Bisnis.com, JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) mengevaluasi pemberian insentif ke dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Nantinya insentif tidak lagi dipukul rata Rp6 juta per hari bagi setiap dapur MBG.

Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari mengatakan langkah ini sebagai upaya perbaikan tata kelola untuk mengefisiensi anggaran MBG.

Dia menyebut, skema yang dibuat adalah memastikan penerima manfaat dari satu SPPG sehingga pemberian insentif akan berubah. Langkah berikutnya adalah melakukan penataan ulang sistem pelaksanaan program.

Menurutnya, penataan tersebut merupakan dampak lanjutan yang akan dilakukan berdasarkan data penerima manfaat yang telah terverifikasi.

"Setelah data penerima manfaat itu fix, ya kami harapkan nanti insentifnya enggak fix Rp6 juta semua. Kan tadinya itu diubahlah oleh yang dulu ya, bahwa penerima manfaatnya 1.500 pun insentifnya Rp6 juta, 500 pun Rp6 juta. kan yang dulu begitu," katanya kepada awak media di Gedung DPR, Senin (15/6/2026).

Dia menyampaikan tidak menutup kemungkinan menggabungkan dapur SPPG jika dirasa penerima manfaat disatu SPPG belum optimal. Strategi ini merupakan bagian dari refocusing MBG yang fokusnya adalah kepada penerima manfaat.

Oleh karena itu, insentif yang diberikan mengalami perubahan dan model insentif akan dievaluasi. Bentuk maupun besaran insentif akan disesuaikan dengan hasil evaluasi yang dilakukan.

Menurutnya, pemberian insentif tidak hanya didasarkan pada jumlah output yang dihasilkan, tetapi juga mempertimbangkan kualitas makanan yang disajikan, pemenuhan standar keamanan pangan, serta aspek ketahanan pangan yang mampu dijaga oleh masing-masing SPPG.

"Kemudian kita akan tetapkan insentifnya tidak begitu lagi dong, dan tidak sama juga gitu, tidak sama juga bentuknya. Lalu model dari insentif sendiri itu kita akan evaluasi, bukan sekedar menghasilkan output berapa lalu diberikan itu. Bagaimana Anda mampu menghasilkan makanan yang berkualitas, standar makanannya, keamanannya, ketahanan pangannya terpenuhi," ucapnya.

BGN akan membuat ulang standar penilaian menggunakan sejumlah indikator komposit di mana penilaian tidak lagi semata-mata didasarkan pada jumlah porsi makanan yang diproduksi dan besaran dana yang diterima.

Selain itu, dia menyampaikan bahwa nantinya tidak semua anak-anak mendapatkan program MBG. Hanya pihak-pihak tertentu saja yang mendapatkan dengan indikator membutuhkan pemenuhan gizi.

Menurutnya, penyaluran MBG ke sekolah high class tidak tepat karena mereka dirasa mampu memenuhi kebutuhan gizi. Seleksi penerima manfaat juga dilakukan melalui kajian bersama pihak terkait, salah satunya Kementerian Kesehatan.

"Contoh misalnya lah, contoh gampang: SMA ya mungkin sudah tidak perlu diberikan lagi MBG, apalagi SMA-SMA yang favorit, yang uang sakunya anak-anaknya itu ada Rp100.000-Rp200.000 gitu ya, sekolah-sekolah yang high class gitu, itu tidak perlu lagi. Itu beberapa contoh, itu sudah akan berkurang sekitar 8 juta penerima manfaat," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan 1.072 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri pada hari ini, Jumat (14/2/2026) sebagai bagian dari dukungan Polri terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Presiden juga menggelar peletakan batu pertama atau groundbreaking di 107 SPPG Polri. Kemudian, Presiden meresmikan 18 gudang ketahanan pangan Polri yang tersebar di 12 Polda.

Dalam sambutannya, Presiden mengatakan dirinya bahagia, gembira, dan merasa puas hati karena melihat salah satu institusi yang sangat penting bagi negara dan bangsa yakni kepolisian telah mengambil inisiatif, yakni pengembangan SPPG.

"Mungkin di suatu bidang yang seolah-olah tidak merupakan tugas pokok-nya, tetapi pimpinan Kepolisian Negara telah menangkap masalah yang krusial bagi keselamatan suatu bangsa," ujar Prabowo di SPPG Palmerah pada Jumat (14/2/2026).

Kapolri Jenderal Listyo Sigit mengatakan saat ini Polri telah memiliki 1.179 SPPG, di antaranya 411 SPPG sedang dalam tahap operasional dan 162 SPPG tahapan persiapan operasional. Lalu, 499 SPPG Polri dalam tahap pembangunan dan selesai pada Maret 2026. Ditambah, 107 SPPG yang groundbreaking.

Listyo mengatakan bahwa pengembangan SPPG Polri dilakukan sebagai bagian dukungan Polri terhadap program MBG.

"Sinergi lintas sektor merupakan modal utama dalam pelaksanaan program MBG agar tepat sasaran dan berkelanjutan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," kata Listyo.

Polri sendiri berkomitmen mendukung program MBG pemerintah dengan target membangun 1.500 unit SPPG di seluruh Indonesia.

"Jika ada arahan lebih dari Presiden kami menyesuaikan," ujar Listyo.

Listyo menjelaskan apabila seluruh SPPG telah beroperasi, diproyeksikan dapat memberi manfaat bagi 2,94 juta orang dan menyerap 58.950 tenaga kerja.

Polri juga mengembangkan 18 gudang ketahanan pangan Polri yang tersebar di 12 Polda. Pada tahun ini, Polri akan membangun 10 gudang ketahanan pangan lainnya. Sehingga total akan ada 28 gudang ketahanan pangan dengan kapasitas masing-masing 1.000 ton.

Dikutip dari siaran pers, Kabagops Satlantas Polres Jakarta Barat, AKP Sudarmo, menambahkan, rekayasa lalu lintas akan diterapkan dengan sistem buka-tutup jalan bergantian saat rombongan Presiden dan jajaran melintas.

Personel Satlantas akan ditempatkan di titik-titik persimpangan strategis untuk mengurai kepadatan dan memastikan arus lalu lintas tetap lancar saat peresmian SPPG Polri.

“Untuk rekayasa lalu lintas buka tutup bergantian, anggota di-ploting di titik persimpangan untuk memperlancar arus lalu lintas,” kata Sudarmo.