Bisnis.com, BANDUNG — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membantah rencana penutupan Jalan Diponegoro di tengah polemik yang berkembang di publik. Ia menegaskan kebijakan yang disiapkan bukan menutup akses jalan, melainkan mengalihkan arus lalu lintas seiring penataan kawasan Gedung Sate dan Lapangan Gasibu.

Polemik mencuat setelah muncul petisi di media sosial yang menolak rencana penutupan ruas Jalan Diponegoro akibat integrasi kawasan Gedung Sate dengan Lapangan Gasibu. Penutupan jalan tersebut dinilai berpotensi menimbulkan kemacetan di pusat Kota Bandung.

Hingga Senin (20/4/2026), petisi itu telah ditandatangani oleh 1.317 orang.

“Kita tidak menolak pembangunan, tidak menolak revitalisasi Gedung Sate dan Lapangan Gasibu. Yang kita, kami, inginkan adalah jangan ambil Jalan Diponegoro. Jangan ditutup, dan jangan melakukan pengalihan lalu lintas,” bunyi petisi tersebut.

Petisi itu juga menegaskan penolakan terhadap perubahan fungsi Jalan Diponegoro.

“Yang kita tolak adalah penutupan Jalan Diponegoro dan menghilangkan fungsinya dari jalan umum dengan menjadikannya bagian dari plasa yang tidak bisa diakses lalu lintas kendaraan,” lanjut isi petisi.

Menanggapi hal tersebut, Dedi menilai terjadi kesalahpahaman di tengah masyarakat terkait rencana penataan kawasan.

“Salah. Tidak ada penutupan Jalan Diponegoro, yang ada adalah pengalihan ruas Jalan Diponegoro,” katanya.

Menurut dia, konsep penataan kawasan akan mengubah pola lalu lintas yang sebelumnya membelah antara Gedung Sate dan Gasibu menjadi mengelilingi kawasan tersebut. Dengan skema itu, kendaraan tetap dapat melintas meski tidak lagi melalui jalur yang sama.

“Yang asalnya membelah antara Gasibu dan Gedung Sate itu nanti melingkar, jadi muter. Tidak ada penutupan,” ujarnya.

Dedi menambahkan, pengalihan arus lalu lintas tidak akan dilakukan dalam waktu dekat. Kebijakan tersebut baru diterapkan setelah proses penataan kawasan rampung dan dinilai siap digunakan.

“Selama jalannya belum dibangun tidak akan kita tutup. Nanti setelah dibangun nyaman, baru kita alihkan,” katanya.

Meski demikian, hingga kini pemerintah provinsi belum merinci secara teknis skema pengalihan arus lalu lintas tersebut, termasuk potensi dampaknya terhadap kepadatan kendaraan di kawasan pusat Kota Bandung.

Polemik ini mencerminkan kekhawatiran publik terhadap perubahan fungsi salah satu ruas strategis di Kota Bandung. Ke depan, kejelasan desain lalu lintas dan komunikasi kebijakan menjadi krusial untuk memastikan penataan kawasan tidak menimbulkan persoalan baru.

Bisnis.com, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan rencana penataan kawasan Gedung Sate tidak menyentuh bangunan utama, melainkan hanya fokus pada perluasan dan penataan halaman untuk kepentingan ruang publik.

Penegasan ini muncul di tengah sorotan publik terkait rencana perubahan kawasan ikon Jawa Barat tersebut.

Dedi memastikan, Gedung Sate sebagai bangunan cagar budaya tidak akan diutak-atik. Pemerintah Provinsi Jawa Barat hanya akan menata area luar agar terintegrasi dengan Lapangan Gasibu.

“Ini bukan merubah Gedung Sate. Itu bangunan heritage yang dilindungi undang-undang,” ujarnya, Minggu (19/4/2026).

Menurutnya, penataan dilakukan untuk menjawab kebutuhan ruang publik yang lebih luas, tertata, dan nyaman di pusat Kota Bandung.

Integrasi dengan Gasibu diharapkan menciptakan kawasan terbuka yang bisa dimanfaatkan masyarakat secara maksimal.

Selain penataan kawasan, Pemprov juga melakukan perawatan bangunan, termasuk pengecatan Gedung Sate yang sudah lama tidak dilakukan.

Namun, proses tersebut tidak bisa sembarangan karena wajib mengantongi izin dari Kementerian Kebudayaan.

Dia mengakui biaya perawatan bangunan heritage tidak murah, tetapi hal itu dianggap sebagai konsekuensi menjaga warisan sejarah.

“Catnya saja harganya bikin melongo. Tapi ini bagian dari kecintaan kita terhadap peninggalan sejarah,” katanya.

Ia juga menegaskan, meski Gedung Sate merupakan peninggalan masa kolonial Belanda, nilai historisnya tetap menjadi bagian dari identitas bangsa yang harus dirawat.

Lebih jauh, Dedi mencontohkan pengalaman serupa saat menata kawasan Alun-alun Kian Santang dan pendopo di Purwakarta. Proyek yang sempat menuai kritik itu, menurutnya, kini justru menjadi ruang publik yang dinikmati masyarakat.

“Dulu diprotes, sekarang hasilnya bisa dirasakan bersama,” ujarnya.

Dalam aspek pembiayaan, KDM menekankan proyek ini tidak membebani anggaran baru. Ia memilih memangkas berbagai pos pengeluaran gubernur dan mengalihkannya untuk penataan kawasan.

Mulai dari perjalanan dinas, pengadaan dan perawatan kendaraan, hingga belanja pakaian dinas, seluruhnya dihentikan.

“Perjalanan dinas dihapus, pembelian mobil dinas dihapus, baju dinas dihapus. Dialihkan untuk kepentingan masyarakat,” tegasnya.

KDM menyadari kebijakan tersebut tidak lepas dari kritik. Namun, ia menilai langkah itu sebagai pilihan kepemimpinan: antara mempertahankan kenyamanan birokrasi atau menghadirkan manfaat langsung bagi publik.

“Ayo pilih, uangnya dipakai habis tanpa manfaat atau digunakan untuk kepentingan masyarakat,” pungkasnya.

Bisnis.com, BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat merancang penataan kawasan Gedung Sate dengan memperluas area halaman yang akan terintegrasi dengan Lapangan Gasibu.

Penataan tersebut ditujukan untuk memperbaiki akses kawasan sekaligus menjaga kelancaran lalu lintas di sekitarnya.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan selama ini aktivitas massa di depan Gedung Sate kerap berdampak pada penutupan Jalan Diponegoro yang berujung pada kemacetan di sejumlah ruas jalan utama Kota Bandung.

Menurutnya, penataan kawasan dilakukan agar aktivitas masyarakat, termasuk unjuk rasa, tetap dapat berlangsung tanpa harus menutup akses ke jalan utama.

"Tujuannya agar akses halaman Gedung Sate terbangun dengan baik. Bagaimanapun era demokratisasi melahirkan demonstrasi. Setiap terjadi unjuk rasa itu Jalan Diponegoro ditutup, akhirnya terjadi kemacetan di Kota Bandung yang parah," ucap Dedi Mulyadi di Gedung Pakuan, Bandung, Rabu (15/4/2026).

Dia menjelaskan, dengan desain baru kawasan tersebut, kegiatan di halaman Gedung Sate tidak lagi mengganggu arus lalu lintas.

Jalan Diponegoro, lanjut Dedi, dirancang tetap terbuka meskipun ada kegiatan di area halaman Gedung Sate.

"Ke depan tidak akan pernah itu terjadi, karena Jalan Diponegoro tetap terbuka dan tidak akan terganggu oleh berbagai kegiatan di halaman Gedung Sate," katanya.

Dalam konsep yang disiapkan, akses kendaraan di sekitar kawasan akan diatur dengan pola jalur melingkar. Kendaraan nantinya akan bergerak memutar menuju kawasan Pusat Dakwah Islam (Pusdai) Jawa Barat sebelum kembali terhubung dengan jalur utama.

Selain itu, sebagian area Gasibu juga akan dimanfaatkan untuk membangun akses penghubung di ujung kawasan guna mendukung kelancaran sirkulasi kendaraan.

Meski kawasan akan ditata ulang, Dedi menegaskan masyarakat tetap memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi di depan Gedung Sate. "Unjuk rasa boleh saja, tetapi tidak mengganggu lalu lintas," ujarnya.

Ia juga memastikan penataan kawasan tidak akan mengubah elemen penting yang sudah ada, termasuk batu prasasti Kementerian Pekerjaan Umum yang berada di area tersebut. "Prasasti tidak akan digeser, tetap di situ," kata Dedi.

Selain memperbaiki akses lalu lintas, penataan juga akan memperluas dan memperindah halaman kawasan pemerintahan tersebut.

Ketinggian halaman Gasibu direncanakan akan sama dengan halaman Gedung Sate sehingga terlihat lebih menyatu dan terbuka.

Menurut Dedi, konsep yang dibangun bukan berupa plaza dalam arti bangunan melainkan ruang terbuka yang lebih luas bagi masyarakat.

Ia juga menyinggung kondisi saat ini yang dinilai membuat Gasibu seolah menjadi bagian dari area hotel Pullman, bukan sebagai halaman dari Gedung Sate.

"Halaman nanti terbuka lebih luas dan lebih lebar, sehingga Gasibu kembali menjadi halaman Gedung Sate bukan halaman Pullman," ujarnya.