REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan sektor energi Indonesia menghadapi tantangan besar di tengah ketidakpastian global, terutama akibat ketegangan geopolitik yang berdampak pada pasokan, harga, dan ketahanan energi. Bahlil menjelaskan perubahan besar kondisi energi Indonesia dibandingkan era 1990-an.

Ia menjelaskan, Indonesia yang sebelumnya menjadi negara pengekspor minyak kini harus bergantung pada impor akibat penurunan produksi dalam negeri. “Bangsa kita sekarang bedanya dengan 1996-1997 ada dua hal. Yang pertama, lifting kita saat itu bisa mencapai 1,6 juta barel per hari. Konsumsi kita hanya 500 ribu barel per hari sehingga kita ekspor sekitar 1,1 juta barel per hari,” ujar Bahlil dalam peluncuran Kajian Tengah Tahun INDEF 2026 yang dipantau daring, Kamis (25/6/2026).

Namun, kondisi tersebut berubah setelah reformasi. Produksi minyak terus menurun hingga pada 2025 lifting minyak Indonesia hanya sekitar 650 ribu barel per hari. Pemerintah bahkan menargetkan lifting pada 2026 sekitar 610 ribu barel per hari.

Pada saat yang sama, kebutuhan impor minyak meningkat. Bahlil menyebut Indonesia kini harus mengimpor sekitar 1 juta barel minyak per hari, berbanding terbalik dengan kondisi dua dekade lalu ketika Indonesia mampu mengekspor dalam jumlah serupa.

Menurut dia, salah satu penyebab utama penurunan produksi adalah usia sumur minyak yang semakin tua. Dari sekitar 40 ribu sumur yang ada, hanya sekitar 18 ribu hingga 19 ribu sumur yang masih berproduksi dengan produktivitas yang terus menurun.

“Karena sumur kita sudah tua. Maka ada tiga pendekatan untuk meningkatkan lifting,” kata Bahlil.

Pendekatan pertama adalah penggunaan teknologi, termasuk penerapan enhanced oil recovery (EOR) untuk meningkatkan produksi dari lapangan minyak yang sudah ada. Kedua, pemerintah mendorong percepatan pengembangan proyek minyak dan gas yang selama ini belum berjalan.

Salah satu proyek yang menjadi perhatian adalah Blok Masela. Bahlil mengatakan proyek tersebut telah tertunda selama hampir tiga dekade akibat berbagai perdebatan teknis dan kebijakan. Pemerintah kemudian memilih pendekatan yang berorientasi pada percepatan eksekusi.

“Teori bagus kalau tidak dieksekusi sampai mati pun tidak jalan. Saya tanya, mana yang bisa cepat jalan,” ujarnya.

Pemerintah menargetkan konstruksi proyek tersebut dimulai pada 2027 dan produksi dapat berjalan sekitar 2029-2030. Selain itu, pemerintah juga membuka peluang eksplorasi baru dengan melakukan tender terhadap sekitar 120 wilayah potensial. Langkah tersebut dilakukan untuk menemukan cadangan baru guna memperkuat pasokan energi nasional.

Di sisi konsumsi, Bahlil menyebut pemerintah berupaya mengurangi ketergantungan impor bahan bakar minyak (BBM) melalui pengembangan energi berbasis nabati. Untuk solar, pemerintah mendorong peningkatan campuran biodiesel hingga B40 dan B50. Menurut dia, kebijakan tersebut telah membuat Indonesia tidak lagi mengimpor solar.

Konsumsi solar nasional sekitar 39 juta kiloliter per tahun, dengan kebutuhan dipenuhi melalui kombinasi bahan bakar fosil dan biodiesel. Sementara untuk bensin, kebutuhan nasional masih sekitar 40 juta kiloliter per tahun. Produksi dalam negeri saat ini sekitar 20 juta kiloliter sehingga sebagian kebutuhan masih harus dipenuhi melalui impor.

Bahlil mengatakan pemerintah tengah mendorong penerapan campuran etanol dalam bensin, seperti kebijakan E20, untuk mengurangi impor dan menjaga devisa negara.

“Kalau B50 bisa memenuhi kebutuhan solar, kenapa bensin tidak? Tujuannya agar kita bisa mengurangi impor dan devisa tidak keluar,” katanya.

Menurut Bahlil, impor energi menjadi salah satu beban terbesar terhadap cadangan devisa Indonesia. Ia memperkirakan kebutuhan devisa untuk membeli BBM mencapai hampir 30 miliar dolar AS per tahun.

Di tengah ketegangan geopolitik global, pemerintah juga melakukan diversifikasi sumber pasokan minyak. Bahlil mengatakan Indonesia tidak hanya bergantung pada kawasan Timur Tengah, tetapi mulai mencari sumber pasokan dari negara lain, termasuk Afrika.

“Kita sudah punya feeling sebelum perang terjadi. Kita segera melakukan diversifikasi,” ujarnya.

Ia mengatakan strategi tersebut membuat Indonesia relatif mampu menjaga pasokan energi ketika terjadi konflik geopolitik. Indonesia, kata dia, akan tetap menggunakan prinsip politik luar negeri bebas aktif dalam mencari sumber energi.

Bisnis.com, JAKARTA — Kinerja sektor hulu minyak dan gas bumi (migas) Indonesia sepanjang semester I/2026 menghadapi tantangan berat.

Investasi memang mulai menunjukkan tren pemulihan dalam beberapa tahun terakhir. Namun, realisasi produksi minyak nasional masih di bawah target APBN 2026. Hal itu tak lepas dari gangguan operasional di sejumlah lapangan utama serta persoalan struktural yang telah berlangsung selama lebih dari 1 dekade.

Data Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas) menunjukkan realisasi produksi minyak nasional baru mencapai 576.200 barel per hari (bph) hingga 31 Mei 2026. Angka tersebut masih terpaut sekitar 33.800 bph dari target produksi minyak dalam APBN 2026 yang dipatok sebesar 610.000 bph.

Kepala SKK Migas Djoko Siswanto menjelaskan capaian tersebut terdiri atas produksi minyak mentah sebesar 491.300 bph, kondensat 55.800 bph, dan natural gas liquids (NGL) sebesar 29.100 bph.

Menurut Djoko, pencapaian produksi pada awal tahun sempat tertekan akibat insiden kebocoran pipa gas milik PT Transportasi Gas Indonesia (TGI) di jalur Grissik–Duri, Riau. Gangguan tersebut berdampak pada operasi tujuh kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) di wilayah Terminal Dumai serta dua pemasok gas.

"Setelah teratasi kembali naik. Namun demikian, setelah itu ada masalah kelistrikan di PHR [Pertamina Hulu Rokan] dan penurunan produksi di Banyu Urip, di mana dua blok migas ini penopang terbesar produksi nasional kita," kata Djoko beberapa waktu lalu.

Berbeda dengan minyak, kinerja gas bumi menunjukkan perkembangan yang lebih positif. SKK Migas mencatat realisasi produksi gas bumi mencapai 6.550 juta kaki kubik per hari (MMscfd) hingga akhir Mei 2026. Sementara itu, realisasi penyaluran gas mencapai 5.207 MMscfd.

Meski masih di bawah target APBN 2026 yang masing-masing sebesar 6.787 MMscfd untuk produksi dan 5.400 MMscfd untuk salur gas, tingkat pencapaiannya sudah mendekati 95% dari target.

Kinerja gas yang relatif lebih baik tidak terlepas dari dominasi temuan-temuan migas baru yang sebagian besar berupa gas dibandingkan minyak.

Namun demikian, kondisi tersebut juga mencerminkan tantangan yang lebih besar pada subsektor minyak, terutama terkait minimnya penemuan cadangan baru dalam 1 dekade terakhir.

Hilang Momentum

Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Migas Nasional (Aspermigas) Elan Biantoro menilai sebenarnya sektor hulu migas memasuki 2026 dengan optimisme yang cukup tinggi. Pasalnya, pada tahun sebelumnya lifting minyak berhasil melampaui target APBN sebesar 605.000 bph, mengakhiri tren penurunan produksi yang berlangsung bertahun-tahun.

"Momentum tahun lalu sudah bagus. Setelah lebih dari 10 tahun umumnya mengalami decline, kita berhasil mencatat kenaikan produksi atau lifting di atas target APBN," kata Elan kepada Bisnis, Selasa (23/6/2026).

Atas dasar capaian tersebut, pemerintah kemudian menaikkan target lifting minyak tahun ini menjadi 610.000 bph. Namun, berbagai gangguan operasional yang muncul sejak awal tahun membuat tren kenaikan tersebut terganggu.

Elan menyoroti gangguan pipa TGI dan masalah pembangkit listrik yang memasok kebutuhan operasional PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) sebagai faktor utama yang menghambat produksi nasional.

Menurutnya, dampak gangguan tersebut sangat signifikan mengingat PHR dan Blok Cepu merupakan dua tulang punggung produksi minyak nasional.

"Dua [lapangan] itu saja kalau dijumlahkan dalam kondisi optimal itu bisa 320.000 barel lebih ya kan," ucap Elan.

Memasuki paruh kedua tahun ini, tantangan utama pemerintah dan KKKS adalah menutup selisih produksi terhadap target APBN.

Elan menilai seluruh program peningkatan produksi yang telah direncanakan dalam work program and budget (WP&B) harus dijalankan secara maksimal, mulai dari workover, well service hingga pengeboran sumur baru.

Menurutnya, salah satu persoalan terbesar dalam industri hulu migas adalah keterlambatan proyek yang menyebabkan hilangnya potensi produksi.

"Kalau pengeboran yang direncanakan Juni mundur menjadi Agustus karena rig tidak tersedia, itu sudah menjadi kerugian. Ada produksi yang seharusnya bisa masuk lebih awal tetapi hilang karena keterlambatan," katanya.

Oleh karena itu, percepatan pengadaan barang dan jasa, penyederhanaan perizinan, serta percepatan proses persetujuan teknis menjadi faktor krusial untuk mengejar target produksi pada semester II/2026.

Di sisi lain, sejumlah program yang selama ini diharapkan menjadi sumber tambahan produksi juga belum menunjukkan hasil signifikan. Implementasi enhanced oil recovery (EOR) yang telah didorong lebih dari satu dekade misalnya, dinilai belum memberikan tambahan produksi yang berarti. Sementara itu, pengembangan migas nonkonvensional (MNK) masih berada pada tahap awal menuju keekonomian proyek.

Investasi Naik, Produksi Belum Mengikuti

Ironisnya, perlambatan produksi terjadi ketika investasi hulu migas justru mulai menunjukkan tren meningkat. Berdasarkan Statistik Migas 2025 Kementerian ESDM, investasi hulu migas Indonesia sempat mencapai sekitar US$15 miliar pada 2014-2015 sebelum turun hingga kisaran US$10,5 miliar pada masa pandemi 2020.

Setelah itu, investasi kembali meningkat secara bertahap menjadi US$14 miliar pada 2024 dan diperkirakan mencapai US$16,5 miliar-US$16,9 miliar pada 2025, level tertinggi dalam 1 dekade terakhir. Namun, kenaikan investasi tersebut belum mampu membalikkan tren penurunan produksi minyak secara signifikan.

Data ESDM menunjukkan produksi minyak nasional telah turun dari 824.000 bph pada 2010 menjadi hanya sekitar 605.000 bph pada 2025. Sebaliknya, produksi gas turun lebih moderat dari 8.857 MMscfd menjadi 6.820 MMscfd pada periode yang sama.

Praktisi migas sekaligus mantan Sekretaris Jenderal Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia (IATMI) Hadi Ismoyo mengatakan, persoalan mendasar industri migas nasional terletak pada struktur lapangan yang semakin tua atau mature.

Menurutnya, sebagian besar lapangan migas nasional saat ini menghadapi tingkat penurunan produksi alami yang tinggi akibat meningkatnya gas-oil ratio (GOR) dan water cut.

"Sehingga decline rate sangat tinggi sekitar 15% hingga 20%. Sementara kegiatan infill well wellwork, pengembangan lapangan baru, in total belum mampu mengimbangi penurunan produksi," ujar Hadi kepada Bisnis, Selasa (23/6/2026).

Hadi menilai, target produksi minyak sebesar 610.000 bph tahun ini akan sulit dicapai apabila tidak ada tambahan produksi yang signifikan dari lapangan-lapangan utama. Dia berpendapat, akar masalah saat ini sebenarnya berasal dari minimnya aktivitas eksplorasi dalam 5 hingga 10 tahun terakhir.

"Penemuan baru sebagian besar gas. Tidak ada penemuan minyak yang signifikan. Produksi yang menurun sekarang merupakan konsekuensi dari eksplorasi yang lambat pada masa lalu," katanya.

Dia mencatat investasi sektor hulu selama satu dekade terakhir cenderung stagnan di kisaran US$10 miliar hingga US$16 miliar per tahun. Dari jumlah tersebut, porsi anggaran eksplorasi hanya sekitar 10%.

"Tanpa eksplorasi yang masif, kita tidak akan mampu mempertahankan produksi dalam jangka panjang," ujarnya.

Kita berharap ke depan mudah-mudahan di bawah kendali perusahaan baru di blok Tapah, lifting minyak di lokasi tersebut bisa meningkat

Kota Jambi (ANTARA) - Gubernur Jambi Al Haris berharap peralihan wilayah kerja (WK) minyak dan gas bumi (migas) Tapah dari PetroChina International Jabung Ltd ke Golden Heaven Jaya Tapah Indonesia di Provinsi Jambi dan Sumatera Selatan mampu mendongkrak produksi.

"Kita berharap ke depan mudah-mudahan di bawah kendali perusahaan baru di blok Tapah, lifting minyak di lokasi tersebut bisa meningkat," kata Al Haris di Jambi, Selasa.

Ia menjelaskan bahwa wilayah kerja itu dulunya dikelola oleh PetroChina, setelah masa kontrak tersebut habis, pengelolaan wilayah kerja dikembalikan kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui SKK Migas. Hingga akhirnya resmi diserahterimakan ke perusahaan baru.

Selain mengejar target produksi, gubernur berharap manajemen yang baru bisa menyerap tenaga kerja lokal. Untuk memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar.

Manajemen Golden Heaven Jaya Tapah Indonesia, Fatah Riani Abdul Rahman menyatakan komitmen untuk mengoptimalkan potensi migas di wilayah kerja Tapah.

Menurut dia, saat ini prospek sumber daya migas di wilayah tersebut diperkirakan mencapai sekitar 400 juta barel setara minyak.

Sebagai langkah awal, pihaknya berencana melakukan kegiatan peninjauan lapangan, melakukan survei eksplorasi (seismik) tiga dimensi (3D), di area yang telah ditemukan guna memperoleh potensi cadangan baru yang selama ini belum terlihat.

Lanjut dia, setelah penandatanganan kesepakatan bersama, selanjutnya akan dilakukan proses konstruksi dan persiapan produksi.

Kegiatan itu rencananya akan dimulai tahun depan dengan target komersil paling singkat di tahun 2027 atau hingga awal 2028.

Dalam jangka panjang, perusahaan menargetkan angka produksi dapat menembus di atas 2.000 barel minyak per hari. Dengan dukungan teknologi terbaru serta pemanfaatan data yang lebih lengkap.

Manajemen memastikan keberadaan industri migas ini kedepannya akan melibatkan putra daerah. Hal itu sejalan dengan keinginan pemerintah daerah.

"Kita melanjutkan, dan akan mengembangkan lagi untuk menaikkan produksi," jelas Fatah.

Sebelumnya pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengumumkan Pemenang Lelang Penawaran Langsung untuk sembilan Wilayah Kerja (WK) migas.

Pemenang sembilan wilayah kerja dimaksud yaitu untuk Wilayah Kerja Bintuni, Wilayah Kerja Karunia, Wilayah Kerja Drawa, Wilayah Kerja Jalu, Wilayah Kerja Southwest Andaman, Wilayah Kerja Barong, Wilayah Kerja Delapan Muaro, Wilayah Kerja Tapah dan Wilayah Kerja Nawasena.

Pewarta: Agus Suprayitno
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyepakati target lifting minyak bumi Indonesia pada 2027 berada di kisaran 605 ribu hingga 620 ribu barel per hari (bph).

Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan usulan pemerintah dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027 yang mematok lifting minyak sebesar 602 ribu hingga 615 ribu bph.

Sementara itu, target lifting gas bumi disepakati sebesar 951 ribu hingga 990 ribu barel setara minyak per hari (BOEPD), naik dari usulan awal pemerintah sebesar 934 ribu hingga 977 ribu BOEPD.

"Lifting minyak bumi dari 602 ribu-615 ribu menjadi 605 ribu-620 ribu bph. Ada perubahan, lifting gas bumi ribu barel setara minyak per hari 934 (ribu boepd)-977 (ribu boepd) menjadi 951 (ribu boepd)-990 (ribu boepd)," ujar Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (17/6).

Selain menaikkan target lifting migas, Panitia Kerja (Panja) Banggar DPR juga mendorong pemerintah meningkatkan produksi minyak dan gas bumi domestik guna memperkuat kemandirian energi nasional.

Dalam dokumen hasil pembahasan Panja Asumsi Makro RAPBN 2027, DPR menilai peningkatan produksi migas perlu didukung dengan penguatan investasi di sektor hulu migas (upstream).

"Untuk itu, pemerintah perlu mendorong peningkatan investasi migas pada level upstream. Menambah kapasitas produksi dari sumur-sumur lama, namun juga meningkatkan produksi dengan sumur-sumur migas baru," tulis Panja dalam dokumen tersebut.

DPR menilai peningkatan lifting migas menjadi salah satu langkah penting untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor energi sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional di tengah ketidakpastian global.

Dalam rapat tersebut, Banggar DPR juga menyepakati asumsi harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) pada 2027 berada di kisaran US$70 hingga US$95 per barel.

Rentang ICP tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan dinamika pasar energi global dan potensi gejolak geopolitik yang masih membayangi perdagangan minyak dunia.

IDXChannel – Badan Anggaran (Banggar) DPR resmi memberikan lampu hijau dengan menyepakati usulan awal pemerintah dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027. Menariknya, dalam keputusan tersebut, Banggar justru menetapkan target volume produksi atau lifting minyak dan gas bumi (migas) tahun 2027 pada level yang lebih tinggi daripada draf awal yang diajukan oleh pemerintah.

Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah mengonfirmasi bahwa Panitia Kerja (Panja) KEM-PPKF 2027 telah mencapai mufakat terkait revisi naik asumsi dasar ekonomi makro, khususnya pada sektor produksi migas nasional.

Berdasarkan data Banggar, target untuk lifting minyak bumi yang awalnya disodorkan pemerintah pada rentang 602 ribu hingga 615 ribu barel per hari (bph), kini didongkrak naik menjadi berada di kisaran 605 ribu hingga 620 ribu bph.

Langkah serupa juga menyasar target lifting gas bumi yang terkoreksi naik dari rentang awal sebesar 934 ribu hingga 977 ribu barel setara minyak per hari, menjadi menyentuh level 951 ribu hingga 990 ribu barel setara minyak per hari.

Kenaikan target tersebut mencerminkan optimisme parlemen bahwa pemerintah bersama segenap pelaku industri hulu migas masih memiliki ruang ekspansi yang cukup besar untuk mendongkrak kapasitas produksi domestik pada tahun depan.

Oleh sebab itu, Said Abdullah menekankan pentingnya langkah proaktif dari kementerian terkait untuk menarik lebih banyak modal masuk di sektor ini demi memperlancar target produksi.

“Untuk itu, pemerintah perlu mendorong peningkatan investasi migas pada level upstream. Menambah kapasitas produksi dari sumur sumur lama, namun juga meningkatkan produksi dengan sumur sumur migas baru,” ujar Said dalam rapat bersama pemerintah, Rabu (17/6/2026).

Di luar urusan komoditas energi, Panja KEM-PPKF 2027 juga mengesahkan sejumlah indikator makroekonomi utama lainnya, salah satunya adalah laju pertumbuhan ekonomi nasional yang dipatok cukup tinggi pada kisaran 5,8 persen hingga 6,5 persen.

Angka pertumbuhan tersebut sengaja didesain dengan visi yang kuat guna menyelaraskan dengan target-target besar pembangunan di bawah pemerintahan baru.

"Panja memandang penting proyeksi pertumbuhan ekonomi yang lebih optimis disertai dengan upaya dan kebijakan transformasi struktural ekonomi Indonesia sebagai fondasi penting pertumbuhan ekonomi lebih tinggi sebagaimana yang dicita-citakan oleh Presiden Prabowo Subianto," kata Said.

Sebagai pilar penopang untuk merealisasikan target pertumbuhan ekonomi yang agresif tersebut, Banggar bersama jajaran menteri sektor ekonomi menyepakati rentetan jangkar asumsi makro 2027 lainnya.

Paket kebijakan fiskal tersebut meliputi tingkat inflasi yang dijaga pada kisaran 1,5 persen hingga 3,5 persen, pergerakan nilai tukar rupiah diproyeksikan berada di level Rp16.800 hingga Rp17.500 per USD, serta tingkat suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) dengan tenor 10 tahun yang dipatok pada angka 6,5 persen hingga 7,3 persen.

Terakhir, untuk patokan harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP), kedua belah pihak sepakat menetapkannya pada kisaran USD70 hingga USD95 per barel.

(NIA DEVIYANA)

Bisnis.com, PEKANBARU - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) berharap dukungan penuh pemerintah daerah wilayah Sumatra bagian utara (Sumbagut) untuk menjaga keberlanjutan produksi minyak dan gas bumi sekaligus mempercepat masuknya investasi baru di sektor hulu migas.

Kepala Perwakilan SKK Migas Sumbagut Sebastian Julius mengatakan, dukungan pemerintah daerah menjadi salah satu faktor penting dalam upaya mempertahankan kontribusi Riau sebagai daerah penghasil migas utama nasional di tengah tantangan penurunan produksi lapangan-lapangan tua.

"Ketahanan energi nasional merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan sinergi erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, SKK Migas, KKKS [kontraktor kontrak kerja sama], dunia usaha, dan masyarakat," kata Sebastian di Pekanbaru, Senin (15/6/2026).

Menurutnya, pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui kemudahan perizinan, kepastian regulasi, serta koordinasi yang baik dalam penyelesaian berbagai tantangan operasional di lapangan.

Sebastian menilai dukungan tersebut akan mempercepat realisasi investasi dan pengembangan proyek-proyek migas strategis yang dibutuhkan untuk menjaga produksi nasional.

Harapan tersebut muncul seiring besarnya peran wilayah Sumbagut, khususnya Riau, dalam menopang kebutuhan energi nasional. Pada 2025, wilayah Sumbagut mencatat realisasi lifting minyak sebesar 179.387 barel per hari (bopd) atau mencapai 100,21 persen dari target. Kontribusi wilayah ini secara konsisten berada di kisaran 30% terhadap produksi minyak nasional.

Sementara itu, produksi minyak Riau pada 2026 diproyeksikan mencapai sekitar 182.000 bopd. Capaian tersebut diharapkan dapat terus dipertahankan guna mendukung target lifting minyak nasional dalam RAPBN 2027 yang berada pada kisaran 602.000-615.000 bopd.

Namun, upaya menjaga produksi tidak berjalan mudah. Sebagian besar lapangan migas di Riau telah memasuki fase matang atau mature field yang secara alami mengalami penurunan produksi.

"Tantangan terbesar adalah natural decline yang terjadi seiring bertambahnya usia lapangan. Karena itu diperlukan investasi dan berbagai program peningkatan produksi secara berkelanjutan," ujarnya.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, SKK Migas bersama KKKS terus menjalankan berbagai program, mulai dari pengeboran sumur pengembangan, workover, well intervention, hingga penerapan teknologi enhanced oil recovery (EOR).

Di sisi lain, investasi juga menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan industri hulu migas. Pada 2026, investasi hulu migas nasional diproyeksikan mencapai sekitar US$22 miliar. Dari jumlah tersebut, sekitar US$5 miliar atau 24 persen di antaranya ditargetkan masuk ke wilayah Sumbagut.

Investasi tersebut akan difokuskan pada kegiatan eksplorasi, pengembangan lapangan, peningkatan produksi, serta pembangunan infrastruktur pendukung industri migas.

Selain dukungan pemerintah daerah, Sebastian juga mengajak pelaku usaha lokal untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing agar dapat mengambil peran lebih besar dalam rantai pasok industri hulu migas.

Menurutnya, keberadaan industri migas harus mampu memberikan efek berganda bagi perekonomian daerah melalui peningkatan penggunaan barang dan jasa dalam negeri, pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), serta penciptaan lapangan kerja.

"Kami berharap pelaku usaha lokal terus meningkatkan kompetensinya sehingga dapat berpartisipasi lebih besar dalam kegiatan industri hulu migas. Dengan kolaborasi yang kuat antara seluruh pemangku kepentingan, kami optimistis Riau akan tetap menjadi salah satu tulang punggung industri hulu migas nasional," katanya.

Bisnis.com, PEKANBARU - Provinsi Riau diproyeksikan tetap menjadi salah satu tulang punggung produksi minyak nasional dengan capaian produksi sekitar 182.000 barel per hari (bopd) pada 2026.

Di tengah tantangan penurunan produksi alamiah dari lapangan-lapangan tua, berbagai program peningkatan produksi terus dijalankan untuk menjaga kontribusi daerah tersebut terhadap ketahanan energi nasional.

Kepala Perwakilan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) Sebastian Julius mengatakan, Riau masih memegang peran strategis dalam industri hulu migas nasional, terutama melalui kontribusi dari Blok Rokan yang hingga kini menjadi salah satu penghasil minyak terbesar di Indonesia.

Menurutnya, kondisi produksi migas di Riau saat ini relatif terjaga melalui kombinasi kegiatan pengeboran sumur baru, workover, well intervention, optimalisasi fasilitas produksi hingga penerapan berbagai teknologi peningkatan perolehan minyak.

"Sebagian lapangan migas di Riau memang telah memasuki fase matang atau mature field sehingga menghadapi tantangan natural decline. Namun, berbagai inovasi teknologi, peningkatan eksplorasi, dan pengembangan cadangan yang belum diproduksikan diharapkan dapat membantu menjaga tingkat produksi," ujar Sebastian kepada Bisnis di Pekanbaru, Senin (15/6/2026).

Untuk mempertahankan produksi, SKK Migas bersama kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) menjalankan sejumlah program prioritas di Blok Rokan. Selain pengeboran sumur pengembangan secara masif, upaya peningkatan produksi juga dilakukan melalui penerapan teknologi chemical enhanced oil recovery (CEOR) dan multi-stage fracturing (MSF).

Teknologi MSF diterapkan untuk mengoptimalkan reservoir berkualitas rendah yang sebelumnya sulit diproduksikan secara ekonomis, sedangkan EOR terus dikembangkan guna meningkatkan faktor perolehan minyak dari lapangan-lapangan tua.

Sebastian menjelaskan keberhasilan implementasi EOR tidak hanya diukur dari tambahan produksi harian, tetapi juga dari kemampuannya meningkatkan recovery factor dan memperpanjang umur produktif lapangan migas.

Selain itu, eksplorasi cadangan baru dan pengembangan migas nonkonvensional (MNK) juga terus didorong sebagai sumber pertumbuhan produksi jangka panjang.

Hingga pertengahan 2026, realisasi kegiatan operasional di Riau menunjukkan perkembangan positif. Progres pengeboran sumur pengembangan telah mencapai 20,03% dari target tahunan, sementara kegiatan workover mencapai 33,77% dan well intervention sebesar 27,13%.

"Kegiatan tersebut menjadi salah satu cara paling efektif untuk mempertahankan, bahkan menambah produksi dari lapangan-lapangan yang telah memasuki fase matang," katanya.

Di tingkat regional, wilayah kerja Sumbagut yang mencakup Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Riau, dan Kepulauan Riau tetap menjadi salah satu penopang utama produksi migas nasional.

Pada 2025, lifting minyak wilayah Sumbagut mencapai 179.387 bopd atau 100,21% dari target yang ditetapkan. Capaian tersebut berkontribusi sekitar 30% terhadap total lifting minyak nasional yang pada periode sama mencapai sekitar 606.000 bopd.

Dengan kontribusi yang relatif konsisten, SKK Migas memperkirakan Sumbagut dapat menyumbang sekitar 180.000-185.000 bopd untuk mendukung target lifting minyak nasional dalam RAPBN 2027 yang dipatok sebesar 602.000-615.000 bopd.

Dari sisi gas bumi, realisasi lifting Sumbagut pada 2025 mencapai 124,61 juta kaki kubik per hari (MMscfd) atau sekitar 82,53% dari target 150,99 MMscfd.

Kontribusi sektor gas diperkirakan terus meningkat seiring pengembangan sejumlah lapangan baru, termasuk Lapangan Forel dan Terubuk di Kepulauan Riau yang mulai berproduksi pada 2025. Kedua lapangan tersebut memberikan tambahan produksi sekitar 20.000 bopd minyak dan 60 MMscfd gas.

Selain Riau, SKK Migas juga melihat potensi pertumbuhan produksi dari sejumlah wilayah kerja lain di Sumbagut. Kawasan Natuna dan Kepulauan Riau masih menjadi andalan pengembangan gas bumi nasional, sementara Wilayah Kerja South Andaman di lepas pantai Aceh dinilai memiliki prospek besar setelah sejumlah penemuan cadangan gas dalam beberapa tahun terakhir.

Untuk mendukung target produksi tersebut, investasi hulu migas di wilayah Sumbagut pada 2026 ditargetkan mencapai sekitar US$5 miliar atau setara 24% dari total investasi hulu migas nasional yang diproyeksikan sebesar US$22 miliar.

Investasi tersebut difokuskan pada kegiatan eksplorasi, pengeboran sumur pengembangan, peningkatan produksi lapangan existing, serta pembangunan infrastruktur penunjang sektor migas.

Sebastian menilai pencapaian target ketahanan energi nasional tidak dapat hanya mengandalkan SKK Migas dan KKKS, melainkan memerlukan dukungan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah dan dunia usaha.

Menurutnya, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui kemudahan perizinan, kepastian regulasi, serta penguatan koordinasi dalam penyelesaian berbagai tantangan operasional di lapangan.

Dukungan tersebut dinilai penting untuk mempercepat realisasi investasi dan pengembangan proyek-proyek migas strategis yang dapat menopang produksi nasional.

Di sisi lain, pelaku usaha lokal juga didorong meningkatkan kapasitas dan daya saing agar mampu mengambil peran lebih besar dalam rantai pasok industri hulu migas.

"Kehadiran industri migas harus mampu memberikan efek berganda bagi perekonomian daerah melalui peningkatan penggunaan barang dan jasa dalam negeri, pemberdayaan UMKM, serta penciptaan lapangan kerja. Ketahanan energi nasional merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan sinergi antara pemerintah, industri, dan masyarakat," pungkas Sebastian.

Bisnis.com,JAKARTA — Pencapaian target produksi minyak nasional sebesar 610.000 barel per hari (bopd) pada 2026 cukup menantang. Hingga akhir Mei 2026, realisasi produksi minyak baru mencapai 576.200 bopd atau masih terpaut sekitar 33.800 bopd dari target yang ditetapkan dalam APBN.

Pemerintah dan pelaku industri hulu migas perlu kerja ekstra untuk menutup kekurangan produksi tersebut dalam 7 bulan tersisa hingga akhir tahun.

Data Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menunjukkan produksi minyak nasional per 31 Mei 2026 sebesar 576.200 bopd terdiri atas minyak mentah sebesar 491.300 bopd, kondensat 55.800 bopd, dan natural gas liquids (NGL) sebesar 29.100 bopd.

Kepala SKK Migas Djoko Siswanto menjelaskan, produksi minyak sempat mengalami tekanan pada awal tahun akibat kebocoran pipa milik PT Transportasi Gas Indonesia (TGI) di jalur Grissik-Duri, Riau.

Insiden tersebut berdampak terhadap operasional tujuh kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) di wilayah Terminal Dumai dan dua pemasok gas. Setelah gangguan berhasil diatasi, produksi sempat kembali meningkat.

Namun, pemulihan itu tidak berlangsung mulus. Industri kembali menghadapi gangguan lain berupa masalah kelistrikan di lapangan Pertamina Hulu Rokan (PHR) serta penurunan produksi di Lapangan Banyu Urip yang selama ini menjadi dua tulang punggung produksi migas nasional.

"Kemudian setelah teratasi kembali naik. Namun demikian, setelah itu ada masalah kelistrikan di PHR [Pertamina Hulu Rokan] dan penurunan produksi di Banyu Urip di mana dua blok migas ini penopang terbesar produksi nasional kita," kata Djoko.

Kondisi tersebut menggambarkan betapa rentannya produksi migas Indonesia yang masih sangat bergantung pada sejumlah lapangan raksasa berusia tua.

Kejar Produksi Tambahan

Di tengah tantangan tersebut, SKK Migas menyiapkan sejumlah strategi untuk mengejar target produksi minyak tahun ini.Salah satunya berasal dari pengeboran sumur-sumur pengembangan di sekitar lapangan yang ada, perluasan area pengeboran (step out), serta pengembangan struktur baru di Zona 4, Zona 7, dan Pertamina Hulu Rokan.

Hingga Mei 2026, program tersebut telah menghasilkan tambahan produksi awal sekitar 10.000 barel minyak per hari.

Selain itu, SKK Migas menjalankan program filling the gap (FTG) dan triple 100 yang ditargetkan mampu menyumbang tambahan produksi sekitar 5.000 bopd.

Namun, realisasinya masih jauh dari target. Hingga Mei, tambahan produksi yang berhasil diperoleh baru sekitar 199 bopd sehingga masih tersedia potensi sekitar 4.800 bopd yang diharapkan bisa terealisasi pada semester II/2026.

Program lain yang tengah berjalan mencakup perbaikan sumur existing melalui workover dan well service. Dari target pekerjaan pada 106 sumur, baru 28 sumur yang selesai dikerjakan.

SKK Migas juga mengandalkan pengeboran 52 sumur pengembangan, program multi-stage fracturing pada 17 sumur, serta pengeboran sumur multilateral yang akan dimulai pada Juni 2026.

Selain mengoptimalkan lapangan existing, pemerintah juga mulai memanfaatkan sumur minyak masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025.

Produksi dari sumur rakyat tercatat mencapai sekitar 1.500 bopd pada Mei 2026 dan diperkirakan terus meningkat dalam beberapa bulan ke depan.

Secara teori, seluruh program tersebut dapat memberikan tambahan produksi beberapa ribu barel per hari. Namun efektivitasnya akan sangat bergantung pada keberhasilan eksekusi di lapangan serta kecepatan sumur-sumur baru memasuki fase produksi.

Beban Lapangan Tua

Tantangan terbesar pemerintah sejatinya bukan hanya menutup selisih produksi tahun ini, melainkan menghadapi kenyataan bahwa sebagian besar lapangan minyak utama Indonesia telah memasuki fase penurunan alamiah atau declining phase.

Praktisi migas sekaligus mantan Sekretaris Jenderal Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia (IATMI) Hadi Ismoyo menilai target 610.000 bopd sulit dicapai dalam waktu singkat.

Menurutnya, mayoritas lapangan minyak nasional kini tergolong mature field dengan karakteristik gas-oil ratio (GOR) yang tinggi dan kandungan air (water cut) yang terus meningkat.

"Sulit untuk mencapai target 610.000 bopd dalam 7 bulan ke depan sampai akhir tahun. Banyak lapangan kita memang sudah masuk declining phase, sudah mature field dengan high GOR dan high water cut," ujar Hadi kepada Bisnis, Kamis (4/6/2026).

Ketergantungan terhadap Blok Rokan dan Blok Cepu juga membuat produksi nasional sangat sensitif terhadap gangguan operasional maupun penurunan alamiah produksi dari kedua wilayah tersebut.

Padahal, kedua blok tersebut selama bertahun-tahun menjadi penyumbang terbesar produksi minyak nasional.

Hadi berpendapat, untuk mengembalikan tren produksi ke fase pertumbuhan dibutuhkan penemuan lapangan-lapangan baru. Setidaknya, Indonesia membutuhkan sejumlah temuan berukuran menengah atau beberapa lapangan setara Banyu Urip yang mampu memberikan tambahan produksi signifikan.

Hadi menambahkan, kondisi produksi saat ini merupakan konsekuensi dari rendahnya investasi eksplorasi pada 1 dekade sebelumnya.

Porsi eksplorasi dalam total investasi hulu migas selama bertahun-tahun relatif kecil sehingga penemuan cadangan baru tidak mampu mengimbangi laju penurunan produksi dari lapangan-lapangan yang sudah menua.

Akibatnya, ketika pemerintah berupaya mengejar target lifting saat ini, ruang geraknya menjadi sangat terbatas.

Minimnya Eksplorasi dan Tantangan Sumur Rakyat

Di luar berbagai upaya jangka pendek yang sedang dilakukan, Ekonom Senior CORE Indonesia Muhammad Ishak Razak menilai, akar persoalan produksi minyak Indonesia sebenarnya berasal dari minimnya aktivitas eksplorasi selama lebih dari 1 dekade terakhir.

Dia berpendapat, menutup gap produksi sekitar 33.800 bopd pada kondisi saat ini bukan perkara mudah.

Menurut Ishak, Indonesia menghadapi penurunan produksi alamiah sekitar 5% per tahun karena masih mengandalkan lapangan-lapangan tua.

SKK Migas memang telah menyiapkan sejumlah program seperti reaktivasi 4.500 sumur idle, percepatan legalisasi sumur masyarakat, hingga implementasi enhanced oil recovery (EOR) di Blok Rokan dan Lapangan Banyu Urip.

Namun, hasil dari program-program tersebut tidak dapat dirasakan secara instan.

"Kalaupun dieksekusi tahun ini, hasilnya baru akan terlihat dalam satu hingga 3 tahun mendatang," kata Ishak.

Terkait optimalisasi sumur rakyat, Managing Director Energy Shift Institute (ESI) Putra Adhiguna mengingatkan agar upaya tersebut tetap dilakukan secara hati-hati dan tidak mengorbankan aspek keselamatan maupun tata kelola.

Dia mengatakan, pemerintah perlu berhati-hati dalam menggenjot produksi dari sumur rakyat mengingat sejak awal kebijakan tersebut dijanjikan akan dijalankan secara prudent.

Putra mengingatkan, pemerintah juga perlu memastikan target jangka pendek tidak justru mengorbankan keberlanjutan produksi di masa depan.

"Produksi tahun lalu cukup anomali dan bisa memenuhi target. Perlu dipastikan jangan sampai demi mengejar target tersebut justru mempersulit produksi di tahun-tahun berikutnya," ujarnya.

Kepala SKK Migas Djoko Siswanto mengatakan realisasi lifting minyak hingga akhir Mei 2026 tercatat sebesar 576,2 ribu barel oil per day (BOPD). Capaian ini sudah mendekati proyeksi outlook sepanjang tahun sebesar 610 ribu BOPD.

Djoko merinci, realisasi ini terdiri dari produksi minyak sebesar 491,3 ribu BOPD, konsendat sebesar 55,8 ribu BOPD, dan NGL sebesar 29,1 ribu BOPD.

"Untuk lifting minyak 2026 saat ini realisasinya 570 ribu barel oil per day, outlooknya sampai dengan akhir tahun sekitar 600 ribu-610 ribu barel oil per day," ujar Djoko dalam Rapat Kerja Komisi XII, Rabu (3/6).

Sementara, produksi gas sudah tercapai sebesar 6.550 Million Standard Cubic Feet per Day (MMSCFD). Outlook sampai akhir tahun ditetapkan sebesar 6.787 MMSCFD.

Untuk mencapai target lifting minyak sebesar 610 ribu BOPD, SKK Migas akan fokus pada percepatan pengeboran sumur pengembangan hingga di wilayah operasi Pertamina Hulu Rokan (PHR). Selain itu, peningkatan produksi juga akan mengandalkan program yang sudah ada.

Dari data paparan, SKK Migas juga akan menjalankan program Triple 100 dan FTG. Target keseluruhan dari FTG dari subsurface sebesar 5.000 BOPD yang saat ini sudah terealisasi 199 BOPD, dan masih ada potensi 4.800 BOPD.

Kemudian, dari sumur pengembangan yang bagian dari FTG dan Triple 100 yang tercatat ada 52 sumur, sudah terealisasi 5 sumur dengan produksi awal 300-1.000 BOPD.

Selain itu, SKK Migas juga akan fokus mengoptimalisasi Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025 mengenai Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi.

"Produksi alir harian dari sumur masyarakat per Mei mencapai 1.500 BOPD dan akan terus meningkat," pungkas Djoko.

[Gambas:Youtube]

Untuk lifting minyak untuk 2026, kami saat ini realisasinya (sekitar) 570 ribu barel minyak per hari

Jakarta (ANTARA) - Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Djoko Siswanto menyatakan produksi minyak, kondensat, dan Natural Gas Liquid (NGL) sebesar 576,2 ribu barel minyak per hari (MBOPD).

“Untuk lifting minyak untuk 2026, kami saat ini realisasinya (sekitar) 570 ribu barel minyak per hari,” ucap Djoko Siswanto dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu.

Secara rinci, realisasi produksi hingga 31 Mei 2026 untuk minyak sebesar 491,3 ribu BOPD; produksi kondensat sebesar 55,8 ribu BOPD; produksi NGL sebesar 29,1 ribu BPD.

Djoko Siswanto menyampaikan proyeksi produksi minyak, kondensat, dan NGL hingga akhir 2026 berada di kisaran 600–610 ribu BOPD. Adapun target produksi minyak yang termaktub di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 adalah sebesar 610 ribu BOPD.

Dalam kesempatan tersebut, Djoko Siswanto menyampaikan realisasi produksi minyak sempat terganggu pada Januari 2026 yang disebabkan oleh pipa putus.

Pada Januari, produksi minyak, kondensat, dan NGL berada di angka 528 ribu BOPD, lebih rendah apabila dibandingkan dengan Februari (590,3 ribu BOPD), Maret (599,4 ribu BOPD), April (586,66 ribu BOPD), dan Mei (577,87 ribu BOPD).

“Januari (realisasinya) sangat rendah karena terjadi pipa putus, sehingga tujuh KKKS (kontraktor kontrak kerja sama) produksinya sempat terhenti,” ucap Djoko Siswanto.

Untuk mencapai target APBN sebesar 610 ribu BOPD, terdapat langkah-langkah yang diupayakan oleh SKK Migas, yakni realisasi sumur pengembangan, strategi triple 100, serta mengoptimalkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi.

Permen ESDM 14/2025 memberi ruang bagi badan usaha milik daerah (BUMD), koperasi, atau usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk mengelola sumur minyak rakyat dan menjual hasilnya kepada Pertamina atau Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) seharga 80 persen dari ICP.

“Sumur masyarakat, sudah ada sembilan operasi BUMD, UMKM yang produksinya sampai hari ini sudah meningkat mencapai 1.500 barel oil per day. Targetnya potensinya sebesar 20 ribu barel oil per day,” kata Djoko Siswanto.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mencatat realisasi produksi minyak mencapai 576.200 barel per hari (bph) per 31 Mei 2026. Adapun, angka ini masih jauh dari target produksi minyak dalam APBN 2026, yakni 610.000 bph.
Hal itu disampaikan oleh Kepala SKK Migas Djoko Siswanto dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XII DPR RI, Rabu (3/6/2026).
Dia memerinci realisasi produksi minyak sebesar 576.200 bph itu terdiri atas minyak sebesar 491.300 bph, kondensat 55.800 bph, dan natural gas liquids (NGL) 29.100 bph.
Djoko memaparkan realisasi produksi minyak sempat lesu pada Januari 2026. Hal itu terjadi lantaran kebocoran pipa TGI gas milik PT Transportasi Gas Indonesia (TGI) di jalur pipa Grissik-Duri wilayah Riau.
Menurutnya, kebocoran pipa berdampak pada kinerja operasional tujuh kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) Terminal Dumai dan dua KKKS supplier gas. Setelah kebocoran gas teratasi, produksi minyak pun kembali naik.
"Kemudian setelah teratasi kembali naik. Namun demikian, setelah itu ada masalah kelistrikan di PHR [Pertamina Hulu Rokan] dan penurunan produksi di Banyu Urip di mana dua blok migas ini penopang terbesar produksi nasional kita," kata Djoko.
Adapun, untuk produksi gas bumi baru mencapai 6.550 MMscfd per 31 Mei 2026. Sementara, realisasi salur gas mencapai 5.207 MMscfd.
Angka tersebut juga masih jauh dari target APBN 2026, yakni produksi gas 6.787 MMscfd dan salur gas 5.400 MMscfd.
"Untuk gas alhamdulillah kita hampir mencapai target rata-rata sudah 95% dari target APBN dan ke depan akan terus meningkat mencapai target APBN," ujar Djoko.

Target Lifting Minyak 2027

Pemerintah menargetkan produksi atau lifting minyak bumi meningkat pada 2027 seiring dengan upaya menjaga ketahanan energi nasional.
Presiden Prabowo Subianto menetapkan target lifting minyak pada kisaran 602.000 hingga 615.000 barel per hari (bph). Angka itu lebih tinggi dari proyeksi 610.000 bph yang ditetapkan Pemerintah RI dalam APBN 2026.
“Lifting minyak bumi ditargetkan mencapai 602.000 hingga 615.000 barel per hari,” ujar Prabowo dalam pemaparan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027 di Rapat Paripurna DPR, Rabu (20/5/2026).
Pada saat yang sama, Prabowo mengungkapkan bahwa Pemerintah RI menargetkan lifting gas sebesar 934.000 hingga 977.000 barel setara minyak per hari untuk periode 2027. Angka tersebut turun dari 984.000 barel setara minyak per hari yang ditetapkan dalam asumsi makro APBN 2026.
Adapun, Pemerintah RI memperkirakan harga minyak mentah Indonesia berada pada level US$70 hingga US$95 per barel pada tahun depan.

JAKARTA - PT Pertamina Hulu Energi (PHE) mencatatkan produksi minyak dan gas bumi sebesar 1,03 juta barel setara minyak per hari (BOEPD) sepanjang 2025.

Perusahaan tetap menjaga kontribusi signifikan terhadap lifting minyak dan gas domestik di tengah tekanan penurunan alami produksi (natural decline.

"Jika kita tidak melakukan upaya untuk menahan decline, maka produksi minyak bisa turun 24% per tahun dan gas sebesar 21%," ujar Direktur Utama PHE Awang Lazuardi dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI, Senin (25/5/2026).

Sepanjang 2025, produksi minyak PHE tercatat sebesar 556 ribu barel per hari (MBOPD), sementara produksi gas mencapai 2,75 juta kaki kubik per hari (MMSCFD). Secara keseluruhan, kontribusi PHE terhadap produksi nasional mencapai 65% untuk minyak dan 35% untuk gas.

Awang menjelaskan, dominasi tersebut menjadikan PHE sebagai tulang punggung produksi energi domestik, khususnya dalam menjaga stabilitas pasokan minyak nasional.

Meski demikian, tren produksi menunjukkan penurunan tipis dalam beberapa tahun terakhir. Produksi minyak tercatat sebesar 566 MBOPD pada 2023, turun menjadi 556 MBOPD pada 2024 dan relatif stagnan pada 2025. Sementara produksi gas sempat meningkat sebelum kembali turun tipis pada tahun lalu.

Untuk menjaga keberlanjutan produksi, PHE terus mengintensifkan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi. Sepanjang 2025, perusahaan melakukan pengeboran 20 sumur eksplorasi, 887 sumur eksploitasi, serta lebih dari 37 ribu kegiatan intervensi sumur.

Selain itu, PHE juga memperluas portofolio wilayah kerja dengan memperoleh sembilan blok eksplorasi baru sepanjang 2022–2025, termasuk wilayah Binaiya di Maluku, Lavender di Sulawesi Tenggara, dan Bobara di Papua. Langkah ini diharapkan mampu menahan laju penurunan produksi sekaligus menjaga peran strategis PHE dalam mendukung ketahanan energi nasional ke depan.