JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut banyak importir bahan bakar minyak (BBM) tidak senang dengan upaya pemerintah mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bensin.

Menurutnya, konsumsi bensin nasional saat ini mencapai sekitar 40 juta kiloliter (KL) per tahun. Sementara produksi dalam negeri telah meningkat menjadi sekitar 20 juta KL seiring beroperasinya Proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan.

"Jadi sekarang impor bensin kita tinggal 20 juta kiloliter. Nah ini memang para importir marah gue nih. Karena pikiran saya ke depan adalah enggak boleh kita impor," ujar Bahlil dalam acara diskusi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) di Aryaduta, Jakarta, Kamis (25/6/2026).

Ia menjelaskan, konsumsi bensin nasional saat ini mencapai sekitar 40 juta kiloliter (KL) per tahun.

Sebelum RDMP Balikpapan beroperasi, produksi bensin dalam negeri tercatat sekitar 14,25 juta KL. Artinya sekitar 25,75 juta KL bensin dipenuhi dari impor.

Kini dengan kapasitas produksi bertambah sekitar 5,5 juta KL, kebutuhan impor bensin pun menyusut menjadi sekitar 20 juta KL per tahun.

Bahlil memastikan, pemerintah akan terus mendorong pengurangan impor BBM, termasuk melalui pengembangan energi alternatif berbasis nabati.

"Sekalipun lifting kita katakanlah enggak mencukupi, kita harus konversi dia untuk bauran energi dengan energi nabati. Kalau B50 (campuran solar dengan minyak sawit) bisa memenuhi kebutuhan solar kita, kenapa bensin tidak?," ucapnya.

Pemerintah berencana menerapkan program campuran etanol sebesar 20 persen pada bensin atau E20 mulai 2028. Kebijakan itu diperkirakan akan kembali memangkas impor bensin hingga 4 juta KL per tahun.

Dia menuturkan, kebijakan penggunaan bensin bercampur etanol bukanlah hal baru, sebab sejumlah negara sudah lebih dahulu menerapkannya, seperti Amerika Serikat dan Brasil.

Bahlil bilang, penerapan campuran etanol ini bertujuan mengurangi impor BBM sehingga kebutuhan devisa untuk membeli bahan bakar dari luar negeri dapat ditekan.

"Ini terjadi di Amerika, di Brasil, dan beberapa negara lain. Tujuannya apa? Agar kita bisa mengurangi impor kita. Agar devisa kita itu tidak keluar," ujarnya.

Lebih lanjut, langkah tersebut dinilai penting di tengah gejolak geopolitik global dan tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Sebab, dampaknya akan terasa pada nilai tukar rupiah yang lebih terjaga seiring berkurangnya kebutuhan terhadap dollar AS.

"Memang di tengah kondisi kayak begini, kondisi geopolitik yang tidak menentu, nilai tukar juga semakin tinggi. Ini hukum permintaan dan penawaran terhadap dollar sebenarnya. Ketika permintaan kita kepada dollar tidak terlalu besar, maka saya yakin nilai tukar kita juga akan semakin membaik," kata Bahlil.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA — Kortastipidkor Polri menjelas modus perkara dugaan korupsi impor ponsel bekas ilegal.

Kabag Ops Kortastipidkor Polri Kombes Yusuf Afandi menjelaskan kasus ini merupakan pengembangan kasus impor handphone ilegal yang ditangani Dirtipideksus Bareskrim Polri.

Yusuf menyatakan pihaknya lebih mengusut soal dugaan korupsi yang melibatkan oknum penyelenggara negara dalam memuluskan impor Ilegal. Sementara, Bareskrim terkait perkara perdagangannya.

Dari kasus ini, perusahaan importir yang telah terungkap adalah PT TSL. Perusahaan ini diduga menggandeng oknum penyelenggara negara agar memuluskan praktik impor ponsel bekas dari Cina.

"Nah jadi importir TSL ini memasukkan ponsel-ponsel bekas itu dari Cina. Nah, supaya mulus jalannya mereka memberikan sesuatulah kepada oknum BC. Di sini kemudian dijual kepada distributor, transporter-nya itu PT JAS," kata Yusuf kepada wartawan, Rabu (24/6/2026).

Dia menerangkan importir ponsel bekas melakukan praktik ilegal yang merugikan negara dengan cara mengubah kode HS dengan fisik barang.

Selanjutnya, PT TSL juga diduga melakukan praktik yang merugikan perekonomian negara dengan cara mengedarkan ponsel bekas yang direkondisi menjadi hp baru.

"Jadi kerugian negaranya dibangun dari situ. Jadi masyarakat yang harusnya bisa menikmati HP baru yang berkualitas, ya kan? Tapi kok diberi HP rekondisi," imbuhnya.

Adapun, Kortastipidkor Polri belum menetapkan tersangka dalam praktik ini. Namun, penyidik kepolisian telah melakukan upaya paksa dengan menggeledah empat lokasi di Jawa Timur.

Empat lokasi itu mulai dari Kantor KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda yang berlokasi di Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

Kemudian, Gudang Kargo Juanda atau PT Jasa Angkasa Semesta (JAS) yang berada di kawasan Bandara Internasional Juanda dan dua kediaman yang berlokasi di Surabaya milik sosok MT dan AY.

"AY itu oknum BC sebagai kayak inilah apa namanya, yang bendahara gitu. Bendahara BC-nya. Tapi mengalir ke mananya apakah ke atasan atau ke mana ini kan perlu, perlu pendalaman lebih lanjut," ungkap Yusuf.

Produsen mobil listrik asal Cina, BYD Indonesia buka suara soal tumpukan kontainer Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Masalah ini sempat menjadi sorotan Direktorat Jenderal Bea Cukai lantaran memengaruhi waktu dwelling time atau waktu bongkar muat di Pelabuhan.

Head of PR & Government BYD Indonesia Luther T. Panjaitan mengungkapkan faktor operasional dan logistik yang melibatkan berbagai pihak menjadi alasan yang menyebabkan adanya tumpukan kontainer milik produsen mobil BYD di Pelabuhan Tanjung Priok.

“Termasuk tingginya volume kedatangan barang dalam periode bersamaan secara reguler setiap minggu, adanya sejumlah hari libur nasional, kepadatan lalu lintas distribusi, serta penyesuaian kapasitas pengangkutan perusahaan logistik atas dampak kenaikan BBM,” kata Luther dalam keterangan tertulisnya yang diterima Katadata, Kamis (18/6).

DJBC sebelumnya mencatat terdapat hampir sekitar 10 ribu kontainer yang masih menumpuk di Pelabuhan meski sudah menyelesaikan proses kepabeanan. Hal ini karena perusahaan importir tidak segera melakukan pengeluaran dari pelabuhan tujuan.

“Kami menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang timbul akibat situasi tersebut. Setelah kami cek angkanya secara komprehensif, jumlah kontainer milik BYD merupakan sebagian kecil dari total volume yang menjadi perhatian,” ujarnya.

Meski ada penumpukan kontainer, Luther menyebut perusahaan telah berkoordinasi dengan seluruh pihak untuk memastikan proses distribusi kontainer berjalan dengan baik. Dia mengatakan sejak awal Juni, berbagai langkah percepatan juga telah dilakukan dan sudah menunjukkan hasil yang positif.

BYD juga sudah menambah armada logistik perusahaan serta memindahkan mayoritas kontainer pada periode sebelumnya. Perusahaan berharap pemindahan ini bisa diselesaikan dalam waktu dekat.

“Kami ingin sampaikan tidak ada upaya kesengajaan untuk memperlambat proses, mengingat biaya penyimpanan dan tambahan penalti harian di pelabuhan justru lebih besar dibandingkan biaya logistik dan penyimpanan baik milik sendiri atau temporary,” ucapnya.

Direktur Jenderal Bea Cukai Djaka Budhi Utama sebelumnya mengatakan penumpukan terjadi bukan karena proses administrasi kepabeanan, melainkan perusahaan importir tidak segera mengeluarkan kontainer dari pelabuhan tujuan.

Ia mengungkapkan bagaimana sejumlah perusahaan atau pabrikan otomotif memanfaatkan fasilitas untuk membiarkan barang yang mereka impor tidak segera keluar dari area pelabuhan selama tiga hari.

“Contohnya seperti BYD, kemudian dari Wuling, itu masih memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh pelabuhan selama tiga hari setelah SPPB (Surat Persetujuan Pengeluaran Barang) keluar, bahkan lebih dari dua minggu dia tidak angkat ke luar. Kemarin itu hampir sekitar 10 ribu kontainer yang masih ada di pelabuhan,” kata Djaka dikutip dari Antara.

Menanggapi hal itu, DJBC pun juga telah melakukan upaya pemaksaan agar perusahaan-perusahaan importir tidak membiarkan barang tertumpuk lama di pelabuhan dan mengganggu waktu tinggal (dwelling time).

“Sehingga kita melakukan pemaksaan kepada perusahaan tersebut untuk dengan secepatnya melakukan pengeluaran dari area pelabuhan,” kata Djaka.

Menurutnya dari sisi kepabeanan, mereka sudah selesai administrasinya, namun belum menyelesaikan pengeluaran dari pelabuhan.

Ia menilai, perusahaan membiarkan barangnya di pelabuhan dalam waktu yang lama menyusul pertimbangan biaya yang mungkin lebih murah dibanding jika barang impor harus ditempatkan di luar pelabuhan.

“Mengingat cost yang lebih murah daripada di luar, mereka memanfaatkan (fasilitas) itu. Mungkin kedepannya kita akan segera mendorong mereka ke lini 2 di tempat di luar pelabuhan,” ujar Djaka.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) mengungkapkan sempat terjadi penumpukan hampir 10.000 kontainer di kawasan pelabuhan.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Djaka Budi Utama mengatakan, kondisi tersebut bukan disebabkan oleh lambatnya proses kepabeanan, melainkan karena sejumlah importir belum segera mengeluarkan kontainer setelah seluruh proses administrasi selesai.

"Pada saat pelayanan keluar maupun masuk barang, kami sudah sesuai dengan standar yang diharapkan secara nasional. Namun ketika kontainer-kontainer tersebut sudah mendapatkan pengeluaran barang, masih terjadi penumpukan karena pelaku usaha tidak segera melakukan pengeluaran," kata Djaka ditemui kompleks Parlemen DPR RI pada Senin (15/6/2026).

Djaka mengatakan layanan kepabeanan baik untuk barang masuk maupun keluar pelabuhan telah berjalan sesuai standar nasional.

Namun, penumpukan terjadi karena kontainer yang telah memperoleh persetujuan pengeluaran barang (SPPB) masih tertahan di area pelabuhan.

Menurut dia, beberapa perusahaan masih memanfaatkan fasilitas penyimpanan yang tersedia di pelabuhan setelah SPPB diterbitkan.

Djaka menyinggung kontainer milik BYD dan Wuling yang masih berada di pelabuhan meski proses kepabeanannya telah selesai.

Ia menyebut dalam sejumlah kasus, kontainer bahkan masih tertahan lebih dari dua pekan setelah memperoleh izin keluar. Akibatnya, jumlah kontainer yang menumpuk di pelabuhan sempat mendekati 10.000 unit.

"Kemarin itu hampir sekitar 10 ribu kontainer yang masih ada di pelabuhan. Sehingga kami melakukan pemaksaan kepada perusahaan tersebut untuk secepatnya melakukan pengeluaran dari area pelabuhan," katanya.

Djaka menegaskan bahwa dari sisi kepabeanan tidak ada kendala yang menyebabkan keterlambatan pengeluaran barang.

Seluruh kewajiban administrasi telah diselesaikan oleh importir dan izin pengeluaran barang sudah diterbitkan.

Menurut dia, penundaan lebih banyak dipengaruhi pertimbangan logistik dan biaya.

Sejumlah pelaku usaha memilih menahan kontainer di pelabuhan karena biaya penyimpanan dinilai lebih murah dibandingkan menyewa lokasi penampungan di luar kawasan pelabuhan.

"Itu yang dimanfaatkan oleh perusahaan karena kesulitan tempat di luar. Dengan mempertimbangkan biaya yang lebih murah dibandingkan di luar pelabuhan, mereka memanfaatkan fasilitas tersebut," ujarnya.

Untuk mengatasi masalah serupa, DJBC berencana mendorong pemindahan kontainer ke area lini dua atau lokasi penumpukan di luar pelabuhan.

Langkah ini diharapkan dapat mengurangi kepadatan pelabuhan sekaligus mempercepat arus barang.

Djaka menegaskan pelabuhan seharusnya berfungsi sebagai titik transit barang, bukan sebagai lokasi penyimpanan jangka panjang.

Karena itu, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan operator pelabuhan dan pelaku usaha agar kontainer yang telah memperoleh izin keluar dapat segera dipindahkan dari area pelabuhan.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA, KOMPAS.com - Distributor produk Tiffany & Co. di Indonesia, PT Sumaco Wahana Utama menyampaikan pembaruan terkait proses penelaahan administratif yang tengah dilakukan bersama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Ini menyusul kasus kepabeanan yang sempat berujung pada penyegelan gerai Tiffany & Co di Plaza Indonesia, Jakarta.

Perusahaan menegaskan, proses tersebut secara khusus berkaitan dengan kegiatan impor dan dokumentasi yang dikelola PT Sumaco Wahana Utama sebagai importir lokal dan distributor pihak ketiga yang beroperasi secara independen untuk produk Tiffany & Co. di Indonesia.

"Proses ini secara khusus berkaitan dengan kegiatan impor dan dokumentasi yang dikelola oleh PT Sumaco Wahana Utama dalam kapasitasnya sebagai importir lokal. Tiffany & Co. tidak terlibat dalam kegiatan operasional maupun proses tinjauan administratif tersebut," demikian keterangan resmi perusahaan, ditulis pada Sabtu (13/6/2026).

PT Sumaco Wahana Utama menjelaskan, sejak Februari 2026 pihaknya telah berkoordinasi secara langsung dengan otoritas Bea Cukai untuk memenuhi dan menyelesaikan seluruh persyaratan administratif yang diperlukan.

Saat ini, sebagian dokumen masih berada dalam proses peninjauan dan tahap finalisasi.

Perusahaan menyatakan berkomitmen untuk menyelesaikan proses tersebut sesuai ketentuan yang berlaku dan dalam jangka waktu yang telah disepakati, termasuk penyelesaian seluruh kewajiban yang masih berjalan paling lambat pada 26 Juni 2026.

"Kami mengapresiasi kerja sama yang konstruktif dari pihak Bea Cukai dan tetap berkomitmen untuk menjunjung tinggi standar kepatuhan, transparansi, serta tanggung jawab perusahaan dalam menyelesaikan proses ini secara tepat waktu," ujar Direktur PT Sumaco Wahana Utama Celina Tarigan.

Menurut perusahaan, PT Sumaco Wahana Utama tetap berfokus menyelesaikan proses tersebut dengan baik dan menghargai kepercayaan yang terus diberikan pelanggan, mitra bisnis, serta seluruh pemangku kepentingan.

Tiffany & Co. sempat disegel Bea Cukai

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara resmi membuka kembali gerai Tiffany & Co. yang sebelumnya disegel oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terkait dugaan pelanggaran di bidang kepabeanan berupa impor barang, Senin (8/6/2026).

Menkeu menjelaskan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah melakukan audit kepabeanan dan menerbitkan Surat Penetapan Pabean sebesar Rp 97,49 miliar.

Nilai tersebut termasuk sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 78,50 miliar.

Saat ini, pihak Tiffany & Co. telah menyatakan kesanggupannya untuk memenuhi kewajiban tersebut, termasuk pemenuhan sanksi administrasi yang dikenakan.

"Yang bersangkutan telah berkomitmen untuk mematuhi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku," ujar Purbaya, dikutip dari laman resmi Kementerian Keuangan.

Menkeu tekankan kepatuhan dan transparansi

Purbaya menegaskan, pemerintah senantiasa mengedepankan prinsip kepatuhan, transparansi, dan akuntabilitas dalam menjalankan fungsi pengawasan.

Menurut dia, upaya tersebut dilakukan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat, memberikan kepastian hukum, serta menjaga keberlangsungan usaha bagi seluruh pelaku usaha dalam rangka mendukung perekonomian nasional.

Menkeu juga mengimbau seluruh pelaku usaha untuk senantiasa memenuhi kewajiban dan mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan sebagai bagian penting dalam menciptakan ekosistem usaha yang transparan dan berdaya saing.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA - Amerika Serikat (AS) semakin mengukuhkan posisinya sebagai salah satu kekuatan utama di pasar energi global dengan mengekspor minyak mentah dalam jumlah besar ke berbagai negara sepanjang 2025. Pertumbuhan produksi dari industri pengeboran domestik menjadikan AS pemasok penting bagi negara industri, mitra dagang, dan pusat pengolahan minyak dunia.

"Belanda menjadi pembeli terbesar minyak mentah Amerika Serikat pada 2025 dengan volume impor lebih dari 419 juta barel," berdasarkan data perdagangan energi internasional yang dirangkum dari berbagai sumber dikutip dari Stars Insider, Senin (8/6/2026).

Belanda memanfaatkan minyak mentah asal AS untuk memasok kilang-kilang yang mengolahnya menjadi bensin, solar, dan produk energi lainnya bagi pasar Eropa. Di posisi berikutnya, Meksiko mengimpor hampir 400 juta barel, disusul Kanada dengan lebih dari 324 juta barel meski negara tersebut juga merupakan salah satu eksportir minyak terbesar ke Amerika Serikat.

Di kawasan Asia, Korea Selatan menjadi pembeli terbesar dengan impor mencapai 257 juta barel. Jepang menyusul dengan 247 juta barel, sementara China membeli 238 juta barel guna memenuhi kebutuhan energi bagi sektor industrinya yang sangat besar.

India juga muncul sebagai pembeli utama dengan impor sekitar 221 juta barel. Pertumbuhan ekonomi yang pesat dan kemampuan kilang modern di negara tersebut mendorong peningkatan permintaan terhadap minyak mentah ringan asal Amerika Serikat.

Sejumlah negara lain yang masuk dalam daftar pembeli terbesar adalah Brasil dengan 133 juta barel, Inggris 124 juta barel, Spanyol 95 juta barel, Taiwan 82 juta barel, serta Prancis 71 juta barel. Negara-negara tersebut memanfaatkan minyak AS untuk memenuhi kebutuhan energi domestik maupun mendukung industri pengolahan dan ekspor produk turunan minyak.

Di kawasan Asia Tenggara, Singapura mengimpor 65 juta barel untuk diolah kembali dan dipasarkan ke sektor pelayaran internasional, sedangkan Thailand membeli 60 juta barel guna mendukung sektor manufaktur dan konsumsi domestik.

Indonesia tercatat mengimpor sekitar 57 juta barel minyak mentah dari Amerika Serikat sepanjang 2025. Meskipun memiliki cadangan minyak yang cukup besar, produksi dari lapangan-lapangan minyak yang menua terus menurun, sementara konsumsi energi nasional meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi.

Selain Indonesia, sejumlah negara berkembang lainnya juga masuk dalam daftar pembeli utama minyak AS, antara lain Panama, Italia, Nigeria, Kolombia, Guatemala, Republik Dominika, Swedia, Jerman, dan Belgia. Kebutuhan energi yang terus meningkat, keterbatasan produksi domestik, serta kebutuhan kilang terhadap jenis minyak tertentu menjadi faktor utama tingginya impor minyak mentah dari Amerika Serikat.

Dominasi ekspor minyak mentah Amerika Serikat menunjukkan perubahan besar dalam peta energi global. Berkat lonjakan produksi dalam negeri, negara tersebut kini tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan domestik, tetapi juga menjadi pemasok strategis bagi berbagai negara di Eropa, Asia, hingga Amerika Latin.

Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang terjadi belakangan ini mendatangkan sejumlah dampak bagi eksportir, importir, hingga masyarakat secara umum.

Ekonom Universitas Andalas Syafruddin Karimi menjelaskan eksportir memang bisa merasakan keuntungan dari pelemahan rupiah.

"Pelemahan rupiah memang dapat memberi keuntungan kurs bagi eksportir karena pendapatan dolar bernilai lebih besar saat dikonversi ke rupiah," ujar Syafruddin kepada CNNIndonesia.com, Jumat (29/5).

Eksportir komoditas, manufaktur berorientasi ekspor, dan perusahaan dengan biaya domestik besar dinilai dapat menikmati tambahan margin dari depresiasi rupiah.

Namun, eksportir tidak otomatis meraih keuntungan lebih besar.

Syafruddin mengingatkan banyak eksportir masih memakai bahan baku impor, mesin impor, energi berbasis harga global, dan pembiayaan valuta asing.

"Jika biaya input dolar ikut naik, keuntungan kurs dapat terkikis," ujarnya.

Berdasarkan data yang dimiliki, ekspor barang dan jasa tumbuh lebih lambat daripada impor, sehingga pelemahan rupiah belum tentu langsung mendorong kinerja ekspor secara kuat.

Eksportir disebut hanya benar-benar memperoleh manfaat jika mereka memiliki kandungan lokal tinggi, kontrak ekspor stabil, utang valas terkendali, dan akses pasar global yang kuat.

Di sisi lain, importir menjadi pihak yang sudah tentu dirugikan karena paling cepat merasakan tekanan pelemahan rupiah.

Ketika rupiah bergerak ke sekitar Rp17.865 per dolar AS dan pasar forward mengarah ke level lebih tinggi, importir harus menyediakan rupiah lebih besar untuk membeli dolar.

"Beban ini langsung masuk ke harga bahan baku, barang modal, barang konsumsi impor, obat-obatan, komponen elektronik, pangan tertentu, dan energi," ujar Syafruddin.

Industri yang bergantung pada bahan baku luar negeri, kata dia, menghadapi tekanan margin karena biaya produksi naik lebih cepat daripada kemampuan menaikkan harga jual.

Jika perusahaan menahan harga, laba turun. Jika perusahaan menaikkan harga, permintaan dapat melemah.

Oleh karena itu, Syafruddin mengatakan pelemahan rupiah memaksa industri memperkuat lindung nilai, memperbesar kandungan lokal, memperbaiki efisiensi, dan menata ulang rantai pasok agar tidak terus menjadi korban volatilitas kurs.

Sementara itu untuk masyarakat biasa, pelemahan rupiah ini disebut dapat merugikan dompet warga melalui jalur harga, cicilan, pendapatan riil, dan ekspektasi.

"Masyarakat mungkin tidak langsung membeli dolar, tetapi mereka membeli barang yang memakai komponen impor," ujar Syafruddin.

Harga elektronik, kendaraan, obat-obatan, bahan pangan tertentu, produk energi, biaya pendidikan luar negeri, perjalanan internasional, dan barang konsumsi modern dinilai dapat naik saat rupiah melemah.

Jika biaya produksi naik, produsen akan menyalurkan sebagian beban ke konsumen.

Selain itu, jika suku bunga tetap tinggi untuk menjaga rupiah, Syafruddin mengungkap kredit kendaraan, KPR, pinjaman usaha, dan biaya modal juga ikut terasa lebih berat.

Ia mengatakan inflasi saat ini masih terkendali di sekitar 2,42 persen, tetapi pelemahan rupiah dapat menggerus daya beli jika berlangsung lama.

"Jadi, masyarakat membayar pelemahan rupiah bukan hanya di money changer, melainkan juga di pasar, toko, cicilan, dan tagihan rumah tangga," ujar Syafruddin.

Kenaikan harga barang dalam negeri karena pelemahan rupiah bakal terjadi jika tekanan kurs bertahan dan pelaku usaha mulai menyesuaikan harga jual.

Risiko terbesar muncul pada barang dengan kandungan impor tinggi, bahan baku industri, energi, pangan impor, obat-obatan, elektronik, dan barang konsumsi tahan lama.

Syafruddin mengungkap inflasi masih menunjukkan kondisi terkendali dengan angka tahunan sekitar 2,42 persen dan angka inti sekitar 2,44 persen.

Angka itu dinilai memberi ruang bagi pemerintah dan Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas.

Namun, impor barang dan jasa tumbuh lebih cepat daripada ekspor, sehingga ekonomi tetap memiliki eksposur impor yang besar.

Jika rupiah terus berada dekat level terlemah dan forward/NDF memberi sinyal pelemahan lanjutan, Syafruddin menilai tekanan harga secara bertahap tetap akan muncul.

"Pemerintah perlu menjaga pasokan, menahan biaya logistik, memperkuat stabilisasi pangan, dan memastikan kebijakan kurs tidak terlambat merespons ekspektasi pasar," ujar Syafruddin.

JAKARTA - Kabar buruk menghantam pasar pangan global. Produsen gula terbesar di dunia, India resmi mengumumkan pelarangan ekspor gula mulai hari ini hingga 30 September 2026. Langkah drastis ini diambil New Delhi guna mengamankan pasokan dalam negeri yang kian menipis akibat anomali cuaca ekstrem.

Keputusan ini diperkirakan akan memicu guncangan hebat pada harga gula internasional yang saat ini sudah berada dalam tren reli (kenaikan). Bagi konsumen global, kebijakan ini adalah sinyal bahaya bagi stabilitas harga bahan pokok di meja makan mereka.

Efek El Nino Bikin Produksi Gula India Terjun Bebas

Pemerintah India terpaksa menekan tombol darurat setelah proyeksi panen tebu menunjukkan angka yang mengkhawatirkan. Fenomena cuaca El Nino menyebabkan curah hujan monsun berada di bawah rata-rata, menghantam jantung perkebunan tebu negara tersebut.

India Berencana Setop Ekspor Gula, RI Antisipasi Lonjakan Harga



Data statistik menunjukkan penurunan yang signifikan, ketika India memerlukan sekitar 26-28 juta ton gula per tahun. Sementara produksi gula diperkirakan anjlok menjadi 25,8 juta ton untuk musim 2024-2025 -angka yang bahkan tidak cukup untuk menutupi kebutuhan rakyatnya sendiri.

Dari rekor 11 juta ton pada 2021, ekspor India terus merosot tajam hingga hanya tersisa 900.000 ton pada periode terakhir sebelum larangan ini berlaku.

Selain cuaca, perang di Iran juga mempengaruhi prospek sektor gula karena kekhawatiran terkait impor pupuk. Timur Tengah menyumbang sekitar setengah dari impor pupuk India.

Arab Saudi dikenal sebagai pemasok terbesar diammonium phosphate bagi India, dan Oman adalah pemasok urea terbesar. Kekhawatiran juga muncul dari kelangkaan gas alam cair, bahan baku utama untuk produksi urea. Diketahui Qatar merupakan adalah pemasok LNG impor terbesar bagi India.

Dukung Swasembada Gula, Pabrik Gula di Sulawesi Siap Diaktifkan Kembali



Badan pemeringkat Moody’s mengatakan, bahwa mereka melihat ada efek terhadap inflasi pangan India karena ketergantungan New Delhi pada pupuk impor. Sementara India telah mengakui gangguan pasokan pupuk akibat pengalihan rute pengiriman, yang telah meningkatkan waktu pengantaran. Konflik di Ukraina dan Timur Tengah juga telah meningkatkan harga pupuk secara global.

Siapa yang Paling Terluka?

Kebijakan ini menjadi pukulan telak bagi negara-negara yang selama ini bergantung pada manisnya gula India. Negara-negara di Afrika, seperti Sudan, Libya, dan Somalia, berada di baris terdepan yang terancam mengalami krisis pasokan pangan akibat kebijakan ini.

New Delhi hanya memberikan pengecualian sangat terbatas, yakni bagi pengiriman yang sudah masuk dalam kontrak pemerintah untuk ketahanan pangan nasional negara mitra. Bagaimana dengan Indonesia yang juga dikenal sebagai salah satu pengonsumsi gula yang besar.

Indonesia perlu mewaspadai efek domino dari kebijakan India ini. Diketahui gula adalah bahan baku utama industri makanan dan minuman. Jika harga gula dunia meroket, harga roti, minuman kemasan, hingga camilan favorit Anda bisa ikut naik.

Kenaikan harga komoditas pangan pokok seringkali menjadi pemicu inflasi yang dapat menggerus daya beli masyarakat di pasar-pasar lokal. Indonesia harus berebut pasokan dengan negara lain untuk mencari alternatif dari negara produsen seperti Brasil atau Thailand, yang kemungkinan juga akan menaikkan harga jual mereka.

KOMPAS.com – Impor barang dari China ke Indonesia masih menjadi pilihan strategis bagi pelaku usaha pada 2026.

Dengan akses ke pemasok kompetitif di dua pusat manufaktur terbesar di China, yakni Guangzhou dan Yiwu, pelaku usaha dapat memperoleh produk berkualitas dengan harga bersaing, mulai dari kategori fesyen, elektronik, peralatan rumah tangga, hingga produk industri.

Proses impor melalui jasa forwarder profesional umumnya mencakup beberapa tahapan. Importir terlebih dahulu melakukan transaksi dengan pemasok di China atau menggunakan jasa pembelian apabila belum memiliki kontak langsung.

Selanjutnya, importir menghubungi forwarder, seperti Natindo Cargo, untuk menentukan jalur pengiriman (laut atau udara), sekaligus memperoleh alamat gudang di China beserta kode marking.

Pemasok kemudian mengirim barang ke gudang konsolidasi di Guangzhou atau Yiwu. Importir juga perlu mengirimkan dokumen, seperti invoice dan packing list.

Setelah itu, barang diproses untuk pengiriman ke Indonesia, termasuk pengurusan custom clearance dan perizinan oleh forwarder. Setibanya di gudang Jakarta, barang akan dikirim ke alamat tujuan setelah pelunasan biaya pengiriman.

Adapun estimasi waktu pengiriman bervariasi tergantung jalur yang dipilih. Untuk jalur laut langsung (direct), pengiriman umumnya memakan waktu sekitar tiga hingga empat minggu karena tidak melalui pelabuhan transit.

Sementara itu, jalur laut tidak langsung (non-direct) membutuhkan waktu lebih lama, yakni sekitar empat hingga lima minggu, karena adanya proses transit di pelabuhan perantara.

Di sisi lain, pengiriman melalui jalur udara relatif lebih cepat, dengan estimasi waktu sekitar tujuh hingga delapan hari.

Jalur direct merupakan pengiriman langsung tanpa transit sehingga lebih cepat, sedangkan jalur non-direct cenderung lebih ekonomis dengan waktu tempuh lebih lama. Estimasi tersebut belum termasuk potensi keterlambatan akibat antrean di pelabuhan, pemeriksaan bea cukai, atau kondisi cuaca yang tidak menentu.

Head of Import Natindo Cargo Samuel Andrew menjelaskan, berdasarkan data pengiriman Natindo Cargo sepanjang 2025, sekitar 65 persen pelanggan ritel memilih jalur laut karena biaya yang efisien.

“Sementara itu, jalur udara lebih banyak digunakan untuk produk fesyen dan elektronik dengan perputaran cepat,” ujar Samuel dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Minggu (1/5/2026).

Biaya, custom clearance, dan tip bagi importir

Custom clearance menjadi tahap krusial dalam proses impor karena menentukan kelancaran masuknya barang ke Indonesia.

Forwarder berpengalaman akan membantu pengurusan perizinan, pembayaran bea masuk, PPN impor, serta kelengkapan dokumen sesuai regulasi Bea Cukai. Untuk produk tertentu, forwarder juga dapat membantu pengurusan izin tambahan.

Secara umum, komponen biaya impor meliputi harga barang dari pemasok, ongkos kirim domestik di China ke gudang konsolidasi, biaya pengiriman internasional (laut atau udara), bea masuk, PPN impor, serta biaya penanganan oleh forwarder. Memahami struktur biaya ini penting agar importir dapat menghitung margin keuntungan secara realistis.

Selain itu, forwarder modern kini juga menyediakan fitur live tracking yang memungkinkan importir memantau pergerakan barang secara real-time, mulai dari gudang di China, proses custom clearance, hingga tiba di Indonesia. Fitur ini menjadi standar baru dalam meningkatkan transparansi layanan logistik.

Kepada importir pemula, Samuel menyarankan untuk menggunakan jasa pembelian untuk mempermudah komunikasi dengan pemasok yang umumnya menggunakan bahasa Mandarin.

“Pastikan juga memilih forwarder yang transparan dalam biaya, memiliki gudang konsolidasi di China, menyediakan layanan end-to-end, serta fitur pelacakan daring,” tegasnya.

Untuk meminimalkan risiko, mulailah dengan volume kecil guna menguji proses dan kualitas pemasok sebelum meningkatkan skala impor.

Dengan strategi yang tepat, impor dari China dapat menjadi pendorong pertumbuhan bisnis ritel pada 2026.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Kami intensif berkoordinasi dengan teman-teman importir

Jakarta (ANTARA) - Badan Pangan Nasional (Bapanas) meminta distributor dan importir kedelai mematuhi Harga Acuan Penjualan (HAP) yang ditetapkan pemerintah guna menjaga stabilitas pasokan serta melindungi konsumen.

Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa mengatakan pemerintah terus berkoordinasi intensif dengan importir kedelai guna menekan kenaikan harga sehingga tidak membebani pengrajin tahu dan tempe.

"Kami intensif berkoordinasi dengan teman-teman importir. Bagaimana kondisinya saat ini, artinya naiknya tapi masih tidak terlalu signifikan dan dalam kategori sangat wajar. Namun demikian, secara ketentuan harga saat ini masih sesuai dengan harga acuan yang kita tetapkan," kata Ketut dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Ketut menyebutkan dalam data harga kedelai per 13 April yang diolah Bapanas berdasarkan informasi Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Gakoptindo), harga kedelai di DKI Jakarta paling tinggi mencapai Rp11.000 per kilogram (kg). Sedangkan terendah mencapai Rp10.500 per kg.

"Secara keseluruhan, rata-rata harga kedelai di regional Jawa berada di angka Rp10.555 per kg," jelasnya.

Selanjutnya untuk regional Sumatera terpantau fluktuasi dengan rata-rata harga Rp11.450 per kg. Lalu rata-rata di regional Sulawesi mencapai di Rp11.113 per kg. Sementara di Bali-NTB dan Kalimantan masing-masing berada di Rp10.550 per kg dan 10.908 per kg.

"Namun sebenarnya kondisi harga kedelai di pengrajin tahu tempe ini masih sesuai dengan harga acuan yang kita tetapkan," ujar Ketut.

Adapun ketentuan harga kedelai telah diatur dalam Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2024. HAP di tingkat konsumen atau pengrajin tahu dan tempe maksimal Rp11.400 per kg untuk kedelai lokal. Sementara HAP kedelai impor maksimal di Rp12.000 per kg dengan asumsi harga kedelai di tingkat importir Rp11.500 per kg.

Ia juga memastikan kepada para importir agar mematuhi harga acuan yang telah ditetapkan pemerintah dan tidak menaikkan harga melebihi batas yang ditentukan.

Pihaknya menegaskan kebijakan tersebut merupakan instruksi langsung dari Menteri Pertanian sekaligus Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman guna menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen.

Selain itu, pemerintah akan mengambil langkah tegas terhadap pelanggaran, termasuk pencabutan izin distributor hingga penahanan izin importir jika ditemukan praktik harga yang tidak wajar.

"Bapak Kepala Bapanas sangat tegas. Jadi kalau ada yang melebihi ketidakwajaran, kami bisa mencabut izin distributor, menahan izin importir," tegasnya.

Ia juga menjelaskan pemerintah berkomitmen menjaga harga kedelai sampai di tingkat pengrajin tahu dan tempe. Apabila harga kedelai telah melampaui HAP tingkat konsumen Rp12.000 per kg, maka pemerintah akan melakukan intervensi.

"Tatkala melewati Rp12.000 per kg, pemerintah akan melakukan intervensi. Sekali lagi, kita jaga bareng," imbuh Ketut.

Sebelumnya, Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan kepada para importir kedelai untuk menjaga stabilitas harga dan tidak mengambil keuntungan secara berlebihan.

Ia meminta pelaku usaha tetap mempertimbangkan kepentingan masyarakat, khususnya pengrajin tahu dan tempe, agar kenaikan harga tidak menekan kelompok yang sangat bergantung pada bahan baku tersebut.

Menurutnya, kondisi ini menjadi momentum bagi para importir untuk berkontribusi positif dengan menjaga keseimbangan harga demi kepentingan nasional serta mendukung ketahanan pangan Indonesia.

Diketahui, dalam Proyeksi Neraca Pangan Kedelai Tahun 2026 yang dikelola Bapanas, proyeksi produksi kedelai dalam negeri setahun ini diestimasikan di angka 277,5 ribu ton. Sementara kebutuhan konsumsi kedelai setahun mencapai 2,74 juta ton yang mayoritas untuk kebutuhan pengrajin tahu dan tempe nasional.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Surabaya, Jatim (ANTARA) - Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) mendorong penguatan peran importir terhadap ekonomi di tengah gejolak dan tekanan global.

"

Dampak dari perang di Timur Tengah ini sangat berdampak utamanya bagi aktivitas perdagangan internasional. Indonesia ini masih menjadi negara yang mengimpor berbagai bahan pokok dari luar negeri," kata Ketua Umum GINSI Subandi di Surabaya, Jatim, Kamis.

Subandi mengatakan mayoritas industri di Indonesia masih mengandalkan impor untuk memenuhi bahan baku produksi.

Di sisi lain, perang yang terjadi di Timur Tengah mulai memengaruhi harga bahan baku seperti harga plastik yang kenaikannya menembus 40 persen sampai 50 persen.

Hal itu lantaran naiknya harga minyak dunia hingga freight cost atau biaya mengangkut barang dari luar negeri juga naik seiring dengan rupiah terhadap dolar AS yang terus tertekan.

Menurutnya, apabila tantangan itu terus terjadi maka berpotensi terjadi penurunan aktivitas impor yang berdampak terhadap tersendatnya pasokan bahan baku ke industri.

"Biaya mendatangkan barang itu menjadi concern pelaku usaha importasi. Kalau memang ini dirasakan sangat merugikan, bisa jadi akan terjadi penurunan aktivitas impor yang berarti ada ketersendatan pasokan bahan baku ke industri," ujarnya.

Oleh sebab itu, Subandi ingin pemerintah hadir mengatasi tantangan yang dihadapi para importir seperti dengan menstabilkan nilai tukar rupiah, memberikan insentif atau relaksasi pajak, serta memberi kemudahan perizinan.

"

Maka, apakah pemerintah punya cadangan devisa yang cukup, kemudian bisa menstabilkan nilai tukar rupiah, kemudian juga bisa memberikan insentif, relaksasi atau apapun namanya," katanya.

Sementara itu, Ketua GINSI Jawa Timur Hana Belladina menegaskan seluruh anggota harus tetap optimistis di tengah ketidakpastian global.

"Kita tidak boleh kehilangan optimisme. Justru saat inilah ketangguhan kita diuji. Kita harus berani mengambil langkah, berinovasi, dan membangun kepercayaan,” ujar Bella.

Ia menuturkan keberhasilan dunia usaha tidak semata ditentukan oleh kondisi yang kondusif melainkan oleh kemampuan untuk tetap bergerak di tengah situasi sulit.

Terlebih, sekitar 79 hingga 80 persen bahan baku industri di Jawa Timur masih bergantung pada impor sehingga menjadikan kelancaran arus barang sebagai faktor penentu stabilitas produksi.

"Artinya, keberlangsungan industri, stabilitas produksi, hingga daya saing ekspor nasional sangat ditentukan oleh kelancaran arus barang impor yang kita kelola," katanya.

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian Amran Andi Amran Sulaiman menyatakan segera memanggil importir kedelai dalam waktu dekat guna merespons kenaikan harga dan memastikan kebijakan yang diambil tidak membebani masyarakat di tengah dinamika geopolitik global.

"Nanti, mungkin minggu-minggu depan (pemanggilan terhadap importir kedelai)," kata Mentan ditemui usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Rabu.

Ia menegaskan telah memerintahkan jajaran Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian untuk segera melakukan komunikasi intensif dengan para pelaku usaha agar situasi harga dapat dikendalikan secara cepat.

Mentan menekankan pentingnya menjaga stabilitas harga komoditas pangan strategis, terutama saat kondisi geopolitik global memanas yang berpotensi mempengaruhi pasokan dan harga di dalam negeri.

"Tapi Dirjen (Direktur Jenderal) Tanaman Pangan (Kementan), saya sudah perintahkan, cepat komunikasi. Jangan membebani rakyat di saat ada kondisi geopolitik memanas," ujarnya.

Menurutnya, sejumlah komoditas utama seperti beras, minyak goreng, termasuk kelapa sawit (crude palm oil/CPO) untuk mendukung biodiesel masih dalam kondisi aman, sehingga diharapkan stabilitas termasuk kedelai dapat terus dijaga secara berkelanjutan.

Ia juga mengingatkan agar tidak terjadi praktik yang merugikan seperti pada komoditas gula rafinasi, di mana kebocoran distribusi berdampak pada harga dan menghambat penjualan produk domestik.

"Kami paham kalau ada kenaikan harga, tetapi jangan seperti rafinasi, kelakuan importir rafinasi. Kita tidak bisa jual gula white sugar karena ada rafinasi, bocor kemana-mana. Dan itu saja aku minta," kata Amran.

Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman meminta para importir untuk tidak menaikkan harga kedelai secara berlebihan guna menjaga stabilitas pangan.

"Kedelai nanti kita minta kepada seluruh importir jangan menaikkan harga terlalu tinggi. Marilah kita menjaga stabilitas harga pangan dan kita ada empati perasaan peduli kepada saudara-saudara kita," kata Amran di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (7/4).

Ia memberikan perhatian khusus pada kenaikan harga kedelai yang mulai berdampak pada perajin tahu dan tempe di tingkat masyarakat.

Terkait penyebab pasti kenaikan harga kedelai di pasar domestik, Amran mengaku masih mendalaminya dan segera berkoordinasi dengan jajaran direktorat jenderal (ditjen) terkait untuk mematangkan langkah intervensi.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026