Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah bertemu dengan pelaku usaha ekspor membahas potensi dampak eskalasi konflik Amerika Serikat (AS) dan Israel terhadap Iran pada kinerja perdagangan Indonesia, terutama bagi komoditas yang bergantung pada bahan baku impor.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kemendag Ni Made Kusuma Dewi mengatakan pemerintah terus memantau perkembangan konflik di kawasan Timur Tengah sekaligus menyerap masukan dari dunia usaha.

“Pekan lalu, telah ada pertemuan Menteri Perdagangan dengan dua asosiasi pelaku usaha, yaitu Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia [GPEI] dan Dewan Pemakai Jasa Angkutan Indonesia [Depalindo],” kata Made kepada Bisnis, Selasa (10/3/2026).

Dia menjelaskan, pertemuan tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi potensi dampak konflik terhadap aktivitas perdagangan dan rantai pasok, sekaligus mengumpulkan masukan dari pelaku usaha yang terdampak.

“Kemendag terus memantau perkembangan situasi ini dan menangkap aspirasi para pelaku usaha yang berpotensi terdampak oleh ketegangan tersebut,” terangnya.

Secara sektoral, Made mengatakan produk impor yang berpotensi terdampak eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah mencakup sektor peternakan, pertanian, serta industri manufaktur ringan seperti produk kulit, kayu, dan kertas.

Selain itu, Kemendag menilai sektor pertambangan dan mineral, termasuk minyak dan gas, juga rentan terhadap gangguan rantai pasok.

“Sebagian komoditas tersebut diproduksi atau diperdagangkan dari kawasan Timur Tengah dan negara negara sekitarnya, serta banyak menggunakan jalur distribusi maritim yang melewati kawasan Teluk dan Selat Hormuz sebagai salah satu chokepoint utama perdagangan global,” ujarnya.

Made menuturkan gangguan keamanan atau pembatasan lalu lintas kapal di jalur tersebut berpotensi meningkatkan biaya logistik, memperpanjang waktu pengiriman, serta menimbulkan risiko keterlambatan pasokan bagi industri domestik.

Di sisi lain, ketegangan geopolitik juga berpotensi mendorong tekanan terhadap harga energi global, khususnya minyak dan gas.

“Secara tidak langsung, dapat mendorong kenaikan harga sejumlah komoditas pangan dan bahan baku,” imbuhnya.

Untuk memitigasi hal tersebut, Made menyampaikan pemerintah memiliki sejumlah instrumen untuk menjaga stabilitas harga komoditas domestik, antara lain melalui cadangan pemerintah, intervensi pasar, serta kebijakan pengamanan pasar dalam negeri.

“Instrumen-instrumen ini berperan untuk tetap menjaga kestabilan dan ketahanan ekonomi dalam negeri,” terangnya.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan pemerintah memilih merumuskan kebijakan berbasis masukan langsung dari pelaku usaha untuk merumuskan langkah antisipatif menghadapi potensi dampak eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah terhadap kinerja perdagangan.

“Saya ingin tahu secara teknis kira-kira masalahnya di mana para eksportir itu. Para eksportir, dia juga impor bahan baku. Besok kita akan ketemu,” kata Budi saat ditemui di Kantor Kemendag, Jakarta, Kamis (5/3/2026).

Budi menyampaikan pemerintah belum dapat menghitung secara pasti potensi penurunan ekspor akibat konflik tersebut. Namun, Budi menilai komoditas yang menggunakan bahan baku impor berpotensi terdampak jika gangguan rantai pasok global terjadi akibat konflik geopolitik.

Bisnis.com, JAKARTA – Free Trade Agreement (FTA) antara Indonesia-Eurasian Economic Union (EAEU) siap berlaku pada 2026. Dampaknya, ekspor dari Tanah Air bisa naik tiga kali lipat.

Perundingan tersebut telah mencapai kesepakatan substansial pada 19 Juni 2025 dan ditargetkan untuk ditandatangani pada Desember 2025 serta diimplementasi tahun depan.

Direktur Perundingan Bilateral Kemendag Danang Prasta Danial mengatakan bahwa Indonesia-EAEU FTA membuka peluang memperluas akses pasar dan meningkatkan kinerja perdagangan Indonesia dengan kawasan Eurasia.

“Dengan nilai ekspor Indonesia ke EAEU saat ini mencapai US$1,9 miliar, berpotensi meningkat 2 hingga 3 kali lipat dalam 5 tahun ke depan setelah Indonesia-EAEU FTA diimplementasikan,” katanya pada seminar bertajuk “Potensi Bisnis Indonesia dengan Negara-Negara Eurasia" dikutip melalui keterangan pers, Sabtu (18/10/2025).

Danang menjelaskan bahwa produk-produk unggulan Indonesia yang telah menembus pasar EAEU antara lain, minyak sawit, karet, kopi, tekstil, perikanan, serta produk makanan olahan dan manufaktur ringan.

”Diharapkan produk-produk Indonesia dapat semakin kompetitif di pasar Eurasia dan para pelaku usaha dapat memanfaatkan peluang pasar nontradisional, khususnya kawasan Eurasia,” jelasnya.

Untuk memanfaatkan peluang tersebut, Atase Perdagangan (Atdag) RI Moskow Ardianto Mahdi menyampaikan strategi untuk menembus pasar EAEU.

Beberapa di antaranya adalah dengan melakukan riset pasar, membangun jejaring bisnis, serta partisipasi aktif dalam pameran dan promosi di negara-negara Eurasia.

“Selain itu, kolaborasi dengan Kedutaan Besar RI (KBRI) Moskow, Atdag RI Moskow, dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia juga sangat penting untuk memfasilitasi kerja sama bisnis,” ungkap Ardianto.

Deputi Kepala Perwakilan Perdagangan Rusia di Indonesia Viktor Tolstov menyampaikan bahwa FTA tersebut akan memberi keuntungan besar. FTA dengan EAEU akan menurunkan atau bahkan menghapus tarif lebih dari 90% komoditas yang diperdagangkan antara Indonesia dan EAEU.

“Dengan demikian, produk Indonesia seperti makanan olahan, furnitur, tekstil, dan produk konsumsi akan menjadi lebih kompetitif di pasar EAEU,”jelasnya.

Selain itu, peluang pasar produk sawit Indonesia di kawasan Eurasia, khususnya di negara-negara Asia Tengah seperti Kyrgyzstan dan Armenia dinilai masih terbuka lebar dan sangat potensial.

Wakil Sekjen Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Lolita Bangun melihat ini sebagai momentum bagi pelaku usaha nasional untuk menggenjot promosi mengingat produk RI belum dikenal luas di sana.

Oleh karena itu, Lolita mendorong pemerintah mengoptimalkan rantai logistik untuk ekspor ke wilayah Eurasia.

Saat ini pengiriman dari Jakarta ke Vladivostok, Rusia memerlukan waktu sekitar 45 hari melalui laut. Lalu dilanjutkan menggunakan kereta ke Moskow, memakan waktu sekitar dua minggu.

“Perbaikan dan koordinasi transportasi dapat meminimalkan waktu pengiriman serta menekan biaya logistik bagi pelaku usaha,” ungkapnya.