Denpasar (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pemerintah sedang mematangkan regulasi terkait Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sektor keuangan, yang rencananya diterapkan di KEK Kura Kura, Denpasar, Bali.

Menko Airlangga di sela meninjau KEK Kura Kura di Desa Serangan, Kota Denpasar, Bali, Jumat, menjelaskan rencana mewujudkan pusat keuangan khusus itu dibahas khusus oleh Danantara.

"Jadi apa yang (KEK) Kura Kura Bali bisa tawarkan untuk lokasi IFC (International Financial Center)? Nanti agar dibicarakan langsung dengan Danantara," ujar Menko Airlangga Hartarto, sebagaimana keterangan tertulisnya yang diterima di Denpasar.

Ia menjelaskan regulasi itu akan menjadi landasan pembentukan KEK sektor keuangan yang dirancang untuk mengakomodasi berbagai kebutuhan pendirian pusat keuangan, mulai dari skema pengelolaan hingga fasilitas yang dapat menarik investor global.

Nantinya pusat keuangan khusus itu akan menyerupai fasilitas yang ada di Dubai International Financial Centre (DIFC), dengan tujuan menarik arus investasi ke Indonesia.

Di tengah perubahan lanskap geopolitik global, Bali kini semakin relevan sebagai destinasi bagi modal internasional yang mencari stabilitas dan kepastian hukum.

Dalam kunjungannya, Menko Perekonomian yang juga Ketua Dewan Nasional KEK itu meninjau langsung kesiapan KEK Kura Kura Bali sebagai salah satu kawasan potensial untuk lokasi pusat keuangan khusus tersebut.

Bersama Menteri Investasi/Kepala Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sekaligus Chief Executive Officer Badan Pengelola Investasi (CEO BPI) Danantara Rosan Roeslani, serta Chief Operating Office (COO) BPI Danantara Dony Oskaria, Menko Perekonomian meninjau realisasi investasi di kawasan itu.

Seperti proyek pusat perbelanjaan mewah hasil kerja sama pengembang KEK Kura Kura dengan investor asal Jepang, Mitsubishi Estate, sebagai salah satu proyek unggulan di KEK Kura Kura, yang rencananya dibuka pada pertengahan 2026.

Sementara itu, Badan Usaha Pengelola dan Pembangun (BUPP) KEK Kura Kura Bali menjelaskan lokasi yang tepat untuk KEK Sektor Keuangan yaitu di area Knowledge District.

Presiden Direktur PT Bali Turtle Island Development (BTID) Tuti Hadiputranto menyatakan area itu dirancang untuk mendukung ekosistem inovasi terintegrasi dengan mengonversi modal pengetahuan, pendidikan, dan sumber daya manusia menjadi motor pertumbuhan ekonomi baru di Bali.

KEK Kura Kura Bali menyediakan ekosistem pendukung bagi operasional pusat keuangan internasional melalui kehadiran penghubung bisnis bagi program Global Blended Finance Alliance (GBFA), sekolah bisnis, serta jalur investasi di Indonesia.

Di kawasan itu juga akan diperkaya dengan Pusat Kewirausahaan dan Inovasi, yang menjadi wadah pendidikan seperti sekolah interkultural ACS Bali, serta pengembangan riset lingkungan pesisir di International Mangrove Research Center (IMRC).

"Kami telah menyiapkan infrastruktur fisik, kelembagaan, dan kemitraan global yang dibutuhkan untuk menjadikan Kura Kura Bali rumah bagi KEK Sektor Keuangan Indonesia," imbuhnya.

Ia menambahkan KEK Kura Kura Bali bukan sekadar kawasan investasi, melainkan ekosistem hidup yang sudah berjalan serta menjadi mitra strategis pemerintah.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, DENPASAR – Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali menyegel lokasi pembangunan Marina Bali Turtle Island Development (BTID) di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura-Kura Bali.

Penyegelan dilakukan karena pembangunan Marina merusak mangrove yang sudah ada dan diduga melakukan tukar guling hutan mangrove seluas 22 hektare tanpa prosedur yang benar. Hutan mangrove tersebut ditukar guling dengan lahan lain di luar kawasan KEK.

Dari temuan Pansus TRAP, tukar guling seluas 44 hektare di Jembrana dan 64 hektare di Karangasem. Ternyata semua di dari 44 hektare yang dijanjikan, hanya 18 hektare yang bersertifikat, itu pun masih atas nama masyarakat. Sisanya tidak bisa dibuktikan.

Ketua Pansus TRAP DPRD Provinsi Bali I Made Supartha menjelaskan melakukan tukar guling lahan tanpa prosedur benar dan merusak mangrove merupakan tindakan yang tidak bisa dibenarkan. Menurutnya berdasarkan UU Nomor 27 Tahun 2007 mangrove tidak boleh dirusak, dihilangkan dari ekosistem.

Supartha menyebut akan meminta Aparat Penegak Hukum (APH) mengusut pengrusakan mangrove.

"Jangan semena-mena walaupun punya SHGB, hutan mangrove tidak boleh diubah atau dirusak fungsinya," kata Supartha kepada media dikutip Jumat (24/4/2026).

Pernyataan Ketua Pansus TRAP dibantah oleh BTID selalu investor. Menurut Kepala Departemen Perizinan PT BTID, Anak Agung Ngurah Buana, Ia membantah merusak kawasan hutan mangrove, kawasan yang mangrovenya dihilangkan sudah berstatus Hak Guna Bangunan (HGB) bukan lagi kawasan hutan.

"Setahu saya boleh ditebang kalau HGB, kalau kawasan hutan tidak boleh," kata Agung.

BTID juga mengklaim pembangunan Marina dan tukar guling lahan sudah mengantongi izin lengkap. Termasuk tukar guling lahan sudah dilakukan sesuai prosedur, pembebasan lahan di Karangasem dan Jembrana melibatkan Kepala Desa dan sesuai dengan lahan yang ditunjuk oleh Kementerian Kehutanan.

Agung juga membantah jika merusak Tamah Hutan Raya (Tahura).

“Yang kami konversi hutan produksi, bukan Tahura, kami tidak pernah merusak Tahura,” kata dia.