Dengan memulihkan mangrove yang ada, tidak hanya membantu lingkungan tapi bisa membantu pendapatan dari perdagangan karbon

Denpasar (ANTARA) - Kementerian Keuangan melalui Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bali memetakan potensi perdagangan karbon di Pulau Dewata dengan estimasi tertinggi diperkirakan mencapai Rp1,7 triliun.

“Dengan memulihkan mangrove yang ada, tidak hanya membantu lingkungan tapi bisa membantu pendapatan dari perdagangan karbon,” kata Kepala Kantor Wilayah DJPb Bali Supendi di Denpasar, Kamis.

Ia menjelaskan perdagangan karbon itu hanya di satu lokasi yaitu di Tamah Hutan Raya Ngurah Rai yang terletak di wilayah Kota Denpasar dan Kabupaten Badung.

Pihaknya telah melakukan penilaian sumber daya alam pada 2024 di kawasan Konservasi Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai yang bertujuan untuk mendapatkan salah satu nilai jasa ekosistem yaitu penyerapan karbon.

Adapun potensi serapan karbon di Tahura itu diperkirakan mencapai 2.464.460,29 ton.

Ia menjelaskan ada tiga kelompok untuk menghitung harga karbon yaitu berdasarkan biaya sosial, Bank Dunia dan Bursa Karbon Indonesia (IDX Carbon) dengan cara mengalikan total serapan karbon itu dengan harga karbon.

Supendi lebih lanjut memaparkan untuk Bank Dunia (World Bank) memiliki harga karbon tertinggi yakni mencapai 44 dolar AS per metrik ton setara karbon dioksida (CO2).

Sedangkan berdasarkan biaya sosial yang paling rendah yakni 10,9 dolar AS dan berdasarkan IDX Carbon mencapai Rp58.800 per metrik ton setara CO2.

Sehingga estimasi potensi nilai perdagangan karbon tertinggi adalah Bank Dunia dengan asumsi kurs nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sesuai APBN 2026 sebesar Rp16.500 maka diperkirakan mencapai Rp1,7 triliun.

Kemudian apabila berdasarkan biaya sosial diperkirakan sekitar Rp423,26 miliar dan berdasarkan IDX Carbon diperkirakan mencapai Rp144,9 miliar.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali pada 2021, luas ekosistem mangrove di Taman Hutan Raya Ngurah Rai merupakan yang terbesar di Pulau Dewata mencapai 1.373,5 hektare dari total luas mangrove di Bali mencapai 1.894 hektare.

Menurut Kemenkeu, perdagangan karbon merupakan sebuah mekanisme berbasis pasar yaitu izin emisi atau unit karbon dapat diperdagangkan untuk mengurangi total emisi gas rumah kaca (GRK).

Sebagai informasi, perdagangan karbon diselenggarakan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) yang telah mengembangkan Bursa Karbon Indonesia (IDX Carbon) yang mengakomodasi kebutuhan perdagangan karbon di tanah air dan berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Sementara itu, OJK mencatat sejak diluncurkan pada 26 September 2023 hingga 30 April 2026, Bursa Karbon Indonesia secara total telah mencatatkan 155 pengguna jasa yang telah terdaftar dan 10 proyek Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (SPE-GRK).

Adapun, secara agregat, volume transaksi tercatat sebanyak 1,98 juta ton setara CO2e, dengan akumulasi nilai transaksi mencapai Rp93,75 miliar.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, DENPASAR – Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali menyegel lokasi pembangunan Marina Bali Turtle Island Development (BTID) di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura-Kura Bali.

Penyegelan dilakukan karena pembangunan Marina merusak mangrove yang sudah ada dan diduga melakukan tukar guling hutan mangrove seluas 22 hektare tanpa prosedur yang benar. Hutan mangrove tersebut ditukar guling dengan lahan lain di luar kawasan KEK.

Dari temuan Pansus TRAP, tukar guling seluas 44 hektare di Jembrana dan 64 hektare di Karangasem. Ternyata semua di dari 44 hektare yang dijanjikan, hanya 18 hektare yang bersertifikat, itu pun masih atas nama masyarakat. Sisanya tidak bisa dibuktikan.

Ketua Pansus TRAP DPRD Provinsi Bali I Made Supartha menjelaskan melakukan tukar guling lahan tanpa prosedur benar dan merusak mangrove merupakan tindakan yang tidak bisa dibenarkan. Menurutnya berdasarkan UU Nomor 27 Tahun 2007 mangrove tidak boleh dirusak, dihilangkan dari ekosistem.

Supartha menyebut akan meminta Aparat Penegak Hukum (APH) mengusut pengrusakan mangrove.

"Jangan semena-mena walaupun punya SHGB, hutan mangrove tidak boleh diubah atau dirusak fungsinya," kata Supartha kepada media dikutip Jumat (24/4/2026).

Pernyataan Ketua Pansus TRAP dibantah oleh BTID selalu investor. Menurut Kepala Departemen Perizinan PT BTID, Anak Agung Ngurah Buana, Ia membantah merusak kawasan hutan mangrove, kawasan yang mangrovenya dihilangkan sudah berstatus Hak Guna Bangunan (HGB) bukan lagi kawasan hutan.

"Setahu saya boleh ditebang kalau HGB, kalau kawasan hutan tidak boleh," kata Agung.

BTID juga mengklaim pembangunan Marina dan tukar guling lahan sudah mengantongi izin lengkap. Termasuk tukar guling lahan sudah dilakukan sesuai prosedur, pembebasan lahan di Karangasem dan Jembrana melibatkan Kepala Desa dan sesuai dengan lahan yang ditunjuk oleh Kementerian Kehutanan.

Agung juga membantah jika merusak Tamah Hutan Raya (Tahura).

“Yang kami konversi hutan produksi, bukan Tahura, kami tidak pernah merusak Tahura,” kata dia.

Denpasar, Bali (ANTARA) -

PT Pertamina Patra Niaga menginvestigasi penyebab ratusan pohon mangrove mati mendadak di kawasan Taman Hutan Raya Ngurah Rai, Benoa, Denpasar, Bali.

"Kami dalam proses investigasi lebih lanjut operasional terkait termasuk pengecekan ekosistem terdampak," kata Manajer Komunikasi, Relasi dan CSR Pertamina Patra Niaga Wilayah Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara Ahad Rahedi di Denpasar, Bali, Sabtu.

Ia menjelaskan investigasi itu untuk memastikan penyebab matinya pohon mangrove secara mendadak yang berada di dekat Terminal Bahan Bakar Minyak (BBM) Sanggaran, Denpasar.

Berdasarkan hasil pengecekan visual sementara oleh tim dari terminal BBM dan Polairud, lanjut dia, tidak ditemukan adanya lapisan minyak ataupun bau menyengat dari BBM.

Meski begitu, sebagai tindak lanjut, pihaknya akan melaksanakan pengecekan kronologis kegiatan operasional terkait selama beberapa bulan terakhir, terutama terkait pekerjaan pipanisasi di sekitar area Benoa.

Pihaknya memperkirakan tanaman mangrove dalam kondisi mengering itu seluas sekitar 60 are atau setara 6.000 meter persegi, tepatnya di bagian barat pintu masuk Tol Bali Mandara, Benoa, Denpasar Selatan.

Selanjutnya, Ahad juga menambahkan pihaknya akan melaksanakan percepatan pemulihan kawasan mangrove.

Dalam proses itu, imbuh dia, akan saling membantu dengan perusahaan terkait lainnya yang memiliki operasional di kawasan Benoa sesuai arahan dari Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup (DLHK) Provinsi Bali.

Sebelumnya, beredar video di media sosial terkait ratusan pohon bakau yang mati mengering, yang salah satunya diungkapkan Anggota Komisi III DPR RI Nyoman Parta melalui akun media sosialnya saat meninjau lokasi terdampak dan mendapat respons ribuan warganet pada Sabtu (21/2/2026).

Dalam unggahan wakil rakyat asal Desa Guwang, Kabupaten Gianyar, Bali, itu meminta para pihak terkait untuk memberikan penjelasan dan melaksanakan upaya penanganan segera.

Ia juga mempertanyakan informasi diduga adanya kebocoran pipa bahan bakar minyak di kawasan tersebut.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026