Bisnis.com, BANDUNG — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menjelaskan alasan pengecatan ulang Gedung Sate yang belakangan menjadi perhatian publik.

Menurutnya, bangunan cagar budaya tersebut kini dicat menggunakan material yang sesuai standar agar tampilannya kembali menyerupai warna aslinya.

Dedi mengatakan selama bertahun-tahun Gedung Sate tidak menggunakan cat sesuai standar konservasi. Akibatnya, hasil pengecatan sebelumnya dinilai kurang rapi dan tidak mencerminkan karakter asli bangunan bersejarah tersebut.

"Saya enggak tahu sudah berapa puluh tahun Gedung Sate tidak pernah dicat menggunakan cat standar. Selama ini kelihatan belepotan karena memang bukan menggunakan cat standar, tetapi cat dari toko," katanya, Rabu (1/7/2026).

Menurut dia, setelah menggunakan cat yang sesuai standar, tampilan Gedung Sate tidak lagi terlihat belang atau belepotan.

"Nanti cat Gedung Sate tidak akan belepotan lagi karena sudah menggunakan cat sesuai makeup atau tampilan aslinya," ujarnya.

Dedi juga memastikan proses pengecatan tidak menggunakan anggaran tambahan. Pembiayaan berasal dari pos anggaran pemeliharaan rutin yang selama ini memang disediakan untuk perawatan aset pemerintah.

"Ini diperoleh dari mana uangnya? Dari anggaran pemeliharaan yang selama ini memang digunakan sebagaimana mestinya sesuai peruntukannya. Sehingga anggaran itu tepat dan cepat penanganan serta pengelolaannya," katanya.

Menurut Dedi, pemanfaatan anggaran pemeliharaan secara optimal menjadi bagian dari upaya menjaga Gedung Sate sebagai salah satu ikon dan bangunan bersejarah milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Sebelumnya, Pemprov Jabar tengah melakukan penataan Gedung Sate beserta kawasan sekitarnya. Dedi menekankan bahwa wajah ibu kota provinsi harus mencerminkan standar tata kota yang baik.

Ia menargetkan penataan halaman Gedung Sate beserta keseluruhan proyek dapat dituntaskan dalam waktu 120 hari atau sekitar awal Agustus 2026.

Bisnis.com, BANDUNG - Konvoi kemenangan Persib pada kompetisi Super League 2025-2026 akan dimulai dari Parkir Barat Gedung Sate dan berakhir di Gedung Merdeka.

Konvoi dilaksanakan pada Minggu (24/5/2026) mulai pukul 07.00 WIB. Rute konvoi dimulai dari Gedung Sate, lalu akan melintasi Jalan Banda, Jalan RE Martadinata, Jalan Merdeka, Jalan Lembong, Jalan Veteran, Simpang Lima, Jalan Asia Afrika dan berakhir di depan Gedung Merdeka, dengan waktu tempuh sekitar 3 hingga 4 jam.

"Konvoi melintasi titik bersejarah di Kota Bandung. Akan melintasi patung sepak bola di Lembong, titik nol di Asia Afrika dan Gedung Merdeka," kata Wakil Gubernur Jabar Erwan Setiawan.

Iring-iringan konvoi diawali kendaraan yang dinaiki Gubernur Jabar Dedi Mulyadi, Manajer dan tim ofisial Persib. Di belakang mengikuti 5 buah bus yang diisi pemain.

Bus pertama diisi pemain Persib pemenang Super League 2025-2026, di belakangnya diisi pemain Persib juara tahun 2025, berikutnya pemain Persib Juara 2024, lalu bus berisi pemain Persib Juara tahun 2014, dan bus kelima diisi pemain Persib juara tahun 1995.

Setibanya di Gedung Merdeka, piala akan diangkat oleh seluruh pemain Persib juara 2025-2026 yang naik ke jembatan penyeberangan.

Pemprov Jabar juga menyiapkan sejumlah kendaraan untuk arak-arakan, terdiri dari 1 kendaraan PJD, 5 Unimog, dan 3 Bandros.

"Rute kali ini lebih panjang dari tahun lalu, sekitar lima kilometer, supaya bisa mengakomodasi seluruh kebutuhan Bobotoh yang ingin ikut konvoi," ungkapnya.

Konvoi Persib Bandung juara Super League 2025-2026 disiarkan secara langsung di kanal Youtube Humas Jabar pada Minggu (24/5/2026) mulai pukul 07.00 WIB. Informasi lengkap terkait konvoi juga dapat dilihat di media sosial Humas Jabar.

Persib menjadi juara Super League 2025-2026 setelah pertandingan melawan Persijap berakhir dengan skor 0-0 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, Sabtu (23/5/2026). Persib mengakhiri musim ini dengan koleksi 79 poin dari 34 laga.

Bisnis.com, BANDUNG — Rute pawai Persib Bandung jika menjuarai Liga 1 2026 dipastikan berbeda dibanding tahun sebelumnya. Jika biasanya konvoi berakhir di Gedung Sate, tahun ini titik akhir dipindahkan ke depan Gedung Merdeka, Kota Bandung.

Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengatakan perubahan rute dilakukan karena halaman depan Gedung Sate sedang dalam proses perbaikan.

“Untuk rute konvoi yang biasanya berakhir di Gedung Sate, karena saat ini halaman depan Gedung Sate sedang diperbaiki, akhirnya kita ubah,” kata Erwan usai rapat persiapan konvoi Persib juara Liga 1 2026 di Gedung Sate, Selasa (19/5/2026).

Ia menjelaskan, konvoi akan dimulai dari area parkir barat Gedung Sate pada pagi hari. Rombongan selanjutnya melintasi Jalan Banda, Jalan Riau, Jalan Merdeka, Perintis Kemerdekaan, Lembong, Veteran, Simpang Lima, hingga berakhir di Jalan Asia Afrika.

“Perkiraan pukul 07.00 WIB sudah mulai berangkat dari sini. Waktu tempuh diperkirakan 3 sampai 4 jam,” ujarnya.

Menurut Erwan, kawasan Gedung Merdeka dipilih sebagai titik akhir karena memiliki area yang lebih luas dan dinilai mampu menampung lebih banyak bobotoh. Ia menyebut usulan tersebut datang dari PT Persib Bandung Bermartabat. Selain faktor kapasitas, rute yang dipilih juga mempertimbangkan nilai sejarah sejumlah kawasan di Kota Bandung.

“Kita ingin melewati tempat-tempat bersejarah yang selama ini menjadi simbol Bandung dan Jawa Barat,” katanya.

Erwan menilai kawasan Asia Afrika lebih ideal dibanding Balai Kota Bandung yang memiliki keterbatasan ruang.“Kalau di Balai Kota tidak memungkinkan karena space-nya kecil dan dikhawatirkan merusak taman. Kalau di Asia Afrika, depan Gedung Merdeka, menurut kami jauh lebih strategis,” lanjutnya.

Dalam konvoi nanti, rombongan terdepan akan menggunakan kendaraan PJD yang ditumpangi gubernur, manajemen klub, official, pelatih, serta kapten tim.Selain itu, disiapkan lima kendaraan unimog yang membawa para pemain Persib dari berbagai generasi juara. Kendaraan khusus juga disiapkan untuk keluarga pemain.

“Unimog pertama dinaiki pemain Persib juara 2026, kedua pemain juara 2025, ketiga juara 2024, keempat juara 2014, dan terakhir pemain Persib juara 1995,” jelas Erwan.

Rapat persiapan konvoi turut melibatkan PT Persib Bandung Bermartabat, Polda Jabar, Kodam III/Siliwangi, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, PMI, hingga Pemkot Bandung. Menurut Erwan, persiapan mulai dilakukan karena peluang Persib kembali meraih gelar Liga 1 musim ini cukup besar.

“Bukan mendahului takdir Allah SWT, tetapi kita menjemput takdir untuk menjadi juara tiga kali berturut-turut atau hattrick,” pungkasnya.

Bisnis.com, BANDUNG - Kirab Budaya Milangkala Tatar Sunda di Bandung yang digelar hari ini, Sabtu (16/5/2026) akan menempuh jalur sepanjang 3,5 kilometer.

Titik awal kirab berada di Kiara Artha Park, kemudian melintasi Jalan Jakarta, Jalan Supratman, dan berakhir di kawasan Gedung Sate di Jalan Diponegoro.

Kepala Dinas Perhubungan Jawa Barat Dhani Gumelar mengatakan ruas jalan yang dilalui peserta kirab akan ditutup mulai pukul 18.00 WIB. Adapun kirab dijadwalkan berlangsung pukul 19.30 WIB hingga 22.00 WIB.

Untuk mengantisipasi kemacetan, Dinas Perhubungan Jawa Barat menyiapkan 600 petugas gabungan yang terdiri dari kepolisian, Dishub Jabar, dan Dishub Kota Bandung. Selain itu, aparat Satpol PP juga akan dikerahkan untuk menjaga ketertiban penonton selama acara berlangsung.

Dhani mengatakan masyarakat yang membawa kendaraan pribadi tidak perlu khawatir terkait lokasi parkir karena pemerintah telah menyiapkan sejumlah kantong parkir di sekitar lokasi acara.

"Kantong parkir akan tersebar di beberapa lokasi, yang utama itu di seputaran Gedung Sate, Kantor Inspektorat, DPRD Jabar, Masjid Pusdai, Bank Mandiri, dan Monumen Perjuangan," ujar Dhani, Kamis (14/5/2026).

Selama kirab berlangsung, masyarakat diimbau menjaga keamanan diri dan barang bawaan masing-masing.

Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan ribuan orang diperkirakan memadati lokasi kirab sehingga masyarakat diminta lebih waspada terhadap barang pribadi, termasuk telepon seluler.

Selain itu, Herman mengimbau masyarakat menjaga kondisi fisik sebelum menghadiri acara. Pengunjung disarankan makan dan beristirahat cukup terlebih dahulu.

Ia juga meminta masyarakat untuk tidak membawa bayi ke lokasi acara. Sementara itu, ibu menyusui dianjurkan menyaksikan kirab melalui siaran Youtube.

"Kami harapkan ketertiban dari masyarakat," kata Herman.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga menyiapkan ambulans dan tenaga medis di sepanjang jalur kirab. Sejumlah persiapan lain turut dilakukan, seperti pembersihan sampah serta penertiban spanduk dan baliho yang tidak sesuai aturan di kawasan kirab.

Selain itu, pedagang kaki lima ditata dan trotoar di sepanjang jalur kirab dipercantik untuk mendukung kenyamanan dan estetika acara.

Bisnis.com, BANDUNG — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan tidak ada penutupan Jalan Diponegoro, Kota Bandung, sebagaimana informasi yang sempat beredar di masyarakat.

Ia menegaskan, pemasangan plang yang menyebutkan penutupan jalan sejak 30 April hingga 7 Agustus 2026 tidak sah dan tidak memiliki dasar persetujuan dari pemerintah provinsi.

“Warga Bandung yang saya cintai, Jalan Diponegoro tidak ada penutupan. Selanjutnya, pemasangan plang yang mengatakan ditutup sejak tanggal 30 April sampai 7 Agustus 2026, plang itu dinyatakan tidak berlaku karena tindakan pemasangan tanpa persetujuan gubernur,” ujar Dedi dalam keterangannya, Rabu (29/4/2026).

Menurutnya, masyarakat tetap dapat beraktivitas seperti biasa tanpa khawatir adanya penutupan akses di kawasan tersebut. Ia juga mengimbau warga untuk tetap menjaga ketertiban, kebersihan, dan keindahan kota.

“Semoga kita dalam setiap waktu bisa beraktivitas sebagaimana biasa, bisa menjaga kebersihan dan keindahan Kota Bandung yang merupakan kota kebanggaan kita semua,” katanya.

Dedi menambahkan, saat ini pemerintah tengah melakukan penataan kawasan halaman Gedung Sate. Ia berharap proses tersebut dapat berjalan dengan aman, lancar, dan selesai tepat waktu tanpa mengganggu mobilitas masyarakat secara signifikan.

“Semoga penataan halaman Gedung Sate bisa berjalan dengan aman, lancar dan tepat waktu,” ujarnya.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan akan terus melakukan koordinasi agar setiap kebijakan terkait infrastruktur dan penataan kota dapat berjalan sesuai prosedur serta tidak menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat.

Bisnis.com, BANDUNG — Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi memastikan tidak ada penutupan Jalan Diponegoro, Kota Bandung, sebagaimana informasi yang sempat beredar di masyarakat.

Dedi Mulyadi menegaskan pemasangan plang yang menyebutkan penutupan jalan sejak 30 April hingga 7 Agustus 2026 tidak sah dan tidak memiliki dasar persetujuan dari pemerintah provinsi.

"Warga Bandung yang saya cintai, Jalan Diponegoro tidak ada penutupan. Selanjutnya, pemasangan plang yang mengatakan ditutup sejak tanggal 30 April sampai 7 Agustus 2026, plang itu dinyatakan tidak berlaku karena tindakan pemasangan tanpa persetujuan gubernur," ujar Dedi dalam keterangannya, Rabu (29/4/2026).

Menurutnya, masyarakat tetap dapat beraktivitas seperti biasa tanpa khawatir adanya penutupan akses di kawasan tersebut. Ia juga mengimbau warga untuk tetap menjaga ketertiban, kebersihan, dan keindahan kota.

"Semoga kita dalam setiap waktu bisa beraktivitas sebagaimana biasa, bisa menjaga kebersihan dan keindahan Kota Bandung yang merupakan kota kebanggaan kita semua," katanya.

Dedi menambahkan, saat ini pemerintah tengah melakukan penataan kawasan halaman Gedung Sate. Ia berharap proses tersebut dapat berjalan dengan aman, lancar, dan selesai tepat waktu tanpa mengganggu mobilitas masyarakat secara signifikan.

"Semoga penataan halaman Gedung Sate bisa berjalan dengan aman, lancar dan tepat waktu," ucapnya.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat menurutnya akan terus melakukan koordinasi agar setiap kebijakan terkait infrastruktur dan penataan kota dapat berjalan sesuai prosedur serta tidak menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat.

Sebelumnya, Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Jawa Barat, Sekarwati, memastikan tidak ada penutupan Jalan Diponegoro, Kota Bandung, pada Kamis (30/4/2026).

Ia menegaskan, informasi yang menyebut adanya penutupan jalan tersebut lewat informasi yang dipasang di area Gasibu sudah diturunkan oleh pihaknya.

Hingga saat ini, aktivitas lalu lintas di kawasan Jalan Diponegoro masih berjalan normal. "Kami klarifikasi, kalau Jalan Diponegoro tidak ditutup," ujarnya.

Meski demikian, Sekarwati menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat memang tengah menyiapkan penataan kawasan Gedung Sate, termasuk rencana rekayasa lalu lintas di Jalan Diponegoro.

Rekayasa tersebut merupakan bagian dari rencana perluasan halaman Gedung Sate yang ke depan akan berdampak pada perubahan jalur lalu lintas di sekitar kawasan tersebut.

"Memang tengah ada penataan halaman Gedung Sate, termasuk rekayasa lalu lintas Jalan Diponegoro. Namun untuk jalan masih dalam tahap persiapan dan akan disosialisasikan terlebih dahulu," katanya.

Dia memastikan setiap perubahan lalu lintas tidak akan dilakukan secara mendadak. Pemerintah provinsi akan menyampaikan informasi resmi kepada masyarakat sebelum kebijakan diterapkan.

"Kalau sudah ada jadwal atau penerapan rekayasa lalu lintas, pasti akan diumumkan secara resmi," ucapnya.

Bisnis.com, BANDUNG - Pemerintah resmi memberlakukan rekayasa lalu lintas di kawasan Gedung Sate mulai 30 April hingga 7 Agustus 2026 sebagai dampak dari proyek penataan kawasan Gedung Sate dan Gasibu yang tengah berlangsung.

Kebijakan ini diambil guna memastikan kelancaran pembangunan sekaligus menjaga ritme mobilitas di jantung pemerintahan Jawa Barat tersebut.

Berdasarkan keterangan resmi Pemerintah Kota Bandung yang diterima Bisnis, selama periode pengerjaan, sejumlah ruas jalan utama akan mengalami pengalihan arus. Para pengguna jalan, terutama yang rutin melintasi kawasan ini, diharapkan dapat mencermati perubahan rute untuk menghindari potensi kemacetan.

Bagi pengendara yang datang dari arah Jalan Supratman, akses langsung menuju Gedung Sate kini ditutup. Arus kendaraan dialihkan melalui Jalan Sentot Alibasya, kemudian diarahkan menuju Jalan Surapati yang berfungsi sebagai jalur penghubung utama ke kawasan Dago maupun Pasteur.

Sementara itu, bagi masyarakat yang bergerak dari arah Dago, akses menuju Gedung Sate juga mengalami penyesuaian signifikan. Kendaraan kini diarahkan untuk melintasi Jalan Cilamaya yang berada di sisi belakang kompleks Gedung Sate.

Meskipun terdapat pembatasan jalur, akses langsung menuju Gedung Sate tetap tersedia secara terbatas melalui Jalan Majapahit. Jalur ini diperuntukkan khusus guna menunjang aktivitas perkantoran serta operasional harian di area pusat pemerintahan tersebut.

Pemerintah mengimbau masyarakat untuk segera menyesuaikan rute perjalanan dan mengatur waktu keberangkatan lebih awal guna mengantisipasi kepadatan arus kendaraan, terutama pada jam sibuk pagi dan sore hari. Selain itu, para pengguna jalan diminta untuk senantiasa mematuhi rambu-rambu lalu lintas serta mengikuti instruksi petugas yang berjaga di lapangan.

Kebijakan rekayasa lalu lintas ini dipastikan bersifat temporer. Upaya ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mendukung kelancaran proses penataan kawasan demi menciptakan lingkungan publik yang lebih tertib, aman, dan nyaman bagi masyarakat.

Bisnis.com, BANDUNG — Pemerintah Provinsi Jawa Barat mulai menyiapkan rekayasa lalu lintas di Jalan Diponegoro, Kota Bandung, seiring proses perluasan halaman Gedung Sate dan penataan kawasan Monumen Perjuangan.

Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Jawa Barat, Agung Wahyudi, mengatakan skema pengalihan arus telah disiapkan berdasarkan hasil analisis dampak lalu lintas (andalalin).

Menurutnya, ruas Jalan Diponegoro akan dialihkan ke sisi utara kawasan Gasibu, namun tetap terhubung dengan jaringan jalan existing.

"Jalan Diponegoro akan dialihkan ke sisi utara Gasibu, tetap terhubung dengan Jalan Sentot Alibasyah dan Jalan Majapahit. Ini sudah berdasarkan hasil andalalin," ujar Agung, Rabu (29/4/2026).

Dia menjelaskan, rekayasa ini menjadi konsekuensi dari perluasan kawasan Gedung Sate yang akan memanfaatkan sebagian ruas jalan yang masih eksis.

Dengan perubahan tersebut, Jalan Diponegoro yang ada saat ini nantinya akan menjadi bagian dari area halaman Gedung Sate.

"Jalan Diponegoro existing akan menjadi bagian dari perluasan halaman Gedung Sate, sehingga arus lalu lintas dialihkan ke sisi utara Gasibu," katanya.

Selain pengalihan jalur, pemerintah juga akan melakukan penataan pada ruas Jalan Sentot Alibasyah dan Jalan Majapahit untuk mendukung kelancaran arus kendaraan di jalur baru.

Terkait koordinasi, Agung menegaskan bahwa pihaknya telah berkomunikasi dengan Pemerintah Kota Bandung guna memastikan sinkronisasi rencana pembangunan dan manajemen lalu lintas.

"Jalan Diponegoro ini statusnya jalan provinsi. Koordinasi dengan Pemda Kota Bandung dilakukan untuk sinkronisasi rencana konstruksi dan pergerakan arus lalu lintas," ujarnya.

Pemprov Jawa Barat memastikan, perubahan ini dirancang agar tetap menjaga konektivitas kawasan sekaligus mendukung penataan kawasan Gedung Sate sebagai pusat pemerintahan dan ruang publik.

Bisnis.com, BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Pemerintah Kota Bandung memperkuat sinergi penataan kawasan di sekitar Gedung Sate dan Monumen Perjuangan (Monju).

Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar Herman Suryatman mengatakan upaya ini merupakan tindaklanjut dari arahan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi untuk menghadirkan ruang kota yang bersih, indah, nyaman, dan aman bagi masyarakat.

Herman menegaskan pentingnya kolaborasi lintas pemerintahan mengingat kawasan tersebut berada di wilayah administratif Kota Bandung, namun memiliki nilai strategis bagi provinsi.

"Karena ini masuk wilayah Kota Bandung, maka kami harus berkoordinasi, kulo nuwun. Ke depan, penataan kawasan Gedung Sate dan Monju akan dilakukan bersama, mulai dari kebersihan, taman, jalan hingga aspek keamanan," katanya, Rabu (22/4/2026).

Dia menambahkan, penataan juga mencakup penertiban kawasan, seperti spanduk dan baliho, pengaturan Pedagang Kaki Lima (PKL), serta penguatan aspek keamanan lingkungan.

"Kita ingin kawasan ini menjadi contoh. Sebuah ruang kota yang bersih, indah, nyaman, dan aman, sehingga masyarakat bisa memanfaatkannya sebagai ruang terbuka hijau untuk beraktivitas dan bercengkrama," katanya.

Sementara itu, Sekda Kota Bandung Iskandar Zulkarnaen menegaskan komitmen yang sama. Menurutnya kolaborasi akan mencakup berbagai sektor, mulai dari pengelolaan sampah, penataan infrastruktur, hingga pengaturan lalu lintas dan keamanan kota.

"Termasuk penanganan parkir liar, rekayasa lalu lintas, penataan PKL, serta ketertiban kawasan. Ujungnya tentu pada peningkatan pariwisata. Kalau kota sudah bersih, indah, nyaman, dan aman, maka kunjungan wisata akan meningkat dan berdampak pada pendapatan daerah," katanya.

Menurutnya, sinergi antara pemerintah provinsi dan kota diharapkan mampu menjadikan kawasan Gedung Sate sebagai role model penataan kawasan perkotaan di Jawa Barat.

Sebelumnya, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menekankan bahwa wajah ibu kota provinsi harus mencerminkan standar tata kota yang baik.

Penataan kawasan Gedung Sate ini menjadi bagian dari upaya Pemprov Jawa Barat membangun wajah kota Bandung sebagai pusat pemerintahan yang lebih tertib, bersih, dan memiliki kualitas ruang publik yang layak. "Ini ibu kota, ibu kota jangan lebih jelek dari ibu tiri,” katanya.

Bisnis.com, BANDUNG — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membantah rencana penutupan Jalan Diponegoro di tengah polemik yang berkembang di publik. Ia menegaskan kebijakan yang disiapkan bukan menutup akses jalan, melainkan mengalihkan arus lalu lintas seiring penataan kawasan Gedung Sate dan Lapangan Gasibu.

Polemik mencuat setelah muncul petisi di media sosial yang menolak rencana penutupan ruas Jalan Diponegoro akibat integrasi kawasan Gedung Sate dengan Lapangan Gasibu. Penutupan jalan tersebut dinilai berpotensi menimbulkan kemacetan di pusat Kota Bandung.

Hingga Senin (20/4/2026), petisi itu telah ditandatangani oleh 1.317 orang.

“Kita tidak menolak pembangunan, tidak menolak revitalisasi Gedung Sate dan Lapangan Gasibu. Yang kita, kami, inginkan adalah jangan ambil Jalan Diponegoro. Jangan ditutup, dan jangan melakukan pengalihan lalu lintas,” bunyi petisi tersebut.

Petisi itu juga menegaskan penolakan terhadap perubahan fungsi Jalan Diponegoro.

“Yang kita tolak adalah penutupan Jalan Diponegoro dan menghilangkan fungsinya dari jalan umum dengan menjadikannya bagian dari plasa yang tidak bisa diakses lalu lintas kendaraan,” lanjut isi petisi.

Menanggapi hal tersebut, Dedi menilai terjadi kesalahpahaman di tengah masyarakat terkait rencana penataan kawasan.

“Salah. Tidak ada penutupan Jalan Diponegoro, yang ada adalah pengalihan ruas Jalan Diponegoro,” katanya.

Menurut dia, konsep penataan kawasan akan mengubah pola lalu lintas yang sebelumnya membelah antara Gedung Sate dan Gasibu menjadi mengelilingi kawasan tersebut. Dengan skema itu, kendaraan tetap dapat melintas meski tidak lagi melalui jalur yang sama.

“Yang asalnya membelah antara Gasibu dan Gedung Sate itu nanti melingkar, jadi muter. Tidak ada penutupan,” ujarnya.

Dedi menambahkan, pengalihan arus lalu lintas tidak akan dilakukan dalam waktu dekat. Kebijakan tersebut baru diterapkan setelah proses penataan kawasan rampung dan dinilai siap digunakan.

“Selama jalannya belum dibangun tidak akan kita tutup. Nanti setelah dibangun nyaman, baru kita alihkan,” katanya.

Meski demikian, hingga kini pemerintah provinsi belum merinci secara teknis skema pengalihan arus lalu lintas tersebut, termasuk potensi dampaknya terhadap kepadatan kendaraan di kawasan pusat Kota Bandung.

Polemik ini mencerminkan kekhawatiran publik terhadap perubahan fungsi salah satu ruas strategis di Kota Bandung. Ke depan, kejelasan desain lalu lintas dan komunikasi kebijakan menjadi krusial untuk memastikan penataan kawasan tidak menimbulkan persoalan baru.

Bisnis.com, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan rencana penataan kawasan Gedung Sate tidak menyentuh bangunan utama, melainkan hanya fokus pada perluasan dan penataan halaman untuk kepentingan ruang publik.

Penegasan ini muncul di tengah sorotan publik terkait rencana perubahan kawasan ikon Jawa Barat tersebut.

Dedi memastikan, Gedung Sate sebagai bangunan cagar budaya tidak akan diutak-atik. Pemerintah Provinsi Jawa Barat hanya akan menata area luar agar terintegrasi dengan Lapangan Gasibu.

“Ini bukan merubah Gedung Sate. Itu bangunan heritage yang dilindungi undang-undang,” ujarnya, Minggu (19/4/2026).

Menurutnya, penataan dilakukan untuk menjawab kebutuhan ruang publik yang lebih luas, tertata, dan nyaman di pusat Kota Bandung.

Integrasi dengan Gasibu diharapkan menciptakan kawasan terbuka yang bisa dimanfaatkan masyarakat secara maksimal.

Selain penataan kawasan, Pemprov juga melakukan perawatan bangunan, termasuk pengecatan Gedung Sate yang sudah lama tidak dilakukan.

Namun, proses tersebut tidak bisa sembarangan karena wajib mengantongi izin dari Kementerian Kebudayaan.

Dia mengakui biaya perawatan bangunan heritage tidak murah, tetapi hal itu dianggap sebagai konsekuensi menjaga warisan sejarah.

“Catnya saja harganya bikin melongo. Tapi ini bagian dari kecintaan kita terhadap peninggalan sejarah,” katanya.

Ia juga menegaskan, meski Gedung Sate merupakan peninggalan masa kolonial Belanda, nilai historisnya tetap menjadi bagian dari identitas bangsa yang harus dirawat.

Lebih jauh, Dedi mencontohkan pengalaman serupa saat menata kawasan Alun-alun Kian Santang dan pendopo di Purwakarta. Proyek yang sempat menuai kritik itu, menurutnya, kini justru menjadi ruang publik yang dinikmati masyarakat.

“Dulu diprotes, sekarang hasilnya bisa dirasakan bersama,” ujarnya.

Dalam aspek pembiayaan, KDM menekankan proyek ini tidak membebani anggaran baru. Ia memilih memangkas berbagai pos pengeluaran gubernur dan mengalihkannya untuk penataan kawasan.

Mulai dari perjalanan dinas, pengadaan dan perawatan kendaraan, hingga belanja pakaian dinas, seluruhnya dihentikan.

“Perjalanan dinas dihapus, pembelian mobil dinas dihapus, baju dinas dihapus. Dialihkan untuk kepentingan masyarakat,” tegasnya.

KDM menyadari kebijakan tersebut tidak lepas dari kritik. Namun, ia menilai langkah itu sebagai pilihan kepemimpinan: antara mempertahankan kenyamanan birokrasi atau menghadirkan manfaat langsung bagi publik.

“Ayo pilih, uangnya dipakai habis tanpa manfaat atau digunakan untuk kepentingan masyarakat,” pungkasnya.

Bisnis.com, BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat merancang penataan kawasan Gedung Sate dengan memperluas area halaman yang akan terintegrasi dengan Lapangan Gasibu.

Penataan tersebut ditujukan untuk memperbaiki akses kawasan sekaligus menjaga kelancaran lalu lintas di sekitarnya.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan selama ini aktivitas massa di depan Gedung Sate kerap berdampak pada penutupan Jalan Diponegoro yang berujung pada kemacetan di sejumlah ruas jalan utama Kota Bandung.

Menurutnya, penataan kawasan dilakukan agar aktivitas masyarakat, termasuk unjuk rasa, tetap dapat berlangsung tanpa harus menutup akses ke jalan utama.

"Tujuannya agar akses halaman Gedung Sate terbangun dengan baik. Bagaimanapun era demokratisasi melahirkan demonstrasi. Setiap terjadi unjuk rasa itu Jalan Diponegoro ditutup, akhirnya terjadi kemacetan di Kota Bandung yang parah," ucap Dedi Mulyadi di Gedung Pakuan, Bandung, Rabu (15/4/2026).

Dia menjelaskan, dengan desain baru kawasan tersebut, kegiatan di halaman Gedung Sate tidak lagi mengganggu arus lalu lintas.

Jalan Diponegoro, lanjut Dedi, dirancang tetap terbuka meskipun ada kegiatan di area halaman Gedung Sate.

"Ke depan tidak akan pernah itu terjadi, karena Jalan Diponegoro tetap terbuka dan tidak akan terganggu oleh berbagai kegiatan di halaman Gedung Sate," katanya.

Dalam konsep yang disiapkan, akses kendaraan di sekitar kawasan akan diatur dengan pola jalur melingkar. Kendaraan nantinya akan bergerak memutar menuju kawasan Pusat Dakwah Islam (Pusdai) Jawa Barat sebelum kembali terhubung dengan jalur utama.

Selain itu, sebagian area Gasibu juga akan dimanfaatkan untuk membangun akses penghubung di ujung kawasan guna mendukung kelancaran sirkulasi kendaraan.

Meski kawasan akan ditata ulang, Dedi menegaskan masyarakat tetap memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi di depan Gedung Sate. "Unjuk rasa boleh saja, tetapi tidak mengganggu lalu lintas," ujarnya.

Ia juga memastikan penataan kawasan tidak akan mengubah elemen penting yang sudah ada, termasuk batu prasasti Kementerian Pekerjaan Umum yang berada di area tersebut. "Prasasti tidak akan digeser, tetap di situ," kata Dedi.

Selain memperbaiki akses lalu lintas, penataan juga akan memperluas dan memperindah halaman kawasan pemerintahan tersebut.

Ketinggian halaman Gasibu direncanakan akan sama dengan halaman Gedung Sate sehingga terlihat lebih menyatu dan terbuka.

Menurut Dedi, konsep yang dibangun bukan berupa plaza dalam arti bangunan melainkan ruang terbuka yang lebih luas bagi masyarakat.

Ia juga menyinggung kondisi saat ini yang dinilai membuat Gasibu seolah menjadi bagian dari area hotel Pullman, bukan sebagai halaman dari Gedung Sate.

"Halaman nanti terbuka lebih luas dan lebih lebar, sehingga Gasibu kembali menjadi halaman Gedung Sate bukan halaman Pullman," ujarnya.