PEMERINTAH menargetkan Klinik UMKM Bangkit dapat turut mempercepat pemulihan usaha terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat paling lama dalam jangka waktu paling lama satu tahun.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman saat berkunjung ke Kabupaten Aceh Tamiang, Selasa, 30 Desember 2025. Ia menyatakan tahap pemetaan UMKM terdampak akan berlangsung hingga Maret 2026, sebelum dilanjutkan dengan program bantuan pembiayaan, relaksasi pinjaman, serta penyediaan modal usaha.

Dengan dikomandani pemerintah daerah, kata Maman, klinik ini bertugas mengurus layanan pembiayaan. "Dengan memastikan UMKM terdampak bencana yang terdata dan memiliki tanggungan kredit di bank mendapatkan relaksasi pinjaman serta kecukupan modal usaha,” kata Maman dalam siaran pers kementerian yang diterima di Jakarta, Rabu, 31 Desember 2025, seperti dikutip dari Antara.

Maman juga menyatakan Klinik UMKM Bangkit berfungsi sebagai pusat perbelanjaan produk lokal dari tiga provinsi terdampak. Produk-produk tersebut akan dipasarkan di dalam dan luar provinsi sehingga dapat menghidupkan UMKM setempat sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan begitu, ia berharap ekonomi di wilayah terdampak bencana bisa kembali bergerak.

Selain itu, ia mengatakan klinik akan menyediakan layanan produksi agar UMKM yang usahanya terhenti dapat melanjutkan kegiatan usahanya. Peralatan produksi sesuai kebutuhan akan difasilitasi melalui layanan ini.

Lebih jauh Maman menekankan pemerintah bersama Kemenko Perekonomian, Kementerian Keuangan, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menyiapkan perangkat aturan agar UMKM yang memiliki tanggungan kredit memperoleh keringanan.

Klinik UMKM Bangkit akan berdiri di delapan titik di tiga provinsi terdampak banjir, yakni Banda Aceh, Pidie, Aceh Utara, Aceh Tamiang, dan Pidie Jaya di Aceh; Medan dan Tapanuli Tengah di Sumatera Utara; serta Padang di Sumatera Barat.

Tak hanya itu, pemerintah juga mereaktivasi Pasar Pagi Kuala Simpang di Aceh Tamiang agar para pedagang dapat kembali berjualan, dan masyarakat bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Sebanyak 140 tenda bantuan akan didirikan sebagai lokasi berjualan sementara, dan pemerintah setempat berencana menambah sekitar 200 tenda lagi agar semakin banyak pedagang yang dapat beraktivitas.

PT BANK Pembangunan Daerah Sumatera Utara atau Bank Sumut menjadi salah satu lembaga keuangan yang terdampak secara operasional. Sampai akhir November, tercatat 339 debitur usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) masuk kategori terdampak bencana banjir, banjir bandang dan tanah longsor di beberapa kabupaten dan kota dalam beberapa pekan terakhir.

Direktur Keuangan dan TI Bank Sumut Arieta Aryanti menyampaikan, Bank Sumut telah melakukan pendataan lapangan serta asesmen kondisi usaha para debitur. Bank Sumut, menurutnya, telah menyiapkan berbagai alternatif penanganan kredit yang bersifat adaptif, namun tetap berada dalam koridor regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Kami berempati atas situasi yang dialami para pelaku UMKM. Pendataan masih terus dilakukan. Saat ini kami menunggu pedoman dari pemerintah untuk memastikan seluruh langkah pemulihan berjalan seragam dan tepat sasaran,” ujar Arieta.

Sesuai Peraturan OJK Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perlakuan Khusus bagi Lembaga Jasa Keuangan di Daerah Terdampak Bencana, sejumlah opsi dapat diterapkan Bank Sumut meliputi restrukturisasi kredit, penetapan ulang kualitas kredit, dan pemberian pembiayaan baru.

Meski demikian, keputusan pemerintah pada Senin pekan depan menjadi momentum penting. Setelah regulasi ditetapkan, Bank Sumut memastikan akan bergerak cepat mengimplementasikan kebijakan pemulihan.

“Kami siap bersinergi dengan pemerintah pusat, daerah dan para penyalur pembiayaan lainnya. Semoga pemulihan UMKM berjalan cepat dan masyarakat kembali punya harapan untuk memulai usaha,” kata Arieta.

Sementara itu, pemerintah pusat akan menetapkan skema pemulihan untuk pelaku UMKM yang terdampak bencana alam di tiga provinsi di Sumatera. Pemerintah akan mengumumkan skema pemulihan itu pada Senin, 8 Desember 2025. Keputusan tersebut menjadi dasar bagi lembaga keuangan, termasuk Bank Sumut, menentukan bentuk keringanan dan perlindungan bagi debitur.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan hal itu usai menghadiri Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro di Gedung Serbaguna STAIN Mandailingnatal, Sumatera Utara. Katanya, pemerintah menyiapkan langkah khusus sebagai respons atas kerusakan usaha dan terhentinya aktivitas ekonomi masyarakat.

“Senin depan kami rapat dengan 44 penyalur. Fokusnya memetakan UMKM terdampak di tiga provinsi dan merumuskan insentif yang paling tepat," kata Maman Abdurrahman di Gedung Serbaguna STAIN Mandailingnatal, Sumut, Kamis, 4 Desember 2025.

Maman Abdurrahman mengatakan, penanganan harus mempertimbangkan tingkat kerusakan. Perlakuannya berbeda antara wilayah yang terdampak permanen dan yang tidak permanen. Sinkronisasi dengan BNPB penting agar pemulihan berjalan sistematis. "Pastinya, perlindungan UMKM terdampak menjadi prioritas. Itu pesan Presiden Prabowo Subianto,” ungkapnya.

JAKARTA, iNews.id — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) serta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait sinergi dan kolaborasi pengelolaan dan pemanfaatan sarana serta prasarana olahraga pusat dan daerah.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman berharap kerja sama lintas kementerian ini membuka ruang bagi klub olahraga dan pengusaha UMKM untuk semakin berdaya di daerah masing-masing.

“Pilot project akan dilaksanakan di 20 stadion dan akan diperluas tidak hanya untuk sepak bola, tetapi juga untuk berbagai cabang olahraga lainnya,” kata Menteri Maman di Jakarta, Selasa (2/12/2025).

Ruang lingkup nota kesepahaman ini meliputi integrasi data sarana olahraga pusat dan daerah, penataan ruang serta fasilitasi kemitraan untuk optimalisasi pemanfaatan fasilitas olahraga, dan penguatan kapasitas UMKM yang terlibat dalam ekosistem olahraga.

Semua ini diarahkan untuk memperkuat fondasi ekonomi daerah melalui kolaborasi dan pemanfaatan sarana olahraga yang berkelanjutan.

Dalam acara yang turut dihadiri kepala daerah secara daring itu, Maman menegaskan bahwa kesepakatan ini merupakan implementasi arahan Presiden untuk memperkuat kolaborasi pusat–daerah–swasta demi mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Saya meyakini industri olahraga dapat menjadi landasan kuat bagi pengembangan UMKM, mengingat besarnya basis penggemar dan potensi multiplier effect-nya,” katanya.

Maman juga menyampaikan nilai ekonomi industri olahraga Indonesia diperkirakan mencapai sekitar Rp41 triliun per tahun hingga 2024, sebuah peluang besar yang dapat tumbuh lebih cepat jika ditopang kebijakan yang tepat dan ekosistem yang kuat.

Pada kesempatan yang sama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menilai nota kesepahaman ini sangat penting untuk menjawab tantangan pemanfaatan stadion yang selama ini kurang optimal dan sering menjadi beban biaya bagi daerah.

Ia menegaskan dengan penataan yang baik serta kehadiran UMKM di dalamnya, stadion dapat berkembang menjadi sentra ekonomi baru.

Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menyampaikan kesepahaman ini dapat membantu kepala daerah yang memiliki visi ekonomi jangka panjang.

Ia menyoroti potensi sport tourism global yang mencapai 481 miliar dolar AS sebagai peluang yang bisa ditangkap Indonesia.

“Dengan payung hukum Permendagri yang sudah tersedia, implementasi menjadi langkah berikutnya yang sangat krusial, tinggal bagaimana mengimplementasikannya,” katanya.

Editor: Anindita Trinoviana

JAKARTA, iNews.id — Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan pentingnya pasar lokal bersih dari dominasi produk impor demi melindungi dan menguatkan para pengusaha UMKM Indonesia.

“Sedikit UMKM yang bisa bertahan karena pasar kita hari ini dibanjiri produk-produk dari luar negeri,” ujar Menteri UMKM Maman dalam sesi pembicara kunci pada Rapimnas Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) 2025 di Jakarta, Senin (1/12/2025).

Maman menyoroti industri fesyen sebagai sektor yang paling terdampak oleh maraknya peredaran barang impor, terutama baju bekas impor dan produk white label yang dijual tanpa pengawasan.

Data menunjukkan adanya peningkatan signifikan impor baju bekas setiap tahun. Pada 2021 masuk 7 ton baju bekas impor, disusul 12 ton pada 2022 dan 2023. Tahun lalu, jumlahnya melonjak hingga 3.600 ton. Hingga Agustus 2025, 1.800 ton baju bekas telah membanjiri pasar domestik. Kondisi ini semakin menekan ruang hidup pelaku usaha fesyen lokal.

Selain itu, peredaran pakaian white label yang diproduksi massal di luar negeri juga mengancam industri nasional. Produk ini sulit dilacak karena masuk tanpa standar pengawasan yang memadai.

“Sekuat apa pun akses pembiayaan pemerintah, sehebat apa pun pelatihan yang diberikan, dan sebaik apa pun strategi pemasaran yang dilakukan, selama pasar belum disterilisasi, UMKM tidak mungkin bisa bertahan,” katanya.

Menteri Maman menambahkan, berbagai produk impor, khususnya dari China, turut mengganggu industri dalam negeri. Produk-produk tersebut masuk dengan sangat mudah karena tidak diwajibkan memenuhi perizinan yang ketat, berbeda dengan UMKM Indonesia yang harus memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), Standar Nasional Indonesia (SNI), Sertifikat BPOM, dan beragam persyaratan lainnya.

“Tuan rumah seharusnya diuntungkan, tapi hari ini justru berbeda bagi produk komunitas lokal Indonesia yang tidak mendapatkan perlindungan memadai,” ucapnya.

Dia menegaskan pentingnya memastikan pasar domestik bebas dari dominasi produk impor, sehingga tercipta ekosistem yang adil dan kondusif bagi produk-produk unggulan Tanah Air. Dengan penguatan pasar, industri lokal akan memiliki ruang yang lebih besar untuk tumbuh dan bersaing.

Sebagai langkah konkret, dia menyampaikan bahwa pemerintah bersama berbagai pemangku kepentingan akan bekerja sama menutup keran impor barang yang mengganggu pasar dalam negeri. Tanpa dominasi produk luar, kesempatan pengusaha UMKM untuk memperkuat produk lokal akan semakin besar.

“Ke depan, peluang sektor fesyen akan semakin terbuka bagi industri lokal. Saya mengajak teman-teman Kadin untuk ikut terlibat,” ujar Maman.

Menteri Maman menekankan kebijakan pembatasan impor akan disertai penentuan sektor-sektor strategis yang tetap diperbolehkan untuk melakukan impor guna menjaga keseimbangan industri nasional. Pemerintah juga mendorong pengusaha UMKM untuk masuk dalam rantai pasok usaha besar sebagai bagian dari strategi memperkuat industri dalam negeri.

“Kolaborasi lintas kementerian dibutuhkan untuk menderegulasi aturan impor agar UMKM betul-betul bisa menjadi pemain utama di negaranya sendiri,” tuturnya.

Upaya menahan dominasi produk impor dan menguatkan industri lokal menjadi langkah strategis untuk menjawab tantangan ekonomi Indonesia.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan terdapat 23,85 juta penduduk miskin pada 2025, sementara 7,28 juta warga usia produktif masih menganggur. Dalam periode 2019–2024, penurunan jumlah lapangan kerja baru dan penyusutan kelas menengah juga menjadi tantangan serius.

UMKM dan kewirausahaan diyakini dapat menjadi solusi inklusif dan berkelanjutan untuk mengatasi persoalan tersebut. Pemerintah hadir untuk memastikan UMKM mendapatkan perlindungan dan dukungan yang kuat agar mampu menjadi penggerak ekonomi nasional yang berkeadilan.

Editor: Anindita Trinoviana

JAKARTA, iNews.id - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman merespons usulan sejumlah pedagang terkait pembatasan kuota thrifting. Menurutnya, penyampaian aspirasi oleh para pelaku usaha adalah hal yang wajar.

"Itu kan aspirasi. Wajar dong setiap orang menyampaikan aspirasi. Saya pikir itu hal yang wajar dan biasa aja," ucap Maman saat dijumpai dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia 2025 di Park Hyatt Jakarta, Senin (1/12/2025).

Maman menekankan, terdapat dua hal penting yang menjadi fokus pemerintah dalam isu thrifting. Pertama, dia mengingatkan bahwa impor pakaian bekas secara aturan tetap dilarang. 

Kedua, pemerintah ingin memastikan keberlanjutan para pedagang yang selama ini menggantungkan pendapatan pada bisnis pakaian bekas.

Maman mengungkapkan, pemerintah akan mendorong substitusi produk, yaitu peralihan pedagang thrifting untuk menjual produk-produk lokal dari UMKM sebagai pengganti barang impor bekas.

"Nah kemarin juga teman-teman di sana prinsipnya setuju substitusi produk. Cuma nanti tinggal mekanisme teknisnya saja yang akan kita bicarakan lebih lanjut," katanya.

Untuk diketahui, sebelumnya sejumlah pedagang barang bekas (thrifting) mengadu ke DPR, menyusul rencana pemerintah yang ingin menertibkan barang bekas impor. Mereka meminta agar usaha thrifting tidak sepenuhnya dilarang, melainkan diatur melalui skema kuota.

Rifai Silalahi, perwakilan pedagang Thrifting Pasar Senen, mengungkapkan bahwa pelarangan total akan memutus sumber penghidupan ribuan pedagang. Ia mengusulkan agar pemerintah menetapkan batas kuota barang impor bekas yang boleh dijual setiap tahun.

"Mungkin untuk dilegalkan sulit karena negara kita masih belum jelas kenapa thrifting ini tidak bisa dilegalkan, tapi setidaknya minimal barang ini bisa dikasih kuota, dikasih barang terbatas," tuturnya.

Dia menilai kebijakan berbasis kuota akan membuat pedagang lebih tenang dan memberikan kepastian usaha. Rifai juga menegaskan kesiapan para pedagang untuk patuh terhadap regulasi, termasuk membayar pajak dalam jumlah besar demi operasional yang legal dan transparan.

"Oke, kami para pedagang thrifting seluruh Indonesia boleh berjualan, tapi yang bisa kalian jual hanya sekian ton per tahun, nah itu lebih jelas. Kita siap bayar pajak 1.000 persen, daripada sekian ratus juta itu masuk ke oknum-oknum yang enggak jelas, lebih baik kita bayar ke negara," ujar Rifai.

Editor: Aditya Pratama

MENTERI UMKM Maman Abdurrahman menyatakan importir barang bekas bersikap menunggu karena mencermati konsistensi pemerintah Indonesia dalam mencegah aktivitas penyelundupan barang bekas. “Pemerintah konsisten enggak nih? Nanti tiba-tiba ada celahnya kan dia masuk lagi tuh,” kata Maman di gedung Smesco, di Jakarta, Senin, 24 November 2025.

Maman menekankan pentingnya konsistensi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan sebagai gerbang terdepan masuknya barang dari luar negeri. Sebab, menurut dia, barang-barang bekas yang diperdagangkan di dalam negeri telah menggerus pangsa pasar UMKM.

Untuk menghadapi masalah selundupan, Maman mendesak pemerintah tegas dalam menutup akses masuk barang bekas. Dengan begitu, Maman meyakini masyarakat akan beralih menggunakan produk lokal karena tidak ada lagi jalan untuk membeli barang bekas selundupan.

Maman menyatakan penjual barang bekas tidak perlu khawatir kehilangan mata pencaharian jika akses terhadap barang bekas ditutup pemerintah. Politikus Golkar itu menyatakan Kementerian UMKM telah berkoordinasi dengan 1.300 merek lokal agar menggandeng pengusaha barang bekas. Maman menyatakan saat ini Kementerian UMKM melalui Deputi Usaha Kecil sedang membahas mekanisme bisnis hingga akses pembiayaan.

Maman memastikan kementeriannya juga akan memberikan pelatihan peningkatan kapasitas kepada mantan pengusaha barang bekas. Ia menganjurkan agar pengusaha barang bekas menghabiskan stok penjualan sebelum akhirnya mengganti produk dagangan. “Suka atau tidak biarkan saja dulu,” ucapnya.

Maman mengatakan hingga saat ini mulai ada penjual barang bekas yang berganti usaha, tetapi jumlahnya belum banyak. Sebab, kata Maman, pengusaha juga melihat konsistensi pemerintah terhadap pencegahan penyelundupan barang bekas.

MENTERI UMKM Maman Abdurrahman menyatakan membutuhkan personel kepolisian mengisi jabatan sipil di kementeriannya. “Yang saya lihat sebagai menteri, kita membutuhkan kompetensi-kompetensi yang dimiliki oleh kepolisian,” kata Maman kepada wartawan di Gedung Smesco, Jakarta Selatan, Senin, 24 November 2025.

Pernyataan itu disampaikan Maman menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan melarang anggota Polri aktif menduduki jabatan sipil atas penugasan Kepala Polri. Putusan Nomor 114/PUU-XXIII/2025 ini mengharuskan polisi yang ingin berkarier di jabatan sipil untuk lebih dulu mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.

Di Kementerian UMKM terdapat satu personel aktif kepolisian yang menduduki jabatan. Dia adalah Inspektur Jenderal Prabowo Argo Yuwono yang berada di ranah Inspektorat Jenderal Kementerian UMKM. Maman mengatakan terdapat keterampilan dari personel kepolisian yang dibutuhkan oleh kementeriannya yang membuat politikus Partai Golkar itu berharap penempatan personel polisi di Kementerian UMKM.

Maman meyakini anggota kepolisian mampu mengatasi sejumlah permasalahan dalam UMKM seperti isu premanisme dan pungutan liar atau pungli. Maman menyatakan Kementerian UMKM membutuhkan figur aparat penegak hukum seperti polisi yang berpengalaman menindak dan menertibkan pelaku premanisme. “Dengan adanya personel polisi itu bisa menjembatani koordinasi kita di bawah,” tutur dia.

Kemampuan kedua yang diyakini Maman dimiliki dan dibutuhkan personel kepolisian dalam Kementerian UMKM adalah kemampuan untuk bekerja sama dengan lintas aparat penegak hukum. Ia menyontohkan aktivitas penyelundupan barang bekas yang saat ini kembali mencuat dan ditangani pemerintah. “Kita membutuhkan kompetensi kepolisian untuk bisa berkoordinasi dengan aparatur-aparatur tenaga hukum lainnya,” kata Maman.

Maman mengatakan Kementerian UMKM juga membutuhkan sosok polisi dalam mengatasi permasalahan pada program kredit usaha rakyat (KUR). Sebab dalam realisasinya, Maman mengatakan Kementerian UMKM menghadapi permasalahan berupa pihak bank yang meminta agunan hingga dugaan debitur yang menyelewengkan pinjaman.

Ia menyatakan membutuhkan sosok polisi di kementerian untuk mempermudah sosialisasi sanksi yang tepat dipilih jika pengusaha UMKM tersandung kasus hukum. Maman pun menyontohkan kasus pemilik Toko Mama Khas Banjar yang dijerat pidana karena tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa pada produk yang dijual.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa pemilik dengan Pasal 62 ayat (1) Jo. Pasal 8 Ayat (1) huruf g Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 62 ayat (1) Jo. Pasal 8 Ayat (1) huruf i Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Menurut Maman, semestinya pengusaha UMKM khususnya mikro disangkakan menggunakan Undang-undang Perlindungan Pangan sehingga hukuman yang diberikan kepada pelaku adalah sanksi administratif, bukan pidana dan denda. Sebab menurut Maman, pengusaha UMKM dengan pendapatan kurang dari Rp 20 juta per bulan bisa terancam bangkrut setelah dijatuhi hukuman. “Yang kayak gini kan kita butuh personel seperti polisi untuk melakukan koordinasi, sosialisasi perangkat undang-undang,” kata Maman.

Meskipun memiliki kompetensi yang dibutuhkan, Maman menyatakan bergabungnya kepolisian dalam kementeriannya tak serta-merta mengentaskan berbagai permasalahan. Namun ia menganggap personel kepolisian dapat memperkuat kementeriannya.

Ia mengatakan saat ini staf ahli bidang hukum Kementerian UMKM sedang mempelajari putusan MK. Setelahnya, ia juga berencana berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Sekretaris Negara, dan kepolisian. “Tentunya untuk membicarakan kembali terkait personel kepolisian memang bisa masuk ke Kementerian UMKM,” tutur dia.

PEMERINTAH menyiapkan tiga skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang mulai berlaku tahun depan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan struktur baru ini bertujuan memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha kecil.

Ia menjelaskan bahwa KUR akan dibagi menjadi tiga level, yaitu KUR Super Mikro untuk plafon di bawah Rp 10 juta, KUR tanpa agunan untuk pembiayaan hingga Rp 100 juta, dan KUR Kecil dengan plafon Rp 100 juta hingga Rp500 juta.

"Anggarannya Rp 300 triliun untuk program tersebut dengan suku bunga tetap 6 persen," kata Airlangga kepada wartawan di kantornya, Jakarta Pusat, Senin 17 November 2025.

Selain itu, Airlangga menyebut aturan pembatasan jumlah pengajuan KUR akan dihapus. Dengan kondisi ekonomi saat ini, pemerintah menetapkan satu tarif bunga, yakni sebesar 6 persen untuk semua skema. Ia menegaskan bahwa KUR bagi sektor produksi, pertanian, serta perdagangan yang berorientasi ekspor tidak lagi dibatasi jumlah penarikannya.

Selain itu, pemerintah tetap melanjutkan dukungan KUR untuk mekanisasi pertanian (alsintan) dan pembiayaan investasi industri padat karya. "Kementerian Perindustrian dan Kementerian UMKM diminta mempercepat penyaluran di kedua sektor tersebut," kata Airlangga.

Politikus Partai Golkar ini juga menyinggung skema KUR yang terhubung dengan Kredit Program Perumahan (KPP). Program ini baru berjalan dua bulan dan akan didorong agar implementasinya meningkat.

Ia mengatakan akan meminta Badan Pengelola Investasi Danantara dan Kementerian BUMN untuk mendorong perbankan agar mampu menyalurkan pembiayaan perumahan secara lebih cepat. Ia menegaskan anggaran Rp3 00 triliun tidak termasuk alokasi khusus perumahan sebesar Rp130 triliun.

Airlangga menegaskan bahwa keduanya akan berjalan sebagai program terpisah. "Pada tahap awal 2025, pemerintah menargetkan penyaluran KUR dan KPP mencapai Rp28 triliun pada kuartal pertama," kata dia.

MENTERI Usaha Mikro Kecil dan Menengah Maman Abdurrahman mengatakan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga saat ini telah mencapai Rp 238 triliun atau 83 persen dari target tahun berjalan. Adapun target debitur baru tahun ini sebanyak 2,34 juta penerima.

"Targetnya 60 persen plafon KUR itu harus ke sektor produksi," kata Maman kepada wartawan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin, 17 November 2025.

Politikus Partai Golkar ini mengatakan, saat ini kinerja debitur graduasi atau pelaku usaha yang naik kelas dari mikro ke kecil dan dari kecil ke menengah juga melampaui target. Dari target 1,1 hingga 1,2 juta debitur, capaian graduasi menembus 1,3 juta atau 112 persen.

Ia optimistis porsi sektor produksi dapat menyentuh 61 persen pada akhir Desember. Maman juga menyoroti potensi penciptaan lapangan kerja dari KUR yang diperkirakan mencapai 8–11 juta orang.

Namun ia mengakui tantangan masih besar karena mayoritas pekerja UMKM bergerak di sektor informal. Kementerian UMKM sedang menyiapkan program untuk mempercepat peralihan pelaku usaha informal ke sektor formal.

Untuk tahun 2026, pemerintah menargetkan penyaluran KUR sebesar Rp 320 triliun, dengan alokasi 65 persen untuk sektor produksi, naik 5 persen dari target sebelumnya.

Dalam kesempatan tersebut, Maman mengumumkan perubahan penting terkait akses pembiayaan KUR. Selama ini, debitur hanya bisa mengambil KUR hingga empat kali untuk sektor produksi dan dua kali untuk sektor perdagangan.

Ketentuan tersebut mulai tahun depan akan dihentikan. “Sekarang tidak ada batasan. Pengulangan boleh beberapa kali sampai UMKM benar-benar kuat,” kata dia

Selain itu, ia melanjutkan, pemerintah akan menyeragamkan suku bunga KUR menjadi 6 persen untuk seluruh pengajuan, baik pertama maupun pengajuan berikutnya.

Sebelumnya, bunga KUR meningkat bertahap, 6 persen pada pengajuan pertama, lalu naik menjadi 7, 8, dan 9 persen pada pengajuan berikutnya. Kebijakan bunga tunggal ini berlaku mulai Januari 2026 sebagai bentuk afirmasi dan stimulus pergerakan ekonomi.

KEMENTERIAN Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) akan meluncurkan Sistem Aplikasi Pelayanan UMKM (SAPA UMKM) pada Desember 2025. Menteri UMKM Maman Abdurrahman, mengatakan platform ini akan menjadi sistem yang mengubah pola komunikasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perbankan, hingga pelaku UMKM di Indonesia.

“SAPA UMKM inilah yang akan menjadi tempat pengaduan keluh kesah bagi pengusaha-pengusaha mikro yang mungkin dizalimi di daerahnya, mendapatkan pungutan liar, sulit mendapatkan sertifikasi perizinan dan sebagainya,” katanya saat ditemui di Balai Sarbini, Jakarta, pada Kamis, 6 November 2025.

Maman Abdurrahman mengatakan platform ini akan membantu dan mendukung, serta memberi perlindungan terhadap pelaku UMKM. Pemerintah sebagai regulator bisa memantau langsung perkembangan UMKM dan memberikan informasi terbaru.

Plaftorm tersebut juga dilengkapi dengan teknologi Akal Imitasi (AI) untuk menganalisis persoalan UMKM. Misalnya, AI akan memberikan informasi kekurangan perizinan pada suatu entitas usaha dan selanjutnya bisa ditindaklanjuti ke lembaga yang berwenang.

“Nanti tercatat, tanggal berapa pengajuan masuk ke Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), pendaftaran BPOM, pendaftaran sertifikasi halal, terlihat semua di situ,” ucapnya.

Sebelumnya, Maman Abdurrahman mengatakan SAPA UMKM akan menghubungkan lebih dari 57 juta pelaku UMKM agar dapat tumbuh dan bersaing di era digital. UMKM yang telah terdaftar di sana bisa mendeteksi sejumlah kebutuhan perizinan dan legalitas yang sekiranya perlu dilengkapi.

SAPA UMKM juga akan membuka akses pembiayaan yang lebih luas. Sistem akan terkoneksi dengan bank dari Himpunan Bank Negara, bank penyalur, fintech, hingga investor. “Pelaku UMKM akan lebih mudah mendapatkan modal usaha sesuai kebutuhan dan skala usahanya,” tuturnya pada Jumat, 22 Agustus 2025.

KEMENTERIAN Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mencatat kenaikan jumlah impor barang bekas, khususnya pakaian bekas, sejak 2021. Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan jumlahnya meningkat setiap tahun dan paling banyak tercatat pada 2024.“Per Agustus 2025 kurang lebih sekitar 1.800 ton,” katanya saat ditemui di Balai Sarbini, Jakarta, Kamis, 6 November 2025.Jika dibandingkan dari tahun ke tahun, kata Maman, jumlah impor pakaian bekas pada 2021 sebanyak 7 ton. Kemudian pada 2022 dan 2023 sekitar 12 ton, melonjak drastis pada 2024 menjadi 3.600 ton.Maman mengatakan permintaan domestik semakin marak, tapi di satu sisi merugikan produk lokal, khususnya pelaku UMKM. Padahal, impor produk pakaian bekas dilarang oleh sejumlah peraturan perundang-undangan. Masuknya produk tersebut karena dari sisi hulu tidak terbendung oleh pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.Kemarin, Maman menghadap Presiden Prabowo Subianto dan diminta untuk melindungi pelaku UMKM. Solusi yang dia tawarkan adalah para pedagang thrifting akan diberi kesempatan substitusi produk dengan produk dari produsen lokal.“Kami panggil mereka semua produsen baju dan segala macam, kami kumpulkan, nanti kami dorong menggantikan produk barang bekas itu,” ucapnya.Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengingatkan bahwa pemerintah akan menindak para pelaku impor pakaian bekas. Sanksi terhadap pemasok barang bekas akan diperberat.Salah satu opsinya adalah pelarangan impor seumur hidup bagi pihak yang terlibat. “Jadi nanti barangnya dimusnahkan, orangnya didenda, dipenjara juga, dan akan di-blacklist. Yang terlibat itu saya akan larang impor seumur hidup,” tutur Purbaya di Menara Bank Mega, Jakarta, Senin, 27 Oktober 2025.

MENTERI Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman bakal memanggil penyedia platform e-commerce agar datang ke kantornya pada Jumat, 7 November 2025, untuk membahas pencegahan produk thrifting. Langkah ini dilakukan untuk menekan masuknya produk barang bekas ke dalam negeri yang mengganggu daya saing produk lokal.

“Besok kami panggil, kami akan kumpulkan dan evaluasi, tentunya kami akan dorong produk lokal agar mereka bisa betul-betul difasilitasi oleh e-commerce,” katanya saat ditemui di Balai Sarbini, Jakarta, pada Kamis, 6 November 2025.

Maman mengatakan para e-commerce harus menutup penjualan produk pakaian bekas di masing-masing platform mereka. Selanjutnya Kementerian UMKM akan mengevaluasi langkah-langkah dari para penyedia toko daring.

Penutupan penjualan produk pakaian bekas menjadi langkah awal mengatasi serbuan produk impor. Selanjutnya, pemerintah juga membidik produk-produk dari Cina yang berani menjual barang dengan harga tidak masuk akal.

“Ini bukan hanya sekedar barang-barang baju bekas, tapi barang-barang baju-baju yang baru, yang masuk dari Cina,” ucap Maman.

Dia mengingatkan bahwa impor produk bekas dilarang oleh sejumlah peraturan perundang-undangan. Sehingga penertiban produk pakaian bekas diharapkan para pengusaha dan pedagang lokal tetap bisa berjualan secara kompetitif.

Sebelumnya, banyak pelaku usaha menjajakan produk bekas melalui e-commerce. Cara ini dilakukan selain mengandalkan berdagang secara luring yang tidak bisa menjangkau konsumen seluas mungkin.

Untuk menghentikan penjualan pakaian bekas, Maman menawarkan solusi substitusi produk dengan produk-produk dari produsen lokal. Nantinya, para pedagang produk thrifting bisa menukar dagangan mereka sebagai solusi dari keberlanjutan usaha.

Upaya ini dilakukan karena industri fesyen paling banyak bergerak di sektor UMKM dan perputaran uangnya paling besar. “Kami tidak hanya menutup di hulunya saja, tapi kami cari solusi, supaya mereka tetap bisa berdagang,” tutur Maman.