Bisnis.com, BATAM - Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau menyatakan tren temuan uang palsu di wilayah Kepri terus mengalami penurunan seiring penguatan teknologi pengaman pada uang Rupiah yang semakin modern dan sulit dipalsukan.

Hal tersebut disampaikan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepri, Rony Widiarto P., dalam kegiatan pemusnahan 5.454 lembar uang Rupiah tidak asli di Kantor Perwakilan BI Kepri, Batam, Kamis.

Menurut Rony, jumlah temuan uang palsu secara nasional menunjukkan tren membaik. Berdasarkan data Bank Indonesia, angka temuan uang palsu turun dari 5 ppm (piece per million) pada 2023 menjadi 4 ppm pada periode 2024 hingga 2025.

“Penurunan ini menunjukkan kualitas unsur pengaman Rupiah semakin baik sehingga lebih mudah dikenali masyarakat dan semakin sulit dipalsukan,” katanya.

Ia menjelaskan, penguatan kualitas Rupiah dilakukan melalui peningkatan bahan uang, teknologi cetak, hingga penyempurnaan unsur pengaman yang mengikuti perkembangan teknologi global.

Upaya tersebut juga mendapat pengakuan internasional. Uang Rupiah Tahun Emisi 2022 meraih penghargaan sebagai seri uang terbaik dunia dalam IACA Currency Awards 2023. Selain itu, pecahan Rp50.000 Tahun Emisi 2022 masuk peringkat kedua mata uang paling aman dan paling sulit dipalsukan di dunia versi BestBrokers pada 2024.

Dalam kesempatan itu, BI Kepri bersama unsur Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu (Botasupal) Provinsi Kepulauan Riau memusnahkan sebanyak 5.454 lembar uang Rupiah tidak asli hasil temuan masyarakat dan proses pengolahan uang periode November 2022 hingga Desember 2025.

Pemusnahan dilakukan bersama unsur Polda Kepulauan Riau, Badan Intelijen Negara Daerah Kepri, Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, serta Kanwil Ditjen Bea dan Cukai Kepri.

Rony mengatakan seluruh uang palsu yang dimusnahkan telah melalui proses klarifikasi dan pengujian laboratorium oleh Bank Indonesia sebelum diproses lebih lanjut oleh kepolisian sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Selain penindakan, BI Kepri juga terus menggencarkan edukasi kepada masyarakat melalui kampanye Cinta, Bangga, Paham Rupiah.

Masyarakat diimbau mengenali ciri keaslian uang dengan metode 3D, yakni Dilihat, Diraba, dan Diterawang, serta menjaga kondisi uang melalui prinsip 5J: Jangan Dilipat, Jangan Dicoret, Jangan Distapler, Jangan Diremas, dan Jangan Dibasahi.

“Rupiah bukan hanya alat pembayaran yang sah, tetapi juga simbol kedaulatan negara yang harus dijaga bersama,” ujar Rony.

Bisnis.com, BATAM - Bank Indonesia bersama unsur Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu (Botasupal) Provinsi Kepulauan Riau memusnahkan sebanyak 5.454 lembar uang Rupiah tidak asli sebagai bentuk komitmen menjaga kedaulatan mata uang dan melindungi masyarakat dari peredaran uang palsu.

Pemusnahan dilakukan di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, Kamis, melibatkan unsur Botasupal yang terdiri dari Polda Kepulauan Riau, Badan Intelijen Negara Daerah Kepri, Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, serta Kanwil Ditjen Bea dan Cukai Kepri.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepri Rony Widiarto P mengatakan ribuan lembar uang palsu tersebut merupakan hasil temuan masyarakat dan proses pengolahan uang selama periode November 2022 hingga Desember 2025 di wilayah Kepulauan Riau.

“Uang Rupiah palsu yang dimusnahkan ini tercatat sebanyak 5.454 lembar dan berasal dari hasil proses pengolahan uang dan temuan masyarakat di wilayah Provinsi Kepulauan Riau,” ujarnya.

Ia menjelaskan, seluruh uang yang dimusnahkan telah melalui proses klarifikasi dan pengujian keaslian oleh Bank Indonesia sebelum diserahkan kepada pihak kepolisian untuk proses hukum lebih lanjut.

Pemusnahan dilakukan menggunakan mesin racik kertas milik Bank Indonesia setelah memperoleh persetujuan dari Pengadilan Negeri Batam. Mesin tersebut menghancurkan uang menjadi potongan kecil sehingga tidak lagi menyerupai bentuk aslinya.

Menurut Rony, tren temuan uang palsu di Indonesia terus menurun seiring peningkatan teknologi pengamanan uang Rupiah. Berdasarkan data Bank Indonesia, angka temuan uang palsu turun dari 5 ppm (piece per million) pada 2023 menjadi 4 ppm pada periode 2024-2025.

“Hal ini menunjukkan kualitas unsur pengaman Rupiah semakin baik dan sulit dipalsukan,” katanya.

Ia menambahkan, penguatan kualitas Rupiah juga mendapat pengakuan internasional. Uang Rupiah Tahun Emisi 2022 meraih penghargaan sebagai seri uang terbaik dunia dalam IACA Currency Awards 2023.

Selain itu, pecahan Rp50.000 Tahun Emisi 2022 masuk peringkat kedua mata uang paling aman dan sulit dipalsukan versi BestBrokers pada 2024.

Selain penindakan, Bank Indonesia bersama Botasupal Kepri terus menggencarkan edukasi kepada masyarakat melalui kampanye Cinta, Bangga, Paham Rupiah.

Masyarakat diimbau mengenali ciri keaslian uang melalui metode 3D, yakni Dilihat, Diraba, dan Diterawang, serta menjaga kondisi uang dengan prinsip 5J: Jangan Dilipat, Jangan Dicoret, Jangan Distapler, Jangan Diremas, dan Jangan Dibasahi.

Bank Indonesia menegaskan Rupiah merupakan satu-satunya alat pembayaran yang sah sekaligus simbol kedaulatan negara yang harus dijaga bersama.

Uang Rupiah palsu yang dimusnahkan ini tercatat sebanyak 5.454 lembar dan berasal dari hasil proses pengolahan uang dan temuan masyarakat di wilayah Provinsi Kepulauan Riau

Batam (ANTARA) - Unsur Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu (Botasupal) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) memusnahkan sebanyak 5.454 lembar temuan Rupiah tidak asli temuan periode November 2022 hingga Desember 2025 di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau di Batam, Kepri.

"Uang Rupiah palsu yang dimusnahkan ini tercatat sebanyak 5.454 lembar dan berasal dari hasil proses pengolahan uang dan temuan masyarakat di wilayah Provinsi Kepulauan Riau selama periode November 2022 sampai dengan Desember 2025,” ujar Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepri Rony Widijarto P. dalam keterangan resmi yang diterima di Batam, Kamis.

Botasupal, terdiri dari KPw BI Kepri, Kepolisian Daerah (Polda) Kepri, Badan Intelijen Negara (BIN) Daerah Kepri, Kejaksaan Tinggi Kepri, serta Kanwil Ditjen Bea dan Cukai Provinsi Kepri terus memperkuat sinergi dalam upaya pemberantasan uang Rupiah tidak asli.

Langkah ini merupakan mandat UU No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang serta menjadi wujud komitmen menjaga Rupiah sebagai simbol kedaulatan negara dan upaya menjaga keamanan masyarakat dalam bertransaksi dengan Rupiah.

Proses pemusnahan temuan Rupiah tidak asli tersebut telah melalui proses klarifikasi oleh Bank Indonesia selaku lembaga yang berwenang untuk menyatakan keaslian uang Rupiah berdasarkan hasil pemeriksaan oleh tenaga ahli maupun uji laboratorium.

Selanjutnya, temuan uang Rupiah tidak asli tersebut diserahkan kepada pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebelum akhirnya dimusnahkan.

Pemusnahan tersebut juga telah memperoleh persetujuan dari Pengadilan Negeri Batam untuk dilakukan menggunakan fasilitas Mesin Racik Kertas milik Bank Indonesia.

Mesin tersebut menghasilkan cacahan kertas berukuran sangat kecil sehingga tidak lagi menyerupai uang.

Kegiatan pemusnahan secara simbolis dilakukan oleh unsur Botasupal Provinsi Kepulauan Riau dan selanjutnya dilaksanakan oleh tim Bank Indonesia dengan disaksikan oleh unsur Botasupal sesuai prosedur yang telah ditentukan.

Berdasarkan data BI, jumlah temuan uang palsu menunjukkan tren yang semakin menurun, dari 5 ppm (piece per million atau 5 lembar dalam setiap 1 juta uang beredar) pada 2023 menjadi 4 ppm pada 2024-2025, dan terus menurun.

Hal ini seiring dengan penguatan kualitas uang Rupiah baik bahan uang, teknologi cetak, dan unsur pengaman yang semakin modern, sehingga semakin mudah dikenali dan sulit dipalsukan.

Peningkatan kualitas uang Rupiah juga telah memperoleh pengakuan dunia dengan diterimanya penghargaan Uang Rupiah Tahun Emisi (TE) 2022 sebagai Seri Uang Terbaik (Best New Banknote Series) pada IACA Currency Awards 2023 dan penghargaan untuk Uang Rupiah kertas pecahan Rp50.000 TE 2022 pada November 2024 yang meraih peringkat ke-2 dunia untuk pecahan yang paling aman dan yang paling sulit dipalsukan di dunia (World's Most Secure Currencies) dengan 17 unsur pengaman canggih versi BestBrokers.

Di samping itu, Bank Indonesia bersama Botasupal juga terus mengedukasi masyarakat melalui kampanye Cinta Bangga Paham (CBP) Rupiah sebagai upaya bersama dalam menanggulangi uang Rupiah palsu.

Di antaranya dengan mengenali ciri-ciri keaslian Rupiah melalui 3D (Dilihat, Diraba, Diterawang) serta menerapkan 5J (Jangan Dilipat, Jangan Dicoret, Jangan Distapler, Jangan Diremas, Jangan Dibasahi).

Melalui slogan CBP Rupiah, BI mengajak masyarakat bersama-sama menjaga Rupiah sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah dan simbol kedaulatan negara Indonesia.

Pewarta: Amandine Nadja
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Misalnya ada yang produksi cabai merah, lalu pesantren lain butuh cabai, ya beli dari situ. Begitu juga komoditas lain seperti semangka, jasa laundry, hingga daging bebek

Batam (ANTARA) - Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau (KPw BI Kepri) mendorong pemberdayaan pondok pesantren (ponpes) dengan membangun ekosistem jual beli komoditas dan jasa antarpesantren, guna mewujudkan kemandirian ekonomi.

Kepala KPw BI Kepri Rony Widijarto mengatakan pihaknya menargetkan pesantren tidak hanya menjadi pusat pendidikan agama, tetapi juga mandiri secara ekonomi.

“Selama ini kan ekonomi konvensional yang dominan. Kita ingin ekonomi syariah juga tumbuh. Salah satunya pesantren kita targetkan menjadi pesantren yang mandiri secara ekonomi dan bisa berkembang masing-masing,” ujarnya di Batam, Rabu.

Menurut Rony, konsep yang dibangun adalah membentuk ekosistem bisnis antarpesantren melalui Himpunan Bisnis Pesantren (Hebitren).

Dari total 59 pesantren yang terdata, kata dia, saat ini sekitar 14 pesantren mulai aktif dan berkembang dalam skema percontohan tersebut.

Rony menjelaskan skema yang diterapkan adalah ponpes saling terhubung dalam aktivitas jual beli komoditas dan jasa dengan harga yang lebih kompetitif dibanding pasar umum.

“Pesantren saling beli komoditas. Misalnya ada yang produksi cabai merah, lalu pesantren lain butuh cabai, ya beli dari situ. Begitu juga komoditas lain seperti semangka, jasa laundry, hingga daging bebek,” kata dia.

Pada pembukaan Kepulauan Riau Ramadhan Fair (KURMA) 2026, perwakilan dari pondok pesantren menandatangani kerjasama antar pesantren untuk skema tersebut.

Beberapa kerja sama yang akan berjalan antara lain Ponpes Al Gontory Batam dengan Al Himmah Karimun untuk komoditas cabai merah, Ponpes Imam Syafiie Batam dengan Al Kautsar Tanjungpinang untuk cabai merah dan cabai hijau, serta Al Gontory Batam dengan Wali Songo Batam untuk komoditas bebek pedaging.

Terdapat 10 kerjasama antar pesantren yang ditandatangani, dengan jumlah bantuan pendukung sebanyak Rp1,4 miliar.

Rony menyebutkan, seluruh pesantren dalam ekosistem ini didorong agar memiliki unit usaha yang saling menopang.

“Kita ingin pertama kemandirian pesantren masing-masing. Setelah itu naik tingkat ke kemandirian Hebitren. Kalau sudah kuat, baru menjual kepada masyarakat. Sehingga ekonomi syariahnya meningkat,” katanya.

Untuk mendukung program tersebut, BI Kepri menyiapkan dukungan sarana prasarana dan pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pesantren.

“Kita bisa memberi bantuan sarpras, bantuan pelatihan atau studi banding keluar daerah. Kita bisa kirim ke pesantren yang sudah berpengalaman dan lebih canggih agar mereka bisa mendapatkan ilmu,” kata dia.

Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura mengapresiasi langkah BI Kepri dalam memajukan ekonomi syariah di provinsi itu.

“KURMA merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat ekosistem syariah, dimana pertumbuhan ekonomi tidak hanya tinggi tetapi juga inklusif,” katanya.

Pewarta: Amandine Nadja
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, Batam — Bank Indonesia (BI) Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menilai ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran berpotensi memberi dampak terhadap perekonomian Indonesia, khususnya Batam, melalui kenaikan harga energi dan gangguan rantai pasok global.

Kepala Perwakilan BI Kepri Rony Widijarto mengatakan secara rasional kawasan Timur Tengah memiliki peran vital dalam pasokan energi dunia. Salah satu jalur krusial adalah Selat Hormuz yang dilalui sekitar 20 persen perdagangan minyak global.

“Kalau terjadi gangguan di kawasan itu, implikasinya pasti ke harga BBM dunia. Dampaknya bisa sampai ke Batam dan Indonesia secara umum,” kata Rony di Batam, Selasa (3//3/2026).

Menurut dia, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) akan mendorong peningkatan biaya logistik dan berpotensi mengganggu arus ekspor-impor. Kondisi tersebut dapat memicu tekanan inflasi, terutama di daerah yang sangat bergantung pada kelancaran perdagangan dan distribusi barang seperti Batam.

Dia menjelaskan, Batam selama ini mencatat pertumbuhan tinggi pada sektor industri elektronik dan galangan kapal. Namun, sektor-sektor tersebut juga sensitif terhadap dinamika global, terutama terkait biaya energi dan logistik.

“Ekspor-impor bisa terganggu, ongkos logistik naik. Ini tentu menjadi perhatian karena bisa berdampak pada harga-harga di dalam negeri,” ujarnya.

Di sisi lain, Rony menilai terdapat potensi keuntungan bagi daerah penghasil komoditas seperti kelapa sawit dan batu bara, terutama di Kalimantan, apabila harga energi dan komoditas global meningkat.

“Kalau harga energi naik, biasanya harga komoditas seperti sawit dan batu bara ikut terdorong. Daerah yang punya komoditas itu bisa menikmati kenaikan,” katanya.

Meski demikian, dia mengingatkan bahwa kenaikan harga energi secara luas tetap berisiko terhadap stabilitas inflasi nasional. Dampak lanjutan berupa kenaikan harga barang dan jasa dapat menekan daya beli masyarakat.

“Ini yang harus diwaspadai. Kenaikan BBM biasanya merambat ke mana-mana dan bisa berdampak pada inflasi. Itu tentu menjadi risiko bagi Batam dan Indonesia,” kata Rony.

BI Kepri, akan terus memantau perkembangan global serta memperbarui proyeksi ekonomi daerah guna mengantisipasi potensi dampak lanjutan terhadap pertumbuhan dan stabilitas harga.

“Kami akan pantau bagaimana dampaknya untuk Indonesia,” tutup dia.

Bisnis.com, BATAM — Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau mengimbau masyarakat dan pedagang mengoptimalkan transaksi non-tunai menggunakan QRIS selama Ramadan guna meminimalkan risiko peredaran uang palsu serta mempermudah aktivitas jual beli.

Kepala Perwakilan BI Kepulauan Riau Ronny Widijarto di Batam, Jumat, mengatakan penggunaan QRIS dinilai lebih praktis, aman, dan efisien, terutama saat perputaran ekonomi meningkat menjelang Idulfitri.

“Supaya tidak ribet, baik pedagang maupun masyarakat sebaiknya bertransaksi secara non-tunai atau menggunakan QRIS. Sekarang QRIS sudah sangat mudah,” ujar Ronny.

Meski demikian, BI tetap mengingatkan masyarakat yang bertransaksi secara tunai untuk menerapkan metode sederhana 3D, yakni Dilihat, Diraba, dan Diterawang, guna memastikan keaslian uang rupiah.

Menurut dia, dengan metode 3D, masyarakat sudah dapat mengenali ciri keaslian uang secara memadai tanpa memerlukan alat khusus.

“Kalau pun bertransaksi dengan uang tunai atau kartal, 3D itu sudah sangat memadai. Uang palsu yang pernah kami temui tingkat kemiripannya tidak sampai 25 persen, masih jauh. Jadi dengan 3D saja sudah cukup,” katanya.

Ronny menegaskan bahwa peningkatan kewaspadaan penting dilakukan selama Ramadan karena aktivitas ekonomi masyarakat cenderung meningkat, termasuk pembayaran tunjangan hari raya (THR) dan belanja kebutuhan Lebaran.

BI Kepri juga terus berkoordinasi dengan perbankan dan aparat penegak hukum guna meminimalkan potensi peredaran uang palsu di wilayah tersebut.

Dia menambahkan, masyarakat diimbau menukarkan uang hanya melalui lembaga resmi seperti perbankan atau layanan kas keliling BI agar terjamin keaslian dan kualitasnya.

Dengan optimalisasi transaksi digital serta peningkatan literasi ciri keaslian uang rupiah, BI berharap aktivitas ekonomi selama Ramadan dapat berjalan lancar, aman, dan nyaman bagi seluruh masyarakat.

Sebagai informasi, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kepulauan Riau (KPw BI Kepri) menemukan 1.045 uang palsu (Upal) di wilayah Kepri sepanjang Januari hingga Mei 2025.

“Temuan Upal tersebar di sejumlah wilayah seperti Lingga dan Tanjungpinang. Ini kami anggap serius, dan tetap kami tindak lanjuti secara menyeluruh bersama aparat penegak hukum,” kata Deputi Kepala KPw BI Kepri Adidoyo Prakoso di Batam, Rabu (11/2/2026).

Sepanjang Januari hingga Mei 2025, BI Kepri mencatat telah ditemukan sebanyak 1.045 lembar uang palsu, didominasi oleh pecahan Rp100.000 dan Rp50.000.

Menurut Adidoyo, tren jangka panjang menunjukkan penurunan temuan Upal dari 2023 hingga 2025. Namun terjadi tren peningkatan temuan Upal dari bulan Maret hingga Mei 2025.

"Pada bulan Januari ditemukan 50 lembar, Februari 270, Maret 150, April 253 dan di bulan Mei ditemukan 282 lembar," kata dia.

Dia juga menjelaskan bahwa BI Kepri menerima laporan Upal melalui dua jalur, yakni perbankan dan langsung dari masyarakat.

Bisnis.com, BATAM - Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Kepulauan Riau menyiapkan uang layak edar sebesar Rp2,9 triliun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama Ramadan dan Idulfitri 1447 Hijriah melalui program SERAMBI 2026 yang berlangsung pada 13 Februari hingga 15 Maret 2026.

Kepala Perwakilan BI Kepri, Ronny Widijarto, mengatakan penyediaan uang tersebut meningkat 38 persen dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, seiring tingginya pertumbuhan ekonomi daerah pada 2025 yang mencapai 26,94 persen.

“Peningkatan ini kami sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat selama Ramadan dan Idulfitri, agar distribusi uang berjalan lancar dan mencukupi,” kata Ronny saat Kick Off SERAMBI 2026 di Bank Indonesia Kepri, Jumat (13/2/2026).

Rony mengatakan BI Kepri menyediakan layanan penukaran melalui kas keliling di tujuh titik lokasi, termasuk sejumlah masjid besar di Batam. Selain itu, layanan penukaran terpadu bersama perbankan akan digelar di One Batam Mall pada 9–10 Maret 2026.

“Kegiatan itu di One Mall Batam,” jelas dia.

BI juga bekerja sama dengan 15 perbankan guna memperluas jangkauan layanan penukaran uang. Masyarakat dapat melakukan pemesanan penukaran secara daring melalui aplikasi PINTAR di laman resmi BI untuk memilih jadwal dan lokasi penukaran.

“Layanan penukaran juga tersedia di seluruh loket kantor bank umum di wilayah Kepri selama periode program berlangsung,” kata dia.

Pada tahun ini, BI meningkatkan batas maksimal penukaran per individu dari Rp4,3 juta menjadi Rp5,3 juta untuk memberikan fleksibilitas lebih besar kepada masyarakat dalam memenuhi kebutuhan transaksi hari raya.

Melalui SERAMBI 2026, BI Kepri berharap kebutuhan uang tunai masyarakat selama Ramadan dan IdulFitri 2026 dapat terpenuhi secara optimal serta mendukung kelancaran aktivitas ekonomi di daerah tersebut.

Sementara itu, Penjabat Sekretaris Daerah Kepri Luki Zaiman mengapresiasi langkah BI dalam memastikan ketersediaan uang baru menjelang Idulfitri, mengingat tradisi penggunaan uang baru sudah menjadi kebiasaan masyarakat.

“Jangan salah puasa ini pergerakan ekonominya cukup tinggi, kita ada tradisi THR dan masak besar. Maka dari itu, peredaran uang juga cepat,” kata dia.

Ia juga mengimbau masyarakat untuk mewaspadai peredaran uang palsu dan melakukan penukaran hanya melalui lembaga resmi seperti perbankan serta memanfaatkan layanan elektronik resmi, termasuk ATM.

“Distribusi diharapkan merata hingga ke pulau-pulau dan daerah terpencil, sehingga seluruh masyarakat dapat memperoleh layanan secara aman dan nyaman,” ujar Luki.

Batam (ANTARA) - Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau (KPw BI Kepri) menyiapkan uang kartal sebesar Rp2,9 triliun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, seperti penukaran uang, selama Ramadhan dan Idul Fitri 2026.

Kepala Perwakilan BI Kepri Rony Widijarto menyampaikan bahwa momentum Ramadhan dan Idul Fitri merupakan periode dengan tingkat konsumsi masyarakat paling tinggi dalam setahun.

“Tahun ini kami menyediakan Rp2,9 triliun. Ini naik 38 persen dari tahun sebelumnya dimana kami siapkan Rp2,1 triliun,” katanya di Batam, Jumat.

Penyediaan uang tersebut dikemas dalam program Semarak Rupiah Ramadhan dan Berkah Idul Fitri (Serambi) yang berlangsung pada 13 Februari hingga 15 Maret 2026.

“Alhamdulillah kita melaksanakan kick-off Serambi 2026 yang dimulai hari ini 13 Februari sampai 15 Maret. Kita melihat pertumbuhan ekonomi nasional maupun di Kepri meningkat, sehingga kebutuhan uang selama Ramadan dan Idul Fitri juga meningkat,” ujarnya.

Selain peningkatan jumlah uang yang disiapkan, BI juga menaikkan batas maksimal penukaran per individu.

“Tahun lalu maksimal penukaran per orang Rp4,3 juta, tahun ini menjadi Rp5,3 juta,” ujar Rony.

Untuk memudahkan masyarakat, BI Kepri bekerja sama dengan 15 perbankan dalam layanan penukaran uang dan dapat melakukan pemesanan penukaran melalui laman pintar.bi.go.id.

“Masyarakat bisa menukar uang melalui seluruh bank umum di Kepri mulai 13 Februari sampai 15 Maret 2026, ada beberapa titik penukaran di masjid besar, dan juga di pusat perbelanjaan di One Batam Mall di tanggal 9-10 Maret,” katanya.

Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Provinsi Kepri Luki Zaiman mengapresiasi langkah BI Kepri dalam menyiapkan kebutuhan uang kartal menjelang Lebaran.

“Sudah menjadi kebiasaan masyarakat kita menukar uang baru saat Idul Fitri. Kebutuhan masyarakat cukup tinggi, apalagi momen Lebaran ini identik dengan peningkatan belanja dan mudik,” ujarnya.

Ia menambahkan, Pemerintah Provinsi Kepri mendukung distribusi uang baru hingga ke pulau-pulau dan wilayah pelosok agar masyarakat dapat terlayani dengan baik.

“Ini dapat membantu masyarakat untuk mendapatkan uang yang masih baru dan hingga ke kepulauan di Kepri, kami apresiasi BI dan perbankan yang sudah memfasilitasi hal tersebut,” ujar Luki.

Pewarta: Amandine Nadja
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

penggunaan QRIS, menjadi penggerak penting dalam mempercepat perputaran roda ekonomi

Batam (ANTARA) - Layanan perbankan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sudah mencapai daerah pelosok Indonesia, bahkan hingga ke ujung negeri, di Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau.

"Enak sekali sekarang, belanja enggak perlu repot bawa uang tunai ke mana-mana. Cukup pindai QRIS, aman," kata warga Natuna Muhammad di Natuna, Ahad.

Layanan QRIS di Natuna tidak hanya bisa dinikmati di toko-toko. Bahkan pasar di kabupaten yang berbatasan dengan Vietnam itu juga melayani transaksi menggunakan QRIS.

Bahkan, kedai penganan dengan gerobak yang banyak di pinggir Pantai Piwang pun telah memasang kode QRIS untuk memudahkan pelanggannya bertransaksi.

Pemilik Rumah Makan Ajo Basamo, Buyung Apandi, mengatakan kini pelanggannya tidak repot membawa uang tunai untuk membayar belanja.

" Alhamdulillah, QRIS mempermudah, pakai HP langsung. enggak perlu tunai," kata dia.

Bagi pedagang, ia mengatakan pencatatan transaksi QRIS juga membantu dirinya dalam menghitung arus kas.

Buyung Apandi mengatakan tidak sulit untuk mengurus QRIS. Bahkan dirinya tidak perlu ke bank, karena pihak perbankan yang datang langsung ke rumah makan miliknya menawarkan layanan QRIS.

Menurut Buyung, saat ini 60 persen warung di Natuna telah menggunakan QRIS.

"Di pasar juga pakai QRIS. Saya belanja ke toko lain, belanja sayur juga pakai QRIS," kata dia.

Sebelumnya, Bank Indonesia Kepulauan Riau (BI Kepri) mencatat penggunaan QRIS di wilayah provinsi tersebut menunjukkan pertumbuhan 181,93 persen secara tahunan hingga September 2025.

“Hingga September 2025, volume transaksi QRIS mencapai 64,94 juta transaksi, tumbuh 181,93 persen secara tahunan dengan nilai transaksi sebesar Rp7,71 triliun,” kata Kepala Perwakilan BI Kepri Rony Widijarto.

Ia mengatakan peningkatan tersebut menandakan bahwa masyarakat dan pelaku usaha di Kepri semakin adaptif terhadap digitalisasi sistem pembayaran.

"Digitalisasi, termasuk penggunaan QRIS, menjadi penggerak penting dalam mempercepat perputaran roda ekonomi, baik di level lokal, nasional, maupun global,” ujar Rony.

Pewarta: Yuniati Jannatun Naim
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Saya ingin mendorong teman-teman agar adaptif terhadap berbagai perubahan dan tetap bersemangat.

Bintan (ANTARA) - Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menggandeng LKBN ANTARA menggelar pelatihan serta dan melaksanakan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) bagi para jurnalis yang bertugas di Kota Batam.

Direktur Pemberitaan Perum LKBN ANTARA Irfan Junaidi, di Bintan, Kamis, mengatakan jurnalis muda perlu memperkuat kompetensi dasar, mulai dari teknik penulisan hingga manajemen isu terkait bahan pemberitaan.

“Saya ingin mendorong teman-teman agar adaptif terhadap berbagai perubahan dan tetap bersemangat. Situasinya memang tidak mudah, tapi jika bisa berinovasi dan kreatif dalam menyajikan informasi, itu menjadi jalan untuk tetap survive dan dibutuhkan masyarakat,” ujar Irfan.

Ia juga mengapresiasi inisiatif BI Kepri yang menurutnya menjadi perpaduan tepat dalam meningkatkan kapasitas jurnalis daerah melalui kolaborasi dengan lembaga media nasional.

Kegiatan yang dilaksanakan di Kabupaten Bintan ini bertujuan meningkatkan kualitas dan profesionalitas jurnalis sebagai mitra strategis dalam penyampaian informasi publik.

Kepala Tim Implementasi Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah (KEKDA) BI Kepri Adik Afrinaldi menjelaskan bahwa peningkatan kapasitas jurnalis sangat penting dilakukan karena media menjadi jalur utama bagi BI maupun pemerintah dalam menyalurkan informasi kepada masyarakat.

“Targetnya adalah bagaimana agar saluran komunikasi yang kita sampaikan dari Bank Indonesia atau pemerintah daerah bisa langsung ditangkap oleh masyarakat. Harapannya tidak ada lagi informasi keliru atau hoaks. Untuk itu, kita butuh ahli-ahli, termasuk salah satunya dari ANTARA,” ujar Adik.

Adik menyebutkan kolaborasi dengan LKBN ANTARA sejalan dengan komitmen BI Kepri dalam memperkuat kapasitas berbagai kelompok masyarakat, termasuk insan pers.

Dari dua rangkaian kegiatan yang digelar, sertifikasi UKW difasilitasi oleh Lembaga Pendidikan ANTARA (LPA) yang menugaskan dua orang penguji dari tim redaksi untuk menguji sembilan peserta.

Dalam pelatihan tersebut, peserta mendapatkan materi penguatan kompetensi individu, teknik wawancara dengan pemangku kepentingan, serta pemahaman mengenai peran media dalam ekosistem informasi.

Pewarta: Amandine Nadja
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Batam (ANTARA) - Kemasan berwarna-warni menghiasi salah satu stan di acara promosi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Kota Batam yang penuh dengan semangat wirausaha Provinsi Kepulauan Riau.

Di salah satunya tertulis "Tamban Menari" pada kemasan bernuansa biru dan penuh dengan desain khas Melayu. Dewi, pelaku usaha kuliner olahan laut, merupakan pionir dari produk olahan berbahan dasar ikan tamban, yakni ikan kecil khas perairan Kepri yang tinggi protein, kalsium dan omega 3.

Di tangannya, ikan tamban yang kerap dijadikan ikan asin biasa, kini menjadi camilan khas, dengan cita rasa modern dan bernilai ekonomi lebih tinggi.

Di Batam, katanya, ukurannya kecil, sementara di Kabupaten Natuna dan Anambas, bisa sebesar sarden. Ikan kecil berprotein tinggi itu diolah dengan bumbu khas dan dikemas rapi dalam aluminium foil, siap menjadi oleh-oleh khas Batam.

Dewi memanfaatkan bahan baku dari nelayan di pulau-pulau kecil, sekitar Jembatan Barelang dan Setokok.

Selain memperkuat rantai pasok lokal, usahanya juga memberi manfaat sosial. Dari setiap bungkus produk yang terjual, sebagian hasil penjualan disumbangkan untuk anak-anak pulau agar bisa terus bersekolah.

"Saya ingin usaha ini bukan hanya untuk saya sendiri, tapi juga membantu sesama," katanya.

Kepulauan Riau adalah wilayah yang hidup dari laut dan menyimpan potensi besar yang kini mulai dipandang, bukan sekadar sebagai sumber pangan, tetapi juga masa depan ekonomi biru yang berkelanjutan.

Di antara para pelaku yang berperan dalam rantai ekonomi ini, pemerintah dan para pelaku UMKM menjadi dua sisi mata rantai yang saling menguatkan.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau (DKP Kepri) Said Sudrajad menggambarkan wilayah itu sebagai kawasan yang diberkahi kekayaan laut melimpah.

Dalam peta nasional, Kepri masuk dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 711, dengan potensi perikanan mencapai 1,3 juta ton per tahun. Dari angka tersebut, hanya sekitar 900 ribu ton yang dapat dieksploitasi secara berkelanjutan, tanpa merusak ekosistem.

Dari potensi itu, Kepri sendiri rata-rata memproduksi sekitar 339 ribu ton ikan per tahun, ditambah 39 ribu ton dari sektor budi daya.

Kini, hasil tangkapan nelayan menjelma menjadi produk dengan nilai tambah tinggi, mulai dari ikan kering bumbu, rendang ikan tongkol, keripik gonggong, hingga sambal udang khas Kepri yang kini merambah rak toko oleh-oleh, pasar digital, hingga luar negeri.

Perubahan pola ini menandakan adanya pergeseran terhadap sektor kelautan, dari eksploitasi sumber daya menjadi pengelolaan berkelanjutan, dengan nilai tambah ekonomi.

Data DKP Kepri mencatat lebih dari 45 ribu pelaku usaha di sektor tersebut. Jika dihitung dengan keluarga dan pekerja pendukung, jumlahnya mencapai lebih dari 300 ribu orang yang menggantungkan hidup pada laut.

Angka ini menandakan bahwa meskipun kontribusi sektor perikanan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kepri belum sebesar sektor penopang, seperti manufaktur, namun dampak sosial dan keterlibatan masyarakatnya jauh lebih luas.

Pemerintah daerah menyadari bahwa menjaga sektor ini berarti menjaga keberlanjutan hidup sebagian besar masyarakat Kepri. Karena itu, selain fokus pada pengelolaan sumber daya, pemerintah juga menaruh perhatian besar pada peningkatan kapasitas pelaku usaha.

Program pelatihan, fasilitas pameran, hingga pendampingan branding menjadi bagian dari strategi besar agar UMKM perikanan bisa naik kelas.

Pemerintah daerah, melalui berbagai dinas, serta dukungan Bank Indonesia Kepri, terus mendorong agar potensi laut ini tak hanya berhenti diproduksi mentah, namun melalui proses hilirisasi.

Dewi mengatakan bahwa ia telah mendapat berbagai dukungan pelatihan dari instansi pemerintahan, untuk menambah ilmu terkait pemasaran, ketahanan pangan, serta pengolahan yang sesuai dengan standar keamanan, mutu, dan gizi.

Pelatihan, pameran, hingga business matching lintas negara dilakukan untuk membantu pelaku usaha lokal menembus pasar yang lebih luas.

Usaha yang telah ia bangun dari masa akhir 2020, kini bisa ditemui di berbagai toko oleh-oleh dan supermarket di Batam.

Dalam sebulan, produksi rata-rata mencapai hampir 1.000 bungkus, dengan tiga karyawan yang semuanya warga lokal dan menggandeng petani pesisir untuk memancing, memanen, dan mengeringkan ikan tamban, sebelum pihaknya mulai memasak.

Di musim hujan, stok ikan kering menjadi tantangan tersendiri, sehingga mereka menyiapkan pasukan lebih banyak, saat musim panas.

Kisah Dewi dan banyak pelaku UMKM lainnya menunjukkan bagaimana laut Kepri, bukan hanya tempat nelayan mencari nafkah, tapi juga lahan kreasi ekonomi baru menggunakan kekayaan laut yang masih belum terjamah.

Pada ajang UMKM yang digelar di Batam, misalnya, kolaborasi tersebut tampak nyata. Produk-produk hasil laut olahan, termasuk Tamban Menari, dipamerkan berdampingan dengan produk kriya dan kuliner lain.

Dewi mengatakan bahwa usahanya telah diundang dan ditampilkan oleh berbagai macam ajang promosi UMKM, seperti Gebyar Melayu Pesisir (GMP) dan Trade Expo Indonesia (TEI) di Jakarta. Ajang itu bukan sekadar pameran, tetapi wadah untuk mempertemukan pelaku usaha dengan mitra potensial, pembeli besar, hingga lembaga keuangan.

Dalam kegiatan business matching yang difasilitasi oleh BI Kepri, Dewi dan produknya dipertemukan dengan investor serta reseller yang membawa produknya ke pasar Singapura dan Malaysia.

BI Kepri juga turut mendorong pelaku UMKM menggunakan sistem pembayaran digital, seperti QRIS. Bagi pengusaha, seperti Dewi, QRIS membantu mempermudah transaksi, terutama saat pameran, di mana pengunjung sering tidak membawa uang tunai. Transaksi langsung tercatat dan dana masuk otomatis ke rekening.

Dari laut, hingga meja makan, dari nelayan di Setokok, hingga pengusaha kecil di Batam, rantai ekonomi biru Kepri terus berputar untuk memperkenalkan kekayaan alam, sekaligus memberdayakan masyarakat pesisir.

Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2025

Batam (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menilai penerapan konsep ekonomi biru menjadi potensi besar bagi Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) untuk memperkuat sektor perikanan sebagai penggerak ekonomi daerah.

Direktur Pemberdayaan Usaha Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) KKP Catur Sarwanto mengatakan melalui kebijakan ekonomi biru, pemerintah berupaya menyeimbangkan antara keberlanjutan laut dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.

“Kepri ini memiliki karakter kepulauan dengan potensi tangkapan ikan yang tinggi, sehingga penerapan ekonomi biru sangat relevan untuk memperkuat hilirisasi dan membuka peluang industri perikanan berkelanjutan,” ujar Catur dalam kegiatan "Kepri Economic Forum (KEF) 2025" yang diselenggarakan Bank Indonesia Kepri di Batam, Selasa

KKP mencatat, produksi perikanan tangkap Kepri mencapai sekitar 320 ribu ton per tahun, dengan komoditas unggulan seperti kakap, tongkol, kerapu, krisi, dan cumi. Sedangkan sektor perikanan budidaya didominasi oleh lele, udang, kakap, kerapu, dan patin.

“Potensi tersebut dinilai masih dapat dikembangkan lebih jauh melalui penguatan rantai pasok dan pengolahan hasil laut di daerah,” kata dia.

Menurut KKP, ekonomi biru menjadi strategi utama pembangunan sektor kelautan nasional, dengan menekankan pengelolaan laut secara berkelanjutan, tanpa mengorbankan keseimbangan ekosistem.

Strategi tersebut dijalankan melalui tiga pilar utama, yakni melindungi laut dan sumber daya alamnya melalui perluasan kawasan konservasi dan pengawasan aktivitas perikanan.

Kemudian mendorong penangkapan ikan secara terukur dan berkelanjutan, agar pemanfaatan sumber daya sesuai dengan kapasitas lingkungan, serta mengembangkan perikanan budidaya laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan, sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru,” kata Catur.

Selain mendorong peningkatan ekspor, ekonomi biru juga diharapkan memperkuat pasar dalam negeri.

Berdasarkan data KKP, konsumsi ikan nasional mencapai tujuh juta ton per tahun atau 25,31 kilogram per kapita, di mana 87 persen dikonsumsi dalam bentuk segar.

Kondisi ini menunjukkan besarnya potensi pasar domestik yang bisa dioptimalkan daerah penghasil seperti Kepri.

Melalui pendekatan ekonomi biru, Catur berharap daerah-daerah kepulauan dapat memperkuat perannya dalam menjaga kelestarian laut sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

“Kita ingin memastikan pembangunan sektor perikanan tidak hanya berorientasi ekspor, tetapi juga berkelanjutan dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat pesisir,” ujar Catur.

Pewarta: Amandine Nadja
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025