Bisnis.com, JAKARTA — PT Intraco Penta Tbk (INTA) menyiapkan sejumlah strategi untuk memperkuat kinerja pada 2026, mulai dari percepatan pelunasan utang, penguatan pelanggan strategis, hingga pengembangan bisnis rental alat berat untuk menciptakan sumber pendapatan yang lebih stabil dan berkelanjutan.

Direktur Utama Intraco Penta Petrus Halim mengatakan perseroan akan tetap berfokus pada penguatan fundamental usaha di tengah dinamika ekonomi dan tantangan industri yang masih berlanjut.

Salah satu prioritas utama perseroan pada tahun ini adalah mempercepat pelunasan utang guna memperbaiki struktur permodalan sekaligus mengurangi tekanan beban keuangan.

"Perseroan berkomitmen untuk menjalankan strategi bisnis yang pruden, adaptif, dan berorientasi jangka panjang dengan dukungan penuh dari seluruh pemegang saham, pelanggan, mitra usaha, dan karyawan. Kami optimistis dapat melanjutkan pertumbuhan yang berkelanjutan serta memperkuat posisi perseroan di masa mendatang," ujar Petrus dalam keterangan resmi, Senin (22/6/2026).

Selain memperkuat struktur keuangan, INTA juga menargetkan peningkatan kontribusi penjualan dari pelanggan utama melalui pendekatan key account dan project-based sales. Strategi tersebut diharapkan dapat memperbesar porsi pendapatan dari pelanggan strategis yang memiliki kebutuhan proyek jangka panjang.

Di sisi lain, perseroan terus mendorong pengembangan lini usaha rental alat berat melalui anak usahanya. Segmen ini dinilai memiliki karakteristik pendapatan yang lebih berulang (recurring income) sehingga dapat menjadi penopang kinerja yang lebih stabil dibandingkan bisnis penjualan alat berat.

Adapun dari sisi investasi, INTA akan menerapkan kebijakan belanja modal (capital expenditure/capex) secara selektif. Alokasi investasi akan difokuskan pada aset-aset yang mendukung bisnis inti dan memberikan nilai tambah optimal bagi perseroan.

"Kami harap langkah-langkah yang sudah dipersiapkan tersebut dapat semakin memperkuat daya saing perseroan, meningkatkan profitabilitas, serta menciptakan pertumbuhan bisnis yang berkesinambungan pada masa mendatang," kata Petrus.

Pada 2025, INTA membukukan pendapatan usaha konsolidasian sebesar Rp966,92 miliar, meningkat dibandingkan Rp954,68 miliar pada tahun sebelumnya. Perseroan juga berhasil menekan rugi bersih menjadi Rp81,09 miliar dari Rp117,84 miliar pada 2024.

Manajemen menilai perbaikan kinerja tersebut merupakan hasil dari berbagai langkah transformasi yang dijalankan perseroan, termasuk peningkatan efisiensi operasional, penguatan tata kelola perusahaan, optimalisasi portofolio bisnis, serta fokus pada segmen usaha yang memiliki prospek pertumbuhan jangka panjang.

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2025 pada Jumat (19/6/2026), pemegang saham menyetujui seluruh mata acara rapat, termasuk pengesahan laporan tahunan dan laporan keuangan 2025, penunjukan akuntan publik untuk tahun buku 2026, penetapan remunerasi direksi dan dewan komisaris, serta perubahan anggaran dasar terkait penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten properti grup Sinar Mas, PT Bumi Serpong Damai Tbk. (BSDE) memutuskan tidak membagikan dividen dari laba tahun buku 2025.

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar pada 17 Juni 2026, pemegang saham menyetujui penggunaan sebagian besar laba bersih perseroan sebagai laba ditahan guna mendukung ekspansi bisnis dan memperkuat struktur permodalan.

Direktur BSDE Hermawan Wijaya mengatakan masih melihat terbukanya peluang pertumbuhan di sektor properti nasional.

"Kami memandang bahwa penguatan struktur permodalan melalui pencatatan sebagian besar laba bersih sebagai laba ditahan merupakan langkah strategis untuk mendukung pengembangan proyek-proyek baru, memperkuat land bank, serta menjaga fleksibilitas keuangan BSDE dalam menangkap peluang usaha yang dapat menciptakan nilai tambah berkelanjutan bagi para pemegang saham," ujarnya melalui keterangan resminya, Kamis (18/6/2026).

Keputusan tersebut diambil di tengah kinerja operasional dan keuangan BSDE yang tetap solid sepanjang 2025. Perseroan berhasil membukukan prapenjualan (marketing sales) sebesar Rp10,04 triliun, melampaui target Rp10 triliun dan tumbuh sekitar 3% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp9,72 triliun.

Kontributor utama prapenjualan berasal dari segmen residensial, terutama produk rumah tapak di BSD City dan sejumlah proyek township lainnya.

Dari sisi kinerja keuangan, pendapatan usaha BSDE mencapai Rp12,79 triliun dengan total aset meningkat 4,27% menjadi Rp79,27 triliun pada akhir 2025. Ekuitas perseroan juga naik 11,31% menjadi Rp52,67 triliun, sementara posisi kas dan setara kas mencapai Rp10,28 triliun.

Perseroan juga mempertahankan struktur permodalan yang sehat dengan rasio utang bersih terhadap ekuitas sebesar 8,68%, yang dinilai memberikan ruang bagi perusahaan untuk melanjutkan ekspansi secara berkelanjutan.

Selain menyetujui penggunaan laba bersih, pemegang saham juga menyetujui perubahan susunan pengurus perusahaan. RUPSLB menerima pengunduran diri Muktar Widjaja dari jabatan Presiden Komisaris dan Michael J.P. Widjaja dari posisi Wakil Presiden Direktur.

Perseroan menyampaikan apresiasi atas kontribusi dan kepemimpinan keduanya dalam mendukung pertumbuhan BSDE selama masa pengabdian mereka.

Untuk periode jabatan hingga penutupan RUPS Tahunan tahun buku 2029, posisi Presiden Komisaris kini dijabat Teky Mailoa, sementara Franciscus Xaverius R.D tetap menjabat sebagai Presiden Direktur.

Berikut susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE) yang berlaku sejak ditutupnya RUPSLB hingga penutupan RUPS Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2029:

Susunan Direksi BSDE

• Presiden Direktur: Franciscus Xaverius R.D
• Direktur: Lie Jani Harjanto
• Direktur: Syukur Lawigena
• Direktur: Hermawan Wijaya
• Direktur: Liauw Herry Hendarta
• Direktur: Monik William
• Direktur: Ir. Siswanto Adisaputro

Susunan Dewan Komisaris BSDE

• Presiden Komisaris: Teky Mailoa
• Komisaris: Hongky J. Nantung
• Komisaris Independen: Prof. Dr. Teddy Pawitra
• Komisaris Independen: Prof. Dr. Susiyati B. Hirawan
• Komisaris Independen: Irhoan Tanudiredja

Memasuki 2026, BSDE menargetkan marketing sales sebesar Rp10 triliun dengan fokus utama pada pengembangan segmen residensial. Perseroan memproyeksikan segmen residensial akan menyumbang Rp5 triliun atau 50% dari target prapenjualan tahun ini, disusul segmen komersial sebesar Rp3,5 triliun dan segmen lainnya Rp1,5 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA – Emiten milik pengusaha Hary Tanoe, PT MNC Tourism Indonesia Tbk. (KPIG) bersiap melaksanakan aksi korporasi berupa Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) atau private placement.

Langkah ini menjadi bagian dari strategi perseroan untuk memperkuat struktur permodalan dan mendukung pengembangan bisnis ke depan.

Berdasarkan keterbukaan informasi yang disampaikan kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), KPIG akan menerbitkan sebanyak 7,45 miliar saham baru dengan nilai nominal dan harga pelaksanaan masing-masing Rp100 per saham.

Dengan jumlah saham yang diterbitkan tersebut, perseroan berpotensi memperoleh tambahan modal sebesar Rp745,53 miliar. Dana hasil aksi korporasi ini diharapkan dapat memperkuat posisi keuangan perusahaan sekaligus mendukung berbagai rencana pengembangan usaha.

Pelaksanaan PMTHMETD tersebut telah memperoleh persetujuan pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada 30 Juni 2025, sementara keterbukaan informasi kepada publik dilakukan pada 25 Juni 2025.

Sebelum aksi korporasi dilaksanakan, jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh KPIG tercatat sebanyak 99,86 miliar saham. Setelah penerbitan saham baru sebanyak 7,45 miliar saham, jumlah saham perseroan akan meningkat menjadi 107,31 miliar saham.

Pelaksanaan private placement dijadwalkan berlangsung pada 19 Juni 2026. Dari total saham yang memperoleh persetujuan untuk diterbitkan melalui skema tanpa HMETD, perseroan tercatat telah merealisasikan penerbitan sebanyak 2,3 miliar saham.

Aksi korporasi ini menjadi salah satu langkah strategis KPIG dalam memperkuat kapasitas pendanaan di tengah ekspansi bisnis pariwisata dan properti yang terus dikembangkan oleh grup usaha MNC.

KPIG mampu membukukan pendapatan bersih senilai Rp589,05 miliar sepanjang kuartal I/2026. Realisasi itu mencerminkan pertumbuhan 26,75% year-on-year (YoY) dibandingkan Rp464,71 miliar pada periode yang sama pada 2025.

Kenaikan pendapatan perseroan sepanjang Januari—Maret 2026 terutama ditopang oleh segmen hospitality seperti hotel, resor, hingga golf yang berkontribusi 52% atau Rp306,1 miliar dari total pendapatan.

Begitu juga pada segmen properti dan jasa lainnya yang berkontribusi sebesar Rp282,96 miliar sepanjang kuartal I/2026. Kedua segmen pendapatan perseroan kompak bertumbuh pada periode ini.

Peningkatan pendapatan perseroan juga berdampak pada kian membengkaknya beban pokok pendapatan menjadi Rp409,01 miliar per Maret 2026, naik dibandingkan Rp319,94 miliar pada periode yang sama pada 2025.

Meskipun begitu, setelah dikurangi berbagai beban dan pajak, KPIG masih mampu membukukan laba periode berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk atau laba bersih senilai Rp95,35 miliar, naik 78,15% YoY dibandingkan Rp53,52 miliar pada periode yang sama pada 2025.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Eagle High Plantations Tbk. (BWPT) berencana melakukan kuasi reorganisasi dengan menghapus akumulasi rugi atau saldo laba negatif sebesar Rp3,71 triliun.

Langkah tersebut akan dimintakan persetujuan pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang dijadwalkan pada 29 Juni 2026.

Manajemen PT Eagle High Plantations Tbk. (BWPT) menjelaskan kuasi reorganisasi dilakukan untuk menata kembali struktur permodalan perseroan melalui eliminasi akumulasi rugi yang membebani ekuitas perusahaan.

"Perseroan bermaksud melakukan rencana kuasi reorganisasi dengan mengeliminasi saldo laba negatif sebesar Rp3.707.953 juta dan hasil pengeliminasian akumulasi rugi (saldo laba negatif) Perseroan saat merencanakan kuasi reorganisasi adalah sebesar nol (0)," jelas manajemen dalam keterbukaan informasi, Jumat (5/6/2026).

Perseroan akan melakukan eliminasi antara saldo laba negatif dengan agio saham yang tercatat sebagai bagian dari tambahan modal disetor. Melalui mekanisme tersebut, posisi akumulasi rugi BWPT akan menjadi nol tanpa memengaruhi jumlah aset, liabilitas, maupun arus kas perusahaan.

Kuasi reorganisasi merupakan langkah akuntansi yang lazim dilakukan emiten untuk memperbaiki struktur ekuitas setelah mengalami akumulasi kerugian dalam jangka panjang. Setelah kuasi reorganisasi efektif, Perseroan dapat memulai pencatatan saldo laba dari titik nol sehingga lebih mencerminkan kinerja keuangan ke depan.

Rencana kuasi reorganisasi tersebut akan menjadi agenda yang dibahas dalam RUPSLB BWPT pada Senin, 29 Juni 2026.

Perseroan telah menyampaikan mata acara RUPSLB kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 12 Mei 2026. Selanjutnya, pengumuman rencana RUPSLB sekaligus keterbukaan informasi mengenai kuasi reorganisasi dilakukan melalui eASY.KSEI, situs web Bursa Efek Indonesia (BEI), dan situs web Perseroan pada 21 Mei 2026.

Adapun tanggal pencatatan pemegang saham (recording date) yang berhak menghadiri RUPSLB ditetapkan pada 4 Juni 2026, sementara pemanggilan resmi RUPSLB dilakukan pada 5 Juni 2026.

Berikut jadwal penting terkait rencana kuasi reorganisasi BWPT:

• Penyampaian mata acara RUPSLB ke OJK 12 Mei 2026
• Pengumuman rencana RUPSLB dan keterbukaan informasi 21 Mei 2026
• Recording date 4 Juni 2026
• Pemanggilan RUPSLB 5 Juni 2026
• Pelaksanaan RUPSLB 29 Juni 2026

Secara umum, kuasi reorganisasi tidak menghasilkan dana baru bagi perusahaan dan tidak mengubah jumlah saham yang beredar. Namun, langkah ini dapat memperbaiki struktur ekuitas karena akumulasi rugi historis dihapus dari laporan keuangan.

Dengan saldo laba negatif yang menjadi nol, BWPT berpotensi memiliki fleksibilitas yang lebih besar untuk menjalankan aksi korporasi di masa depan, termasuk membuka peluang pembagian dividen apabila perusahaan berhasil membukukan laba ditahan positif pada periode berikutnya.

Selain itu, struktur keuangan yang lebih sehat juga dapat meningkatkan persepsi investor terhadap prospek jangka panjang perusahaan perkebunan tersebut.

Bisnis.com, DENPASAR – PT BPR Nusamba melakukan merger atau konsolidasi untuk menyesuaikan aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan memperkuat struktur permodalan.

Kepala OJK Provinsi Bali Parjiman menjelaskan berdasarkan Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner Nomor KEP-39/D.03/2026 tanggal 7 Mei 2026 tentang Pemberian Izin Penggabungan PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Nusamba Kubutambahan, PT BPR Nusamba Tegallalang, PT BPR Nusamba Manggis dan PT BPR Mitra Harmoni Mataram ke dalam PT BPR Nusamba Mengwi.

OJK telah melakukan penyerahan salinan surat keputusan tersebut kepada jajaran manajemen dan pemegang saham PT BPR Nusamba Grup di Kantor OJK Provinsi Bali, Selasa (19/5/2026).

Parjiman menjelaskan melalui kebijakan konsolidasi dan penggabungan usaha guna memperkuat struktur permodalan, meningkatkan efisiensi operasional, serta memperkokoh daya saing industri dalam mendukung pembiayaan masyarakat dan pelaku UMKM di daerah.

Dengan penggabungan ini, total aset PT BPR Nusamba Mengwi menjadi Rp 799,33 miliar dengan proporsi kredit dan DPK menjadi masing-masing Rp462.75 miliar dan Rp698.03 miliar.

“Proses penggabungan BPR ini merupakan tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) serta Peraturan OJK Nomor 7 Tahun 2024 tentang BPR dan BPRS yang antara lain mengatur konsolidasi BPR/BPRS dalam kepemilikan dan/atau pengendalian yang sama pada satu wilayah pulau atau kepulauan utama,” kata Parjiman, Selasa (2/6/2026).

Dia menjelaskan, penggabungan lintas wilayah ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat struktur permodalan, meningkatkan efisiensi operasional, memperkuat tata kelola perusahaan, serta meningkatkan daya saing BPR. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan BPR yang lebih sehat, kuat, kompetitif, dan adaptif dalam menghadapi dinamika industri jasa keuangan yang terus berkembang.

Selain itu, penggabungan BPR juga diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri BPR serta memperluas akses layanan keuangan yang inklusif dan berkelanjutan.

“OJK mengapresiasi seluruh pemegang saham, manajemen, dan pihak terkait yang telah menjalankan proses penggabungan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, kepatuhan terhadap regulasi, serta perlindungan konsumen,” kata Parjiman.

OJK menegaskan bahwa proses penggabungan telah melalui tahapan penilaian yang komprehensif, mencakup aspek kesehatan bank, kelayakan rencana integrasi, pemenuhan prinsip kehati-hatian, serta kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

Otoritas juga memastikan bahwa pelaksanaan penggabungan tidak mengganggu layanan kepada nasabah. Seluruh hak dan kewajiban nasabah tetap terlindungi, dan kegiatan operasional BPR hasil penggabungan tetap berjalan normal sebagaimana mestinya.

Dengan terealisasinya penggabungan tersebut, jumlah BPR dan BPRS di wilayah kerja OJK Provinsi Bali per Mei 2026 tercatat menjadi 121 BPR dan 1 BPRS. Jumlah ini menurun dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 127 BPR dan 1 BPRS, terutama akibat aksi konsolidasi serupa yang dilakukan sejumlah grup BPR di wilayah pengawasan OJK Provinsi Bali.

OJK akan terus melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap proses integrasi pasca penggabungan guna memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan perlindungan konsumen.

"Melalui langkah ini, OJK berharap industri BPR semakin kuat, sehat, dan berdaya saing sehingga mampu memberikan kontribusi yang lebih besar dalam mendukung pembiayaan sektor riil dan UMKM serta pertumbuhan perekonomian daerah dan nasional," kata Parjiman.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Singaraja Putra Tbk. (SINI) berencana menggelar penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu (PMHMETD) atau rights issue untuk mendanai akuisisi perusahaan tambang milik PT Petrosea Tbk. (PTRO).

Berdasarkan keterbukaan informasi, SINI berencana menerbitkan sebanyak-banyaknya 721,5 juta saham baru dengan nilai nominal Rp100 per saham. Dengan asumsi harga pelaksanaan Rp5.000 per saham, perseroan berpotensi meraup dana hingga Rp3,6 triliun.

Direktur Utama SINI Amir Antolis mengatakan dana hasil rights issue akan difokuskan untuk mendukung ekspansi bisnis melalui pengambilalihan PT Karya Mineral Sentosa (KMS) milik PTRO.

“Perseroan berkeyakinan bahwa pelaksanaan PMHMETD akan memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kondisi keuangan, terutama dalam memperkuat struktur permodalan melalui peningkatan posisi ekuitas,” ujar Amir dalam keterbukaan informasi, dikutip Senin (25/5/2026).

Dalam transaksi tersebut, SINI akan mengambil alih sebanyak 507,38 juta saham KMS atau setara 99,995% saham perusahaan tambang tersebut dari PTRO. Nilai akuisisi mencapai Rp1,73 triliun.

Perseroan menjelaskan transaksi itu tergolong material karena nilainya setara 110,27% dari total aset SINI. Selain itu, transaksi juga dikategorikan sebagai transaksi afiliasi lantaran PTRO merupakan afiliasi dari salah satu pengendali perseroan.

Meski demikian, SINI menegaskan transaksi tersebut bukan benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020.

Selain untuk akuisisi KMS, dana rights issue juga akan digunakan untuk melunasi lebih awal utang perseroan kepada sejumlah bank. Adapun rincian pinjaman yang akan dilunasi meliputi fasilitas dari BNI masing-masing Rp300 miliar yang jatuh tempo pada Agustus dan September 2026, serta pinjaman Bank Mandiri sebesar Rp300 miliar yang jatuh tempo September 2026.

Dengan aksi korporasi tersebut, SINI memperkirakan struktur permodalan perseroan akan membaik signifikan. Perseroan memproyeksikan posisi ekuitas yang sebelumnya negatif Rp687,41 miliar dapat berbalik menjadi positif Rp1,53 triliun setelah rights issue terlaksana.

Selain itu, kas dan setara kas diperkirakan meningkat menjadi Rp2,32 triliun, sedangkan total aset diproyeksikan naik menjadi Rp3,99 triliun.

“Pelaksanaan ini juga diproyeksikan menciptakan efisiensi keuangan melalui pelunasan sebagian pokok pinjaman bank yang akan menurunkan beban bunga dan meningkatkan laba bersih,” ujar Amir.

Perseroan berencana meminta persetujuan pemegang saham dalam RUPS yang dijadwalkan berlangsung pada 26 Mei 2026. Selanjutnya, SINI akan menyampaikan pernyataan pendaftaran rights issue kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Di sisi lain, PTRO juga masih menunggu persetujuan dari sejumlah kreditur seperti BCA, BNI, dan Bank Mandiri terkait rencana pelepasan saham KMS. Perseroan memastikan koordinasi dengan PTRO terus dilakukan agar seluruh persetujuan dapat diperoleh sebelum pernyataan pendaftaran rights issue disampaikan kepada OJK.

_____

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Widodo Makmur Perkasa Tbk. (WMPP) memperoleh restu pemegang saham untuk melaksanakan aksi korporasi penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu (PMHMETD) atau rights issue.

Persetujuan tersebut diperoleh dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang digelar pada 21 Mei 2026. Dalam aksi korporasi itu, perseroan berencana menerbitkan hingga 8,5 miliar saham baru yang berasal dari portepel perseroan.

Founder & CEO WMPP Tumiyono mengatakan rights issue menjadi langkah strategis perseroan untuk memperkuat struktur permodalan guna mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

“Rights issue merupakan inisiatif perseroan sebagai langkah strategis dalam memperkuat struktur permodalan dalam rangka mendorong pertumbuhan berkelanjutan dengan meningkatkan kinerja operasional dan keuangan secara lebih efektif dan efisien,” kata Tumiyono dalam keterangan resmi, Jumat (23/5/2026).

Melalui aksi korporasi tersebut, perseroan menargetkan tambahan modal kerja yang akan difokuskan untuk meningkatkan utilisasi fasilitas produksi. Langkah itu diharapkan mampu mendongkrak volume produksi sekaligus penjualan perseroan ke depan.

Manajemen menilai penguatan struktur permodalan melalui rights issue juga akan meningkatkan fleksibilitas keuangan dan memperkuat fundamental bisnis perseroan. Hal itu diharapkan tercermin dari perbaikan arus kas dan profitabilitas perusahaan.

WMPP memandang momentum rights issue dilakukan di tengah prospek industri pangan yang masih menjanjikan. Perseroan melihat permintaan daging sapi dan unggas di Indonesia berpotensi terus tumbuh seiring peningkatan pendapatan masyarakat dalam beberapa tahun mendatang.

Menurut perseroan, proyeksi kenaikan produk domestik bruto (PDB) per kapita Indonesia hingga menembus US$10.000 pada 2030 diperkirakan akan mendorong peningkatan konsumsi protein masyarakat.

Manajemen juga menyoroti konsumsi daging sapi dan ayam per kapita Indonesia yang masih relatif rendah dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya. Berdasarkan data OECD-FAO, konsumsi daging sapi Indonesia pada 2025 tercatat sebesar 1,69 kilogram per kapita, sedangkan konsumsi daging ayam sebesar 8,76 kilogram per kapita.

Selain itu, program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan pemerintah dinilai turut menjadi katalis positif bagi peningkatan konsumsi protein domestik.

Dengan dukungan pemegang saham terhadap rights issue dan prospek industri yang dinilai masih terbuka lebar, perseroan optimistis dapat mempercepat pertumbuhan bisnis dan meningkatkan daya saing di industri pangan nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten kemasan PT Master Print Tbk. (PTMR) merancang sejumlah aksi korporasi mulai dari mengubah kegiatan usaha menjadi perusahaan holding hingga rencana akuisisi.

Direktur Keuangan PTMR Edward Kusuma menyampaikan sesuai prospektus yang disampaikan perseroan, ada 4 rencana aksi korporasi perseroan. Pertama, perubahan kegiatan usaha perseroan menjadi holding.

Kedua, transaksi pengambilalihan saham PT Samudera Layar Nusantara (SLN). Ketiga, transaksi pengalihan bisnis bersih perseroan. Keempat, transaksi pengalihan saham PT Global Putra Kusuma (GPK) ke PT Mitra Pack Tbk. (PTMP).

“Rangkaian transaksi operasional menjadi holding investasi, membuka kesempatan lebih besar dalam mengembangkan usaha. Hal ini menjadi fondasi pertumbuhan PTMR secara berkelanjutan,” jelasnya dalam Paparan Publik, Jumat (22/5/2026).

Aksi korporasi tersebut memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 19 Juni 2026, sebagai bagian dari strategi pengembangan usaha dan penguatan struktur permodalan perseroan.

Master Print berencana mengubah arah bisnis perseroan menjadi perusahaan induk atau holding company seiring dengan rencana akuisisi oleh Deep Source Ptd. Ltd. (DS).

DS nantinya akan menjadi pemegang saham pengendali (PSP) PTMR dari sebelumnya PT Mitra Pack Tbk. (PTMP). Nilai transaksi mencapai Rp141,45 miliar atau sebanyak 1,45 miliar saham yang mewakili 76,42% kepemilikan perseroan.

Berdasarkan prospektus, PTMR akan mengubah kegiatan usaha menjadi aktivitas perusahaan induk (KBLI 64210), aktivitas kantor pusat (KBLI 70100), dan aktivitas konsultasi manajemen dan bisnis lainnya (KBLI 70209).

Edward menyampaikan perubahan tersebut dilakukan bersamaan dengan rencana transaksi strategis yang meliputi akuisisi saham PT Sinar Laksana Nusantara (SLN), pengalihan bisnis bersih perseroan kepada PTMP, serta pengalihan seluruh kepemilikan saham PT Global Putra Kusuma (GPK) kepada PTMP.

Seluruh rencana transaksi tersebut baru akan dilaksanakan setelah penyelesaian proses akuisisi perseroan oleh DS selaku calon pengendali baru. Rencana transaksi merupakan suatu rangkaian transaksi yang saling berkaitan dan akan dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan.

Pada tahap awal, PTMR akan melakukan perubahan kegiatan usaha dan mengambil alih 49% saham SLN milik Darmawan Wangsa. Akuisisi tersebut dinilai sebagai transaksi material lantaran nilainya melebihi 50% ekuitas perseroan dan memerlukan persetujuan RUPS Independen.

Selanjutnya, perseroan akan menjual dan mengalihkan seluruh bisnis bersih kepada PTMP. Nilai transaksi pengalihan bisnis bersih mencapai Rp61,35 miliar, yang dihitung dari nilai aset bruto Rp100,68 miliar dikurangi liabilitas di luar utang pajak sebesar Rp39,33 miliar.

Selain itu, PTMR juga akan menjual seluruh kepemilikan sahamnya di GPK kepada PTMP dengan nilai transaksi Rp26,9 miliar. Transaksi pengalihan bisnis bersih dan pengalihan saham GPK tergolong transaksi afiliasi karena PTMP merupakan pengendali perseroan.

Edward menegaskan restrukturisasi tersebut dilakukan untuk menyesuaikan kebijakan dan operasional perseroan dengan lini bisnis serta strategi bisnis calon pengendali baru.

“Ke depan, PTMR akan beroperasi sebagai perusahaan induk yang hanya memegang saham di entitas anak, sementara kegiatan operasional bisnis dijalankan melalui perusahaan anak,” ujar Edward.

KINERJA KEUANGAN

Manajemen PTMR memproyeksikan kinerja penjualan tetap stabil pada 2026 di tengah langkah efisiensi operasional dan penyesuaian strategi usaha sesuai kebutuhan pasar.

Direktur Utama PTMR Ardi Kusuma mengatakan perseroan terus berupaya menjaga keberlangsungan usaha di tengah dinamika ekonomi dan industri yang berkembang sepanjang 2025.

“Perseroan optimistis dapat menjaga keberlangsungan usaha melalui pengelolaan operasional yang efektif, penyesuaian strategi sesuai kebutuhan pasar, serta konsistensi dalam memberikan layanan kepada pelanggan,” ujar Ardi.

Sepanjang 2025, PTMR mencatatkan pendapatan sebesar Rp127,11 miliar atau turun tipis 1,33% dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan tersebut terutama dipengaruhi pelemahan penjualan pada segmen consumables.

Meski demikian, perseroan masih mampu mempertahankan laba bruto sebesar Rp33,60 miliar yang mencerminkan aktivitas usaha inti tetap berjalan.

Di sisi lain, PTMR membukukan rugi usaha sebesar Rp27,81 miliar serta rugi bersih tahun berjalan sebelum dampak penyesuaian transaksi entitas sepengendali sebesar Rp26,04 miliar.

Menurut Ardi, tekanan terhadap kinerja operasional terutama berasal dari beban usaha dan faktor eksternal lainnya.

Untuk merespons kondisi tersebut, perseroan melakukan berbagai langkah penyesuaian secara bertahap, mulai dari pengendalian biaya, peningkatan efisiensi operasional, hingga memperkuat fokus pada segmen usaha yang memiliki potensi pertumbuhan.

Pada 2026, PTMR menargetkan stabilitas operasional usaha melalui pengelolaan proses bisnis yang lebih efektif dan efisien.

Perseroan akan memperkuat pengendalian operasional, mengoptimalkan sumber daya, serta meningkatkan koordinasi kerja agar aktivitas usaha berjalan lebih stabil dan berkelanjutan.

Selain itu, PTMR juga akan menyesuaikan strategi usaha dengan perkembangan kebutuhan pasar dan perilaku pelanggan.

```html

```

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Nusa Tenggara Barat mendorong konsolidasi industri Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPR/S) guna memperkuat ketahanan industri sekaligus memperbesar kapasitas pembiayaan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Kepala OJK Provinsi NTB Rudi Sulistyo mengatakan penggabungan BPR menjadi langkah penting untuk memperkuat struktur permodalan, meningkatkan efisiensi operasional, hingga memperkuat tata kelola dan manajemen risiko industri perbankan daerah.

Pernyataan itu disampaikan saat penyerahan salinan keputusan izin penggabungan serta hasil penilaian kemampuan dan kepatutan calon pemegang saham pengendali, komisaris, dan direksi PT BPR Prima Nadi hasil penggabungan.

“Melalui penggabungan BPR, diharapkan dapat semakin memperkuat permodalan, memastikan kecukupan infrastruktur teknologi informasi, serta memperkuat penerapan manajemen risiko dan tata kelola sehingga dapat meningkatkan daya saing industri BPR/S di NTB,” ujar Rudi dalam keterangan resmi, Kamis (7/5/2026).

OJK telah memberikan izin penggabungan PT BPR Prima Dewata ke dalam PT BPR Prima Nadi berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-35/D.03/2026 tertanggal 29 April 2026.

Langkah itu merupakan implementasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) serta POJK Nomor 7 Tahun 2024 mengenai BPR dan BPRS.

Rudi menilai penggabungan tersebut akan memperkuat kapasitas intermediasi BPR sehingga penyaluran pembiayaan kepada masyarakat dan pelaku UMKM di wilayah NTB dapat semakin optimal.

Berdasarkan posisi Maret 2026, total aset PT BPR Prima Nadi tercatat sebesar Rp220,13 miliar, sementara aset PT BPR Prima Dewata mencapai Rp61,1 miliar. OJK mencatat konsolidasi BPR di NTB telah berlangsung dalam beberapa tahun terakhir.

Pada periode 2024—2025, penggabungan juga terjadi pada PT BPR Danayasa ke PT BPR Sowan Utama, PT BPR Kabalong Abdi Swadaya ke PT BPR Wiranadi, serta PT BPR Dana Master Dewata ke PT BPR Dana Master Lotara. Dengan konsolidasi tersebut, jumlah BPR/BPRS di NTB kini tersisa 20 bank yang terdiri atas 17 BPR konvensional dan 3 BPRS.

Secara nasional, industri BPR/S masih mencatatkan pertumbuhan positif sepanjang 2025. Total aset industri tumbuh 5,60% secara tahunan menjadi ditopang pertumbuhan kredit sebesar 5,94% menjadi Rp177,42 triliun dan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang naik 5,86% menjadi Rp169,69 triliun.

Sementara di NTB, total aset BPR/S tumbuh 10,20% menjadi Rp4,86 triliun, dengan penyaluran kredit naik 10,21% menjadi Rp3,9 triliun dan DPK meningkat 10,19% menjadi Rp3,16 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai meningkatnya penerbitan obigasi oleh industri multifinance pada kuartal I/2026 merupakan perkembangan yang positif.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perushaan Modal Ventura, LKM, dan LJK lainnya OJK Agusman mengatakan perkembangan itu mencerminkan adanya kepercayaan pasar terhadap fundamental dan prospek industri multifinance.

Dia meneruskan, penerbitan obligasi itu adalah bagian daristrategi pendanaan yang terencana, yang mana perusahaan secara aktif melakukan diversifikasi sumber pendanaan.

“Guna memperkuat struktur permodalan sekaligus mendukung fleksibilitas dalam pengelolaan likuiditas dan ekspansi pembiayaan,” katanya dalam konferensi pers daring RDK OJK April 2026, Selasa (5/5/2026).

Lebih jauh, Agusman menilai hingga akhir 2026 industri multifinance diperkirakan tetap mampu menjaga kinerja pendanaan yang sehat dan berkelanjutan dengan terus tentunya menerapkan tata kelola dan manajemen risiko yang memadai.

Sebagai informasi, OJK mencatat piutang pembiayaan industri multifinance sebesar Rp514,09 triliun, tumbuh 0,61% (year on year/YoY). Sementara itu, NPF gross dan NPF net masing-masing 2,83% dan 0,8%. Adapun, gearing ratio sebesar 2,17 kali.

Untuk diketahui, PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) mengungkapkan penerbitan surat utang multifinance pada kuartal I/2026 mencapai Rp11,90 triliun, naik 42,7% (year on year/YoY) dari Rp8,34 triliun.

Fixed Income Analyst Pefindo Ahmad Nasrudin mengatakan porsi itu cukup besar terhadap keseluruhan pasar. Dari total penerbitan surat utang korporasi Rp59,35 triliun pada kuartal I/2026, multifinance menyumbang sekitar 20,1% atau Rp11,90 triliun.

“Angka kuartal I/2026 juga sudah setara 31,2% dari total penerbitan multifinance sepanjang 2025 lalu yang mencapai Rp38,18 triliun. Ini menunjukkan emiten multifinance masuk pasar cukup awal,” ungkapnya kepadaBisnis, Senin (27/4/2026).

Bisnis.com, JAKARTA - Di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik global dan volatilitas harga energi pada kuartal I-2026, PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk (Tugu Insurance/TUGU) tetap mencatatkan kinerja positif dengan fundamental yang terjaga.

Pada kuartal I-2026, Perseroan mencatatkan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk atau laba bersih sebesar Rp265,62 miliar. Capaian tersebut mencerminkan kemampuan Perseroan dalam mempertahankan kinerja yang sehat di tengah dinamika pasar dan perubahan standar pelaporan keuangan.

Sejalan dengan penerapan PSAK 117, Perseroan telah melakukan penyesuaian dalam penyajian laporan keuangan, termasuk penyajian kembali (restatement) atas laporan keuangan tahun sebelumnya guna memastikan konsistensi dan keterbandingan kinerja. Perseroan memastikan bahwa seluruh penyesuaian tersebut telah dilakukan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, sebagai bagian dari komitmen untuk meningkatkan transparansi dan kualitas pelaporan keuangan.
Direktur Keuangan & Layanan Korporat Tugu Insurance, Fitri Azwar, menyampaikan bahwa kuartal I-2026 menjadi periode yang penuh dinamika bagi industri asuransi. Namun, Perseroan tetap menjaga keseimbangan antara pertumbuhan bisnis dan pengelolaan risiko.

“Di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik global dan volatilitas harga energi, Perseroan tetap fokus menjaga kualitas pertumbuhan bisnis. Disiplin underwriting, penguatan portofolio, serta pengelolaan risiko yang terukur menjadi fondasi penting bagi Tugu Insurance untuk mempertahankan kinerja yang sehat dan berkelanjutan” ujar Fitri.

Pada kuartal I-2026, sesuai pencatatan menggunakan PSAK 117, Perseroan membukukan Pendapatan Jasa Asuransi sebesar Rp2,57 triliun, meningkat 5,96% dari periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat Rp2,42 triliun. Adapun Hasil Jasa Asuransi mencapai Rp461,01 miliar, meningkat 2,18% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat Rp451,16 miliar. Kinerja ini ditopang oleh pengelolaan portofolio yang selektif pada lini fire & property, offshore, dan marine cargo, yang selama ini menjadi salah satu kontributor utama bagi Tugu Insurance.

Pendapatan Investasi Perseroan tercatat sebesar Rp88,17 miliar pada kuartal I-2026, mencerminkan pengelolaan portofolio yang tetap prudent di tengah dinamika pasar keuangan. Berikutnya, Pendapatan Operasional Lainnya tercatat sebesar Rp156,02 miliar, meningkat 31,25% dibandingkan Rp118,88 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya. Capaian ini mencerminkan peran entitas anak dalam memperkuat diversifikasi sumber pendapatan Perseroan.

Fitri juga menyampaikan bahwa struktur permodalan tetap kuat untuk mendukung keberlanjutan bisnis Perseroan. Total Ekuitas solid di level Rp10,17 triliun, dengan Risk Based Capital (RBC) pada level 420,5%. Adapun Total Aset Perseroan tercatat sebesar Rp29,69 triliun pada akhir Maret 2026.

“Struktur permodalan yang solid memberikan fleksibilitas bagi Perseroan untuk menjaga stabilitas kinerja sekaligus mendukung agenda pertumbuhan ke depan. Perseroan akan terus memastikan pengelolaan modal dilakukan secara prudent, sejalan dengan komitmen untuk menjaga fundamental dan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan” ujar Fitri.

Fitri menambahkan bahwa Perseroan terus memastikan kualitas pelaporan keuangan sejalan dengan standar akuntansi yang berlaku. “Penerapan PSAK 117 menjadi bagian dari upaya Perseroan dalam meningkatkan kualitas dan transparansi pelaporan keuangan. Perseroan terus memastikan bahwa kinerja yang dicapai didukung oleh fundamental yang sehat, pengelolaan risiko yang tepat, serta struktur keuangan yang tetap kuat”.

Ke depan, Tugu Insurance akan terus memperkuat fundamental bisnis serta meningkatkan kualitas pertumbuhan dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian. Perseroan juga akan mengoptimalkan pengelolaan portofolio, menjaga disiplin risiko, serta memperkuat kontribusi entitas anak sebagai bagian dari strategi pertumbuhan Tugu Insurance.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Merdeka Copper Gold Tbk. (MDKA) berencana melakukan penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu (PMTHMETD) atau private placement sebanyak 2,44 miliar lembar saham.

Berdasarkan keterbukaan informasi, jumlah saham baru yang akan diterbitkan setara dengan maksimal 10% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh perseroan. Saham baru tersebut memiliki nilai nominal Rp20 per lembar.

Manajemen MDKA menjelaskan bahwa langkah strategis ini diambil guna memperkuat struktur permodalan perseroan dalam rangka pengembangan kegiatan usaha serta membuka peluang ekspansi potensial.

“PMTHMETD IV akan dilakukan dalam jangka waktu 2 tahun sejak Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan [RUPST] memberikan persetujuan,” ungkap manajemen MDKA dalam keterbukaan informasi, Selasa (5/5/2026).

Hingga periode 30 Maret 2026, struktur pemegang saham MDKA terdiri dari PT Saratoga Investama Sedaya Tbk. (SRTG) yang memiliki 19,36% saham, PT Mitra Daya Mustika (11,88%), Garibaldi Thohir (7,46%), PT Suwarna Arta Mandiri (5,46%), serta masyarakat dengan kepemilikan di bawah 5% mencapai 54,55%.

Dari sisi kinerja, MDKA membukukan kinerja operasional yang solid pada kuartal I/2026 didorong pertumbuhan di sektor bisnis nikel dan emas.

Salah satu katalis utama berasal dari operasional Tambang Emas Pani di bawah kendali anak usaha MDKA, yakni PT Merdeka Gold Resources Tbk. (EMAS).

Selama periode tiga bulan pertama tahun ini, Tambang Pani memproduksi 1.818 ounces emas dan menjual sebanyak 516 ounces. Sepanjang 2026, EMAS mengejar target produksi di angka 100.000 hingga 115.000 ounces.

Di sektor nikel, PT Merdeka Battery Materials Tbk. (MBMA) melaporkan kenaikan produksi bijih yang sangat pesat. Produksi saprolit meningkat 72% secara tahunan (year on year/YoY), sementara bijih limonit meroket 195% YoY.

MDKA kini memprioritaskan pasokan saprolit dari tambang internal di Konawe untuk menyuplai smelter Rotary Kiln Electric Furnace (RKEF) guna menekan ketergantungan pasokan eksternal dan memperlebar margin keuntungan.

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.