Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) meminta proses verifikasi penerapan insentif potongan biaya layanan minimal 50% bagi usaha mikro dan kecil (UMK) di marketplace seperti Shopee, TikTok Shop, hingga Lazada dibuat lebih sederhana dan mudah diakses oleh pelaku usaha.

Adapun, biaya layanan ini adalah biaya administrasi, biaya komisi, atau biaya jasa aplikasi lainnya yang dikenakan kepada UMK atas pemanfaatan aplikasi, sistem, atau layanan dasar platform PMSE untuk setiap transaksi.

Potongan biaya layanan 50% tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri UMKM Nomor 3 Tahun 2026 (Permen UMKM 3/2026) tentang Pelindungan dan Peningkatan Daya Saing UMK dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Aturan itu mewajibkan penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PPMSE) memberikan insentif berupa potongan biaya layanan sedikitnya 50% kepada UMK terverifikasi yang hanya menjual produk dalam negeri.

Insentif tersebut diberikan per transaksi melalui mekanisme verifikasi Sapa UMKM, namun dapat ditolak atau dihentikan apabila pelaku usaha tidak memenuhi ketentuan.

Sapa UMKM sendiri merupakan platform pusat informasi, verifikasi, dan layanan bagi pengusaha usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang mengintegrasikan berbagai program kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan UMKM dari pemerintah maupun nonpemerintah.

Namun, kebijakan insentif potongan biaya layanan tersebut akan berlaku setelah 6 bulan sejak beleid itu diundangkan pada 17 Juni 2026.

Sekretaris Jenderal idEA Budi Primawan mengatakan pada prinsipnya asosiasi memahami tujuan pemerintah dalam memperkuat daya saing UMKM di ekosistem digital. Adapun saat ini, pihaknya masih berdiskusi dengan pemerintah mengenai alur implementasi serta sejumlah parameter teknis yang akan digunakan.

“Karena itu, menurut kami yang paling penting adalah memastikan proses verifikasi dan pelaksanaannya dapat berjalan sederhana, mudah diakses, dan tidak menambah beban administratif bagi pelaku UMKM, terutama yang berada di daerah atau baru memulai usaha secara digital,” kata Budi kepada Bisnis, Senin (22/6/2026).

Menurutnya, sistem Sapa UMKM yang digunakan dalam skema verifikasi tersebut berpotensi menjadi integrator berbagai program pemerintah untuk UMKM. Namun demikian, efektivitas sistem tersebut masih perlu dilihat dalam implementasi di lapangan.

“Karena implementasinya masih relatif baru, tentu perlu waktu untuk melihat efektivitasnya di lapangan, termasuk kemudahan proses verifikasi, kesiapan sistem, dan pemanfaatannya oleh pelaku usaha,” imbuhnya.

Budi menilai keberhasilan kebijakan ini tidak hanya bergantung pada insentif berupa potongan biaya layanan, tetapi juga pada dukungan lain seperti pembiayaan, pelatihan, sertifikasi, kemudahan perizinan, serta akses pasar agar UMKM dapat naik kelas.

Dia menambahkan, kolaborasi antara pemerintah, pelaku UMKM, dan platform digital turut menjadi kunci agar implementasi kebijakan berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh ekosistem ekonomi digital.

“Tujuan akhirnya tentu agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh pihak dalam ekosistem dan mendorong pertumbuhan ekonomi digital Indonesia secara berkelanjutan,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) buka suara ihwal fenomena sejumlah pelaku UMKM yang mulai hengkang dari marketplace seperti Shopee dan TikTok Shop.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman menilai perpindahan pelaku usaha dari marketplace merupakan hal yang wajar apabila hubungan kerja sama dinilai tidak lagi menguntungkan bagi salah satu pihak.

“Pihak yang membangun hubungan kerja sama, di mana salah satu pihaknya merasa hubungan kerja sama itu tidak menguntungkan mereka, ya saya rasa wajar-wajar saja kalau mereka hengkang,” kata Maman saat ditemui setelah rapat kerja dengan Komisi VII DPR di Senayan, Jakarta, Senin (18/5/2026).

Meski demikian, dia menegaskan pemerintah melalui Kementerian UMKM berkepentingan menjaga ekosistem perdagangan digital tetap berjalan secara adil dan sehat bagi pelaku usaha mikro dan kecil.

Untuk itu, Maman menuturkan Kementerian UMKM tengah menyiapkan Peraturan Menteri (Permen) tentang Perlindungan dan Peningkatan Daya Saing UMKM. Regulasi itu telah melalui tahap harmonisasi di Kementerian Hukum dan kini menunggu proses pengundangan di Kementerian Sekretariat Negara.

Dia menjelaskan beleid tersebut disusun berdasarkan arahan Presiden agar setiap kebijakan pemerintah tetap berpihak pada ekonomi kerakyatan, khususnya pelaku usaha mikro dan kecil (UMK).

Dalam aturan tersebut, jelas Maman, pemerintah akan menyeragamkan komponen biaya di marketplace yang selama ini berbeda-beda antarplatform. Maman mengatakan nantinya hanya akan ada tiga kategori biaya utama, yakni biaya pendaftaran, biaya layanan, dan biaya promosi.

“Karena yang terjadi hari ini, di marketplace A namanya beda. Di marketplace B namanya beda. Yang di marketplace A biaya layanan namanya biaya admin. Jadi semua itu beda-beda,” ujarnya.

Selain penyeragaman komponen biaya, Maman menuturkan Kementerian UMKM juga menyiapkan insentif khusus bagi UMK yang menjual produk dalam negeri di marketplace. Salah satu bentuk insentif yang diwajibkan dalam aturan tersebut adalah potongan biaya hingga 50%.

“Bagi para usaha mikro dan kecil, dan yang memproduksi di dalam negeri, harus diberikan insentif berupa diskon 50%,” terangnya.

Dia menegaskan pelaku usaha mikro dan kecil tidak bisa dibiarkan bersaing bebas dengan usaha menengah maupun besar tanpa perlindungan pemerintah.

“Mereka nggak bisa dibiarkan free fight. Bisa disamakan, bertarung dengan usaha menengah dan usaha besar. Pemerintah harus hadir di situ untuk memberikan perlindungan kepada usaha mikro dan kecil,” ujarnya.

Di sisi lain, Maman juga menyoroti perubahan skema biaya logistik alias ongkos kirim (ongkir) di marketplace, terutama terkait biaya pengembalian barang yang kini dibebankan kepada seller maupun platform.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Iqbal Shoffan Shofwan mengatakan pelaku UMK pada dasarnya akan memilih kanal penjualan yang paling efisien dan menguntungkan bagi bisnis mereka.

“Kemendag telah berkoordinasi dengan platform marketplace dan pemangku kepentingan terkait untuk memahami perkembangan di lapangan agar ekosistem digital tetap sehat, kompetitif, dan memberikan ruang tumbuh bagi pelaku usaha,” ujar Iqbal kepadaBisnis.

Menurut Iqbal, migrasi seller dari marketplace diperkirakan belum akan mengganggu pertumbuhan transaksi e-commerce nasional secara signifikan. Dia menilai pertumbuhan perdagangan digital dipengaruhi banyak faktor, tidak semata perpindahan penjual antarplatform.

“Transaksi digital nasional masih akan terus tumbuh. Pertumbuhan maupun nilai transaksi e-commerce nasional pada dasarnya dipengaruhi oleh berbagai faktor, tidak hanya terkait perpindahan atau migrasi seller dari marketplace,” ujarnya.

Oleh karena itu, lanjut Iqbal, Kemendag akan terus mencermati perkembangan ekosistem perdagangan digital secara menyeluruh guna memastikan iklim usaha tetap sehat serta memberikan manfaat bagi UMKM dan konsumen.

Selain itu, pemerintah juga mendorong pelaku UMKM memanfaatkan berbagai kanal penjualan digital sesuai kebutuhan usaha masing-masing. Pendekatan tersebut diarahkan untuk memperluas akses pasar melalui strategi multichannel maupun omnichannel.