang mempunyai land banking untuk memanfaatkan lahannya di kemudian hari," ujar Raymond kepad Bisnis, Kamis (12/2/2026).

Oleh karena itu, REI meminta agar penyusunan petunjuk teknis (juknis) mengenai tata cara pengambilalihan lahan tidak bersifat represif atau terlalu kaku, yang justru dapat mengancam stabilitas pelaku usaha yang telah terlanjur menanamkan modal besar.

Lebih lanjut, pengembang mengharapkan adanya pemberian tenggat waktu yang maksimal sebelum sebuah lahan dinyatakan tidak produktif dan ditetapkan sebagai tanah terlantar dan diambil alih oleh negara.

"Jadi kalau boleh, juknis tentang tata cara pengambilan atau ambil alih lahan itu tidak semerta-merta atau tidak terlalu ketat dan tidak terlalu keras untuk dilakukan pengambilan lahan. Yang kedua, waktunya itu dapat diberikan kalau boleh semaksimal mungkin masa memberikan kesempatan pada pengembang supaya hal itu tidak menjadi sebuah masalah buat teman-teman yang sudah terlanjur berinvestasi di land banking," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto resmi meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar. Melalui beleid ini, pemerintah memiliki kewenangan penuh untuk menyita lahan nonproduktif yang sengaja didiamkan oleh pemegang izin maupun pemilik hak atas tanah.

Selain itu, penertiban lahan non-produktif juga dilakukan guna melaksanakan ketentuan Pasal 180 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

"Kawasan yang izin, konsesi, atau perizinan berusahanya sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, dan/atau tidak dimanfaatkan [akan ditetapkan] menjadi objek penertiban kawasan telantar," demikian bunyi beleid tersebut.

Adapun, objek lahan yang dapat diambil alih negara dan ditetapkan menjadi tanah telantar itu di antaranya kawasan pertambangan, kawasan perkebunan, kawasan industri, kawasan pariwisata, kawasan perumahan, serta kawasan lain yang pengusahaan, penggunaan, dan/atau pemanfaatannya didasarkan pada izin/konsesi/perizinan berusaha.