Bisnis.com, SURABAYA — Pakar Ekonomi Islam Universitas Airlangga Imron Mawardi menyoroti fenomena jasa penukaran uang pecahan yang berseliweran di pinggir jalan jelang Idulfitri, di mana masyarakat acapkali rela untuk menukarkan uang mereka meski terdapat selisih nilai tertentu.

Imron menyebutkan bahwa uang secara teoritis termasuk dalam kategori sebagai barang ribawi, sebagaimana emas yang dijelaskan dalam hadis dan diperkuat oleh fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Menurutnya, uang sebagai alat tukar sepatutnya diperlakukan sesuai kaidah pertukaran barang sejenis. Bila uang ditukarkan dengan jumlah yang tidak sama, transaksi tersebut masuk ke dalam kategori riba fadhl yang dilarang dalam ajaran Islam.

Berdasarkan pandangan syariah, Imron menegaskan syarat sah pertukaran uang adalah jumlahnya harus sama dan diserahterima di tempat. Pengabaian terhadap aspek kesamaan nilai dapat merusak keberkahan ibadah, mengingat larangan riba dalam Islam sangatlah tegas.

Oleh sebab itu, Imron menyatakan bahwa uang sebesar Rp100.000 wajib pula mendapatkan pecahan dengan total keseluruhan nilai sebesar Rp100.000.

"Dalam fatwa MUI, uang disifatkan sebagai alat tukar yang harus sesuai dengan hadis. Jika tidak ditukar dalam jumlah yang sama, terdapat riba di dalamnya. Hal tersebut tidak diperbolehkan," ujar Imron, Kamis (12/3/2026).

Terkait anggapan penyedia jasa yang menyebut selisih itu sebagai 'upah lelah' atau biaya mengantre, Imron menegaskan bahwa hal tersebut dapat menjadi solusi yang legal asalkan akadnya dipisah secara jelas agar tidak timbul sifat riba.

"Memisahkan antara nilai nominal uang dengan biaya jasa [ujrah] adalah opsi terbaik untuk menghindari praktik riba. Dalam skema ini, masyarakat harus tetap menukar dalam nominal yang sama, sementara pembayaran jasa mengantri diberikan sebagai transaksi yang berbeda dan terpisah," ungkapnya.

Lebih lanjut, Imron juga mendorong masyarakat untuk dapat lebih memanfaatkan sistem penukaran resmi yang disediakan oleh lembaga perbankan ataupun menggunakan ATM pecahan tertentu yang masih tersedia di beberapa titik.

Meski penukaran uang di jalanan sudah menjadi budaya tahunan, dia berharap kesadaran masyarakat untuk beralih ke jalur resmi sangat penting demi menjaga keamanan fisik serta kepatuhan terhadap hukum agama.

"Pemanfaatan pendaftaran online melalui laman resmi lembaga perbankan jauh lebih aman daripada harus menukar di pinggir jalan," tutupnya.

Bisnis.com, BATAM — Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau mengimbau masyarakat dan pedagang mengoptimalkan transaksi non-tunai menggunakan QRIS selama Ramadan guna meminimalkan risiko peredaran uang palsu serta mempermudah aktivitas jual beli.

Kepala Perwakilan BI Kepulauan Riau Ronny Widijarto di Batam, Jumat, mengatakan penggunaan QRIS dinilai lebih praktis, aman, dan efisien, terutama saat perputaran ekonomi meningkat menjelang Idulfitri.

“Supaya tidak ribet, baik pedagang maupun masyarakat sebaiknya bertransaksi secara non-tunai atau menggunakan QRIS. Sekarang QRIS sudah sangat mudah,” ujar Ronny.

Meski demikian, BI tetap mengingatkan masyarakat yang bertransaksi secara tunai untuk menerapkan metode sederhana 3D, yakni Dilihat, Diraba, dan Diterawang, guna memastikan keaslian uang rupiah.

Menurut dia, dengan metode 3D, masyarakat sudah dapat mengenali ciri keaslian uang secara memadai tanpa memerlukan alat khusus.

“Kalau pun bertransaksi dengan uang tunai atau kartal, 3D itu sudah sangat memadai. Uang palsu yang pernah kami temui tingkat kemiripannya tidak sampai 25 persen, masih jauh. Jadi dengan 3D saja sudah cukup,” katanya.

Ronny menegaskan bahwa peningkatan kewaspadaan penting dilakukan selama Ramadan karena aktivitas ekonomi masyarakat cenderung meningkat, termasuk pembayaran tunjangan hari raya (THR) dan belanja kebutuhan Lebaran.

BI Kepri juga terus berkoordinasi dengan perbankan dan aparat penegak hukum guna meminimalkan potensi peredaran uang palsu di wilayah tersebut.

Dia menambahkan, masyarakat diimbau menukarkan uang hanya melalui lembaga resmi seperti perbankan atau layanan kas keliling BI agar terjamin keaslian dan kualitasnya.

Dengan optimalisasi transaksi digital serta peningkatan literasi ciri keaslian uang rupiah, BI berharap aktivitas ekonomi selama Ramadan dapat berjalan lancar, aman, dan nyaman bagi seluruh masyarakat.

Sebagai informasi, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kepulauan Riau (KPw BI Kepri) menemukan 1.045 uang palsu (Upal) di wilayah Kepri sepanjang Januari hingga Mei 2025.

“Temuan Upal tersebar di sejumlah wilayah seperti Lingga dan Tanjungpinang. Ini kami anggap serius, dan tetap kami tindak lanjuti secara menyeluruh bersama aparat penegak hukum,” kata Deputi Kepala KPw BI Kepri Adidoyo Prakoso di Batam, Rabu (11/2/2026).

Sepanjang Januari hingga Mei 2025, BI Kepri mencatat telah ditemukan sebanyak 1.045 lembar uang palsu, didominasi oleh pecahan Rp100.000 dan Rp50.000.

Menurut Adidoyo, tren jangka panjang menunjukkan penurunan temuan Upal dari 2023 hingga 2025. Namun terjadi tren peningkatan temuan Upal dari bulan Maret hingga Mei 2025.

"Pada bulan Januari ditemukan 50 lembar, Februari 270, Maret 150, April 253 dan di bulan Mei ditemukan 282 lembar," kata dia.

Dia juga menjelaskan bahwa BI Kepri menerima laporan Upal melalui dua jalur, yakni perbankan dan langsung dari masyarakat.