Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyetujui penggabungan lima bank perekonomian rakyat (BPR) di Pulau Sumatra ke dalam PT BPR Mangatur Ganda sebagai bagian dari upaya memperkuat struktur industri BPR melalui konsolidasi.

Aksi korporasi tersebut diproyeksikan menghasilkan BPR dengan total aset lebih dari Rp400 miliar dan modal inti di atas Rp135 miliar.

Persetujuan penggabungan itu mencakup PT BPR Mindosari (Bengkulu), PT BPR Rap Ganda (Jambi), PT BPR Tiurganda (Sumatra Selatan), PT BPR Lipatganda (Lampung), dan PT BPR Tahuan Ganda (Lampung) ke dalam PT BPR Mangatur Ganda yang berkedudukan di Sumatra Utara.

Langkah tersebut merupakan bagian dari konsolidasi industri perbankan yang berkelanjutan guna memperkuat permodalan dan meningkatkan skala usaha BPR, khususnya dalam mendukung pembiayaan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Persetujuan itu tertuang dalam Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-45/D.03/2026 tertanggal 19 Juni 2026.

Kepala OJK Provinsi Sumatra Utara Triyoga Laksito menyerahkan langsung surat keputusan tersebut kepada jajaran pengurus PT BPR Mangatur Ganda hasil penggabungan pada Senin (29/6/2026).

Triyoga mengatakan penggabungan mulai berlaku sejak perubahan anggaran dasar BPR hasil merger memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum. Menurutnya, aksi korporasi ini menjadi salah satu penggabungan BPR dengan cakupan wilayah kerja yang meluas hingga lima provinsi di Pulau Sumatra.

"Penggabungan ini menjadi salah satu terobosan dalam pengembangan kegiatan usaha BPR karena memperluas pangsa pasar dan wilayah kerja hingga mencakup lima provinsi di Pulau Sumatra," ujar Triyoga dalam keterangan resmi, Selasa (30/6/2026).

Dia menambahkan penerapan tata kelola, manajemen risiko, kepatuhan, serta strategi bisnis yang adaptif menjadi faktor penting agar BPR tetap kompetitif di tengah persaingan industri jasa keuangan.

OJK menilai aksi merger tersebut sejalan dengan Roadmap Pengembangan dan Penguatan Industri BPR-BPRS 2024—2027, khususnya pilar penguatan struktur dan daya saing melalui percepatan konsolidasi.

Selain itu, penggabungan juga menjadi bagian dari pemenuhan ketentuan POJK Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.

Setelah penggabungan rampung, BPR Mangatur Ganda diproyeksikan memiliki total aset lebih dari Rp400 miliar, modal inti di atas Rp135 miliar, serta rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) melampaui 50%.

Kondisi tersebut diharapkan meningkatkan kapasitas perseroan dalam mengembangkan inovasi produk, memperkuat teknologi informasi, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga layanan kepada masyarakat, khususnya pelaku UMKM, menjadi lebih optimal.

OJK juga mengimbau masyarakat dan nasabah tetap tenang serta terus mempercayakan layanan kepada industri BPR yang tengah diperkuat melalui kebijakan konsolidasi.

Regulator juga menegaskan akan terus mendorong transformasi dan penguatan kelembagaan BPR dan BPR Syariah agar menjadi industri yang lebih efisien, kompetitif, tangguh, dan mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap perekonomian daerah maupun nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyetujui penggabungan dua bank perekonomian rakyat (BPR) yang berada dalam kelompok usaha konglomerasi New Armada sebagai bagian dari upaya konsolidasi industri untuk memperkuat permodalan dan meningkatkan daya saing lembaga keuangan mikro.

Persetujuan tersebut diberikan kepada penggabungan PT Bank Perekonomian Rakyat Artha Mlatiindah ke dalam PT Bank Perekonomian Rakyat Artha Mertoyudan. Langkah ini merupakan implementasi kebijakan konsolidasi yang terus didorong oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk menciptakan industri BPR yang lebih sehat, efisien, dan berdaya saing.

Kepala OJK Provinsi Jawa Tengah Hidayat Prabowo menegaskan bahwa konsolidasi BPR merupakan langkah strategis untuk memperkuat ketahanan kelembagaan serta mendukung peningkatan peran BPR dalam melayani masyarakat dan pembiayaan sektor produktif.

“Penggabungan ini merupakan bagian dari upaya OJK untuk memperkuat industri BPR agar semakin sehat, tangguh, dan mampu menghadapi dinamika usaha yang terus berkembang. Dengan struktur permodalan yang lebih kuat dan kapasitas kelembagaan yang lebih baik, BPR diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta memperluas kontribusinya dalam mendukung pembiayaan UMKM dan perekonomian daerah,” ujar Hidayat dalam keterangan tertulis, Selasa (14/4/2026).

Persetujuan penggabungan tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-25/D.03/2026 tanggal 13 Maret 2026 tentang Pemberian Izin Penggabungan PT BPR Artha Mlatiindah ke dalam PT BPR Artha Mertoyudan. Dokumen tersebut kemudian diserahkan kepada masing-masing BPR di Kantor OJK Daerah Istimewa Yogyakarta pada 26 Maret 2026 dan di Kantor OJK Provinsi Jawa Tengah pada 1 April 2026.

OJK menilai penggabungan ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas kelembagaan dan kinerja PT BPR Artha Mertoyudan, termasuk dalam memperluas jangkauan layanan, meningkatkan efisiensi operasional, serta memperkuat penerapan tata kelola perusahaan yang baik.

OJK juga menyatakan akan terus melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap proses integrasi pasca-penggabungan guna memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan perlindungan konsumen.

Melalui konsolidasi tersebut, regulator berharap industri BPR dapat semakin kuat dan mampu meningkatkan kontribusinya dalam pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional.

Berdasarkan penelusuran Bisnis, New Armada Group telah berkembang menjadi konglomerasi dengan 6 pabrik produksi yang melayani beberapa perusahaan otomotif terbesar di Indonesia. Selain sektor keuangan, konglomerasi yang bermula dari bengkel milik orang tua David Herman Jaya itu dalam enam dekade terakhir telah berkembang mencakup pusat perbelanjaan, hotel & resor, SPBU, hingga konstruksi dengan karyawan lebih dari 10.000 orang.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyetujui penggabungan dua bank perekonomian rakyat (BPR) yang berada dalam kelompok usaha konglomerasi New Armada sebagai bagian dari upaya konsolidasi industri untuk memperkuat permodalan dan meningkatkan daya saing lembaga keuangan mikro.

Persetujuan tersebut diberikan kepada penggabungan PT Bank Perekonomian Rakyat Artha Mlatiindah ke dalam PT Bank Perekonomian Rakyat Artha Mertoyudan. Langkah ini merupakan implementasi kebijakan konsolidasi yang terus didorong oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk menciptakan industri BPR yang lebih sehat, efisien, dan berdaya saing.

Kepala OJK Provinsi Jawa Tengah Hidayat Prabowo menegaskan bahwa konsolidasi BPR merupakan langkah strategis untuk memperkuat ketahanan kelembagaan serta mendukung peningkatan peran BPR dalam melayani masyarakat dan pembiayaan sektor produktif.

“Penggabungan ini merupakan bagian dari upaya OJK untuk memperkuat industri BPR agar semakin sehat, tangguh, dan mampu menghadapi dinamika usaha yang terus berkembang. Dengan struktur permodalan yang lebih kuat dan kapasitas kelembagaan yang lebih baik, BPR diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta memperluas kontribusinya dalam mendukung pembiayaan UMKM dan perekonomian daerah,” ujar Hidayat dalam keterangan tertulis, Selasa (14/4/2026).

Persetujuan penggabungan tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-25/D.03/2026 tanggal 13 Maret 2026 tentang Pemberian Izin Penggabungan PT BPR Artha Mlatiindah ke dalam PT BPR Artha Mertoyudan. Dokumen tersebut kemudian diserahkan kepada masing-masing BPR di Kantor OJK Daerah Istimewa Yogyakarta pada 26 Maret 2026 dan di Kantor OJK Provinsi Jawa Tengah pada 1 April 2026.

OJK menilai penggabungan ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas kelembagaan dan kinerja PT BPR Artha Mertoyudan, termasuk dalam memperluas jangkauan layanan, meningkatkan efisiensi operasional, serta memperkuat penerapan tata kelola perusahaan yang baik.

OJK juga menyatakan akan terus melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap proses integrasi pasca-penggabungan guna memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan perlindungan konsumen.

Melalui konsolidasi tersebut, regulator berharap industri BPR dapat semakin kuat dan mampu meningkatkan kontribusinya dalam pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional.

Berdasarkan penelusuran Bisnis, New Armada Group telah berkembang menjadi konglomerasi dengan 6 pabrik produksi yang melayani beberapa perusahaan otomotif terbesar di Indonesia. Selain sektor keuangan, konglomerasi yang bermula dari bengkel milik orang tua David Herman Jaya itu dalam enam dekade terakhir telah berkembang mencakup pusat perbelanjaan, hotel & resor, SPBU, hingga konstruksi dengan karyawan lebih dari 10.000 orang.