JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman memastikan, aturan mengenai perlindungan dan peningkatan daya saing UMKM di marketplace akan segera terbit.

Meski belum mengungkapkan tanggal pasti penerbitan aturan tersebut, Maman memastikan regulasi itu akan segera diumumkan dalam waktu dekat.

Sebab saat ini seluruh tahapan harmonisasi dengan kementerian dan lembaga terkait telah selesai dilakukan sehingga regulasi tersebut sudah dalam tahap akhir proses perundang-undangan.

"Sudah selesai. Harmonisasi sudah kelar nih. Tinggal proses perundang-undangannya saja," ujar Maman saat konferensi pers di Jakarta, Rabu (3/6/2026).

Lebih lanjut dia mengungkapkan, status terakhir, dokumen regulasi itu telah berada di Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) untuk ditandatangani.

"Ini kan cuma tinggal menunggu teken. Status terakhir di Kemensetneg, tapi sebenarnya secara ini kita udah. tunggu saja tanggal mainnya," kata Maman.

Pemerintah juga telah berkoordinasi dengan berbagai platformmarketplace untuk mempersiapkan integrasi sistem yang diperlukan setelah aturan berlaku.

"Insya Allah, mungkin dalam waktu dekat. Pak Temmy (Deputi Bidang Usaha Menengah Kementerian UMKM) juga sudah berkoordinasi dengan masing-masing marketplace untuk menyiapkan integrasi sistemnya," ungkapnya.

Sebelumnya, Deputi Bidang Usaha Menengah Kementerian UMKM Temmy Satya Permana menjelaskan, aturan tersebut disiapkan untuk menciptakan ekosistem perdagangan digital yang lebih sehat bagi pelaku UMKM.

Salah satu poin yang menjadi sorotan adalah pengaturan biaya layanan atau fee yang dikenakan platforme-commerce kepada pelaku usaha.

"Pokoknya semua yang memberatkan UKM akan kita coba untuk tuntaskan di sana. Nanti mungkin kita juga akan ketemu dengan teman-teman platform," kata Temmy di Jakarta, Selasa (5/5/2026).

Saat itu, Temmy mengatakan pemerintah masih memfinalisasi substansi aturan bersama kementerian dan lembaga terkait sebelum beleid tersebut diterbitkan.

Dengan rampungnya proses harmonisasi, aturan perlindungan dan peningkatan daya saing UMKM di marketplace kini tinggal menunggu penyelesaian proses administrasi dan penetapan pemerintah.

Maman juga pernah mengungkapkan, banyak pelaku usaha mikro dan kecil mengeluhkan tingginya biaya administrasi di platforme-commerce.

"Keluhannya sudah lumayan banyak. Hampir setiap hari masuk ke saya, baik lewat pesan langsung (DM) Instagram, Facebook, maupun WhatsApp. Pemerintah harus merespons ini," ujar Maman kepada wartawan di Jakarta, Senin (27/4/2026).

Biaya admin yang dimaksud berupa potongan atau komisi transaksi yang dikenakan platforme-commerce kepada penjual setiap kali terjadi penjualan.

Kenaikan tarif tersebut dinilai membebani UMKM karena mengurangi margin keuntungan dan daya saing di pasar digital.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) buka suara ihwal fenomena sejumlah pelaku UMKM yang mulai hengkang dari marketplace seperti Shopee dan TikTok Shop.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman menilai perpindahan pelaku usaha dari marketplace merupakan hal yang wajar apabila hubungan kerja sama dinilai tidak lagi menguntungkan bagi salah satu pihak.

“Pihak yang membangun hubungan kerja sama, di mana salah satu pihaknya merasa hubungan kerja sama itu tidak menguntungkan mereka, ya saya rasa wajar-wajar saja kalau mereka hengkang,” kata Maman saat ditemui setelah rapat kerja dengan Komisi VII DPR di Senayan, Jakarta, Senin (18/5/2026).

Meski demikian, dia menegaskan pemerintah melalui Kementerian UMKM berkepentingan menjaga ekosistem perdagangan digital tetap berjalan secara adil dan sehat bagi pelaku usaha mikro dan kecil.

Untuk itu, Maman menuturkan Kementerian UMKM tengah menyiapkan Peraturan Menteri (Permen) tentang Perlindungan dan Peningkatan Daya Saing UMKM. Regulasi itu telah melalui tahap harmonisasi di Kementerian Hukum dan kini menunggu proses pengundangan di Kementerian Sekretariat Negara.

Dia menjelaskan beleid tersebut disusun berdasarkan arahan Presiden agar setiap kebijakan pemerintah tetap berpihak pada ekonomi kerakyatan, khususnya pelaku usaha mikro dan kecil (UMK).

Dalam aturan tersebut, jelas Maman, pemerintah akan menyeragamkan komponen biaya di marketplace yang selama ini berbeda-beda antarplatform. Maman mengatakan nantinya hanya akan ada tiga kategori biaya utama, yakni biaya pendaftaran, biaya layanan, dan biaya promosi.

“Karena yang terjadi hari ini, di marketplace A namanya beda. Di marketplace B namanya beda. Yang di marketplace A biaya layanan namanya biaya admin. Jadi semua itu beda-beda,” ujarnya.

Selain penyeragaman komponen biaya, Maman menuturkan Kementerian UMKM juga menyiapkan insentif khusus bagi UMK yang menjual produk dalam negeri di marketplace. Salah satu bentuk insentif yang diwajibkan dalam aturan tersebut adalah potongan biaya hingga 50%.

“Bagi para usaha mikro dan kecil, dan yang memproduksi di dalam negeri, harus diberikan insentif berupa diskon 50%,” terangnya.

Dia menegaskan pelaku usaha mikro dan kecil tidak bisa dibiarkan bersaing bebas dengan usaha menengah maupun besar tanpa perlindungan pemerintah.

“Mereka nggak bisa dibiarkan free fight. Bisa disamakan, bertarung dengan usaha menengah dan usaha besar. Pemerintah harus hadir di situ untuk memberikan perlindungan kepada usaha mikro dan kecil,” ujarnya.

Di sisi lain, Maman juga menyoroti perubahan skema biaya logistik alias ongkos kirim (ongkir) di marketplace, terutama terkait biaya pengembalian barang yang kini dibebankan kepada seller maupun platform.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Iqbal Shoffan Shofwan mengatakan pelaku UMK pada dasarnya akan memilih kanal penjualan yang paling efisien dan menguntungkan bagi bisnis mereka.

“Kemendag telah berkoordinasi dengan platform marketplace dan pemangku kepentingan terkait untuk memahami perkembangan di lapangan agar ekosistem digital tetap sehat, kompetitif, dan memberikan ruang tumbuh bagi pelaku usaha,” ujar Iqbal kepadaBisnis.

Menurut Iqbal, migrasi seller dari marketplace diperkirakan belum akan mengganggu pertumbuhan transaksi e-commerce nasional secara signifikan. Dia menilai pertumbuhan perdagangan digital dipengaruhi banyak faktor, tidak semata perpindahan penjual antarplatform.

“Transaksi digital nasional masih akan terus tumbuh. Pertumbuhan maupun nilai transaksi e-commerce nasional pada dasarnya dipengaruhi oleh berbagai faktor, tidak hanya terkait perpindahan atau migrasi seller dari marketplace,” ujarnya.

Oleh karena itu, lanjut Iqbal, Kemendag akan terus mencermati perkembangan ekosistem perdagangan digital secara menyeluruh guna memastikan iklim usaha tetap sehat serta memberikan manfaat bagi UMKM dan konsumen.

Selain itu, pemerintah juga mendorong pelaku UMKM memanfaatkan berbagai kanal penjualan digital sesuai kebutuhan usaha masing-masing. Pendekatan tersebut diarahkan untuk memperluas akses pasar melalui strategi multichannel maupun omnichannel.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tengah menyiapkan aturan terkait biaya layanan di platform e-commerce guna menciptakan ekosistem yang lebih adil bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan regulasi tersebut akan dituangkan dalam Peraturan Menteri UMKM tentang Perlindungan dan Peningkatan Daya Saing UMKM yang saat ini telah menyelesaikan proses harmonisasi.

“Sudah ada surat dari Kementerian Hukum bahwa harmonisasi selesai, sekarang tinggal menunggu pengundangan di Kementerian Sekretariat Negara,” ujar Maman usai rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta, Senin (18/5/2026).

Ia menjelaskan salah satu fokus utama beleid tersebut adalah penataan komponen biaya dalam ekosistem lokapasar (marketplace) yang selama ini dinilai beragam dan kerap membingungkan pelaku UMKM.

Pemerintah akan menyeragamkan komponen biaya menjadi tiga kategori utama, yakni biaya pendaftaran, biaya layanan, dan biaya promosi.

“Hari ini, di marketplace A namanya berbeda. Di marketplace B namanya berbeda. Jadi semuanya berbeda-beda. Akhirnya orang menganggap pungutan terhadap biaya di marketplace sangat banyak, padahal sebetulnya hanya ada tiga komponen,” kata dia.

Selain itu, pemerintah juga mendorong pemberian insentif berupa potongan biaya layanan hingga 50 persen bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang berjualan di marketplace, khususnya untuk produk dalam negeri.

Maman menegaskan kebijakan ini diambil sebagai bentuk kehadiran pemerintah dalam melindungi pelaku usaha mikro dan kecil agar tidak bersaing secara langsung tanpa perlindungan dengan usaha menengah dan besar di platform digital.

Menurut dia, pemerintah tidak bisa membiarkan pelaku usaha mikro dan kecil “bertarung bebas” di marketplace tanpa intervensi kebijakan yang berpihak.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah melarang marketplace menaikkan tarif maupun komisi secara sepihak kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan pemerintah telah memanggil seluruh perusahaan marketplace dan meminta tidak ada kenaikan tarif maupun komisi dalam waktu dekat.

“Kemarin kami sudah panggil seluruh perusahaan marketplace, saya sudah sampaikan, tidak boleh ada dulu kenaikan-kenaikan [biaya], tidak boleh. Itu sudah tegas itu. Kalau sampai ada marketplace yang mencoba mendorong kenaikan dalam proses pasca kita rapat, kita akan tindak,” kata Maman dalam acara Akad Massal KUR 1.000 UMKM Kreatif dan Bursa Wirausaha Unggulan di Universitas Udayana, Bali, Rabu (13/5/2026).

Menurutnya, perubahan tarif di ekosistem marketplace harus dilakukan secara adil dan tidak memberatkan UMKM. Apalagi, sambung dia, marketplace dan pelaku UMKM umumnya telah terikat kontrak jangka panjang, sehingga kenaikan biaya ataupun komisi tidak boleh dilakukan secara mendadak.

“Salah satu juga aturannya yang kita siapkan bahwa, begini, kan kedua belah pihak antara marketplace dengan UMKM itu kan tentunya sudah ada kontrak panjang, 1 tahun, ya kalau sudah ada perjanjian 1 tahun, ya harga jangan sembarang-sembarangan dinaikkan,” ujarnya.

Meski demikian, Maman mengatakan marketplace tetap dimungkinkan melakukan penyesuaian tarif maupun komisi. Namun, kebijakan tersebut wajib dibicarakan lebih dahulu dan disosialisasikan kepada pelaku UMKM setidaknya dua hingga tiga bulan sebelum diterapkan.

“Kalau misalnya marketplace melihat perlu menaikkan harga, menaikkan komisi, tentunya harus ada pembicaraan dan penyampaian sosialisasi 3 bulan atau 2 bulan sebelumnya agar terbangun fairness,” jelasnya.

Selain itu, Maman menyampaikan Kementerian UMKM tengah menyiapkan aturan baru untuk memperkuat perlindungan sekaligus meningkatkan daya saing pelaku UMKM yang berjualan di platform e-commerce.

Dia menjelaskan Kementerian UMKM bersama kementerian terkait tengah melakukan sinkronisasi pembahasan guna menyiapkan mekanisme dan regulasi perlindungan UMKM di ekosistem digital.

Menurutnya, pemerintah juga tetap mempertimbangkan keberlangsungan platform digital sebagai bagian penting dalam ekosistem perdagangan nasional. Untuk itu, regulasi yang disiapkan diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan marketplace dan pelaku UMKM.

“Di sisi lain tetap, kita harus memperhatikan keberlangsungan dari platform karena suka ataupun tidak suka, ini adalah menjadi satu ekosistem. kalau ada satu yang tercederai, tentunya yang lain juga akan tersakiti. Kalau ada satu yang tersakiti itu, tentunya yang lain juga akan tercederai,” ujarnya.

Maman menyatakan pemerintah hadir untuk menjaga kesehatan ekosistem perdagangan digital di tengah pesatnya pertumbuhan transaksi e-commerce di Indonesia. Di samping itu, kata dia, Kementerian UMKM juga mendapat mandat langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat perlindungan dan pemberdayaan UMKM nasional agar mampu bersaing di pasar digital.

“Perintah dan arahan dari Pak Presiden kepada saya sebagai Menteri UMKM, wajib melindungi, memberdayakan, serta mendorong pertumbuhan dan peningkatan daya saing kepada usaha-usaha mikro dan kecil kita di Tanah Air. Itu perintah Pak Presiden, itu perintah Pak Presiden, jadi kami sedang meracik dan mengatur aturan mainnya,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tengahmempercepat penerbitan Peraturan Menteri (Permen) UMKM yang akan mengatur berbagai aspek biaya dalam ekosistem digital, termasuk yang dinilai membebani pelaku usaha kecil. Regulasi ini ditargetkan terbit sebelum akhir Mei 2026 setelah proses harmonisasi rampung.

Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM, Temmy Satya Permana mengatakan saat ini rancangan beleid tersebut telah memasuki tahap akhir dan tengah diajukan ke Sekretariat Negara untuk memperoleh izin prinsip Presiden.

“Itu [Permen UMKM] sudah selesai harmonisasi. Sekarang sedang kita kirim ke Setneg untuk minta izin prinsip, untuk diundangkan. Nah jadi, paling nggak sebelum akhir Mei kita harus sudah selesai ya,” kata Temmy saat ditemuiBisnisdi Gedung Smesco, Jakarta, Selasa (5/5/2026).

Temmy memastikan aturan tersebut tidak akan berbenturan dengan revisi regulasi yang tengah disiapkan Kementerian Perdagangan (Kemendag) berupa revisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 (Permendag 31/2023) tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Menurutnya, Kementerian UMKM dan Kemendag telah berkoordinasi untuk menjaga keselarasan kebijakan.

“Kami sudah bersepakat bahwa apa yang diatur di dalam permen UMKM akan diakomodir juga di Permendag mereka. Bahkan akan menjadikan referensi. Tapi ini kita masih menunggu. Ini masih proses drafting ya, uji publik. Nanti kan pasti akan ada perkembangan. Tapi yang pasti kita sudah bersepakat, tidak akan saling bersinggungan,” ujarnya.

Meski belum merinci substansi aturan, Temmy memberi sinyal bahwa pemerintah akan fokus pada komponen biaya yang selama ini dikeluhkan pelaku usaha, termasuk biaya logistik di platform e-commerce.

“Pokoknya semua yang memberatkan UKM akan kita coba untuk tuntaskan di sana. Nanti mungkin kita juga akan ketemu dengan teman-teman platform,” imbuhnya.

Untuk itu, Temmy menegaskan kedua regulasi berjalan seiring dalam melindungi pelaku usaha sekaligus menjaga keberlanjutan platform digital alias tidak saling tumpang tindih.

Diberitakan sebelumnya, Kementerian UMKM saat ini sedang menyiapkan payung hukum untuk memperkuat pelindungan pelaku UMKM di pasar digital.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman menjelaskan bahwa inisiatif penyusunan regulasi ini merupakan respons atas berbagai aspirasi dan keluhan pelaku usaha, khususnya terkait meningkatnya beban tarif yang dikenakan oleh platform digital. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menekan daya saing UMKM di tengah pesatnya pertumbuhan ekosistem e-commerce. “

Negara harus hadir menjawab tantangan ini. Hingga saat ini, belum ada regulasi yang secara komprehensif melindungi sekaligus menjaga daya saing pengusaha UMKM dalam ekosistem digital,” kata Maman dalam siaran pers, dikutip Rabu (29/4/2026).

Selain itu, Maman menegaskan komitmen pemerintah untuk tidak hanya memberikan pelindungan, tetapi juga mendorong peningkatan daya saing UMKM yang beraktivitas di pasar digital.

“Pemerintah berkomitmen memastikan pelindungan dan peningkatan daya saing pengusaha UMKM yang berjualan di platform e-commerce. Selama ini, belum terdapat regulasi yang secara khusus mengatur hal tersebut,” ujar Maman.

Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa regulasi tersebut saat ini telah memasuki tahap sinkronisasi dengan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga terkait. Pemerintah menargetkan aturan ini dapat segera diterbitkan dalam waktu dekat sebagai langkah konkret menghadapi dinamika perdagangan digital.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) saat ini sedang menyiapkan payung hukum untuk memperkuat pelindungan pelaku UMKM di pasar digital.

Berdasarkan siaran pers, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menjelaskan bahwa inisiatif penyusunan regulasi ini merupakan respons atas berbagai aspirasi dan keluhan pelaku usaha, khususnya terkait meningkatnya beban tarif yang dikenakan oleh platform digital. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menekan daya saing UMKM di tengah pesatnya pertumbuhan ekosistem e-commerce.

“Negara harus hadir menjawab tantangan ini. Hingga saat ini, belum ada regulasi yang secara komprehensif melindungi sekaligus menjaga daya saing pengusaha UMKM dalam ekosistem digital,” katanya, dikutip pada Rabu (29/4/2026).

Selain itu, Maman menegaskan komitmen pemerintah untuk tidak hanya memberikan pelindungan, tetapi juga mendorong peningkatan daya saing UMKM yang beraktivitas di pasar digital.

“Pemerintah berkomitmen memastikan pelindungan dan peningkatan daya saing pengusaha UMKM yang berjualan di platform e-commerce. Selama ini, belum terdapat regulasi yang secara khusus mengatur hal tersebut,” ujar Maman.

Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa regulasi tersebut saat ini telah memasuki tahap sinkronisasi dengan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga terkait. Pemerintah menargetkan aturan ini dapat segera diterbitkan dalam waktu dekat sebagai langkah konkret menghadapi dinamika perdagangan digital.

Menurut Maman, aturan yang disusun tidak hanya bersifat imbauan, melainkan akan menjadi payung hukum yang wajib diterapkan. Hal ini bertujuan untuk memberikan pelindungan yang kuat dan berkelanjutan bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang berjualan di platform digital.

“Aturan yang kami dorong adalah payung hukum yang memberikan kepastian dan perlindungan jangka panjang bagi pengusaha mikro dan kecil di e-commerce, bukan sekadar insentif yang situasional,” ucap Maman.

Dia menambahkan, kehadiran regulasi ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem digital yang lebih adil, sehat, dan kompetitif. Dengan begitu, pelaku UMKM tidak hanya terlindungi, tetapi juga memiliki kepastian hukum yang memadai untuk terus mengembangkan usahanya di tengah persaingan di platform digital. (Putri Astrian Surahman)

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) saat ini sedang menyiapkan payung hukum untuk memperkuat pelindungan pelaku UMKM di pasar digital.

Berdasarkan siaran pers, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menjelaskan bahwa inisiatif penyusunan regulasi ini merupakan respons atas berbagai aspirasi dan keluhan pelaku usaha, khususnya terkait meningkatnya beban tarif yang dikenakan oleh platform digital. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menekan daya saing UMKM di tengah pesatnya pertumbuhan ekosistem e-commerce.

“Negara harus hadir menjawab tantangan ini. Hingga saat ini, belum ada regulasi yang secara komprehensif melindungi sekaligus menjaga daya saing pengusaha UMKM dalam ekosistem digital,” katanya, dikutip pada Rabu (29/4/2026).

Selain itu, Maman menegaskan komitmen pemerintah untuk tidak hanya memberikan pelindungan, tetapi juga mendorong peningkatan daya saing UMKM yang beraktivitas di pasar digital.

“Pemerintah berkomitmen memastikan pelindungan dan peningkatan daya saing pengusaha UMKM yang berjualan di platform e-commerce. Selama ini, belum terdapat regulasi yang secara khusus mengatur hal tersebut,” ujar Maman.

Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa regulasi tersebut saat ini telah memasuki tahap sinkronisasi dengan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga terkait. Pemerintah menargetkan aturan ini dapat segera diterbitkan dalam waktu dekat sebagai langkah konkret menghadapi dinamika perdagangan digital.

Menurut Maman, aturan yang disusun tidak hanya bersifat imbauan, melainkan akan menjadi payung hukum yang wajib diterapkan. Hal ini bertujuan untuk memberikan pelindungan yang kuat dan berkelanjutan bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang berjualan di platform digital.

“Aturan yang kami dorong adalah payung hukum yang memberikan kepastian dan perlindungan jangka panjang bagi pengusaha mikro dan kecil di e-commerce, bukan sekadar insentif yang situasional,” ucap Maman.

Dia menambahkan, kehadiran regulasi ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem digital yang lebih adil, sehat, dan kompetitif. Dengan begitu, pelaku UMKM tidak hanya terlindungi, tetapi juga memiliki kepastian hukum yang memadai untuk terus mengembangkan usahanya di tengah persaingan di platform digital. (Putri Astrian Surahman)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kondisi industri mebel dan kerajinan Indonesia saat ini berada di persimpangan jalan.

Di satu sisi, peluang ekspor masih terbuka lebar dan menjadi andalan pertumbuhan.

Namun di sisi lain, derasnya arus impor produk murah serta berbagai kendala di dalam negeri membuat pelaku industri harus berjuang keras untuk bertahan.

Shutterstock/Followtheflow Ilustrasi furnitur ruang tamu dengan kerangka kayu

Ketua Umum Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia Abdul Sobur menilai, kondisi industri saat ini masih rapuh, terutama di level pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM).

“Kalau jujur, industri kita, terutama UMKM, masih rentan. Belum stabil, belum kuat, karena menghadapi regulasi yang rumit dan tantangan yang tidak sederhana,” ujar Sobur kepada Kompas.com di Jakarta, Jumat (10/4/2026).

Industri mebel hadapi kompleksitas regulasi

Salah satu persoalan utama yang dihadapi industri mebel nasional adalah kompleksitas regulasi yang dinilai belum sepenuhnya mendukung pertumbuhan ekspor.

Sobur menjelaskan, pelaku usaha harus memenuhi berbagai persyaratan yang tidak ringan, baik dari dalam negeri maupun dari negara tujuan ekspor.

“Untuk ekspor ke Amerika misalnya, kita harus memenuhi standar FSC (Forest Stewardship Council). Tapi di dalam negeri masih ditambah lagi dengan aturan seperti SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian). Ini membuat beban semakin besar dibanding negara pesaing,” jelasnya.

Menurutnya, negara lain seperti China, Vietnam, dan Malaysia cenderung lebih sederhana dalam penerapan regulasi, sehingga produk mereka lebih kompetitif di pasar global.

Kontributor Bandung, Reni Susanti CEO Gloya, Abdul Sobur memperlihatkan produk buatannya. Sejak empat tahun lalu, ia mengerjakan suvenir kenegaraan Uni Emirat Arab di Bandung, Senin (29/8/2016).

Tak hanya itu, isu lain seperti potensi penundaan restitusi pajak juga dikhawatirkan dapat mengganggu arus kas pelaku usaha, terutama eksportir.

“Restitusi pajak itu sangat penting untuk membantu ekspor. Kalau ditunda, tentu akan memberatkan pelaku industri,” tegasnya.

Sinkronisasi aturan

Permasalahan regulasi juga diperparah oleh belum optimalnya koordinasi antar kementerian terkait.

Menurut Sobur, kebijakan yang dikeluarkan sering kali tidak sinkron dan justru membingungkan pelaku usaha.

“Antar kementerian seperti perdagangan, perindustrian, dan kehutanan itu belum sepenuhnya sinkron. Ini membuat pelaku industri harus menghadapi aturan yang tumpang tindih,” ujarnya.

Ia mencontohkan, dalam penerapan sertifikasi kayu, pelaku industri hilir tetap diwajibkan memenuhi berbagai dokumen meski bahan baku yang digunakan sudah tersertifikasi dari hulu.

Hal ini dinilai menambah biaya produksi yang tidak sedikit.

“Proses sertifikasi dan dokumen itu bisa memakan biaya sangat besar setiap tahun, dan itu tidak langsung ke pemerintah, tapi ke pihak verifikator,” katanya.

Impor barang murah dari China

Di dalam negeri, industri mebel juga menghadapi tekanan dari produk impor murah, terutama dari China.

Produk-produk tersebut membanjiri pasar dengan harga yang sulit ditandingi oleh produsen lokal.

PEXELS/CURTIS ADAMS Ilustrasi furnitur kayu.

Menurut Sobur, kondisi ini harus direspons dengan kebijakan yang lebih berpihak pada industri dalam negeri.

“Regulasi harus dirapikan dulu supaya lebih memihak industri lokal. Kalau itu sudah, kita bisa melangkah lebih jauh,” ujarnya.

Ia bahkan mengusulkan langkah teknis seperti pengalihan pelabuhan masuk impor ke luar Pulau Jawa untuk menambah biaya logistik bagi produk impor, sehingga menciptakan level playing field yang lebih adil.

Selain perlindungan pasar, Sobur juga menekankan pentingnya dukungan insentif bagi industri dalam negeri, terutama dalam bentuk pembiayaan murah dan investasi teknologi.

Salah satu yang disorot adalah komitmen pendanaan dari Lembaga Pengelola Investasi (LPI) sebesar Rp 2 triliun untuk sektor mebel.

Namun, realisasinya dinilai masih lambat.

“Serapannya tidak mudah. Banyak faktor kelayakan yang harus dipenuhi, termasuk kesiapan pelaku usaha dan proses verifikasi,” jelasnya.

Ia menambahkan, hingga saat ini baru sebagian kecil perusahaan yang mampu mengakses pendanaan tersebut, sehingga perlu percepatan dari sisi pemerintah maupun lembaga terkait.

Di tengah berbagai tantangan, Sobur menegaskan bahwa peluang ekspor industri mebel Indonesia masih sangat besar.

Produk berbasis kayu solid, rotan, dan bambu tetap menjadi unggulan di pasar global.

“Kekuatan kita ada di bahan baku dan craftsmanship. Produk seperti furniture ruang tamu, meja makan, dan kitchen set itu masih sangat diminati,” katanya.

Saat ini, sekitar 65 persen produk ekspor masih didominasi oleh kayu, dengan sisanya berasal dari rotan, bambu, dan material lainnya.

SHUTTERSTOCK/FOLLOWTHEFLOW Ilustrasi furnitur kayu modern bergaya Skandinavia dan Japandi.

Kontribusi pada serapan tenaga kerja

Industri mebel dan kerajinan juga memiliki kontribusi signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.

Saat ini, sektor ini menyerap sekitar 2,1 juta tenaga kerja.

Dengan target peningkatan ekspor hingga 6 miliar dollar AS, jumlah tenaga kerja berpotensi meningkat hingga 3 juta sampai 3,5 juta orang.

“Ini sektor padat karya yang sangat penting. Jangan sampai justru melemah karena tekanan impor dan regulasi,” ujar Sobur.

Ke depan, Sobur menilai strategi industri tidak bisa hanya bergantung pada ekspor.

Pasar domestik juga harus diperkuat agar menjadi penopang utama industri.

“Kita harus mulai memikirkan keseimbangan antara ekspor dan pasar dalam negeri. Kalau dua-duanya kuat, potensi industri bisa lebih besar,” tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tengah menyiapkan langkah strategis untuk mengatur skema tarif atau biaya admin layanan pada platform e-commerce untuk menciptakan ekosistem pasar digital yang lebih sehat.

Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM Temmy Satya Permana menegaskan bahwa pemerintah kini tidak hanya berperan sebagai pembina, tetapi juga memegang peran sebagai pengendali dan pengawas pelaku usaha.

Terkait wacana pengaturan tarif yang sempat ramai diberitakan, Temmy menjelaskan bahwa pihak kementerian sedang melakukan pendalaman sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Pengaturan ini difokuskan pada perlindungan pelaku usaha agar persaingan di pasar dalam negeri tetap kondusif.

"Poinnya adalah kami mengatur itu sesuai dengan kewenangan kami, di mana kami tetap dengan perlindungan yang terkait," ujar Temmy dalam acara media gathering di Jakarta, dikutip Selasa (10/3/2026).

Menurut Temmy, dasar hukum penguatan peran pengawasan ini merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021, khususnya pada Pasal 94. Melalui regulasi tersebut, kementerian memiliki alat kebijakan untuk mengendalikan pasar dan mengembalikan UMKM menjadi sektor prioritas.

"Kita butuh pasar yang lebih sehat, kita butuh konsumen yang lebih (cerdas), kita butuh pemerintah yang lebih hadir bisa mengatur bagaimana mereka bisa berusaha," tegasnya.

Kementerian UMKM sejak Januari lalu memang tengah merevisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023. Revisi regulasi tersebut mencakup tiga poin utama yang secara langsung menyentuh kepentingan pelaku UMKM di ekosistem perdagangan digital.

Poin pertama adalah penetapan harga minimum impor untuk 11 komoditas yang dapat diproduksi secara lokal dan digunakan dalam produk UMKM. Kebijakan ini ditujukan untuk mencegah banjirnya produk impor murah yang selama ini kerap mematikan daya saing produk dalam negeri.

Poin kedua menyangkut standarisasi produk, yakni kewajiban pencantuman Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Standar Nasional Indonesia (SNI) bagi produk-produk tertentu.

Poin ketiga yang menjadi perhatian utama para pelaku usaha adalah pengaturan biaya platform. Dalam skema yang tengah dirancang, akan ada ketentuan mengenai potongan biaya khusus bagi usaha mikro dan kecil (UMK) serta produk dalam negeri.

Selain itu, platform e-commerce juga nantinya mungkin akan diwajibkan memberikan pemberitahuan kepada pemerintah apabila berencana menaikkan admin fee.

"Ke depan akan diatur biaya platform, potongan bagi UMK dan produk dalam negeri. Jadi ini akan ada insentif dan juga mungkin akan pemberitahuan apabila akan ada kenaikan admin fee kepada pemerintah," ujar Temmy.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tengah menyiapkan sejumlah regulasi baru untuk melindungi pelaku UMKM di tengah maraknya barang impor murah yang masuk melalui platform e-commerce, seperti Shopee—TikTok Cs.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan pemerintah tidak hanya mengandalkan penindakan hukum terhadap praktik bermasalah di sektor logistik, tetapi juga akan menyiapkan aturan khusus yang berfokus pada perlindungan dan peningkatan daya saing UMKM.

“Kalau yang ini kan yang sudah dilakukan oleh aparat penegak hukum kan adalah menindak oknum-oknum. Saya tidak mengatakan semua perusahaan kargo ya, tetapi oknum-oknum ya. Itu kita berharap berjalan. Itu adalah bagian dari perlindungan,” kata Maman saat ditemui di Kantor BKPM, Jakarta Selatan, Selasa (10/2/2026).

Selain penindakan, Maman memastikan pemerintah akan mengambil langkah lanjutan melalui kebijakan regulatif. Sayangnya, dia enggan membeberkan detail aturan yang tengah disiapkan tersebut.

“Tapi nanti kita akan siapkan juga aturan, seperti apa aturannya, sabar, tunggu nanti kita akan bicarakan,” ujarnya.

Maman menuturkan saat ini Kementerian UMKM bersama sejumlah kementerian lain tengah mempersiapkan berbagai aturan dan mekanisme yang bertujuan memberikan perlindungan sekaligus meningkatkan daya saing UMKM nasional. Dia menjelaskan fokus kebijakan tersebut tidak akan masuk ke ranah teknis perdagangan digital.

“Kami dari kementerian UMKM bersama-sama dengan kementerian lainnya sedang mempersiapkan beberapa aturan, mekanisme untuk memberikan perlindungan dan peningkatan daya saing. Jadi kata kuncinya adalah perlindungan dan peningkatan daya saing,” jelasnya.

Dalam pengaturan biaya admin di platform e-commerce, Maman menyebut bahwa pembahasan masih berlangsung dan belum dapat disampaikan ke publik.

Maman menjelaskan pembahasan aturan tersebut dilakukan secara internal lintas kementerian, melibatkan Kementerian UMKM, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, serta Kementerian Keuangan.

“Itu tadi saya bilang, kita lagi mau bicara, kata kuncinya memberikan perlindungan dan peningkatan daya saing. Nah ini sekarang, kita lagi bicarain, saya belum berani bicara terlalu jauh,” ujarnya.

Sebelumnya, Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyampaikan pihaknya tengah melakukan revisi terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 (Permendag 31/2023), yang mengatur perdagangan elektronik atau e-commerce, termasuk pengaturan biaya administrasi (admin fee) pada platform seperti Shopee dan Tokopedia.

Permendag 31/2023 sendiri mencakup pengaturan mengenai Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, serta Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Iqbal Shoffan Shofwan menegaskan e-commerce berada di bawah kewenangan Kementerian Perdagangan. Revisi peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing produk dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Indonesia di pasar digital.

“Kami memang sedang melakukan kajian dan sedang merevisi terkait dengan Permendag 31. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar barang-barang yang dihasilkan oleh UMKM di Indonesia itu bisa memiliki daya saing di e-commerce,” kata Iqbal saat ditemui di Kantor Kementan, Jakarta, Kamis (22/1/2026).

Meskipun larangan impor barang bernilai di bawah US$100 relatif efektif, lanjut dia, praktik penyimpangan masih terjadi di lapangan. Untuk itu, Kemendag tengah meninjau kembali aturan tersebut agar pelaksanaannya lebih tepat sasaran dan tetap mendukung daya saing produk UMKM.

“Ada beberapa norma yang akan kami atur, yang tujuan utamanya adalah bagaimana barang-barang yang diproduksi oleh UMKM di Indonesia itu bisa berdaya saing yang baik di e-commerce kita,” jelasnya.

Selain itu, Kemendag juga mempertimbangkan pengaturan biaya administrasi di platform e-commerce agar produk UMKM bisa bersaing dengan barang impor.

“Misalnya, kosmetik Indonesia itu harganya tuh bisa lebih bagus dengan kosmetik yang non-Indonesia, di e-commerce, atau sepatu, celana, atau jilbab,” tambah Iqbal.

Iqbal menambahkan bahwa pembahasan revisi Permendag 31/2023 telah dimulai sejak akhir Desember 2025 hingga awal Januari 2026, dan pemerintah menargetkan penyelesaian revisi ini secepat mungkin.

“Ya namanya target tuh ASAP. Tapi kalau ada target dari pemerintah kan 1 tahun anggaran kan. Tetapi kan kita gak mau ini satu tahun baru selesai. Kalau bisa lebih cepat,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Mengembangkan usaha tidak hanya membutuhkan modal, tetapi juga strategi yang tepat.

Bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), memahami tips & trik dalam menjalankan bisnis sangat penting agar usaha bisa bertahan, berkembang, dan bersaing di tengah persaingan pasar yang semakin ketat.

Dengan menerapkan tips dan trik sederhana ini, UMKM diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme, memperluas pasar, serta berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian daerah maupun nasional.

Beberapa tips yang bisa diterapkan UMKM agar naik kelas dilansir dari laman beacukai.go.id

1. Kenali target pasar

Lakukan riset sederhana untuk memahami siapa konsumen utama, apa kebutuhannya, dan bagaimana perilaku belanjanya.

2. Kelola keuangan dengan disiplin

Pisahkan uang pribadi dan uang usaha. Catat semua pemasukan dan pengeluaran agar arus kas lebih terkontrol.

3. Manfaatkan digital marketing

Gunakan media sosial, marketplace, atau website untuk mempromosikan produk. Konten yang menarik akan meningkatkan kepercayaan dan penjualan.

4. Tingkatkan kualitas produk

Selalu lakukan inovasi, perhatikan standar kualitas, serta kemasan produk agar lebih menarik dan kompetitif.

5. Bangun jaringan dan kolaborasi

Ikuti komunitas UMKM, pameran, atau pelatihan untuk memperluas relasi dan membuka peluang kerjasama bisnis.

6. Pahami regulasi dan perizinan

Dengan legalitas yang jelas, UMKM lebih mudah mengakses pembiayaan, mengikuti tender, maupun menembus pasar ekspor.

7. Berani ekspor

Mulai dengan riset pasar internasional, pahami prosedur kepabeanan, dan manfaatkan fasilitas pemerintah untuk memudahkan proses ekspor.

Bisnis.com, JAKARTA - Mengembangkan usaha tidak hanya membutuhkan modal, tetapi juga strategi yang tepat.

Bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), memahami tips & trik dalam menjalankan bisnis sangat penting agar usaha bisa bertahan, berkembang, dan bersaing di tengah persaingan pasar yang semakin ketat.

Dengan menerapkan tips dan trik sederhana ini, UMKM diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme, memperluas pasar, serta berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian daerah maupun nasional.

Beberapa tips yang bisa diterapkan UMKM agar naik kelas dilansir dari laman beacukai.go.id

1. Kenali target pasar

Lakukan riset sederhana untuk memahami siapa konsumen utama, apa kebutuhannya, dan bagaimana perilaku belanjanya.

2. Kelola keuangan dengan disiplin

Pisahkan uang pribadi dan uang usaha. Catat semua pemasukan dan pengeluaran agar arus kas lebih terkontrol.

3. Manfaatkan digital marketing

Gunakan media sosial, marketplace, atau website untuk mempromosikan produk. Konten yang menarik akan meningkatkan kepercayaan dan penjualan.

4. Tingkatkan kualitas produk

Selalu lakukan inovasi, perhatikan standar kualitas, serta kemasan produk agar lebih menarik dan kompetitif.

5. Bangun jaringan dan kolaborasi

Ikuti komunitas UMKM, pameran, atau pelatihan untuk memperluas relasi dan membuka peluang kerjasama bisnis.

6. Pahami regulasi dan perizinan

Dengan legalitas yang jelas, UMKM lebih mudah mengakses pembiayaan, mengikuti tender, maupun menembus pasar ekspor.

7. Berani ekspor

Mulai dengan riset pasar internasional, pahami prosedur kepabeanan, dan manfaatkan fasilitas pemerintah untuk memudahkan proses ekspor.