REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Chief Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia Rosan Roeslani menyatakan pihaknya terbuka terhadap berbagai peluang investasi strategis di Indonesia, termasuk mengakuisisi saham perusahaan asing. Hal ini disampaikan Rosan menanggapi isu Danantara akan mengakuisisi saham perusahaan Prancis, Eramet, di PT Weda Bay Nickel (WBN), Maluku Utara. Menurut dia, Danantara selalu siap menjalin kerja sama strategis, termasuk melakukan aksi korporasi.

“Kita pada dasarnya terbuka atas diskusi dan pembicaraan mengenai investasi yang ada di Indonesia. Danantara juga bisa menjadi strong local partner,” ujar Rosan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (12/5/2026).

Rosan menyampaikan hingga saat ini pembahasan masih berada pada tahap diskusi awal dan belum ada keputusan final terkait rencana akuisisi tersebut. Ia berharap kehadiran Danantara dapat memperkuat posisi Indonesia dalam proyek strategis nasional.

“Kita terbuka kok. Kita diskusi juga dengan Eramet,” katanya.

Pada 2025, CEO Eramet Indonesia Jerome Baudelet menyampaikan kerja sama investasi strategis di sektor nikel intens dibahas dengan Danantara dan Indonesia Investment Authority (INA).

Danantara dan INA menggandeng perusahaan tambang asal Prancis, Eramet, untuk menjajaki pembentukan platform investasi strategis di sektor nikel dari hulu hingga hilir.

Saat itu, Chief Investment Officer (CIO) Danantara Pandu Sjahrir menyatakan kolaborasi tersebut bertujuan mengembangkan ekosistem bahan baku baterai kendaraan listrik (electric vehicle/EV) yang berkelanjutan dan terintegrasi di Indonesia.

Ia menuturkan dalam kemitraan tersebut Danantara dan INA akan mengelola pembiayaan jangka panjang untuk mendukung pengembangan investasi, sementara Eramet berkontribusi melalui keahlian teknis dan pengalaman dalam menjalankan proyek pertambangan skala besar sesuai standar keberlanjutan internasional.

Kita sih pada dasarnya terbuka, ya atas diskusi kemudian pembicaraan mengenai investasi yang ada di Indonesia dan kita kan Danantara ini bisa menjadi 'strong local partner'

Jakarta (ANTARA) - Chief Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia Rosan Roeslani menyatakan, pihaknya terbuka dengan berbagai peluang investasi strategis di Indonesia, termasuk mengakuisisi saham perusahaan asing.

Hal ini disampaikan Rosan menanggapi isu Danantara akan mengakusisi saham perusahaan Prancis Eramet di PT Weda Bay Nickel (WBN), Maluku Utara. Menurut dia, Danantara selalu siap untuk menjalin kerja sama strategis, termasuk melakukan aksi korporasi.

"Kita sih pada dasarnya terbuka, ya atas diskusi kemudian pembicaraan mengenai investasi yang ada di Indonesia dan kita kan Danantara ini bisa menjadi strong local partner juga, kan ya," ujar Rosan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.

Rosan menyampaikan hingga saat ini pembahasan masih berada pada tahap diskusi awal dan belum ada keputusan final terkait rencana akuisisi tersebut.

Ia berharap kehadiran Danantara dapat memperkuat posisi Indonesia dalam proyek-proyek strategis nasional.

"Kita terbuka kok. Kita diskusi juga dengan Eramet," katanya.

Pada 2025, CEO Eramet Indonesia Jerome Baudelet menyampaikan bahwa kerja sama investasi strategis di sektor nikel intens dibahas dengan Danantara dan Indonesia Investment Authority (INA).

Danantara dan INA yang menggandeng perusahaan tambang asal Prancis, Eramet, untuk menjajaki pembentukan platform investasi strategis di sektor nikel dari hulu hingga hilir.

Saat itu, Chief Investment Officer (CIO) Danantara Pandu Sjahrir menyatakan bahwa kolaborasi tersebut bertujuan untuk mengembangkan ekosistem bahan baku baterai kendaraan listrik (electric vehicle/EV) yang berkelanjutan dan terintegrasi di Indonesia.

Ia menuturkan bahwa dalam kemitraan tersebut, Danantara dan INA akan mengelola pembiayaan jangka panjang untuk mendukung pengembangan investasi, sementara Eramet berkontribusi melalui keahlian teknis dan pengalaman dalam menjalankan proyek pertambangan skala besar sesuai standar berkelanjutan internasional.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia / Fathur Rochman
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) bersama PT Weda Bay Nickel (WBN) menggandeng Dinas Kesehatan Maluku Utara untuk mencegah dan mengendalikan demam berdarah guna menjaga kesehatan pekerja.

"Weda Bay Medical Center secara aktif menjalankan upaya pencegahan dan pengendalian DBD, termasuk melalui kolaborasi bersama dinas kesehatan provinsi dan dinas kesehatan kabupaten di Maluku Utara," ujar Manager Weda Bay Medical Center Aldi B Situngkir, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.

Kerja sama dengan dinas kesehatan tersebut telah dituangkan dalam perjanjian antara kedua belah pihak yang mencakup pelaporan kasus serta pelaksanaan pengendalian dan pemberantasan sarang nyamuk di wilayah sekitar.

Selain bekerja sama dengan dinas kesehatan, Aldi menyampaikan Weda Bay Medical Center (WMC) juga turut hadir sebagai fasilitas kesehatan di kawasan industri Weda Bay, Maluku Utara.

WMC berkomitmen menjalankan program pencegahan dan pengendalian dengue, infeksi yang disebabkan oleh virus dengue (DENV) oleh nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus.

"Upaya pencegahan dan pengendalian dengue yang dijalankan meliputi langkah preventif mulai dari edukasi kesehatan, penerapan 3M Plus (menguras, menutup, dan mengubur), upaya memutus siklus perkembangbiakan nyamuk, deteksi dini, hingga vaksinasi dengue bagi karyawan sebagai bagian dari perlindungan kesehatan kerja," ucap dia.

Atas berbagai upaya yang dilakukan, pada 23 April 2026, Weda Bay Medical Center menerima penghargaan dari SIAP Lawan Dengue sebagai perusahaan pionir yang berkomitmen dan berkontribusi dalam pencegahan serta pengendalian demam berdarah di area kerja.

SIAP Lawan Dengue merupakan gerakan kolaboratif di Indonesia di bawah kerja sama Kementerian Kesehatan RI, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kamar Dagang Indonesia (Kadin) yang mendorong perlindungan pekerja dari DBD melalui upaya pencegahan di tempat kerja.

Penilaian penghargaan difokuskan pada aspek edukasi pencegahan, pengendalian sarang nyamuk, serta pelaksanaan vaksinasi dengue di lingkungan kerja.

Dengan berbagai upaya pencegahan yang dilakukan secara berkelanjutan, IWIP dan WBN melalui Weda Bay Medical Center terus menjaga kesehatan dan keselamatan pekerja di lingkungan operasional serta memperkuat budaya hidup bersih dan sehat di kawasan industri.

Ke depan, perusahaan akan terus meningkatkan kolaborasi dengan berbagai pihak serta memperkuat langkah preventif agar risiko DBD dapat ditekan secara optimal demi terciptanya lingkungan kerja yang aman dan berkelanjutan.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — PT Weda Bay Nickel dikabarkan telah menerima kuota produksi untuk 2026 sebesar 12 juta ton, turun drastis dari tahun lalu 42 juta ton. Menurut sumber yang dekat dengan masalah ini, hal itu seiring dengan upaya pemerintah untuk mendongkrak harga nikel.

Tambang Weda Bay terletak di Pulau Halmahera, Maluku Utara, dimiliki oleh Tsingshan Holding Group Co., Eramet SA dari Prancis, dan PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM).

Melansir Bloomberg, dalam sebuah pernyataan Rabu, (11/2/2026) Eramet mengkonfirmasi besarnya pengurangan kuota Weda Bay Nickel, dan mengatakan perusahaan bermaksud untuk mengajukan permohonan revisi.

Indonesia telah mengambil langkah-langkah drastis untuk menghidupkan kembali harga komoditas ekspor terbesarnya, sebagian besar melalui pengurangan volume produksi yang diizinkan bagi para penambang utama.

Menjelang putaran pengurangan produksi terbaru, pasokan dari Indonesia telah melonjak hingga sekitar 65% dari produksi dunia, menyebabkan harga anjlok dalam dua tahun terakhir dan menutup usaha para pesaing di Australia dan Kaledonia Baru.

Pemerintah telah mengambil langkah serupa di komoditas batu bara termal, dengan kuota penambangan akan dipangkas hampir seperempat dari tahun sebelumnya.

Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) mengatakan langkah-langkah tersebut dapat memaksa beberapa operasi untuk tutup, sementara pembeli luar negeri mungkin akan kesulitan mencari sumber alternatif bahan bakar fosil tersebut.

Pihak berwenang mengontrol produksi penambang melalui penerbitan izin tahunan alias Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB). Volume produksi tahunan yang diusulkan dapat disesuaikan pada pertengahan tahun, yang berarti jumlah produksi akhir dapat berbeda dari angka awal.

Harga nikel naik bulan lalu setelah Indonesia mengumumkan rencana untuk memangkas produksi tambang menjadi sekitar 260 juta ton bijih tahun ini, turun dari target 2025 sebesar 379 juta ton, meskipun pasokan aktual tahun lalu akan lebih rendah dari angka tersebut.

Harga acuan berjangka tiga bulan naik hingga 2,8% menjadi US$17.980 per ton di London Metal Exchange (LME), dan diperdagangkan pada US$17.885 pada pukul 9:01 pagi di London.

Pemangkasan produksi Weda Bay Nickel akan sangat berdampak bagi perusahaan, yang awalnya berencana untuk memperluas produksi hingga lebih dari 60 juta ton bijih untuk mendukung kawasan industri besar di dekatnya.
Sebaliknya, lokasi tersebut terpaksa mengimpor sejumlah besar bijih dari Filipina karena kurangnya pasokan lokal. Juru bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan bahwa kuota masih dalam tahap evaluasi.

Weda Bay Nickel masih menghadapi sanksi karena pelanggaran izin kehutanan, yang menyebabkan pemerintah mengambil alih 148 hektar lahan di lokasi tersebut. Denda tersebut bisa mencapai sekitar Rp3 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa impor bijih nikel dari Filipina terus membanjiri pasar Indonesia. Hal ini anomali karena pemerintah sendiri telah melarang ekspor bijih nikel sejak tahun 2020 lalu.

Data BPS menujukan bahwa volume impor bijih nikel atau nickel ores dengan kode harmonized code alias HS 26040000 mencapai 15,33 juta ton atau senilai US$725,17 juta pada tahun 2025.

Mayoritas importasi nikel dilakukan melalui pusat-pusat smelter nikel seperti di Weda, Maluku Utara dan Morowali, Sulawesi. BPS mencatat bahwa impor bijih nikel dari Filipina di Morowali mencapai 2,42 juta ton.

Sementara itu, Weda adalah wilayah yang paling banyak mengimpor bijih nikel dari Filipina, volumenya bahkan mencapai 12,04 juta ton. Angka ini mencakup 78,5% total impor bijih nikel Indonesia dan negeri jiran tersebut.

Adapun secara kumulatif, nilai impor pada tahun 2025, melesat sangat jauh dibandingkan tahun 2024 lalu. Pasalnya, pada tahun itu, volume impor bijih nikel dari Filipina hanya sebanyak 10,18 juta ton atau senilai US$445,09 juta. Artinya ada peningkatan kurang lebih 5 juta ton.

Angka importasi bijih nikel asal Filipina juga jauh lebih banyak dibandingkan tahun 2023 yang tercatat sebesar 374,453 ton atau hanya senilai US$16 juta. Data BPS juga mengungkap bahwa pertama kali Indonesia mengimpor bijih nikel dari Filipina pada tahun 2023.

Smelter Nikel Membludak

Sebelumnya pada September tahun lalu, Sekretaris Umum Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) Meidy Katrin Lengkey mengungkapkan impor nikel pada tahun ini mengalami lonjakan.

APNI mencatat smelter-smelter di Indonesia telah mengimpor 15 juta ton bijih nikel sepanjang Januari-Agustus 2025, naik signifikan dibandingkan sepanjang tahun lalu.

"Tahun lalu, kita impor sampai 12 juta ton. Tahun ini, sampai akhir Agustus kemarin, kita sudah impor sampai hampir 15 juta ton bijih nikel dari Filipina," kata Meidy dalam acara Bisnis Indonesia Forum di Jakarta, Selasa (30/9/2025).

Menurutnya, impor nikel dilakukan lantaran pasokan di dalam negeri masih kurang. Ketersediaan pasokan tak selaras dengan jumlah smelter yang menjamur. Dia memperkirakan jumlah impor itu akan terus meningkat sampai akhir tahun ini. Terlebih, pada Oktober merupakan periode terbaik untuk smelter berproduksi.

"Itu pasti, itu sudah terkonfirmasi karena saya sudah lihat ada beberapa kontrak yang sudah mulai dilakukan oleh smelter, khususnya HPAL [high pressure acid leach]," imbuh Meidy.

Selain itu, para pengusaha juga tengah melakukan perundingan untuk melakukan impor bijih nikel dari Kaledonia dan Papua Nugini. Menurut Meidy, pembicaraan itu khususnya terkait kesesuaian harga. Meidy memaparkan, impor nikel dilakukan tak lepas dari menjamurnya smelter di Tanah Air. Berdasarkan catatannya, smelter nikel yang berproduksi di Indonesia saat ini mencapai 73 unit.

Berikutnya, masih ada 73 unit smelter yang masih dalam tahap konstruksi. Di samping itu, masih ada 17 smelter masih masuk dalam perencanaan pembangunan. Dengan begitu, secara total diasumsikan terdapat 163 smelter yang bakal berproduksi di Indonesia. "Dari sekian banyak 163 ini, jika berproduksi semua, nangis kalau saya bilang. Kenapa? Cadangan [bijih nikel]-nya enggak cukup. Sangat amat cadangannya enggak cukup," ucap Meidy.

PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) angkat bicara terkait penyelundupan serbuk nikel oleh warga negara asing (WNA) China melalui bandara khusus milik mereka di Maluku Utara.

WNA China berinisial MY tersebut ditangkap langsung di Bandara Khusus IWIP pada Jumat (5/12), usai kedapatan membawa 5 bungkus serbuk nikel campuran dan 4 bungkus serbuk nikel murni ke dalam pesawat Super Air Jet menuju Manado.

Terkait hal ini, manajemen mengatakan sudah mengetahui mengenai dugaan pengangkutan material tanpa izin di Bandara Khusus Weda Bay.

"IWIP senantiasa mematuhi seluruh ketentuan operasional serta prosedur keamanan yang berlaku, termasuk aturan yang ditetapkan oleh pihak berwenang," ujar Manajemen dalam keterangan tertulis, Senin (8/12).

Namun, perusahaan membantah narasi yang beredar karena dinilai tidak tepat. Pasalnya, barang yang diangkut legal.

"IWIP menyampaikan bahwa informasi yang beredar di publik tidak akurat. Material yang dimaksud bukan merupakan nikel, bukan barang ilegal, dan bukan bagian dari aktivitas yang tidak sah," jelasnya.

Manajemen menyebutkan material tersebut merupakan sampel mineral berupa alumina dari industri aluminium milik salah satu tenant dalam Kawasan IWIP.

Pengangkutan dilakukan untuk keperluan internal dan telah memiliki izin administratif, dan dijadwalkan dikirim ke Jakarta untuk pengujian laboratorium.

"Pada saat pemeriksaan, dokumen pendukung untuk pengangkutan belum sepenuhnya lengkap, sehingga proses pengiriman dihentikan sementara," tegasnya.

Disebutkan penahanan material dilakukan oleh petugas Aviation Security (AvSec), setelah terdeteksi melalui pemeriksaan X-Ray sebelum proses boarding.

Selain itu, manajemen menekankan tidak terdapat penyitaan, pemeriksaan hukum, penahanan individu, maupun investigasi oleh pihak di luar otoritas bandara. Saat ini sampel tersebut berada dalam pengawasan AvSec dan akan diproses lebih lanjut setelah kelengkapan dokumen selesai diverifikasi.

"IWIP berkomitmen untuk menjalankan operasional sesuai dengan peraturan penerbangan, standar keamanan kawasan, serta pedoman otoritas terkait," pungkas IWIP dalam siaran persnya.

Jakarta (ANTARA) - PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) menyampaikan bahan mineral yang diangkut di Bandara Khusus Weda Bay merupakan sampel alumina milik salah satu tenant dalam kawasan IWIP untuk keperluan internal dan telah memiliki izin administratif.

“IWIP menyampaikan bahwa informasi yang beredar di publik tidak akurat,” kata manajemen IWIP dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Senin.

Manajemen IWIP menegaskan material yang dimaksud bukan merupakan nikel, bukan barang ilegal, dan bukan bagian dari aktivitas yang tidak sah.

Material yang merupakan sampel alumina tersebut dijadwalkan dikirim ke Jakarta untuk pengujian laboratorium. Pada saat pemeriksaan, dokumen pendukung untuk pengangkutan belum sepenuhnya lengkap, sehingga proses pengiriman dihentikan sementara.

Dalam hal ini, penahanan material dilakukan oleh petugas Aviation Security (AvSec) setelah terdeteksi melalui pemeriksaan X-Ray sebelum proses boarding, dan bukan oleh institusi eksternal.

Saat ini sampel tersebut berada dalam pengawasan AvSec dan akan diproses lebih lanjut setelah kelengkapan dokumen selesai diverifikasi, menurut manajemen IWIP.

Dalam keterangan itu, IWIP menyatakan komitmennya untuk menjalankan operasional sesuai dengan peraturan penerbangan, standar keamanan kawasan, serta pedoman otoritas terkait.

Diwartakan sebelumnya, Satuan Tugas (Satgas) Terpadu yang bertugas di Bandara Khusus PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) Weda Bay, Maluku Utara, berhasil menggagalkan upaya penyelundupan bahan mineral, Jumat (5/12).

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriatna mengatakan dari upaya tersebut, seorang Warga Negara Asing (WNA) berkebangsaan China berinisial MY diamankan setelah kedapatan membawa lima kemasan serbuk nikel campuran dan empat kemasan serbuk nikel murni melalui penerbangan Super Air Jet (PK-SJE) rute Weda Bay (WDB)-Manado (MDC).

"Saat ini pelaku sudah diproses lebih lanjut oleh aparat terkait dan barang bukti bahan mineral yang diselundupkan akan dilakukan penelitian lebih lanjut oleh instansi terkait," ujar Anang dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

Adapun aktivitas pelaku telah terdeteksi oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) Halilintar yang bertugas mengawasi penyelundupan pertambangan.

Anang menjelaskan Bandara Khusus PT IWIP telah beroperasi sejak tahun 2019 setelah memperoleh izin dari Kementerian Perhubungan.

Berita ini merupakan hak jawab dari pemberitaan sebelumnya dengan link: https://www.antaranews.com/berita/5290465/satgas-terpadu-gagalkan-penyelundupan-bahan-mineral-di-bandara-pt-iwip

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) buka suara soal penyelundupan mineral di Bandara Khusus IWIP, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara.
Adapun dalam kasus penyelundupan ini, Satuan Tugas (Satgas) Terpadu menangkap WNA China berinisial MY. Dia kedapatan membawa lima paket serbuk nikel campuran dan empat pack serbuk nikel murni.
Pihak IWIP pun menegaskan senantiasa mematuhi seluruh ketentuan operasional serta prosedur keamanan yang berlaku. Ini termasuk aturan yang ditetapkan oleh pihak berwenang.
Namun, perusahaan membantah bahwa material yang diselundupkan adalah nikel. Menurut perusahaan, benda yang diselundupkan bukan barang ilegal.
"IWIP menyampaikan bahwa informasi yang beredar di publik tidak akurat. Material yang dimaksud bukan merupakan nikel, bukan barang ilegal, dan bukan bagian dari aktivitas yang tidak sah," tulis IWIP melalui keterangan resmi, Sabtu (6/12/2025).
Menurut IWIP, material tersebut merupakan sampel mineral berupa alumina dari industri aluminium milik salah satu tenant dalam Kawasan IWIP. Keberadaan sampel itu untuk keperluan internal, telah memiliki izin administratif, dan dijadwalkan dikirim ke Jakarta untuk pengujian laboratorium.
Pada saat pemeriksaan, dokumen pendukung untuk pengangkutan belum sepenuhnya lengkap, sehingga proses pengiriman dihentikan sementara.
IWIP menyebut, sesuai prosedur keamanan dan operasional Bandar Udara Khusus Weda Bay, setiap material yang membutuhkan penanganan khusus dan tidak dilengkapi dokumen valid wajib diamankan sementara untuk proses verifikasi.
Dalam hal ini, penahanan material dilakukan oleh petugas Aviation Security (AvSec) setelah terdeteksi melalui pemeriksaan X-Ray sebelum proses boarding, dan bukan oleh institusi eksternal.
"Tidak terdapat penyitaan, pemeriksaan hukum, penahanan individu, maupun investigasi oleh pihak di luar otoritas bandara. Saat ini sampel tersebut berada dalam pengawasan AvSec dan akan diproses lebih lanjut setelah kelengkapan dokumen selesai diverifikasi," tulis IWIP.
IWIP mengaku berkomitmen untuk menjalankan operasional sesuai dengan peraturan penerbangan, standar keamanan kawasan, serta pedoman otoritas terkait. IWIP pun mengimbau seluruh pihak untuk menunggu informasi resmi lebih lanjut dan tidak menyebarkan spekulasi ataupun informasi yang belum terverifikasi.
Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI Anang Supriatna mengatakan, WNA China berinisal MY ditangkap lantaran membawa lima paket serbuk nikel campuran dan empat pack serbuk nikel murni.
Adapun, praktik penyelundupan ini bermula terdeteksi oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) Halilintar. Satgas ini bertugas mengawasi penyelundupan pertambangan.
"Seorang Warga Negara Asing berkebangsaan China berinisial MY, diamankan setelah kedapatan membawa 5 pack serbuk nikel campuran dan 4 pack serbuk nikel murni," ujar Anang dalam keterangan tertulis, Sabtu (6/12/2025).
Anang menambahkan, MY bakal menyelundupkan bahan mineral itu melalui penerbangan Super Air Jet (PK-SJE) rute Weda Bay (WDB) – Manado (MDC).
Sementara itu, terhadap MY kini tengah dilakukan pemeriksaan secara intensif oleh aparat terkait. Kemudian, untuk bahan mineral nikel yang akan diselundupkan juga bakal diteliti.
"Saat ini pelaku sudah diproses lebih lanjut oleh aparat terkait dan barang bukti bahan mineral yang diselundupkan akan dilakukan penelitian lebih lanjut oleh instansi terkait," imbuh Anang.

Bisnis.com, JAKARTA — Satgas Terpadu yang bertugas di Bandara Khusus PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) Weda Bay, Maluku Utara, menggagalkan upaya penyelundupan bahan mineral pada Jumat (5/12/2025).
Dansatgas PKH Mayjen TNI Febriel Sikumbang mengatakan, seorang warga negara asing berkebangsaan China berinisial MY diamankan. MY kedapatan membawa 5 pack serbuk nikel campuran dan 4 pack serbuk nikel murni melalui penerbangan Super Air Jet (PK-SJE) rute Weda Bay (WDB) – Manado (MDC).
"Saat ini Pelaku dalam proses lebih lanjut oleh Aparat terkait, serta bahan mineral yang coba diselundupkan akan dilakukan penelitian lebih lanjut oleh instansi terkait," ucap Febriel melalui keterangan resmi, Sabtu (6/12/2025).
Sebagai informasi, Bandara Khusus PT IWIP telah beroperasi sejak 2019 setelah memperoleh izin dari Kementerian Perhubungan.
Namun, evaluasi pemerintah menunjukkan bahwa bandara tersebut belum sepenuhnya memenuhi standar minimal perangkat negara yang wajib hadir dalam sebuah fasilitas penerbangan yang melayani lalu lintas orang dan barang.
Sebagai tindak lanjut, sejak 29 November 2025 di Bandara Khusus PT IWIP, pemerintah telah menempatkan Satgas Terpadu yang terdiri dari Satgas PAM TNI, Bea Cukai, Imigrasi, Polri, BMKG, AirNav Indonesia, AvSec, karantina ikan, hewan dan tumbuhan serta karantina kesehatan.
"Kehadiran Satgas Terpadu adalah upaya strategis dalam memperkuat pengamanan, pengawasan dan penegakan hukum di bandara khusus yang memiliki aktivitas mobilitas tinggi, termasuk akses oleh tenaga kerja asing dan distribusi logistik industri," imbuh Febriel.
Dia mengatakan, keberhasilan atas pencegahan penyelundupan memperjelas pentingnya perangkat negara dalam pengelolaan bandara khusus.
Menurutnya, hal ini membuktikan efektivitas koordinasi lintas instansi dalam menjaga kedaulatan negara atas sumber daya alam dan fungsi pengawasan terhadap kegiatan ilegal lainnya.
"Melalui Satgas Terpadu, pemerintah terus meningkatkan pengawasan ketat guna memastikan setiap aktivitas penerbangan di Bandara Khusus PT IWIP berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Satuan Tugas (Satgas) Terpadu tangkap WNA China yang selundupkan bahan mineral di Bandara Khusus PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) Weda Bay, Maluku Utara.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI Anang Supriatna WNA China itu berinisial MY. Dia kedapatan membawa lima paket serbuk nikel campuran dan empat pack serbuk nikel murni.

Adapun, praktik penyelundupan ini bermula terdeteksi oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) Halilintar. Satgas ini bertugas mengawasi penyelundupan pertambangan.

"Seorang Warga Negara Asing berkebangsaan China berinisial MY, diamankan setelah kedapatan membawa 5 pack serbuk nikel campuran dan 4 pack serbuk nikel murni," ujar Anang dalam keterangan tertulis, Sabtu (6/12/2025).

Anang menambahkan, MY bakal menyelundupkan bahan mineral itu melalui penerbangan Super Air Jet (PK-SJE) rute Weda Bay (WDB) – Manado (MDC).

Sementara itu, terhadap MY kini tengah dilakukan pemeriksaan secara intensif oleh aparat terkait. Kemudian, untuk bahan mineral nikel yang akan diselundupkan juga bakal diteliti.

"Saat ini pelaku sudah diproses lebih lanjut oleh aparat terkait dan barang bukti bahan mineral yang diselundupkan akan dilakukan penelitian lebih lanjut oleh instansi terkait," imbuh Anang.

Sebagai informasi, Bandara Khusus PT IWIP telah beroperasi sejak tahun 2019 setelah memperoleh izin dari Kementerian Perhubungan.

Namun, evaluasi pemerintah menunjukkan bahwa bandara tersebut belum sepenuhnya memenuhi standar minimal perangkat negara.

Sebagai tindak lanjut, sejak 29 November 2025 di Bandara Khusus PT IWIP, pemerintah telah menempatkan Satgas Terpadu yang terdiri dari Satgas PAM TNI, Bea Cukai, Imigrasi, Polri, BMKG, AirNav Indonesia, AvSec, karantina ikan, hewan dan tumbuhan serta karantina kesehatan.

Melalui Satgas Terpadu, pemerintah terus meningkatkan pengawasan ketat guna memastikan setiap aktivitas penerbangan di Bandara Khusus PT IWIP berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Bandara Khusus Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Morowali, Sulawesi Tengah, menjadi sorotan usai Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin yang menyebut bandara tidak punya perangkat negara adalah anomali.

Dalam hal ini, Bandara IMIP tidak punya pos imigrasi hingga bea cukai. Padahal sudah berstatus internasional sejak Agustus 2025.

"Ini anomali, bandara tapi tak memiliki perangkat negara, dalam bandara ada celah yang membuat rawan kedaulatan ekonomi," ujar Sjafrie usai menyaksikan Latihan Terintegrasi 2025 yang digelar oleh TNI dan perangkat lainnya di Morowali, Sulawesi Tengah Kamis (20/11) lalu.

Dikutip dari laman Kementerian Perhubungan, Bandara Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) berstatus khusus dan memiliki klasifikasi teknis 4B.

Bandara ini digunakan untuk penerbangan domestik, dan dikelola oleh pihak swasta dengan pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan melalui Otoritas Bandara Wilayah V Makassar.

Hal itu tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 38 Tahun 2025 tentang Penggunaan Bandar Udara yang Dapat Melayani Penerbangan Langsung dari dan/atau ke Luar Negeri. Beleid ini diteken Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi pada 8 Agustus 2025 lalu.

Namun, Kemenhub mencabut izin layanan penerbangan dari dan/atau ke luar negeri secara langsung di Bandara Khusus IMIP melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 55 Tahun 2025 tentang Penggunaan Bandar Udara yang Dapat Melayani Penerbangan Langsung dari dan/atau ke Luar Negeri.

Beleid tersebut sudah diteken Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi pada 13 Oktober 2025. Keputusan ini dikeluarkan untuk mencabut Kepmenhub Nomor KM 38 Tahun 2025.

Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang mengakui izin pembangunan Bandara Khusus IMIP dilakukan saat pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

Menurutnya, perizinan diputuskan setelah rapat bersama menteri kabinet terkait, demi memberikan kemudahan bagi investor yang ingin masuk berinvestasi di proyek hilirisasi yang ada di Morowali.

Namun, ia menekankan izin khusus yang diberikan kepada Bandara IMIP saat itu adalah hanya untuk melayani penerbangan domestik. Artinya, memang tidak memerlukan bea cukai atau imigrasi sesuai aturan perundang-undangan.

"Tidak pernah kami pada saat itu mengizinkan bandara di Morowali atau Weda Bay menjadi bandara internasional," tegas Luhut dalam catatannya, Senin (1/12).

Menurut Luhut, izin diberikan sebagai bentuk insentif bagi investor agar semakin mudah untuk datang ke wilayah itu. Apalagi, memang kebijakan hilirisasi masih baru sehingga apabila tidak ada stimulus, maka investor akan malas masuk.

Dalam penjelasan ini, Luhut juga menekankan tidak pernah terlibat dalam bisnis apapun demi menjaga integritas dan memastikan kepentingan bangsa menjadi prioritas.

"Karena itu, apabila ada pihak yang menuduh keputusan ini dibuat sepihak oleh Presiden Joko Widodo, saya tegaskan bahwa koordinasi penuh dijalankan oleh saya," terangnya.

Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengakui izin pembangunan Bandara Khusus Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Morowali, Sulawesi Tengah, dilakukan saat pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

Perizinan terkait lapangan terbang, sambung Luhut, diputuskan setelah rapat bersama menteri kabinet terkait. Hal itu demi memberikan kemudahan bagi investor yang ingin masuk berinvestasi di proyek hilirisasi yang ada di Morowali.

"Mengenai izin pembangunan lapangan terbang, keputusan itu diambil dalam rapat yang saya pimpin bersama sejumlah instansi terkait. Itu diberikan sebagai fasilitas bagi investor, sebagaimana lazim dilakukan di negara-negara seperti Vietnam dan Thailand," ujar Luhut dalam catatannya, Senin (1/12).

Saat ini, total nilai investasi di sektor hilirisasi mencapai US$71 milyar, di mana untuk Morowali nilainya mencapai lebih dari US$20 miliar dengan mempekerjakan lebih dari 100 ribu tenaga kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara signifikan.

Menurut Luhut, apabila investor menempatkan dananya hingga US$20 miliar, wajar jika mereka meminta fasilitas tertentu selama tidak melanggar ketentuan nasional.

Namun, ia menekankan izin khusus yang diberikan kepada Bandara IMIP saat itu adalah hanya untuk melayani penerbangan domestik. Artinya, memang tidak memerlukan bea cukai atau imigrasi sesuai aturan perundang-undangan.

"Tidak pernah kami pada saat itu mengizinkan bandara di Morowali atau Weda Bay menjadi bandara internasional," tegasnya.

Bandara IMIP memang tengah menjadi sorotan. Hal ini buntut pernyataan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin yang menyebut bandara tidak punya perangkat negara adalah anomali.

Bandara ini berbeda dengan Bandara Udara Maleo yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 23 Desember 2018 lalu, yang juga berada di kawasan Morowali, Sulteng.

Dikutip dari laman Kementerian Perhubungan, Bandara Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) berstatus khusus dan memiliki klasifikasi teknis 4B.

Bandara ini digunakan untuk penerbangan domestik, dan dikelola oleh pihak swasta dengan pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan melalui Otoritas Bandara Wilayah V Makassar.

Namun, per Agustus 2025, Bandara IMIP menjadi salah satu bandara khusus yang dalam melayani penerbangan internasional.

Hal itu tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 38 Tahun 2025 tentang Penggunaan Bandar Udara yang Dapat Melayani Penerbangan Langsung dari dan/atau ke Luar Negeri.