Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyetujui penggabungan dua bank perekonomian rakyat (BPR) yang berada dalam kelompok usaha konglomerasi New Armada sebagai bagian dari upaya konsolidasi industri untuk memperkuat permodalan dan meningkatkan daya saing lembaga keuangan mikro.

Persetujuan tersebut diberikan kepada penggabungan PT Bank Perekonomian Rakyat Artha Mlatiindah ke dalam PT Bank Perekonomian Rakyat Artha Mertoyudan. Langkah ini merupakan implementasi kebijakan konsolidasi yang terus didorong oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk menciptakan industri BPR yang lebih sehat, efisien, dan berdaya saing.

Kepala OJK Provinsi Jawa Tengah Hidayat Prabowo menegaskan bahwa konsolidasi BPR merupakan langkah strategis untuk memperkuat ketahanan kelembagaan serta mendukung peningkatan peran BPR dalam melayani masyarakat dan pembiayaan sektor produktif.

“Penggabungan ini merupakan bagian dari upaya OJK untuk memperkuat industri BPR agar semakin sehat, tangguh, dan mampu menghadapi dinamika usaha yang terus berkembang. Dengan struktur permodalan yang lebih kuat dan kapasitas kelembagaan yang lebih baik, BPR diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta memperluas kontribusinya dalam mendukung pembiayaan UMKM dan perekonomian daerah,” ujar Hidayat dalam keterangan tertulis, Selasa (14/4/2026).

Persetujuan penggabungan tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-25/D.03/2026 tanggal 13 Maret 2026 tentang Pemberian Izin Penggabungan PT BPR Artha Mlatiindah ke dalam PT BPR Artha Mertoyudan. Dokumen tersebut kemudian diserahkan kepada masing-masing BPR di Kantor OJK Daerah Istimewa Yogyakarta pada 26 Maret 2026 dan di Kantor OJK Provinsi Jawa Tengah pada 1 April 2026.

OJK menilai penggabungan ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas kelembagaan dan kinerja PT BPR Artha Mertoyudan, termasuk dalam memperluas jangkauan layanan, meningkatkan efisiensi operasional, serta memperkuat penerapan tata kelola perusahaan yang baik.

OJK juga menyatakan akan terus melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap proses integrasi pasca-penggabungan guna memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan perlindungan konsumen.

Melalui konsolidasi tersebut, regulator berharap industri BPR dapat semakin kuat dan mampu meningkatkan kontribusinya dalam pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional.

Berdasarkan penelusuran Bisnis, New Armada Group telah berkembang menjadi konglomerasi dengan 6 pabrik produksi yang melayani beberapa perusahaan otomotif terbesar di Indonesia. Selain sektor keuangan, konglomerasi yang bermula dari bengkel milik orang tua David Herman Jaya itu dalam enam dekade terakhir telah berkembang mencakup pusat perbelanjaan, hotel & resor, SPBU, hingga konstruksi dengan karyawan lebih dari 10.000 orang.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyetujui penggabungan dua bank perekonomian rakyat (BPR) yang berada dalam kelompok usaha konglomerasi New Armada sebagai bagian dari upaya konsolidasi industri untuk memperkuat permodalan dan meningkatkan daya saing lembaga keuangan mikro.

Persetujuan tersebut diberikan kepada penggabungan PT Bank Perekonomian Rakyat Artha Mlatiindah ke dalam PT Bank Perekonomian Rakyat Artha Mertoyudan. Langkah ini merupakan implementasi kebijakan konsolidasi yang terus didorong oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk menciptakan industri BPR yang lebih sehat, efisien, dan berdaya saing.

Kepala OJK Provinsi Jawa Tengah Hidayat Prabowo menegaskan bahwa konsolidasi BPR merupakan langkah strategis untuk memperkuat ketahanan kelembagaan serta mendukung peningkatan peran BPR dalam melayani masyarakat dan pembiayaan sektor produktif.

“Penggabungan ini merupakan bagian dari upaya OJK untuk memperkuat industri BPR agar semakin sehat, tangguh, dan mampu menghadapi dinamika usaha yang terus berkembang. Dengan struktur permodalan yang lebih kuat dan kapasitas kelembagaan yang lebih baik, BPR diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta memperluas kontribusinya dalam mendukung pembiayaan UMKM dan perekonomian daerah,” ujar Hidayat dalam keterangan tertulis, Selasa (14/4/2026).

Persetujuan penggabungan tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-25/D.03/2026 tanggal 13 Maret 2026 tentang Pemberian Izin Penggabungan PT BPR Artha Mlatiindah ke dalam PT BPR Artha Mertoyudan. Dokumen tersebut kemudian diserahkan kepada masing-masing BPR di Kantor OJK Daerah Istimewa Yogyakarta pada 26 Maret 2026 dan di Kantor OJK Provinsi Jawa Tengah pada 1 April 2026.

OJK menilai penggabungan ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas kelembagaan dan kinerja PT BPR Artha Mertoyudan, termasuk dalam memperluas jangkauan layanan, meningkatkan efisiensi operasional, serta memperkuat penerapan tata kelola perusahaan yang baik.

OJK juga menyatakan akan terus melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap proses integrasi pasca-penggabungan guna memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan perlindungan konsumen.

Melalui konsolidasi tersebut, regulator berharap industri BPR dapat semakin kuat dan mampu meningkatkan kontribusinya dalam pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional.

Berdasarkan penelusuran Bisnis, New Armada Group telah berkembang menjadi konglomerasi dengan 6 pabrik produksi yang melayani beberapa perusahaan otomotif terbesar di Indonesia. Selain sektor keuangan, konglomerasi yang bermula dari bengkel milik orang tua David Herman Jaya itu dalam enam dekade terakhir telah berkembang mencakup pusat perbelanjaan, hotel & resor, SPBU, hingga konstruksi dengan karyawan lebih dari 10.000 orang.