TERNATE - Korps PMII Puteri (KOPRI) Pengurus Besar PMII KOPRI PB PMII mengecam dugaan tindak pidana kekerasan seksual berupa pemerkosaan yang dialami salah satu kader PMII di Maluku Utara. Mereka juga menegaskan bahwa tidak boleh ada impunitas terhadap pelaku kekerasan seksual, siapapun pelakunya dan apapun latar belakang organisasinya.

Ketua Bidang Hukum dan Advokasi KOPRI PB PMII Juwita Tri Utami mengatakan, pihaknya menolak segala bentuk intimidasi, perdamaian yang dipaksakan , maupun tindakan yang berpotensi menghalangi proses penegakan hukum. ”Ini tertera pada UU No 12/2022 Pasal 23 Menyatakan secara tegas bahwa Kasus kekerasan seksual tidak dapat di selesakan di luar proses peradilan, (tidak ada mediasi atau jalan damai),” katanya, Kamis (25/6/2026). 8 Fakta Kasus Penyekapan dan Penyiksaan Taufik Hidayat, Korban Hilang Sejak 3 Tahun Lalu

Ketua KOPRI PB PMII Wulan Sari AS menegaskan, dugaan kekerasan seksual terhadap kader PMII di Maluku Utara merupakan persoalan serius yang harus segera di tangani secara profesional dan berperspektif korban. Melalui Surat Resmi KOPRI PB PMII juga telah menyampaikan atensi khusus kepada Kapolres Ternate untuk melakukan percepatan dan pengawalan kasus tersebut.

”Mari kita rapatkan barisan dan awasi terus perkara ini hingga Sahabat kita memperoleh keadilan. Kami mengajak seluruh elemen masyarakat, organisasi kemahasiswaan, media massa, dan aparat penegak hukum untuk bersama-sama menciptakan ruang aman bagi perempuan serta memastikan korban memperoleh perlindungan dan pemuliha secara maksimal,” ujarnya.

Berdasarkan laporan kepolisian Nomor: STPL/388/VI/2026/SPKT/Res Ternate/Polda Malut, dan kronologi yang diterima KOPRI PB PMII, korban di dampingi oleh KOPRI PKC PMII Maluku Utara telah melaporkan dugaan tindak pidana tersebut kepada aparat kepolisian untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ada beberapa analisis hukum yang disampaikan KOPRI PB PMII terkait kasus ini.

Pertama, adanya dugaan tindak pidana pemerkosaan berdasarkan kronologi ditemukan fakta bahwa adanya persetubuhan yang di lakukan dengan cara memaksa, disertai dengan penolakan dan perlawanan yang dilakukan oleh korban sangat berpotensi memenuhi unsur pidana pemerkosaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan KUHP. Korban disebut berulang kali menolak, berteriak, dan berusaha keluar ruangan, namun terduga pelaku tetap memaksa melaukakn persetubuhan.

Kedua, adanya unsur paksaan dan kekerasan dengan adanya pengakuan dari korban bahwa pelaku mengunci pintu kamar kosan korban, menahan tubuh korban, menarik kaki korban, menindih tubuh korban,menutup mulut korban, dan mengahalangi korban keluar kamar kosan. Perbuatan tersebut dapat dipandang sebagai bentuk kekerasan fisik maupun pemaksaan seksual.

Ketiga, berdasarkan amanat UU No 12/2022, Korban berhak memperoleh perlindungan keamanan, pendampingan hukum, pendampingan psikologis, layanan kesehatan dan visum, serta hak restitusi dan pemulihan. Hak-hak tersebut di jamin dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

KOPRI PB PMII menegaskan bahwa setiap perempuan berhak memperoleh rasa aman, perlindungan hukum, dan keadilan. Kekerasan seksual merupakan kejahatan serius yang tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merampas martabat dan hak asasi manusia.

Atas peristiwa ini, KOPRI PB PMII menyatakan, pertama, memberikan dukungan penuh kepada korban dalam memperjuangkan keadilan melalui mekanisme hukum yang sedang berjalan. Kedua, menyatakan dukungan dan apresiasi sebesar-besarnya terhadap KOPRI PKC Maluku Utara yang telah mendampingi korban saat ini baik pendampingan psikososial maupun pendampingan advokasi hukum. India Gempar, Seorang Ibu Diperkosa Beramai-ramai di Depan Anaknya

Ketiga, mendesak Kepolisian Reserse Ternate di Maluku Utara untuk menangani perkara ini secara profesional, transparan, cepat, objektif, dan berperspektif korban. Keempat, menolak segala bentuk intimidasi, tekanan, kriminalisasi, maupun upaya-upaya yang dapat menghambat proses penegakan hukum.

Kelima, mengingatkan seluruh pihak agar tidak membuka identitas korban dan menghentikan segala bentuk reviktimisasi terhadap korban. Keenam, KOPRI PB PMII bersama seluruh Kader Kopri se-Indonesia akan terus mengawal proses hukum hingga terdapat kepastian hukum dan keadilan bagi korban.

WEDA - Maluku Utara memperkuat perannya sebagai salah satu pusat hilirisasi nikel terintegrasi di dunia melalui North Maluku Sustainability Trip yang diselenggarakan oleh Kamar Dagang & Industri (Kadin) Komite Bilateral UK dan Irlandia beserta Kadin Indonesia bekerja sama dengan Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP).

Kegiatan ini mempertemukan sejumlah organisasi internasional terkemuka, pelaku industri, investor, akademisi, dan pembuat kebijakan untuk meninjau langsung perkembangan ekosistem hilirisasi nikel di Maluku Utara serta mendiskusikan bagaimana kawasan ini dapat menjadi referensi global bagi praktik responsible downstreaming di tengah meningkatnya tuntutan pasar terhadap rantai pasok mineral kritis yang berkelanjutan.

Berdasarkan data terbaru U.S. Geological Survey (USGS), Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia pada tahun 2026 sebesar 62 juta ton atau setara sekitar 44,3% cadangan global. Di mana sekitar 90 persen berada di Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara.

Bahlil Cerita Asal Usul Rencana Pungutan Ekspor Nikel, Pengusaha Setengah Hati Bangun Hilirisasi



Seiring meningkatnya perhatian dunia terhadap keberlanjutan rantai pasok mineral kritis, Maluku Utara semakin menunjukkan perannya sebagai contoh bagaimana hilirisasi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menjawab tuntutan lingkungan, sosial, dan tata kelola yang semakin tinggi.

Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, menyampaikan, “Tahun lalu ekonomi Maluku Utara tumbuh sekitar 34 persen secara tahunan, sementara pada kuartal pertama 2026 mencapai 19,64 persen, tertinggi di Indonesia. Sebagian besar dari industri hilirisasi khususnya di nikel. Pertumbuhan ini menunjukkan bahwa hilirisasi telah menciptakan nilai tambah yang nyata bagi daerah.”

Pemerintah Provinsi Maluku Utara menegaskan komitmen untuk terus mendorong penguatan pengawasan lingkungan, transparansi, serta keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan industri agar manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara luas dan berkelanjutan.

“Lima puluh tahun dari sekarang, Maluku Utara tidak boleh hanya dikenal karena nikel yang diambil dari tanahnya, tetapi karena nilai yang berhasil kita tinggalkan bagi masyarakatnya,” ujar Sherly.

MMP Tegaskan Komitmen Dukung Hilirisasi Nikel



Perkembangan tersebut menjadi latar belakang penyelenggaraan North Maluku Sustainability Trip yang mempertemukan para pemangku kepentingan nasional dan internasional untuk melihat secara langsung bagaimana pertumbuhan industri berjalan berdampingan dengan agenda keberlanjutan.

Kunjungan ini dihadiri oleh berbagai organisasi yang memiliki peran penting dalam pengembangan standar keberlanjutan sektor mineral global, termasuk Nickel Institute, International Council on Mining and Metals (ICMM), Initiative for Responsible Mining Assurance (IRMA), Global Battery Alliance, Glencore, GIZ, akademisi, serta berbagai asosiasi industri lainnya.

Diskusi yang berlangsung berfokus pada berbagai isu strategis, mulai dari responsible mining, transparansi rantai pasok, perlindungan biodiversitas, pengembangan masyarakat, hingga peluang kolaborasi jangka panjang dalam mendukung transisi energi global.

Dalam rangkaian kegiatan tersebut, para peserta melakukan kunjungan lapangan ke area pertambangan PT Weda Bay Nickel (WBN) serta berbagai fasilitas di Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), mulai dari fasilitas pengolahan nikel, fasilitas pengelolaan lingkungan, pusat riset dan pengembangan, hingga rantai nilai bahan baku baterai kendaraan listrik yang terintegrasi dalam satu kawasan industri.

Kunjungan ini memberikan kesempatan bagi para peserta untuk melihat secara langsung implementasi hilirisasi nikel sekaligus berbagai inisiatif keberlanjutan yang tengah dijalankan di lapangan.

Ahmad Fikri Susanto, perwakilan Kadin Komite Bilateral UK dan Irlandia sekaligus Direktur BYD Haka Auto menyampaikan, “Investor dan pembeli global kini ingin melihat lebih dari sekadar volume produksi. Mereka ingin memahami bagaimana rantai pasok dikelola, bagaimana lingkungan dijaga, dan bagaimana masyarakat turut merasakan manfaat pembangunan. Upaya membangun kepercayaan kini menjadi sama pentingnya dengan membangun kapasitas produksi itu sendiri.”

Sementara itu, Vice Chair for International Affairs Kadin Indonesia, Bernardino Vega menilai bahwa standar keberlanjutan kini semakin memengaruhi keputusan investasi dan akses pasar bagi industri mineral global. Ia menekankan, semakin banyak dana investasi yang menerapkan kriteria ESG menjadikan kepatuhan terhadap standar keberlanjutan sebagai salah satu prasyarat utama dalam pengambilan keputusan investasi.

Respons pasar terhadap hal ini terlihat jelas. Investasi di sektor pengolahan mineral Indonesia meningkat 208% antara 2019 hingga 2022, dari USD3,56 miliar menjadi USD10,96 miliar. Menurutnya peran Kadin Indonesia adalah memastikan pelaku usaha nasional memahami dengan jelas standar dan ekspektasi yang terus berkembang tersebut, serta membantu mereka beradaptasi lebih awal.

"Karena pada akhirnya, perusahaan yang mampu menunjukkan praktik pertambangan yang baik serta kinerja ESG yang kredibel dan dapat diverifikasi adalah perusahaan yang akan memperoleh investasi jangka panjang dan akses yang lebih strategis ke pasar global,” ujarnya.

Dalam sesi diskusi dan kunjungan lapangan, peserta juga menyoroti pentingnya tata kelola lingkungan, efisiensi energi, perlindungan biodiversitas, serta keterlibatan masyarakat sebagai elemen penting dalam pengembangan industri mineral kritis.

Presiden Direktur PT IWIP, Kevin He menyampaikan, Investasi yang berkembang di kawasan ini tidak hanya berkontribusi terhadap agenda industrialisasi Indonesia, tetapi juga mendukung upaya global dalam membangun sistem energi yang lebih bersih, mempercepat adopsi kendaraan listrik, dan memperkuat rantai pasok yang lebih tangguh.

"Namun kami juga menyadari bahwa pertumbuhan industri membawa tanggung jawab yang besar. Kemajuan ekonomi harus berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan. Ekspansi industri harus menciptakan peluang dan manfaat yang nyata bagi masyarakat lokal. Dan keberhasilan jangka panjang hanya dapat dicapai melalui kolaborasi yang erat antara pemerintah, dunia usaha, masyarakat, dan seluruh mitra terkait,” ujar Kevin.

Selain berkontribusi terhadap pertumbuhan industri nasional, perkembangan ekosistem hilirisasi di IWIP juga memberikan dampak langsung terhadap penciptaan lapangan kerja di Maluku Utara. Saat ini sekitar 85% tenaga kerja di kawasan IWIP berasal dari Maluku Utara, mencerminkan semakin besarnya keterlibatan masyarakat lokal dalam rantai nilai industri yang berkembang di wilayah tersebut.

Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, para peserta juga mengikuti penanaman mangrove yang menjadi simbol komitmen bersama untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat.

Melalui dialog yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan nasional dan internasional, Maluku Utara semakin menunjukkan perannya bukan hanya sebagai pusat produksi nikel dunia, tetapi juga sebagai wilayah yang tengah membangun referensi baru bagi praktik hilirisasi yang berkelanjutan, terintegrasi, dan berorientasi jangka panjang.

IWIP sudah memulai perjalanan untuk pengembangan energi hijau

Jakarta (ANTARA) - PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) mengembangkan penggunaan energi hijau sebagai bagian dari penguatan aspek lingkungan, sosial dan tata kelola atau ESG dalam industri hilirisasi nikel.

ESG Superintendent IWIP Xiaolin Wang mengatakan langkah tersebut dilakukan di tengah meningkatnya perhatian pasar global terhadap keberlanjutan rantai pasok baterai kendaraan listrik dan mineral kritis.

“IWIP sudah memulai perjalanan untuk pengembangan energi hijau,” kata Xiaolin dalam diskusi “Responsible Downstreaming at Scale: Lessons from North Maluku” di Jakarta, Rabu.

Ia menjelaskan IWIP saat ini mengembangkan pembangkit listrik tenaga angin dan tenaga surya sebagai bagian dari inisiatif energi bersih di kawasan industri

Untuk pembangkit listrik tenaga angin, Xiaolin mengatakan IWIP merencanakan kapasitas sekitar 4 megawatt.

Menurut dia, dua hingga tiga unit turbin angin telah mulai dibangun dan sebagian sudah terintegrasi dengan jaringan listrik kawasan industri.

Selain itu, IWIP juga mengembangkan pembangkit listrik tenaga surya melalui pemanfaatan panel surya atap di kawasan industri.

Xiaolin mengatakan penggunaan panel fotovoltaik tersebut masih menjadi bagian dari tahap awal pengembangan energi surya di kawasan IWIP.

Selain energi angin dan surya, perseroan mulai memanfaatkan limbah domestik untuk menghasilkan listrik melalui fasilitas waste-to-energy.

Ia menyebut satu unit pembangkit berbasis pemanfaatan limbah domestik telah memperoleh lisensi dan izin pemerintah untuk beroperasi.

Pengembangan energi hijau tersebut juga menjadi bagian dari proyek Eco-Industrial Park bersama United Nations Industrial Development Organization (UNIDO).

“Kami ingin menjadi bagian dari rantai pasok nikel yang bertanggung jawab,” ujar Xiaolin.

Menurut Xiaolin, proyek tersebut diarahkan untuk memperkuat efisiensi energi, pengelolaan lingkungan, dan keberlanjutan kawasan industri dalam jangka panjang.

IWIP di Halmahera Tengah, Maluku Utara, merupakan salah satu kawasan hilirisasi nikel nasional dengan rantai produksi terintegrasi mulai dari pertambangan hingga pengolahan bahan baku baterai kendaraan listrik dan baja nirkarat.

Kawasan industri tersebut mencakup smelter rotary kiln electric furnace (RKEF), fasilitas high pressure acid leach (HPAL), nickel pig iron (NPI), mixed hydroxide precipitate (MHP), nikel sulfat, dan nikel elektrolitik.

Berdasarkan data United States Geological Survey (USGS) 2026, produksi nikel Indonesia mencapai sekitar 2,6 juta ton pada 2025 atau sekitar 66,7 persen produksi global sehingga menjadikan Indonesia produsen nikel terbesar dunia.

Seiring meningkatnya kebutuhan bahan baku kendaraan listrik, industri nikel global juga menghadapi tuntutan pengurangan emisi dan penggunaan energi yang lebih ramah lingkungan.

Dalam forum tersebut, Xiaolin mengatakan tenant industri di IWIP melayani berbagai pasar dan pengguna akhir, termasuk industri baja nirkarat dan baterai kendaraan listrik di berbagai negara.

Ia menilai penguatan ESG di kawasan industri tidak dapat dilakukan secara instan karena membutuhkan proses perbaikan berkelanjutan dan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan.

“Pengelolaan ESG merupakan proses perbaikan berkelanjutan,” ucapnya.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda mengatakan hilirisasi nikel telah mengubah Maluku Utara dari daerah penghasil sumber daya alam menjadi salah satu kawasan industri dengan pertumbuhan ekonomi tinggi di Indonesia.

"Pertumbuhan ekonomi tahun lalu mencapai 34 persen secara tahunan dan pada triwulan I tahun ini sebesar 19,6 persen," kata Sherly dalam diskusi "Responsible Downstreaming at Scale: Lessons from North Maluku" di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, pengembangan industri hilirisasi nikel telah mendorong investasi, membuka lapangan kerja, membangun infrastruktur industri, serta menghubungkan Maluku Utara dengan rantai pasok global kendaraan listrik dan baja nirkarat.

Ia menjelaskan Maluku Utara telah menjadi salah satu pusat hilirisasi nikel nasional melalui pengembangan kawasan industri seperti Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) di Halmahera Tengah yang terintegrasi dari pertambangan hingga pengolahan nikel untuk bahan baku baja nirkarat dan baterai kendaraan listrik.

"Hilirisasi telah mengubah perekonomian Maluku Utara secara signifikan," ujarnya.

Ia mengatakan Maluku Utara saat ini berkontribusi sekitar seper tujuh produksi nikel global dan menjadi bagian penting dalam rantai pasok mineral kritis dunia.

Sherly menilai tahap berikutnya dari pengembangan hilirisasi perlu difokuskan pada penguatan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal.

"Tahap berikutnya harus fokus pada manfaat yang lebih luas bagi masyarakat," tuturnya.

Pemerintah Provinsi Maluku Utara, lanjut dia, mendorong lebih banyak pelaku UMKM lokal masuk ke rantai pasok industri, mulai dari katering, logistik, jasa perawatan, jasa penatu, hingga penyediaan alat keselamatan kerja.

Selain itu, pemerintah daerah juga memperkuat sektor pertanian dan perikanan agar kebutuhan pangan kawasan industri dapat dipenuhi petani dan nelayan lokal.

Sherly menyebut kebutuhan konsumsi pangan kawasan industri di Maluku Utara mencapai sekitar Rp100 miliar per bulan atau sekitar Rp1,2 triliun per tahun, namun sebagian besar pasokan masih berasal dari luar daerah.

Saat ini, sekitar 20 persen kebutuhan konsumsi kawasan industri tersebut dipenuhi dari produksi lokal.

Karena itu, pemerintah daerah menyiapkan penguatan infrastruktur pertanian dan perikanan untuk meningkatkan kapasitas produksi lokal secara bertahap.

"Harapannya kebutuhan ayam, daging, telur, hingga beras nantinya dapat diproduksi secara lokal," ucap Sherly.

Di sisi sumber daya manusia, pemerintah daerah juga memperkuat pendidikan vokasi dan politeknik agar masyarakat lokal dapat mengisi lebih banyak posisi teknis dan manajerial di industri hilirisasi.

Sherly mengatakan pihaknya tengah berdiskusi dengan sejumlah perguruan tinggi, termasuk Institut Pertanian Bogor (IPB), untuk pengembangan pendidikan vokasi di bidang metalurgi, kelistrikan, dan teknik.

Ia berharap pertumbuhan industri hilirisasi ke depan dapat semakin memperkuat ekonomi masyarakat lokal, termasuk petani, nelayan, dan pelaku UMKM di Maluku Utara.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Gunung Dukono di Maluku Utara kembali mengalami erupsi dahsyat pada Selasa, 12 Mei 2026 pukul 14:45 WIT. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi ( PVMBG ) mencatat tinggi kolom abu teramati ± 4.300 m di atas puncak (± 5.387 m di atas permukaan laut).

"Kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas sedang hingga tebal condong ke arah barat laut," tulis PVMBG dalam keterangannya.

PVMBG melaporkan erupsi ini terekam pada seismogram dengan amplitudo 34mm dan durasi 53.80 detik. Saat ini, erupsi masih berlangsung saat laporan sedang dibuat.

Sementara itu, PVMBG melaporkan bahwa Gunung Dukono berada pada Status Level II (Waspada) dengan rekomendasi masyarakat di sekitar Gunung Dukono dan pengunjung/wisatawan agar tidak beraktivitas, mendaki, dan mendekati Kawah Malupang Warirang di dalam radius 4 km.

PVMBG mengungkapkan bahwa letusan dengan abu vulkanik secara periodik dapat terjadi dan sebaran abu mengikuti arah dan kecepatan angin, sehingga area landaan abunya tidak tetap.

"Maka direkomendasikan agar masyarakat di sekitar Gunung Dukono untuk selalu menyediakan masker/penutup hidung dan mulut untuk digunakan pada saat dibutuhkan guna menghindari ancaman bahaya abu vulkanik pada sistem pernafasan," imbau PVMBG.

Jakarta (ANTARA) - PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) bersama PT Weda Bay Nickel (WBN) menggandeng Dinas Kesehatan Maluku Utara untuk mencegah dan mengendalikan demam berdarah guna menjaga kesehatan pekerja.

"Weda Bay Medical Center secara aktif menjalankan upaya pencegahan dan pengendalian DBD, termasuk melalui kolaborasi bersama dinas kesehatan provinsi dan dinas kesehatan kabupaten di Maluku Utara," ujar Manager Weda Bay Medical Center Aldi B Situngkir, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.

Kerja sama dengan dinas kesehatan tersebut telah dituangkan dalam perjanjian antara kedua belah pihak yang mencakup pelaporan kasus serta pelaksanaan pengendalian dan pemberantasan sarang nyamuk di wilayah sekitar.

Selain bekerja sama dengan dinas kesehatan, Aldi menyampaikan Weda Bay Medical Center (WMC) juga turut hadir sebagai fasilitas kesehatan di kawasan industri Weda Bay, Maluku Utara.

WMC berkomitmen menjalankan program pencegahan dan pengendalian dengue, infeksi yang disebabkan oleh virus dengue (DENV) oleh nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus.

"Upaya pencegahan dan pengendalian dengue yang dijalankan meliputi langkah preventif mulai dari edukasi kesehatan, penerapan 3M Plus (menguras, menutup, dan mengubur), upaya memutus siklus perkembangbiakan nyamuk, deteksi dini, hingga vaksinasi dengue bagi karyawan sebagai bagian dari perlindungan kesehatan kerja," ucap dia.

Atas berbagai upaya yang dilakukan, pada 23 April 2026, Weda Bay Medical Center menerima penghargaan dari SIAP Lawan Dengue sebagai perusahaan pionir yang berkomitmen dan berkontribusi dalam pencegahan serta pengendalian demam berdarah di area kerja.

SIAP Lawan Dengue merupakan gerakan kolaboratif di Indonesia di bawah kerja sama Kementerian Kesehatan RI, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kamar Dagang Indonesia (Kadin) yang mendorong perlindungan pekerja dari DBD melalui upaya pencegahan di tempat kerja.

Penilaian penghargaan difokuskan pada aspek edukasi pencegahan, pengendalian sarang nyamuk, serta pelaksanaan vaksinasi dengue di lingkungan kerja.

Dengan berbagai upaya pencegahan yang dilakukan secara berkelanjutan, IWIP dan WBN melalui Weda Bay Medical Center terus menjaga kesehatan dan keselamatan pekerja di lingkungan operasional serta memperkuat budaya hidup bersih dan sehat di kawasan industri.

Ke depan, perusahaan akan terus meningkatkan kolaborasi dengan berbagai pihak serta memperkuat langkah preventif agar risiko DBD dapat ditekan secara optimal demi terciptanya lingkungan kerja yang aman dan berkelanjutan.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memastikan program BBM Satu Harga menjaga akses energi bagi warga di daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) wilayah kepulauan Maluku Utara.

Kepala BPH Migas Wahyudi Anas dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, mengatakan program tersebut menjamin masyarakat di wilayah 3T memperoleh BBM dengan harga setara dengan wilayah lainnya di Indonesia, sekaligus menjaga pertumbuhan ekonomi lokal.

Ia mengungkapkan pemerintah senantiasa menjaga ketersediaan dan kelancaran distribusi BBM subsidi dan kompensasi negara agar tepat sasaran dan tepat guna bagi masyarakat kepulauan.

"Aksesibilitas BBM di masyarakat kepulauan di Maluku Utara dipastikan dapat BBM, baik itu minyak tanah, kemudian Biosalar dan Pertalite," ujar dia dalam kunjungan kerja reses Komisi XII DPR di Ternate, Maluku Utara, Kamis (23/4).

Wahyudi memaparkan hingga Desember 2025, jumlah penyalur BBM Satu Harga di wilayah Papua dan Maluku mencapai 212 titik, dengan 53 penyalur berada di Maluku Utara.

"Berikutnya kebutuhan untuk penyalur BBM Satu Harga di Maluku utara, untuk periode tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 adalah sebanyak 5 titik penyalur BBM Satu Harga," ujar dia.

Lebih lanjut, Wahyudi memastikan bahwa kondisi stok dan distribusi BBM di wilayah Maluku Utara dalam kondisi aman dan terkendali.

Hal ini menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas pasokan energi di daerah kepulauan.

"Stok dan distribusi BBM di Maluku Utara sangat aman dan tidak terjadi kendala," ujar dia.

Selain itu, dukungan dari badan usaha penugasan dalam mendistribusikan energi juga dinilai berjalan optimal, termasuk melalui jalur laut yang menjadi andalan di wilayah kepulauan.

PT Pertamina Patra Niaga juga memastikan distribusi untuk wilayah Maluku Utara, baik melalui kapal dan moda transportasi lainnya terjadwal dengan baik.

Pada kesempatan itu, Wahyudi menekankan pentingnya komunikasi yang efektif antarpemangku kepentingan agar pengendalian distribusi BBM di Maluku Utara dapat berjalan optimal.

Distribusi energi yang andal di wilayah kepulauan sangat penting untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, menjaga konektivitas antardaerah, serta memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi secara berkelanjutan.

"Sehingga, kebutuhan utama BBM subsidi dan kompensasi negara untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat di Maluku Utara dapat terpenuhi dengan baik," katanya menjelaskan.

Sementara itu, Anggota Komisi XII DPR Syarif Fasha menyoroti pentingnya menjaga ketersediaan BBM di wilayah kepulauan yang memiliki tantangan distribusi tersendiri.

Upaya memastikan pasokan BBM tetap aman dan lancar di daerah kepulauan memerlukan perhatian khusus.

"Provinsi Maluku Utara ini adalah wilayah kepulauan, karena tidak semua bisa lewat darat, lebih banyak lewat laut. Ini yang mungkin nanti perlu dipikirkan," ujar dia.

Ia pun berharap penugasan kepada Pertamina diiringi dengan tanggung jawab penuh dalam menjaga pasokan energi di daerah.

Sementara itu, Wakil Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Taufik Adityawarman menyampaikan pihaknya terus mengevaluasi titik distribusi agar pasokan tidak mengalami keterlambatan, sehingga ketersediaan BBM maupun LPG tetap terjaga dengan baik.

Kegiatan itu turut dihadiri Anggota Komisi XII DPR RI Ateng Sutisna dan Elpisina, serta Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara Syamsuddin A Kadir.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Gunung Api Dukono di Halmahera, Maluku Utara , kembali mengalami erupsi pada Jumat (3/4/2026) pukul 22.18 WIT. Saat erupsi, abu vulkanik terlihat jelas dengan ketinggian 3.000 meter.

Kolom abu ketika erupsi teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal ke arah barat laut. "Terjadi erupsi G. Dukono pada hari Jumat, 03 April 2026, pukul 22:18 WIT. Tinggi kolom letusan teramati ± 3000 m di atas puncak (± 4087 m di atas permukaan laut)," tulis laporan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi ( PVMBG ) melalui situs magma.esdm.go.id, Jumat (3/4).

Pascaerupsi Gunung Dukono malam ini, masyarakat ataupun wisatawan di sekitar Gunung Dukono agar tidak melakukan aktivitas mendaki dan mendekati Kawah Malupang Warirang di dalam radius 4 km.

Mengingat letusan dengan abu vulkanik secara periodik dan sebaran abu mengikuti arah kecepatan angin, area landaan abunya tidak tetap. Oleh karena itu, warga diminta untuk menyediakan masker atau penutup hidung dan mulut.

"Direkomendasikan agar masyarakat di sekitar Gunung Dukono untuk selalu menyediakan masker/penutup hidung dan mulut untuk digunakan pada saat dibutuhkan guna menghindari ancaman bahaya abu vulkanik pada sistem pernapasan," pungkasnya.

JAKARTA - Pemerintah bergerak cepat merespons gempa M7,6 berpotensi tsunami yang terjadi di Perairan Bitung, Sulawesi Utara dan Maluku Utara pada Kamis (2/4/2026). Presiden Prabowo Subianto langsung memerintahkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan instansi terkait untuk segera turun langsung ke lokasi terdampak.

Kepala BNPB Suharyanto mengatakan Prabowo telah menerima laporan mengenai gempa yang terjadi ini dan langsung memberikan arahan agar penanganan darurat bisa dilakukan secepat mungkin.

“Bapak Presiden sejak tadi pagi sudah mendapat laporan dan sudah memerintahkan kami BNPB, BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika), dan Basarnas (Badan SAR Nasional) di bawah koordinasi Bapak Menko PMK (Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno) untuk terus langsung membantu masyarakat terdampak. Dan kami sudah diperintahkan di kesempatan awal hari ini juga sudah harus berangkat ke daerah bencana,” ujarnya dalam konferensi pers.

Ia menegaskan langkah cepat ini menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam menempatkan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama, terutama bagi korban bencana. BNPB meminta seluruh unsur di daerah, mulai dari BPBD, TNI, Polri, hingga kementerian dan lembaga untuk berkolaborasi mengaktifkan posko tanggap darurat di masing-masing kabupaten/kota.

Posko tersebut diharapkan mampu memastikan kebutuhan dasar masyarakat bisa terpenuhi. “Dari posko itu yakinkan kebutuhan dasar masyarakat terdampak seperti logistik permakanan, pakaian, air bersih dan sebagainya ini betul-betul bisa dipenuhi,” imbuhnya.

BNPB juga meminta pemerintah daerah segera mendata dan memverifikasi kerusakan yang terjadi akibat bencana ini, termasuk rumah warga, rumah sakit, hingga fasilitas umum lainnya. “Mohon ini juga segera dibentuk tim untuk melakukan assessment, melakukan verifikasi, sehingga data-data yang hari ini baru terkumpul sebagian, semakin hari, semakin lengkap dan semakin sempurna,” kata dia.

BNPB juga menekankan pentingnya kehadiran langsung Kepala Pelaksanan BPBD di tengah masyarakat terdampak untuk memberikan informasi yang akurat sekaligus memastikan korban yang mengalami kerugian dapat segera ditangani.

“Di satu sisi memberikan informasi yang betul, dan di sisi lain apabila ada masyarakat terdampak yang mendapat kesusahan, atau asetnya atau rumahnya rusak, segera bisa dilaporkan dan dilakukan penggantian pada kesempatan pertama,” ucapnya.

Kemudian, BNPB meminta Basarnas segera membentuk tim khusus yang langsung ke lapangan. Tujuannya untuk memastikan jumlah korban selamat maupun jiwa terdata dengan akurat. “Mungkin masih ada korban-korban lain yang perlu dicari, perlu ditemukan, perlu ditolong, ini segera juga akan dibentuk tim-tim pencarian dan pertolongan,” tambahnya.

Suharyanto memastikan tim gabungan dari pemerintah pusat di bawah koordinasi BNPB akan segera diberangkatkan ke wilayah terdampak di Maluku Utara dan Sulawesi Utara guna memperkuat penanganan di lapangan. “Nanti sesampainya kami di sana, kita akan rapat lebih rinciuntuk membahas, menemukan, dan menyelesaikan segala permasalahan penanggulangan bencana yang ada di daerah,” kata Suharyanto.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto bergerak cepat merespons gempa bumi M7,6 yang terjadi di Provinsi Sulawesi Utara (Sulawesi Utara) dan Maluku Utara (Malut), khususnya di Kota Bitung, Kota Ternate, serta Pulau Batang Dua. Sejak pagi hari, Kepala Negara telah menerima laporan awal dan langsung menginstruksikan langkah tanggap darurat untuk melindungi masyarakat terdampak.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulisnya menyampaikan bahwa Presiden Prabowo memantau situasi sejak dini dan memastikan koordinasi lintas lembaga berjalan cepat dan efektif.

"Bapak Presiden tadi pagi-pagi sekali sudah menerima laporan dari Kepala BNPB terkait kejadian di propinsi Sulawesi Utara dan Maluku Utara, terutama di Kota Bitung dan Kota Ternate serta pulau Batang Dua," ujar Seskab Teddy dalam keterangan tertulisnya, Kamis (2/4/2026).

Menindaklanjuti laporan tersebut, tim di lapangan langsung bergerak. Seskab Teddy menyebut unsur Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), TNI, Polri, serta pemerintah daerah melakukan pengecekan sekaligus evakuasi di lokasi terdampak untuk memastikan keselamatan warga.

"Tim reaksi cepat BNPB daerah, Aparat TNI Polri dan Pemda sudah langsung mengecek dan mengevakuasi lokasi terdampak," kata Seskab Teddy.

Selain itu, pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan tidak kembali ke bangunan yang terdampak hingga kondisi benar-benar dinyatakan aman. "Ka BNPB sudah mengimbau agar warga tidak beraktivitas kembali di gedung yang terdampak," kata Seskab Teddy.

Presiden Prabowo pun telah memberikan instruksi tegas agar proses evakuasi dilakukan secepat mungkin. Melalui Kepala BNPB, seluruh aparat dan tim penanganan bencana diminta memprioritaskan keselamatan warga di wilayah terdampak.

"Tadi pagi melalui Ka BNPB, Pak Presiden sudah langsung perintahkan seluruh aparat dan tim BNBP secepat mungkin mengevakuasi warga terdampak. Dan hari ini Ka BNPB tiba di Sulawesi Utara dan Tim lainnya tiba di Maluku Utara."

Dalam upaya memastikan penanganan berjalan optimal, Seskab Teddy menegaskan bahwa pemerintah pusat juga telah berkoordinasi langsung dengan pemerintah daerah. "Gubernur Maluku Utara Ibu Sherly dan Gubernur Sulawesi Utara Bapak Yulius juga sudah kami hubungi," pungkasnya.

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat 93 aktivitas gempa susulan pasca-Sulawesi Utara (Sulut) dan Maluku Utara (Malut) diguncang gempa dahsyat M7,6. Hal itu disampaikan Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani saat Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Gempa Magnitudo 7,6 yang digelar secara daring, Kamis (2/4/2026).

"Hasil monitoring kami hingga pukul 12.00 WIB telah terjadi 93 aktivitas gempa bumi susulan," ujar Faisal.

Kekuatan gempa susulan itu berkisar antara M2,8 hingga M5,8. "Gempa ini yang dirasakan sebanyak 7 gempa. Ini adalah frekuensi yang terus kita pantau," ucapnya.

Dia mengingatkan seluruh pihak berhati-hati terhadap gempa susulan. Pasalnya, fenomena di Palu menggambarkan bahwa gempa susulan lebih besar daripada gempa utama. "Ini terus kami pantau di kantor BMKG Multi Hazard Early Warning System di Kemayoran," kata Faisal.

Sementara, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Maluku Utara (Malut) mencatat belasan rumah rusak imbas diguncang gempa bumi berkuatan M7,6, Kamis (2/4/2026). Ada juga fasilitas pelayanan kesehatan yang mengalami kerusakan akibat diguncang gempa.

Hal itu diungkapkan Kepala Pelaksana BPBD Maluku Utara Fehby Alting saat Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Gempa Magnitudo 7,6 yang digelar secara daring, Kamis (2/4/2026). Sejumlah kabupaten dan kota di Malut turut terdampak gempa.

"Untuk kondisi saat ini, Provinsi Maluku Utara yang terdampak di Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan, Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kabupaten Halmahera Selatan," ujar Fehby.

Berdasarkan laporan sementara kerusakan imbas gempa, 6 rumah rusak berat dan 21 rusak ringan di Kota Ternate. Di Kota Tidore, 3 rumah dan 1 fasilitas umum rusak ringan. Untuk Kabupaten Halmahera Barat dan Halmahera Tengah masih dilakukan proses pendataan.

"Fasilitas umum Pemerintah Provinsi Maluku Utara, satu terjadi rusak ringan di RSUD Dr H Chasan Boesoirie Ternate," tambahnya.

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana ( BNPB ) mencatat ada satu korban jiwa akibat bencana gempa bumi Magnitudo 7,6 yang mengguncang wilayah Sulawesi Utara (Sulut) dan Maluku Utara (Malut) pada Kamis (2/4/2026) pagi. Data tersebut masih sementara.

Hal itu diungkapkan Kepala BNPB Suharyanto saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Gempa Bumi Magnitudo 7,6 secara daring, Kamis (2/4/2026). Dari hasil pendataannya, jumlah korban dari fenomena alam itu masih relatif kecil.

"Kami memperoleh informasi sampai siang ini, jumlah kerusakan, korban, ini masih relatif, masih relatif sedikit begitu. Yang meninggal ada satu, kemudian luka ringan pun ada satu," ucap Suharyanto.

Suharyanto mengatakan, jumlah korban itu masih dari hasil pendataan sementara. Sementara itu, Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Yulius Selvanus menyampaikan, fasilitas umum yang paling parah terdampak gempa yakni GOR KONI.

"Jadi sampai hari ini, kami dapatkan untuk di Kota Manado, yang paling fatal adalah gedung olahraga di KONI. Itu sarana olahraga untuk tinju dan basket. Paling, yang paling parah," ucap Yulius.

Selain itu, ada 25 rumah rusak ringan dari bencana tersebut. "Kalau hitungannya rumah, ini kalau hitung rupiah kurang lebih Rp500 jutaan."

Yulius menambahkan, gedung olahraga sudah roboh dua kali. "Dua kali gempa bumi, dua kali roboh, Pak. Dua tahun yang lalu juga terjadi seperti ini, 5,2 skala Richter saja roboh, apalagi ini 7,6," katanya.

Selain itu, Yulius menyampaikan, ada satu warga meninggal akibat gempa. "Kebetulan dia (korban) ibu ini ada di bawahnya. Dan yang satu dia loncat dari lantai dua. Sampai hari ini kita masih melakukan pendataan-pendataan lagi, Pak," pungkasnya.