Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan potensi ekonomi dari belanja Program Makan Bergizi Gratis (MBG) senilai Rp120 triliun lebih per tahun belum sepenuhnya dinikmati petani, peternak, nelayan, koperasi, hingga pelaku UMKM lokal.

Hal itu disampaikan Luhut usai bertemu dua Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, yakni Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono, untuk membahas evaluasi serta perbaikan tata kelola program unggulan Presiden Prabowo Subianto.

Berdasarkan kajian yang dilakukan DEN di 800 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), perputaran belanja pangan MBG diperkirakan mencapai lebih dari Rp120 triliun setiap tahun dan berpotensi menyerap sekitar 1,2 juta tenaga kerja.

Menurut Luhut, efek berganda (multiplier effect) MBG mulai terlihat di berbagai daerah, tetapi manfaat ekonomi yang besar itu belum sepenuhnya mengalir hingga ke lapisan bawah.

"Banyak petani, peternak, nelayan, koperasi, dan UMKM lokal yang belum mampu terhubung secara optimal ke dalam rantai pasok," ujar Luhut melalui unggahan di akun Instagram resminya @luhut.pandjaitan, Selasa (23/6).

Benarkah klaim Luhut soal anggaran ratusan triliun MBG belum mengalir ke UMKM hingga petani?

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita mengatakan akar persoalan MBG saat ini memang bukan pada tujuan kebijakannya, melainkan pada bagaimana anggaran tersebut didistribusikan hingga ke pelaku usaha di tingkat hulu.

Menurutnya, dalam berbagai program belanja pemerintah, kebocoran nilai tambah justru sering terjadi di lapisan tengah rantai distribusi.

"Masalah utamanya bukan pada niat kebijakan, tetapi pada desain rantai distribusi dan struktur pasar yang menghubungkan anggaran tersebut dengan pelaku di hulu seperti petani dan nelayan," ujarnya kepada CNNIndonesia.com.

Ia menjelaskan anggaran konsumsi yang besar memang menciptakan transaksi ekonomi yang tinggi. Namun, nilai ekonomi tersebut banyak berhenti di tangan aggregator, vendor besar, distributor hingga kontraktor pengadaan.

"Akibatnya, meskipun anggaran untuk konsumsi besar secara nominal, yang benar-benar netes ke produsen primer justru sangat kecil karena mereka tidak terintegrasi langsung ke dalam rantai pasok program tersebut," katanya.

Ronny mengatakan ada beberapa penyebab struktural sehingga belanja MBG tidak langsung dirasakan petani-nelayan. Pertama, masalah skala dan standar, sebab program berskala nasional seperti MBG membutuhkan pasokan dalam jumlah besar, berkualitas seragam, dan tersedia secara berkelanjutan.

Sementara itu, mayoritas petani dan nelayan Indonesia masih beroperasi dalam skala kecil, tersebar di berbagai wilayah, serta belum memiliki organisasi yang kuat untuk memenuhi kebutuhan pasokan dalam jumlah besar.

Imbasnya, penyelenggara program lebih memilih bekerja sama dengan pemasok besar yang dinilai siap dari sisi logistik dibanding membeli langsung dari petani maupun nelayan.

"Di sinilah terjadi pemotongan margin yang cukup besar sebelum sampai ke petani dan nelayan," kata Ronny.

Kedua, masalah tata kelola dan pengadaan turut memperbesar persoalan karena selama ini proses pengadaan lebih menitikberatkan pada efisiensi administrasi dan kepastian pasokan dibanding keberpihakan terhadap produsen kecil.

Menurut Ronny, selama tidak ada aturan yang secara eksplisit mewajibkan keterlibatan petani hingga nelayan lokal, sistem akan memilih jalur yang paling mudah dan aman secara operasional.

"Jika tidak ada afirmasi kebijakan yang secara eksplisit mewajibkan keterlibatan petani dan nelayan lokal, maka sistem akan secara alami memilih jalur yang paling mudah dan paling 'aman' secara operasional, meskipun secara distribusi ekonomi menjadi tidak adil," terangnya.

Ketiga, panjangnya rantai distribusi dan lemahnya kelembagaan di tingkat hulu. Tanpa koperasi atau agregator milik petani-nelayan sendiri yang kuat, posisi tawar mereka akan selalu lemah.

"Akibatnya, mereka hanya menjadi price taker, bukan penerima manfaat utama dari program sebesar itu," imbuh Ronny.

Ronny menilai desain kebijakan MBG belum cukup presisi untuk memastikan manfaat ekonomi benar-benar sampai ke lapisan paling bawah.

Jika tak diperbaiki, maka kritik bahwa program ratusan triliun belum menggerakkan ekonomi nelayan dan petani adalah kritik yang layak diperhatikan.

"Solusinya bukan hanya menambah anggaran, tetapi mendesain ulang rantai pasok, misalnya dengan kewajiban sourcing lokal, penguatan koperasi, digitalisasi distribusi, dan skema kontrak langsung dengan kelompok tani dan nelayan. Tanpa itu, kebocoran nilai tambah akan terus berulang," tegasnya.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan INDEF M Rizal Taufikurahman mengatakan besarnya anggaran konsumsi MBG memang menciptakan permintaan pangan yang luar biasa besar, tetapi hal itu belum otomatis meningkatkan pendapatan petani maupun nelayan.

"Saya melihat persoalan utamanya bukan pada besar kecilnya anggaran MBG, melainkan pada desain rantai pasoknya," katanya.

Menurut Rizal, selama pengadaan masih didominasi distributor dan pemasok besar, efek ekonomi lebih banyak dinikmati sektor perdagangan dibanding produsen pangan di tingkat hulu.

[Gambas:Photo CNN]

"Sementara petani dan nelayan tetap hanya memperoleh margin yang terbatas," tambahnya.

Ia menilai persoalan ini menunjukkan ekosistem produksi pangan Indonesia belum benar-benar dipersiapkan untuk memasok kebutuhan MBG dalam skala nasional.

Sebab, sebagian besar petani-nelayan masih memiliki produksi terbatas, kontinuitas pasokan belum stabil, serta belum didukung fasilitas penyimpanan maupun logistik yang memadai.

Padahal, di sisi lain, MBG membutuhkan bahan pangan dalam jumlah besar dengan kualitas yang seragam dan tersedia setiap hari. Kondisi tersebut membuat penyelenggara program lebih memilih pemasok yang telah memiliki jaringan distribusi matang.

"Akibatnya, penyelenggara program cenderung memilih pemasok yang sudah mapan dibandingkan membeli langsung dari kelompok tani dan nelayan," ujarnya.

Karena itu, Rizal menilai apabila MBG ingin benar-benar menjadi instrumen penggerak ekonomi rakyat, pemerintah perlu mengubah desain pengadaan dengan mewajibkan keterlibatan koperasi, kelompok tani, kelompok nelayan, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai pemasok utama.

Selain itu, menurutnya pemerintah perlu memberikan kontrak pembelian yang pasti, memperluas akses pembiayaan, melakukan pendampingan usaha, serta memperkuat infrastruktur logistik agar produsen kecil mampu memenuhi kebutuhan program secara berkelanjutan.

"Tanpa perbaikan tersebut, anggaran ratusan triliun berisiko hanya menghasilkan efek berganda di sektor distribusi, bukan meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan sebagaimana yang menjadi semangat awal program tersebut," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) dipastikan mengalami pemangkasan sejalan dengan upaya perbaikan tata kelola yang diperintahkan Presiden Prabowo Subianto. Badan Gizi Nasional (BGN) disebut telah memiliki angka final anggaran yang bakal dihemat tahun ini.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengaku telah bertemu dengan Kepala BGN Nanik S. Deyang, Kamis (25/6/2026). Meski tidak memerinci berapa anggaran yang dihemat, dia hanya memastikan nilainya signifikan.

"Kepala BGN melaporkan bahwa akan ada penghematan lebih lanjut dari program MBG, saya pikir cukup signifikan tetapi nanti biar Kepala BGN yang mengumumkan," terangnya kepada wartawan di kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (26/6/2026).

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, Purbaya sempat menyebut penghematan pagu anggaran MBG dikurangi menjadi Rp268 triliun tahun ini. Artinya, estimasi penghematan mencapai sekitar Rp67 triliun.

Purbaya bahkan menyebut pagu anggaran hasil penghematan tersebut akan lebih rendah lagi jika mengacu pada hasil perbincangannya dengan BGN Kamis lalu. Dia menyatakan setuju dengan penghematan anggaran ini sebab masih ada banyak perbaikan tata kelola yang harus dilakukan.

"Saya setuju [pemotongan] apalagi kalau dipotongnya lebih banyak lagi. Artinya ada efisiensi yang lebih bagus. Kemarin saya lihat proposalnya ada efisiensi yang lebih bagus, walaupun masih bisa dikurangin sedikit lagi. Tetapi nanti akan signifikan lah pemotongannya, bukan saya yang usul ya, Kepala BGN-nya sendiri," ujar mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini.

Dari sisi dampaknya ke defisit APBN, Purbaya belum bisa memastikan apakah penghematan anggaran MBG bisa berdampak besar. Sebab, bisa saja muncul kenaikan kebutuhan belanja di pos anggaran lain.

Namun, Purbaya memastikan pemerintah akan tetap bisa menjaga defisit APBN sampai akhir tahun di bawah 3%. Apalagi, harga minyak kini sudah mengalami tren penurunan di sekitar US$70 per barel, atau kembali ke asumsi APBN yakni Indonesia Crude Price (ICP).

Pada rapat dengan Komite IV DPD awal pekan ini, Senin (22/6/2026), Purbaya menyebut defisit APBN bakal diupayakan berada di bawah 2,9% terhadap PDB. Dia turut mengemukakan bahwa defisit akhir tahun lalu mengecil ke 2,81% terhadap PDB berdasarkan perhitungan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Sampai dengan Juni 2026, Bendahara Negara menyebut defisit APBN akan berada di level 1% terhadap PDB.

"Yang jelas kondisi fiskal aman, defisit tidak akan melebihi 3%, hampir pasti bisa dikendalikan dengan baik karena ruangnya semakin terbuka lebar, termasuk harga minyak turun mendekati US$70," pungkasnya.

Menanggapi penghematan anggaran MBG, Ekonom PT Bank Danamon Indonesia Tbk. Hosianna Evalita Situmorang menyampaikan bahwa langkah tersebut akan berdampak positif ke ketahanan fiskal.

"Apalagi kalau realokasi anggaran pada akhirnya menjadi lebih tepat sasaran yaitu untuk menjaga atau bahkan mendorong daya beli misal dengan bantuan sosial dan kenaikan harga energi misal BBM dan listrik ke depannya bisa terkendali atau tidak terlalu besar," ujarnya kepada Bisnis.

JAKARTA, KOMPAS.com – Anggaran MBG atau Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dipastikan akan kembali mengalami efisiensi.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan kebutuhan anggaran MBG tahun 2026 diperkirakan berada di bawah Rp 260 triliun, lebih rendah dari proyeksi sebelumnya, tanpa mengurangi kualitas maupun tujuan utama program.

Anggaran MBG Dipotong Lagi

Purbaya mengatakan rencana anggaran MBG dipotong lagi telah dibahas bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang. Menurut dia, usulan efisiensi berasal dari BGN dan masih akan diumumkan secara rinci oleh lembaga tersebut.

"Sudah ada pembicaraan dengan Kepala BGN. Beliau melaporkan akan ada penghematan lebih lanjut dari program BGN. Saya pikir cukup signifikan, tetapi nanti biar Kepala BGN yang mengumumkan secara detail," kata Purbaya di kantornya, Jakarta, Jumat (26/6/2026).

Ia memastikan anggaran MBG saat ini masih akan dievaluasi sehingga kebutuhan anggaran pada 2026 berada di bawah proyeksi sebelumnya.

"Nanti anggarannya akan di bawah itu (Rp 260 triliun). Yang jelas, anggaran kita menjadi lebih aman," ujar dia.

Saat ditanya apakah penghematan mencapai sekitar Rp 40 triliun, Purbaya belum memastikan angka tersebut.

"Mungkin. Tanya dia saja (Kepala BGN), dia lebih ngerti daripada saya. Saya setuju, apalagi kalau dipotong lebih banyak lagi. Tapi biar programnya jalan," kata Purbaya.

Menurut dia, hasil evaluasi BGN masih menunjukkan adanya ruang efisiensi dalam pelaksanaan program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

"Kalau kemarin saya lihat proposalnya ada efisiensi yang lebih bagus. Walaupun masih bisa dikurangi sedikit lagi," ujarnya.

Purbaya menegaskan usulan pemangkasan tersebut berasal dari BGN, bukan dari Kementerian Keuangan.

"Tapi nanti akan signifikan lah pemotongannya. Tapi bukan saya yang usul ya. Kepala BGN sendiri," kata dia.

ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYAT Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa angkat bicara perihal Istana yang memutuskan untuk mengurangi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Anggaran MBG di Bawah Rp 268 Triliun

Sebelumnya, pagu anggaran MBG tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp 335 triliun. Dalam pemaparan APBN Kita pada 21 Mei 2026, pemerintah memangkas anggaran menjadi Rp 268 triliun atau berkurang sekitar Rp 67 triliun.

Kini, anggaran MBG di bawah Rp 268 triliun menjadi target baru pemerintah setelah dilakukan evaluasi bersama BGN. Bahkan, Purbaya mengisyaratkan kebutuhan anggaran dapat ditekan hingga berada di bawah Rp 260 triliun.

Meski demikian, ia menegaskan efisiensi anggaran MBG tidak akan mengurangi kualitas makanan maupun tujuan utama program.

Purbaya: Program MBG Tetap Dilanjutkan

Meski menginginkan efisiensi semaksimal mungkin, Purbaya menegaskan pemerintah tidak akan menghapus program MBG.

"Kalau saya maunya nol, tapi enggak bisa kan. Itu (MBG) sudah keluar anggarannya. Kalau begitu juga enggak benar, karena programnya program yang bagus, tinggal implementasinya diperbaiki," ujar Purbaya.

Menurut dia, fokus pemerintah saat ini bukan memangkas manfaat program, melainkan memastikan anggaran MBG digunakan lebih efektif, efisien, tepat sasaran, dan tetap menjaga kesehatan fiskal negara.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Usai Bertemu Kepala BGN, Purbaya Pastikan Anggaran MBG di Bawah Rp260 Triliun Tanpa Kurangi Porsidan telah tayang di Kontan.co.id dengan judul Purbaya Pastikan Anggaran MBG Bisa Dipangkas Lebih dari Rp 40 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa mengaku menginginkan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bisa ditekan serendah mungkin.

Namun, Purbaya menegaskan penghapusan anggaran program tersebut tidak mungkin dilakukan karena MBG merupakan program pemerintah yang dinilai memiliki tujuan yang baik.

Pernyataan itu disampaikan Purbaya saat ditanya mengenai upaya efisiensi anggaran program MBG yang tengah dilakukan pemerintah bersama Badan Gizi Nasional (BGN).

"Kalau saya maunya nol, tapi enggak bisa kan. Itu (MBG) sudah keluar anggarannya. Kalau begitu juga enggak benar, karena programnya program yang bagus, tinggal implementasinya diperbaiki," kata Purbaya di kantornya, Jakarta, Jumat (26/6/2026).

Menurut Purbaya, fokus pemerintah saat ini bukan menghapus program MBG, melainkan memastikan pelaksanaannya berjalan lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Ia menilai, perbaikan tata kelola dan pengawasan menjadi kunci agar program prioritas tersebut dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat sekaligus tetap menjaga kesehatan fiskal negara.

Sebelumnya, Purbaya mengungkapkan pemerintah bersama BGN tengah membahas langkah efisiensi lanjutan terhadap program MBG.

Bahkan, Purbaya memastikan kebutuhan anggaran program tersebut akan berada di bawah proyeksi sebelumnya sebesar Rp260 triliun.

Meski demikian, Purbaya menegaskan efisiensi tersebut tidak akan mengurangi porsi maupun tujuan utama program MBG.

"Kami terus berdiskusi dengan BGN. Yang jelas akan ada penghematan yang cukup signifikan sehingga anggaran negara menjadi lebih aman," ujar Purbaya.

Selain efisiensi anggaran, pemerintah juga tengah memperkuat pengawasan pelaksanaan MBG di daerah dengan melibatkan sumber daya dari Kementerian Keuangan, termasuk jajaran perbendaharaan dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN).

Langkah tersebut diharapkan dapat memperbaiki implementasi program MBG di lapangan sekaligus memastikan setiap anggaran yang digelontorkan pemerintah dapat digunakan secara efektif dan akuntabel.

Anggaran MBG Dipangkas

Pemerintah memastikan anggaran program Makan Bergizi Gratis atau MBG tahun 2026 akan dipangkas signifikan dari pagu awal seiring evaluasi menyeluruh terhadap efisiensi belanja dan tata kelola program.

Meski demikian, penghematan dipastikan tidak akan mengurangi kualitas serta alokasi anggaran untuk menu makanan penerima manfaat.

Sebelumnya, pagu anggaran MBG 2026 ditetapkan sebesar Rp 335 triliun. Namun, dalam pemaparan APBN Kita pada 21 Mei 2026, Purbaya menyebut anggaran tersebut akan diturunkan menjadi Rp 268 triliun atau berkurang sekitar Rp 67 triliun.

Kini, pemerintah mengisyaratkan angka final anggaran bahkan berpotensi berada di bawah Rp 268 triliun.

Namun, setelah bertemu dengan Kepala BGN (Badan Gizi Nasional) Nanik S Deyang, Purbaya berjanji anggaran MBG untuk 2026 masih bisa ditekan di bawah Rp260 triliun.

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan pemerintah akan kembali melakukan efisiensi anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG), sehingga kebutuhan anggaran program tersebut dipastikan berada di bawah proyeksi sebelumnya sebesar Rp260 triliun.

Purbaya mengatakan, rencana penghematan itu telah dibahas langsung bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang.

Menurut Purbaya, efisiensi yang dilakukan cukup signifikan tanpa mengurangi substansi maupun porsi program yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut.

"Sudah ada pembicaraan dengan Kepala BGN. Beliau melaporkan akan ada penghematan lebih lanjut dari program BGN. Saya pikir cukup signifikan, tetapi nanti biar Kepala BGN yang mengumumkan secara detail," kata Purbaya di kantornya, Jakarta, Jumat (26/6/2026).

Purbaya menegaskan, efisiensi anggaran dilakukan untuk memperkuat keberlanjutan fiskal sekaligus memastikan pelaksanaan program MBG berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

"Nanti anggarannya akan di bawah itu (Rp260 triliun). Yang jelas, anggaran kita menjadi lebih aman," ujarnya.

Kemenkeu Turut Awasi Pelaksanaan MBG di Daerah

Selain melakukan efisiensi anggaran, pemerintah juga berencana memperkuat pengawasan pelaksanaan MBG di daerah. Purbaya mengungkapkan, Kementerian Keuangan akan dilibatkan dalam monitoring operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh kabupaten dan kota.

Menurutnya, langkah tersebut diambil setelah pemerintah menemukan adanya tantangan pengawasan di lapangan.

"Kemarin saya sampaikan, kalau pengawasan di daerah masih sulit, biar Kementerian Keuangan ikut mengawasi. Saya punya orang di daerah yang bisa memonitor SPPG secara berkala. Saya punya alat untuk mengontrol anggarannya," ujar Purbaya.

Ia mengatakan, usulan tersebut telah mendapat persetujuan dari BGN. Bahkan, apabila ditemukan pelanggaran atau pelaksanaan yang tidak sesuai aturan, pemerintah tidak menutup kemungkinan untuk menghentikan operasional unit terkait.

"Mereka setuju. Kalau memang tidak benar, ya boleh ditutup. Kurang lebih diskusinya seperti itu," kata dia.

Purbaya menilai koordinasi antara Kementerian Keuangan dan BGN kini berjalan jauh lebih baik dibandingkan pada tahap awal pelaksanaan program.

"Kerja sama dengan BGN sekarang semakin baik. Kalau dulu waktu awal saya masuk sempat banyak perdebatan, sekarang sudah tidak lagi. Saya harap ke depan semakin bagus," ujarnya.

SDM Keuangan Siap Dikerahkan untuk Dukung MBG

Selain pengawasan, Purbaya mengatakan Kementerian Keuangan juga siap mendukung penguatan sumber daya manusia (SDM) dalam pelaksanaan MBG, terutama di bidang keuangan dan tata kelola anggaran.

"Kalau perlu tenaga finansial dan keuangan, kami dari Kementerian Keuangan siap membantu. Harusnya ke depan akan lebih baik," tuturnya.

Meski menginginkan efisiensi anggaran semaksimal mungkin, Purbaya menegaskan pemerintah tetap berkomitmen melanjutkan program MBG karena dinilai memiliki tujuan yang baik bagi masyarakat.

"Kalau saya maunya nol, tapi kan tidak bisa karena anggarannya sudah ditetapkan. Programnya sendiri bagus, tinggal implementasinya yang perlu terus diperbaiki," kata Purbaya.

Ia menambahkan, langkah efisiensi yang sedang dilakukan BGN diharapkan dapat membuat program MBG berjalan lebih efektif, akuntabel, dan tetap memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat tanpa membebani kondisi fiskal negara.

"Kami punya banyak personel di seluruh kabupaten dan kota, baik dari perbendaharaan maupun Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), yang bisa ikut membantu pengawasan," ujar Purbaya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan akan ada pemangkasan pagu anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG). Selain mendorong efisiensi postur anggaran, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) juga bakal turun tangan langsung mengawasi penggunaan dana MBG di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tingkat daerah.

Purbaya mengungkapkan, rencana efisiensi tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang ketika keduanya bertemu pada Kamis (25/6/2026). Menurutnya, BGN telah membawa proposal penghematan lanjutan yang dinilai lebih optimal.

Sebagai catatan, kebutuhan anggaran penuh (full year) untuk program andalan Presiden Prabowo Subianto ini pada rancangan awalnya sempat diperkirakan mencapai Rp335 triliun.

Pada bulan lalu, Kemenkeu dan BGN sudah sepakat tidak mencairkan Rp67 triliun dana cadangan BGN di Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) sehingga tersisa pagu anggaran sebesar Rp268 triliun.

Kini, BGN kembali mengajukan proposal pemangkasan pagu anggaran. Sebelumnya, rapat antara BGN dan Komisi IX DPR menyetujui langkah efisiensi dengan total penghematan sekitar Rp40 triliun.

Ketika dikonfirmasi, Purbaya tidak menampik pemotongan anggaran yang diajukan ke Kemenkeu sekitar Rp40 triliun. Kendati demikian, dia menyerahkan pengumuman angka pastinya ke Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang.

"Saya setuju apalagi kalau dipotong lebih banyak lagi, asalkan programnya jalan," ujarnya di Kantor Kemenkeu, Jumat (26/6/2026).

Meski porsi anggaran dirampingkan, bendahara negara mengklaim efisiensi ini tidak akan mengorbankan kualitas nutrisi maupun memangkas alokasi dana per porsi yang diterima masyarakat.

Menurutnya, penghematan tersebut justru lahir dari perbaikan sistem operasional. BGN, lanjutnya, juga merencanakan rekrutmen ahli gizi yang lebih masif untuk menjaga standar program.

Kemenkeu Ikut Awasi

Demi memastikan efisiensi berjalan sesuai koridor, Kemenkeu akan mengambil peran sentral dalam memonitor aliran dana di daerah. Purbaya menjelaskan, kesepakatan ini lahir dari permintaan BGN yang mengaku kerap kesulitan melakukan pengawasan hingga ke level akar rumput.

Nantinya Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang tersebar di kabupaten/kota akan ikut mengawasi pelaksanaan operasional SPPG secara berkala.

"Jadi pengawasannya akan lebih terstruktur, dan yang mengawasi bukan BGN sendiri, jadi dari tempat saya, kita tidak akan kongkalikong. Kalau yang mengawasi BGN sendiri kan bisa ada vested interest," jelas Purbaya.

Rencananya, evaluasi operasional dan serapan anggaran MBG di lapangan akan dilakukan setiap dua bulan sekali. Purbaya mengaku, pihaknya tidak akan kompromi terhadap unit pelayanan yang terbukti bermasalah.

"Nanti kalau jelek, ya kita bilang jelek. Kalau rekomendasinya tutup, ya tutup aja," katanya.

Ke depan, Purbaya berharap sinergi antara Kemenkeu dan BGN dapat terus membaik. Di samping dukungan pengawasan, Kemenkeu juga siap memasok sumber daya manusia (SDM) di bidang finansial apabila BGN membutuhkan asistensi pengelolaan keuangan.

Bisnis.com, JAKARTA — Prospek sektor perunggasan atau poultry dinilai tetap positif, meskipun rencana restrukturisasi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) milik pemerintah sempat membayangi sentimen pasar.

Analis BRI Danareksa Sekuritas Victor Stefano dan Wilastita Muthia Sofi mengungkapkan isu pemangkasan pagu anggaran MBG dari Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun berpotensi menurunkan penyerapan daging ayam.

Kendati demikian, potensi penurunan belanja komoditas tersebut diperkirakan hanya berdampak minimal terhadap fundamental industri dengan pemangkasan tipis pada tingkat kekurangan pasokan (undersupply).

“Kami memperkirakan potensi penurunan belanja MBG ini berdampak terbatas, hanya mengurangi estimasi undersupply unggas tahun 2026 dari semula 12% menjadi sekitar 11%,” ujar keduanya dalam riset, dikutip Sabtu (20/6/2026).

Di bawah skenario tanpa ekspansi penerima manfaat, serapan ayam untuk program MBG sepanjang tahun ini diperkirakan mencapai 300.000 ton, hanya turun tipis dari proyeksi awal sebesar 328.000 ton.

Selain sentimen MBG, pelemahan harga ayam hidup (livebird/LB) ke kisaran Rp16.500—Rp18.500 per kilogram sejak akhir Mei lalu dinilai lebih dipicu oleh faktor musiman dan peningkatan produksi secara temporer.

Faktor musiman tersebut mencakup penurunan permintaan selama masa libur sekolah dan memasuki bulan Suro, di samping adanya disrupsi jangka pendek akibat reformasi program pasokan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

Sementara itu, BRI Danareksa Sekuritas memperkirakan margin laba emiten unggas pada kuartal II/2026 akan melandai setelah mencatatkan kinerja basis tinggi (high base) yang cukup kuat pada kuartal I/2026.

Pada kuartal II/2026, PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk. (CPIN) diproyeksikan meraup laba Rp845 miliar hingga Rp1,027 triliun, PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk. (JPFA) senilai Rp529 miliar sampai Rp680 miliar, dan PT Malindo Feedmill Tbk. (MAIN) sebesar Rp31 miliar hingga Rp 39 miliar.

Proyeksi penurunan kinerja secara kuartalan (quarter on quarter/QoQ) tersebut dipengaruhi oleh penurunan harga jual rata-rata ayam hidup sebesar 15,0% QoQ dan harga anak ayam usia sehari (day-old chick/DOC) sebesar 15,2% QoQ.

Meskipun harga jual melemah, biaya pakan atau feed cost tercatat relatif stabil di level Rp7.600 per kilogram karena penurunan harga jagung lokal terkompensasi oleh kenaikan harga bungkil kedelai (soybean meal/SBM).

BRI Danareksa mempertahankan rekomendasi overweight untuk sektor perunggasan seiring dengan valuasi saham yang sudah terdiskon cukup dalam hingga menyentuh -1,5 standar deviasi (SD) dari rata-rata lima tahunnya.

Pemulihan harga ayam hidup pada Juli 2026 juga diproyeksikan akan menjadi katalis utama bagi pembalikan arah saham sektor unggas, dengan saham CPIN ditempatkan sebagai pilihan utama atau top pick.

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Asosiasi Mitra Makan Bergizi Gratis Seluruh Indonesia (AMMSI) mendukung kebijakan Badan Gizi Nasional (BGN) menyetop penyaluran Makan Bergizi Gratis (MBG) saat libur sekolah.

Penghentian itu diatur dalam SE Kepala BGN Nomor 12 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada Periode Hari Libur dalam Pelaksanaan MBG TA. 2026.

Ketua Umum AMMSI Rizky Herdianto menilai kebijakan meliburkan MBG merupakan langkah yang tepat untuk memperkuat tata kelola program, sekaligus meningkatkan efisiensi APBN.

Menurutnya, penyesuaian operasional selama periode hari libur dapat membantu memastikan pelaksanaan Program MBG berjalan secara efektif, terukur, transparan, dan akuntabel.

AMMSI pun menekankan pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan program, khususnya terkait keberadaan SPPG-SPPG yang diduga beroperasi di luar mekanisme resmi yang ditetapkan pemerintah.

"Kami menolak dengan keras apabila dapur-dapur baru yang bermunculan di luar mekanisme resmi, terutama dapur-dapur yang didaftarkan dari proses jual beli titik yang melanggar hukum, padahal portal pendaftaran resmi sudah lama ditutup, tetap dipaksakan beroperasi sehingga terjadi surplus dapur yang mengakibatkan pemborosan keuangan negara," kata Rizky dikutip Antara, Sabtu (20/6).

Ia memandang praktik semacam itu bisa menimbulkan penyimpangan tata kelola, menyebabkan pemborosan anggaran negara, serta mengganggu efektivitas pelaksanaan MBG.

Karena itu, lanjutnya, AMMSI mendorong BGN dan seluruh pemangku kepentingan terkait untuk mengevaluasi serta menertibkan SPPG yang beroperasi di wilayah yang telah melebihi kebutuhan maupun kuota layanan.

Rizky menilai langkah tersebut penting agar pelaksanaan program MBG tetap berorientasi pada kebutuhan masyarakat, bukan pada kepentingan kelompok tertentu yang berpotensi merugikan keuangan negara.

Sebagai organisasi yang mewadahi mitra pelaksana MBG di berbagai daerah, AMMSI menyatakan komitmennya untuk terus mengawal pelaksanaan program agar tetap berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan kepentingan masyarakat luas."Efisiensi anggaran harus berjalan beriringan dengan pengawasan yang kuat. Tidak boleh ada ruang bagi praktik-praktik ilegal, termasuk keberadaan dapur yang beroperasi di luar mekanisme resmi," punkasnya.

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan akan mengalihkan distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari sejumlah sekolah ke penerima manfaat lainnya sebagai bagian dari perbaikan tata kelola program prioritas pemerintah tersebut.

Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menyampaikan bahwa sebanyak 76 sekolah di Pulau Jawa dengan total penerima manfaat 39.352 siswa dinilai dapat memenuhi kebutuhan gizi secara mandiri.

Dengan demikian, BGN akan mengalihan anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk profil penerima manfaat tersebut ke lapisan masyarakat yang dinilai masih membutuhkan intervensi gizi dari pemerintah.

“Pemerintah mengalihkan ke sekolah lain, ke tempat lain, ke daerah 3T, ke ibu hamil, ibu menyusui, dan balita,” kata Agustina dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Kamis (18/6/2026).

Namun demikian, dia menyampaikan bahwa angka tersebut masih akan bertambah seiring dengan pembaharuan kualitas data yang terus dilakukan BGN.

Menurutnya, pembaharuan tersebut dilakukan pemerintah dengan mempertimbangkan sejumlah indikator, seperti kerentanan gizi, kondisi sosial ekonomi, hingga akses terhadap pemenuhan gizi.

“Agar pada akhirnya kami benar-benar bisa melakukan refocusing penerima manfaat kepada rakyat Indonesia dan anak-anal yang benar-benar membutuhkan,” tuturnya.

Selain itu, dia juga menyampaikan bahwa penyaluran MBG akan dihentikan selama masa libur sekolah, tepatnya pada 22 Juni hingga 13 Juli 2026.

Agustina mengeklaim langkah ini akan menghemat anggaran hingga Rp3,45 triliun. Angka ini diperoleh dari penghentian insentif sebesar Rp6 juta per hari kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur MBG yang tidak beroperasi selama hari libur.

“Jumlah SPPG yang telah beroperasi 27.820, dikalikan dengan insentif per hari itu selama 18 hari, maka kita sudah bisa melakukan efisiensi insentif SPPG itu sebesar Rp3,45 triliun,” ujarnya.

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Agustina Arumsari mengungkapkan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) 2026 berkurang hampir Rp40 triliun dari pagu awal Rp268 triliun.

Hal itu setelah dilakukan penajaman anggaran oleh pemerintah.

Wanita yang akrab disapa Sari ini mengatakan sebagian anggaran MBG telah dipindahkan dan diblokir oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sehingga tak lagi dapat dieksekusi langsung oleh BGN.

"Pagu awal Rp268 (triliun), lalu untuk penajaman itu Rp38,25 triliun, lalu ada lagi Rp1,37 triliun. Jadi sekarang tinggal sisa pasca penajaman Rp228,38 triliun," ujar Sari dalam konferensi pers di BGN, Jakarta Pusat, Kamis (18/6).

Dengan demikian, total anggaran yang ditarik dari pagu awal mencapai sekitar Rp39,62 triliun.

Menurut Sari, dana tersebut kini ditempatkan dalam pos anggaran khusus sehingga penggunaannya memerlukan mekanisme dan persetujuan tertentu.

Ia menjelaskan pemangkasan tersebut merupakan bagian dari penataan anggaran yang sedang dilakukan pemerintah seiring evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG.

Sari bahkan mengisyaratkan anggaran yang tersisa masih berpotensi berkurang lagi seiring proses refocusing penerima manfaat yang sedang disusun BGN bersama Kemenkeu dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas.

"Ini (usulan anggaran BGN) nanti masih kami exercise lagi seperti yang tadi kan, refocusing penerima manfaat, itu mungkin bisa jadi akan berkurang lagi," ujarnya.

Menurut Sari, salah satu sumber efisiensi berasal dari penataan ulang penerima manfaat agar program lebih tepat sasaran. BGN saat ini tengah mengkaji kemungkinan mengurangi kelompok penerima yang dinilai tidak lagi menjadi prioritas intervensi gizi.

Selain itu, BGN juga mengevaluasi berbagai komponen biaya operasional, termasuk skema insentif Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang selama ini diberikan secara rata sebesar Rp6 juta per hari.

"Memang tidak tepat ketika (insentif dapur) Rp6 juta per hari flat, padahal penerima manfaatnya ada yang 500, 1.500, ada yang 3.000, tapi disamakan Rp6 juta. Itu beberapa hal yang nanti akan kami koreksi-koreksi lagi," ujar Sari.

Tak hanya itu, BGN juga menyisir berbagai belanja yang telah dilakukan pada 2025 untuk memastikan tidak terjadi pengadaan berulang pada 2026.

Menurut dia, apabila terdapat rencana belanja pada 2026 yang memiliki output serupa dengan pengadaan yang sudah dilakukan pada 2025, maka anggaran tersebut tidak akan dieksekusi kembali.

"Kalau di 2026 ini ada belanja BGN yang output-nya kurang lebih sama dengan yang di 2025, itu di 2026 tidak akan kami eksekusi. Itu salah satu bentuk efisiensi juga," ujarnya.

Sementara untuk anggaran MBG pada 2027, Sari mengatakan BGN masih melakukan pembahasan bersama Kemenkeu.

Saat ini pagu indikatif yang dibahas di DPR mencapai sekitar Rp270 triliun dengan asumsi jumlah penerima manfaat mencapai 81 juta orang.

Namun, angka tersebut masih mengacu pada usulan yang disusun manajemen BGN sebelumnya dan dinilai terlalu besar oleh pimpinan baru lembaga tersebut.

"Kalau ditanya sekarang berapa angka detailnya (pengajuan anggaran 2027), kami belum bisa menyampaikan. Tapi angka Rp270 triliun itu lahir dari asumsi 81 juta penerima manfaat. Itu masih kami anggap terlalu besar," ujar Agustina.

Ia menambahkan BGN telah memperoleh waktu satu bulan dari DPR untuk menyusun ulang kebutuhan anggaran dan memastikan seluruh perhitungan penerima manfaat, dapur MBG, serta kebutuhan operasional lainnya lebih akurat sebelum penetapan pagu definitif.

Targetnya, pembahasan final dapat selesai sebelum penyusunan RAPBN 2027 yang akan disampaikan pemerintah menjelang pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto pada Agustus mendatang.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan bakal menghentikan penyaluran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama masa libur sekolah 22 Juni–13 Juli 2026. Langkah ini disebut menghemat anggaran hingga Rp3,45 triliun.

Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari menyampaikan bahwa kebijakan ini termaktub dalam Surat Edaran (SE) No. 12/2026 tentang Penyesuaian Operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada periode hari libur.

“Kali ini kebijakan yang kami ambil adalah kami benar-benar tidak mendistribusikan MBG dengan maksud untuk standarisasi tata kelola operasional, efisiensi sumber daya, dan penataan kembali operasional program,” kata Agustina dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Kamis (18/6/2026).

Menurutnya, hal ini berbeda dengan distribusi MBG pada momentum libur Ramadan dan Idulfitri sebelumnya, yang mana BGN sempat menerapkan mekanisme bundling.

Saat itu, setiap dapur MBG alias SPPG juga tetap menerima insentif sebesar Rp6 juta per hari meskipun tidak beroperasi penuh. Kali ini, dia menyebut SPPG yang tak beroperasi juga tak akan mendulang insentif.

“Dengan tidak didistribusikannya MBG, maka seluruh SPPG yang tidak beroperasi tidak akan mendapat insentif. Nah itu yang garis bawah yang penting,” tutur Agustina.

Dia melanjutkan, berdasarkan kalkulasi BGN, saat ini terdapat 27.820 SPPG yang telah beroperasi di Tanah Air.

Seiring penyetopan operasional dan insentif selama 18 hari, maka dia menyebut BGN dapat melakukan efisiensi anggaran hingga Rp3,45 triliun.

“Jumlah SPPG yang telah beroperasi dikalikan dengan insentif per hari itu selama 18 hari, maka kita sudah bisa melakukan efisiensi insentif SPPG itu sebesar Rp3,45 triliun,” ujarnya.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menanggapi rentetan aksi demonstrasi yang meminta Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dihentikan.

Ia mempersilakan program MBG dikritik agar eksekusinya bisa berjalan lebih baik.

"Jadi ya dikritik saja supaya eksekusinya lebih baik. Itu aja," kata Luhut ketika ditemui di sela-sela acara Indonesia Milennial Summit 2026 di Jakarta Selatan, Kamis (18/6).

Ia menilai MBG memiliki manfaat besar dalam mendorong pemerataan ekonomi sekaligus menciptakan aktivitas ekonomi baru di daerah.

"Ide untuk makan (bergizi gratis) itu kan menimbulkan simpul ekonomi baru, pemerataan, keadilan," ujar Luhut.

Menurutnya, hasil kajian yang dilakukan DEN menunjukkan program MBG mampu mendorong tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru yang melibatkan pelaku UMKM.

"MBG itu jangan dipergunjingkan lagi kalau menurut saya. Itu membuat pemerataan, keadilan, membangun simpul-simpul ekonomi baru, dari UMKM. Itu sudah hasil studi yang kami buat di 800 titik MBG," ujar Luhut.

Ia pun mengajak semua pihak untuk fokus memperbaiki pelaksanaan program dibanding terus memperdebatkan keberadaan program MBG

"Jadi jangan kita asik berkelahi sendiri. Akhirnya kita semua yang rugi," ujar Luhut.

Beberapa waktu lalu, mahasiswa berbagai universitas di Indonesia melangsungkan aksi demonstrasi. Salah satunya adalah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UI yang menggelar demo di kawasan Bundaran HI, Jakarta, pada Jumat (12/6).

Mereka membawa lima tuntutan. Pertama, meminta pemerintah menghentikan pemborosan APBN. Kedua, turunkan harga kebutuhan pokok dan BBM.

Ketiga, hentikan program MBG dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih. Keempat, hentikan militerisme sipil. Kelima, menuntut Presiden Prabowo Subianto berhenti mengelak dan mengakui kesalahan pemerintah.

Selain di Jakarta, ada juga di mahasiwa Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Sulawesi Selatan, yang berdemonstrasi pada Senin (15/6).

Dalam aksinya, mahasiswa menyoroti berbagai kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang dianggap tidak pro terhadap rakyat, termasuk program makan bergizi gratis (MBG).

"Mendesak keterbukaan informasi publik terkait anggaran MBG. Menuntut pelibatan penuh petani lokal serta UMKM daerah guna mencegah monopoli korporasi," kata orator aksi.

[Gambas:Youtube]