Ungkapan klasik 'Di bi balik pria hebat, ada dukungan kuat perempuan' rasanya tak cukup menggambarkan peran Shu Phing di balik kesuksesan suaminya, Zhang Yong, menjadi salah satu orang terkaya Singapura.

Forbes memperkirakan kekayaan Ping tembus US$2,4 miliar atau setara Rp40,4 triliun (kurs Rp16.862). Limpahan harta tersebut menjadikannya sebagai wanita terkaya di Singapura.

Suaminya, Zhang Yong diprediksi memiliki kekayaan bersih US$6,2 miliar atau setara Rp104,5 triliun dan berada di peringkat 6 orang terkaya Singapura.

Ping tak sekadar memberi dukungan untuk Yong, tetapi ikut turun langsung membidani kelahiran Haidilao International Holding, jaringan restoran hot pot khas China.

Haidilao memiliki hampir 1.400 restoran di wilayah China, Hong Kong, Macau dan Taiwan. Jumlah itu belum termasuk jumlah outlet di negara lain. Di Indonesia saja, ada 12 gerai yang tersebar di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bekasi, dan Tangerang.

Haidilio didirikan pasangan Ping dan Yong bersama dua rekan pada 1994. Kini, Yong masih menjabat chairman perusahaan. Perusahaan ini dikenal dengan hidangan kuah pedas khas Shicuan, daerah tempat Yong lahir.

Modal awal Haidilao cuma 8.000 yuan, yang kalau dirupiah sekitar Rp19 juta (asumsi kurs Rp2.400).

Di awal buka, Haidilio hanya sebuah kedai hotpot kecil dengan empat meja bagi pelanggan. Kedai ini menghidangkan kuah pedas mendidih, dengan irisan tipis daging, mi, makanan laut, jamur, tahu, dan berbagai sayuran sebagai pelengkap.

Di Haidilao, kompor dipasang di setiap meja agar kuah tetap mendidih. Pelanggan mendapat panci dengan dua kompartemen. Satu sisi panci berisi kuah jamur atau ayam yang rasanya lebih ringan, sementara sisi lainnya dibumbui lada Sichuan bagi penikmat kuliner pedas.

Para pelanggan kembali datang karena cita rasa tersebut. Keistimewaan lain yang benar-benar jadi pembeda adalah layanan bagi pelanggan. Konsumen dapat fasilitas manikur dan pijat baru gratis sambil menunggu hidangan datang.

Mereka juga diberi handuk hangat lembap dan celemek untuk melindungi pakaian. Perlakuan spesial lainnya, pelanggan yang makan sendirian terkadang diberi boneka teddy bear sebagai teman.

"Itu adalah kunci yang membuat restoran kecil pertamanya berjalan. Layanan sudah menjadi inti sejak awal," kata F. Warren McFarlan, Profesor Emeritus di Harvard Business School, yang ikut menulis studi kasus Haidilao pada 2011, dikutip Bloomberg.

Layanan istimewa itu nampaknya berangkat dari pengalaman Yong muda. Ia lahir dari keluarga miskin, bahkan tidak tamat SMA. Pada usia 19 tahun, ia akhirnya bisa makan di restoran untuk pertama kali, saat bekerja sebagai tukang las di pabrik traktor milik negara di Jianyang, Shichuan.

Antusiasme pengalaman pertama makan di luar rumah itu malah berkesan buruk. Pelayan berlaku kasar, rasa kuah hot pot juga payah.

Pada 1994, ia resign karena berselisih paham dengan kantornya, lalu membuka kedai hot pot Shu Ping yang dulu masih berstatus tunangannya, serta dua teman.

Cita rasa dan layanan prima, rupanya dua hal itu membuat Haidilao menjelma dari kedai kecil di Shicuan menjadi jaringan raksasa yang menjangkau berbagai negara, termasuk Indonesia.

Manajemen memutuskan pemisahan (spin off) bisnis luar negerinya dari Haidilao International Holding. Mereka membentuk Super Hi untuk mengurusi bisnis Haidilao di pasar internasional.

Pada 2020, Super Hi sukses melantai di bursa Hong Kong. Tiga tahun kemudian, Ping ditunjuk sebagai chairman Super Hi hingga sekarang.

Selain menjadi nahkoda utama Super Hi, Ping juga menjabat anggota dewan direksi di Sichuan Haidilao Catering Co Ltd (2014-sekarang) dan anggota dewan direksi Yihai International Holding Ltd (2018-sekarang).

Sichuan Haidilao Catering Co Ltd merupakan perusahaan operasional jaringan Haidilao di China, yang menjadi inti awal bisnis. Sedangkan Yihai International Holding Ltd adalah perusahaan yang memproduksi dan mendistribusikan bumbu, saus, dan bahan makanan untuk jaringan hotpot Haidilao, juga produk bumbu dan saus yang dijual untuk umum.

Baik Super Hi, Yihai maupun Sichuan Haidilao Catering dinaungi Haidilao International Holding Ltd.

[Gambas:Photo CNN]

Berbagai jabatan itu mencerminkan kelihaian Ping dalam merancang strategi dan mengelola bisnis. Di Super HI misalnya, ia bertanggung jawab memimpin perusahaan dalam strategi dan perencanaan pengembangan internasionalisasi serta globalisasi.

Ping menyelesaikan program Master of Business Administration (MBA) dan program MBA Keuangan yang diselenggarakan bersama oleh Cheung Kong Graduate School of Business dan beberapa institusi lainnya pada November 2015.

Ia juga menyelesaikan program Executive Master of Business Administration (EMBA) yang diselenggarakan oleh Shanghai Jiao Tong University dan Nanyang Technological University pada Juli 2016.

Pada September 2022, Ping menyelesaikan program doktor (Ph.D) di bidang keuangan terapan dengan spesialisasi manajemen kekayaan di University of Geneva.

Ia dan suaminya sama-sama berasal dari China, tetapi pindah ke Singapura dan memutuskan menjadi warga negara Singapura pada 2018.

Pada 2020, Haidilao International Holding Ltd. membuka family office di Singapura untuk membantu mengelola kekayaannya: Sunrise Capital Management Ltd.

Family office adalah perusahaan yang dibentuk untuk mengelola keuangan, terkadang sekaligus mengurus berbagai aspek kehidupan orang-orang superkaya dunia dunia. Family office menawarkan tingkat kerahasiaan serta layanan yang lebih personal dibandingkan yang ditawarkan bank investasi swasta.

Tidak dijelaskan apakah Sunrise Capital akan mengelola gabungan kekayaan pasangan Shu Ping dan Zhang Yong.

Shu Ping ditunjuk sebagai pemegang saham tunggal sekaligus Direktur Sunrise Capital.

Pembentukan Sunrise Capital terjadi saat Haidilao menghadapi ujian besar-penyebaran virus corona.

Sekitar 91 persen pendapatan Haidilao berasal dari China daratan. Saat pandemi, perusahaan menutup outlet-outlet di sana dan menggantinya dengan layanan pesan antar secara online.

Analis pernah memperkirakan penutupan Haidilao selama satu bulan dapat memangkas laba bersih Haidilao hingga 466 juta yuan atau sekitar Rp1,13 triliun.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan aliran gas di Rokan, Riau, mulai pulih setelah ledakan pipa gas tanam milik PT Transportasi Gas Indonesia (TGI) yang terjadi pada Jumat (9/1) dini hari.

“Sudah mulai mengalir dari beberapa hari yang lalu, tapi kan alirannya itu kami tambahkan secara bertahap. Tidak (langsung) maksimal, kami tahan (alirannya). Sudah dua kali meledak, jadi kami jaga (alirannya),” ujar Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Laode Sulaeman ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu.

Laode menyampaikan pemulihan aliran gas di Rokan, Riau, telah menjadi perhatian Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Penahanan aliran gas pun, lanjut dia, tidak dilakukan terlalu lama, sebab berpengaruh terhadap produksi minyak. Tahun ini, Kementerian ESDM memiliki target lifting minyak 610 ribu barel per hari, naik 5 ribu barel per hari apabila dibandingkan dengan target 2025.

Adapun estimasi produksi minyak yang hilang selama 20 hari imbas ledakan pipa gas sekitar 2 juta barel. Hilangnya produksi minyak tersebut menyebabkan Kementerian ESDM perlu mencari substitusi untuk menambal produksi yang hilang.

“Sekarang Kepala SKK Migas (Djoko Siswanto) ke Palembang. Di sana ada tambahan, jadi semua tambahan yang kecil-kecil kami upayakan,” kata Laode.

Kementerian ESDM memiliki tugas untuk menambah produksi sekitar 5 ribu–6 ribu barel per hari untuk menambal kehilangan produksi minyak akibat ledakan pipa gas PT TGI.

Ia memperkirakan, produksi minyak di Rokan kembali normal dalam beberapa hari ke depan.

“Kemarin saya komunikasi, informasinya dalam dua hari ke depan,” ujar Laode.

Diwartakan sebelumnya, ledakan pipa gas PT TGI menimbulkan kebakaran hebat di Inderagiri Hilir, Jumat (2/1). 10 orang dilaporkan terluka, masing masing tiga kendaraan dan bangunan juga dilaporkan terbakar.

Kemudian, Kepala Kepolisian Resor Inhu AKBP Fahrian Saleh Siregar menyampaikan ledakan pipa gas kembali terjadi pada Jumat (9/1) dini hari di Desa Tani Makmur, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), Provinsi Riau.

Tetapi ledakan tersebut tidak menimbulkan kebakaran seperti kejadian serupa yang sebelumnya terjadi di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil).

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan bencana banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di Sumatera tak berdampak secara signifikan terhadap lifting minyak dan gas bumi (migas) nasional.

“Enggak. Enggak ada dampak besar,” ujar Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman ketika ditemui di Jakarta, Rabu.

Berdasarkan data Kementerian ESDM yang diterbitkan pada 2024, terdapat sejumlah blok minyak yang berlokasi di wilayah terdampak banjir bandang dan tanah longsor yang menerjang Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Blok minyak yang berlokasi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat meliputi Blok A di Aceh Timur yang dikelola oleh PT Medco E&P Malaka (rata-rata produksi 1.055 BOPD), Blok B di Aceh Utara yang dikelola oleh PT Pema Global Energi (rata-rata produksi 833 BOPD), serta blok North Sumatera Offshore (NSO) yang dikelola oleh Pertamina Hulu Energi (PHE) NSO (rata-rata produksi 40 BOPD).

Diwartakan sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia meyakini lifting minyak melampaui 605 ribu barel per hari (bph), sebagaimana target yang ditetapkan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Untuk pertama kalinya sejak 2008, tutur Bahlil, lifting minyak Indonesia berhasil mencapai target yang termaktub di dalam APBN. Pada 2024, lifting minyak Indonesia berada di angka 580 ribu barel per hari.

Melalui paparannya, Bahlil menyampaikan terjadi peningkatan produksi minyak bumi pada periode Januari–Oktober 2025 sebesar 28,48 ribu barel per hari dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Pada Januari–Oktober 2024, produksi minyak bumi berada di angka 577,02 ribu barel per hari. Sedangkan, pada Januari–Oktober 2025, produksi minyak bumi, termasuk NGL (Natural Gas Liquids) berada di angka 605,5 ribu barel per hari, melampaui target APBN yang ditetapkan sebesar 605 ribu barel per hari.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Laos melalui Kementerian Keuangan resmi mengusulkan kenaikan gaji minimum bulanan pegawai negeri sipil (PNS), dari 2,2 juta kip (Rp 1.694.000) menjadi 3 juta kip (Rp 2.316.000) mulai 2026.

Melansir Asian News, Selasa (18/11/2025), Menteri Keuangan Laos Santiphab Phomvihane mengatakan kebijakan ini dirancang untuk meredakan tekanan ekonomi yang semakin berat bagi PNS termasuk abdi negara lain, seperti militer, dan polisi.

"Penyesuaian ini penting karena inflasi dan depresiasi mata uang telah mengikis pendapatan pegawai negeri secara signifikan," ujar Santiphab dalam sidang Majelis Nasional (NA).

Ia menjelaskan, kenaikan gaji akan didukung anggaran tambahan sebesar 11 triliun kip. Dana tersebut bersumber dari perluasan basis pajak pertambahan nilai, penyesuaian tarif cukai, hingga penerapan pajak baru seperti pajak lingkungan dan pajak bumi.

"Sumber-sumber penerimaan ini stabil dan memiliki kapasitas untuk meningkat setiap tahun," katanya.

Santiphab juga memaparkan bahwa restrukturisasi gaji ini tidak dimaksudkan untuk mendorong konsumsi berlebihan. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga daya beli mereka yang paling terdampak kenaikan harga.

"Bukan untuk mendorong inflasi semakin tinggi," tegasnya.

Sejumlah anggota NA menyambut baik rencana tersebut, namun meminta pengawasan ketat terhadap pasar guna mencegah pedagang menaikkan harga secara ilegal. Santiphab mengakui kekhawatiran itu dan meminta Kementerian Perindustrian dan Perdagangan memperkuat pemantauan harga kebutuhan pokok.

Pemerintah juga akan melakukan kampanye informasi publik untuk menjelaskan urgensi dan tujuan kebijakan tersebut. Sekaligus mencegah kenaikan harga yang "oportunistik".

"Kita harus meningkatkan kapasitas produksi dalam negeri agar dapat memenuhi permintaan pasar internal dengan lebih baik," ujar Santiphab.

Bagi banyak PNS di Laos, rencana kenaikan gaji ini membawa harapan baru setelah bertahun-tahun menghadapi tekanan biaya hidup. Pemerintah menegaskan langkah ini merupakan bentuk pengakuan atas kesulitan nyata yang dialami para aparatur negara dalam situasi ekonomi saat ini.

Jakarta, CNBC Indonesia - Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia alias LPEM FEB UI merilis kajian terkait kesiapan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia dengan sejumlah negara.

Dalam hasil kajian yang menjadi bagian dari dokumen bertajuk "Leveraging Climate Finance for Food System Reform and Energy Transition in Indonesia" itu terungkap bahwa dari sisi regulasi MBG masih banyak tertinggal dengan negara lain, terutama terkait ketentuan hak gizi peserta didik.

Dalam kajian itu, LPEM FEB UI mencatat, saat ini dasar hukum utama MBG baru sebatas Perpres No. 83/2024 (pembentukan BGN) dan Peraturan BGN/Juknis internal sebagai pelaksana teknis. Regulasi saat ini masih fokus pada kelembagaan dan koordinasi antar instansi, belum mengatur detail standar nutrisi, mekanisme pengadaan, dan hak peserta didik.

"Jika kita menyinggung hak atas gizi dan penetapan standar nutrisi menu makanan, di Brazil dan India, siswa sudah ditetapkan sebagai penerima hak gizi sekolah dengan standar minimal kalori dan protein yang diatur nasional," dikutip dari kajian LPEM FEB UI itu, Kamis (13/11/2025).

LPEM FEB UI mencatat, hingga kini belum ada peraturan tambahan detail terkait program MBG meski beberapa rancangan sedang dalam perumusan, seperti Rancangan Perpres MBG tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG, Keppres tentang Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program MBG, hingga Keputusan Kepala BGN terkait Pertek Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah untuk Program MBG.

Sedangkan di negara lain, regulasi program makan bergizi telah lebih detail, berikut ini ulasannya:

1. Brazil

Meskipun sudah berjalan selama 70 tahun, program PNAE atau National School Feeding Program di Brazil baru dikukuhkan melalui Undang-Undang No. 11.947 pada 2009.

Aspek yang diatur:

- Maksud, tujuan, dan cakupan program
- Hak siswa untuk menjadi penerima manfaat
- Ketentuan makanan yang disediakan
- Mekanisme pengelolaan keuangan dan pengadaan
- Tugas institusi terkait dan partisipasi sosial
- Pemberdayaan pertanian lokal dan ketahanan pangan
- Tambahan bantuan sosial
- Ketentuan implementasi dan pengaturan administratif

Peraturan tambahan dan turunan:

- 7 peraturan umum (UU, Resolusi, dan Peraturan Antar Menteri)
- 12 nota teknis National Fund for Educational Development terkait program
- 4 peraturan terkait gizi
- 11 peraturan mengenai kontrol kualitas
- 2 peraturan pengadaan dan bidding
- 5 resolusi mengenai akuntabilitas
- 3 peraturan mengenai program kesehatan di sekolah
- 3 peraturan mengenai pertanian lokal

2. India

PM POSHAN atau The Midday Meal Scheme dikelola berdasarkar Mid-Day Meal Rules 2015, bagian dari National Food Security Act (NFSA) 2013, yang menjamin keamanan pangan dan gizi bagi seluruh warga negara.

Aspek yang diatur:

- Hak anak atas makanan bergizi
- Tempat pemberian makanan
- Penyiapan makanan dan pemeliharaan standar dan kualitas
- Peran pihak terkait, seperti komite pengawasan dan manajemen (Steering-cum-Monitoring Committee dan School Management Committee/SMC)
- Pengujian makanan di laboratorium
- Tunjangan keamanan pangan

Peraturan tambahan dan turunan:

- Kewenangan regulasi PM POSHAN berada di bawah Kementerian Pendidikan yang direalisasikan dalam bentuk petunjuk teknis, nota kesepakatan, hingga nota teknis.
- Sejak 2002, ada kurang lebih 37 aturan tambahan atau perubahan terkait penyelenggaraan PM POSHAN. Dibuat rinci dan disesuaikan berkala.
- Fortifikasi dan audit pangan secara umum diatur dalam Peraturan Keamanan dan Standar Pangan Tahun 2018 yang diterbitkan Otoritas Keamanan dan Standar Pangan India (FSSAI).

3. Laos

Program pemberian makan di sekolah Laos diinisiasi pada 2002 melalui pendanaan dan pengelolaan yang dibantu oleh WFP. Pada 2021, WFP menyerahkan pengelolaan program seluruhnya kepada Kementerian Pendidikan dan Olahraga Laos dan dibentuklah Peraturan Pemerintah No 283/GM Tahun 2022 atau lebih dikenal sebagal Decree on Promotion of School Lunch.

Aspek yang diatur:
- Prinsip dan cakupan program
- Kriteria pemilihan sekolah penerima program
- Perencanaan dan sumber dana
- Monitoring & evaluasi
- Peran dan fungsi institusi terkait
- Tugas administrasi pelaksanaan program
- Sanksi pelanggaran

Peraturan tambahan dan turunan:
- Peraturan induk mendukung berbagai peraturan yang berkaitan dengan strategi mutu pendidikan dan peningkatan gizi di Laos, seperti PP No. 03/NPC Tahun 2021, UU Pendidikan No. 62/NPC Tahun 2015, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Olahraga No. 6388/2022.

Namun, peraturan turunan yang membahas petunjuk teknis secara terperinci belum ditemukan.

4. Amerika Serikat

Program makan siang di sekolah di Amerika Serikat ditetapkan melalui Richard B. Russell National School Lunch Act tahun 1946 dan diperkuat oleh Child Nutrition Act tahun 1966.

Partisipasi program bersifat sukarela, hanya sekolah yang mengajukan dan disetujui pemerintah federal yang dapat menjalankan program, serta menerima dana pengganti dari pemerintah.

Aspek yang diatur:

- Tujuan dan prinsip umum program makan siang
- Kelembagaan dan kewenangan terkait program makan siang
- Pembiayaan dan mekanisme pengembalian dana
- Standar nutrisi dan menu makan siang
- Kriteria peserta program makan siang
- Pengadaan pangan secara domestik
- Pengawasan dan audit program makan siang
- Hubungan dengan program pangan lain

Peraturan tambahan dan turunan:

- 7 CFR Part 210 tentang pelaksanaan teknis, peran lembaga, & tata kelola program.
- 7 CFR Part 245 menentukan kriteria siswa penerima manfaat.
- 7 CFR Part 210.10 menetapkan standar gízi, menu, dan porsi makanan.
- 7 CFR Part 210.21(d) mengatur kewajiban penggunaan bahan pangan domestik.
- 7 CFR Part 210.31 mengatur kewajiban institusi pendidikan lokal dalam menyusun aturan terkait gizi & kesehatan anak.
- 7 CFR Part 210.18 menetapkan tata cara audit, pelaporan, dan evaluasi program.
- 7 CFR 210.24-26 mengatur tindakan korektif dan sanksi bagi lembaga tak patuh.

5. Jepang

Program makan siang sekolah di Jepang dikukuhkan melalui School Lunch Act Tahun 1954, menandai awal integrasi kebijakan gizi ke dalam sistem pendidikan nasional Jepang.

Aspek yang diatur:

- Tujuan dan sasaran program makan siang sekolah
- Definisi program makan siang
- Kewajiban sekolah terkait program makan siang
- Kewajiban pemerintah daerah dalam program makan siang
- Penyediaan fasilitas dapur sekolah
- Penugasan terhadap ahli gizi dan guru
- Standar pelaksanaan dan sanitasi
- Standar gizi
- Pendidikan pangan
- Pembiayaan dan subsidi

Peraturan tambahan dan turunan:

- Basic Act on Shokuiku (Act No. 63 Tahun 2005) mengatur pendidikan pangan (shokuiku) sebagai kebijakan nasional & integrasi gizi ke pendidikan
- School Education Act (Act No. 26 Tahun 1947) menjadi dasar umum penyelenggaraan pendidikan wajib di Jepang, termasuk integrasi kegiatan makan slang dalam proses pendidikan
- Education Personnel Certification Act (Act No. 147 Tahun 1949) menetapkan standar sertifikasi bagi ahli gizi dan tenaga kependidikan yang berperan dalam perencanaan menu, edukasi gizi, dan supervisi program makan siang
- Dietitians Act (Act No. 245 Tahun 1947) mengatur kualifikasi dan lisensi bagi ahli gizi di Jepang
- Public Assistance Act (Act No. 144 Tahun 1950) mengatur dukungan biaya makan siang bagi siswa yang tidak mampu

Sumber: Office Tanaka (2015)

Dengan berbagai catatan regulasi yang telah ada di negara lain itu, LPEM FEB UI menganggap, pemerintah Indonesia juga perlu melakukan pembentukan regulasi tambahan untuk memperkuat program MBG ke depan, berikut ini sarannya:

1. Hak Atas Gizi dan Penetapan Standar Nutrisi Menu Makanan Brazil dan India: siswa ditetapkan sebagai penerima hak gizi sekolah dengan standar minimal kalori dan protein yang diatur nasional
2. Kewajiban Penggunaan Bahan Pangan Lokal Brazil: mewajibkan sedikitnya 30% bahan pangan berasal dari petani lokal untuk memperkuat ketahanan pangan dan ekonomi daerah.
3. Integrasi Pendidikan Gizi dan Kesehatan Sekolah Jepang: menggabungkan aspek gizi, kesehatan, dan kebersihan dalam. satu regulasi terpadu.
4. Sistem Pemantauan dan Evaluasi Khusus Korea Selatan: memiliki indikator nasional gizi sekolah dan mekanisme evaluasi berbasis data dalam peraturan pelaksanaannya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Laos berencana menghentikan pasokan listrik untuk penambangan kripto mulai kuartal pertama 2026. Langkah ini diambil karena pemerintah negara tetangga RI tersebut menilai industri kripto tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional.

Pemerintah Laos menilai ada sektor industri lain yang lebih menarik untuk perekonomian, misalnya pusat data kecerdasan buatan (AI), pemurnian logam, dan kendaraan listrik.

Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri Energi Laos, Chanthaboun Soukaloun.

Soukaloun menjelaskan, pemerintah Laos ingin mengalihkan energi domestik ke sektor-sektor yang menciptakan nilai tambah dan lapangan kerja lebih besar.

"Penambangan kripto tidak menciptakan nilai ekonomi sebesar pasokan ke sektor industri atau komersial," ujar Soukaloun, dikutip dari Reuters, Jumat (17/10/2025).

"Kami mengusulkan kepada pemerintah pada 2021 untuk memasok listrik ke sektor kripto karena saat itu terjadi kelebihan pasokan listrik domestik," imbuhnya.

Laos sebelumnya menjadi magnet bagi penambang kripto sejak 2021 karena ketersediaan energi murah berbasis non-fosil.

Namun kini, konsumsi listrik oleh sektor tersebut telah turun drastis menjadi sekitar 150 megawatt (MW), atau anjlok 70% dibandingkan puncaknya pada 2021-2022 yang mencapai 500 MW.

Soukaloun mengatakan, pemerintah sebenarnya telah berencana menghentikan pasokan listrik bagi penambang kripto tahun ini. Namun kebijakan itu tertunda karena curah hujan yang tinggi meningkatkan produksi tenaga air, sehingga memungkinkan ekspor lebih besar ke Thailand dan Vietnam.

Pemerintah Laos kini memprioritaskan pasokan listrik untuk sektor yang dinilai lebih strategis dalam jangka panjang, seperti pusat data AI dan kendaraan listrik, yang dianggap mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi asing.

Laos juga memperkuat posisi sebagai eksportir energi bersih regional. Negara yang dijuluki "baterai Asia Tenggara" ini memasok sebagian besar tenaga airnya ke Thailand dan Vietnam, dan tengah mempertimbangkan peningkatan kapasitas ekspor bilateral ke Vietnam dari 8.000 MW saat ini.

Selain itu, Laos berharap dapat segera melanjutkan ekspor listrik ke Singapura melalui jalur transmisiLao-Thailand-Malaysia-Singapore (LTMS).

Ekspor melalui koridor tersebut sempat terhenti karena belum ada kesepakatan perpanjangan antara Thailand dan Singapura.

Keempat negara, Laos, Thailand, Malaysia, dan Singapura, telah mengeluarkan pernyataan bersama yang menegaskan komitmen untuk melanjutkan perdagangan listrik lintas batas multilateral dan mempercepat pembahasan kerja sama energi di kawasan.