Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memperkuat strategi pendanaan iklim untuk mengejar target penurunan emisi yang lebih ambisius hingga 2035, salah satunya melalui Program Layanan Dana Masyarakat (Ladama) yang dikelola Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH). Program ini dirancang untuk memastikan manfaat dana karbon tidak hanya berhenti di level kebijakan, tetapi menjangkau langsung masyarakat akar rumput sebagai pelaku utama pelindungan lingkungan.

Direktur BPDLH Joko Tri Haryanto dalam catatan yang diterima Bisnis mengemukakan penguatan skema pendanaan tersebut sejalan dengan dikirimnya dokumen Second Nationally Determined Contribution (Second NDC) Indonesia kepada Sekretariat UNFCCC pada Oktober 2025.

Dalam dokumen itu, pemerintah menetapkan target penurunan emisi gas rumah kaca yang lebih ketat dibandingkan dengan dokumen sebelumnya, sekaligus menyesuaikan dengan komitmen Global Stocktake Agreement dalam Dubai Climate Pack.

Secara teknis, Second NDC menargetkan tingkat emisi karbon pada 2030 sebesar 1,34 juta Gg karbon dioksida ekuivalen (CO₂e) pada skenario rendah dan 1,49 juta Gg CO₂e pada skenario tinggi. Target tersebut lebih rendah dibandingkan target sebelumnya yang mencapai 1,63 juta Gg CO₂e. Pencapaian sasaran ini dinilai membutuhkan kolaborasi luas, tidak hanya dari pemerintah, tetapi juga sektor swasta, masyarakat, serta dukungan pendanaan dari komunitas internasional.

Dalam konteks itu, BPDLH yang dibentuk sejak 2019 berperan sebagai national climate country platform (NCCP) untuk melakukan koordinasi aliran dana iklim, baik dari sumber internasional maupun domestik. Lembaga ini memiliki fleksibilitas dalam menghimpun dana dari multilateral, bilateral, bank pembangunan multilateral, filantropi, hingga APBN dan APBD, serta menyalurkannya kepada berbagai penerima manfaat sesuai mandat perjanjian.

Salah satu portofolio utama BPDLH adalah pengelolaan dana karbon berbasis Pasal 5 Perjanjian Paris melalui skema result based payment (RBP) dan result based contribution (RBC). Saat ini, dana RBP dikelola dari kerja sama dengan Green Climate Fund (GCF) dan Bank Dunia, sementara dana RBC berasal dari Pemerintah Kerajaan Norwegia.

“Ke depannya, BPDLH dan Kementerian dan Lembaga terkait juga menegosiasikan beberapa kesepakatan RBP dan RBC dengan mitra internasional lainnya,” tulis Joko, dikutip Rabu (21/1/2026).

Berbeda dengan sejumlah program RBP yang memfokuskan penerima manfaat pada pemerintah daerah dan organisasi masyarakat sipil sebagai lembaga perantara, dana RBC Norwegia memiliki spektrum penerima yang lebih luas. Penerima manfaat mencakup kementerian/lembaga, pemerintah daerah, CSO, akademisi, perguruan tinggi, hingga kelompok pemuda.

Dari skema RBC tersebut, BPDLH meluncurkan Program Layanan Dana Masyarakat (Ladama) yang dibagi dalam tiga tematik utama, yakni Ladama FOLU Biodiversity, Ladama FOLU TERRA, dan Ladama FOLU Goes To School. Program ini mencakup beragam kegiatan di tingkat tapak, mulai dari pengelolaan sampah, penghijauan, jasa lingkungan, hingga restorasi sungai.

Sejak diresmikan pada 2024, Ladama telah menjangkau berbagai kelompok masyarakat, termasuk penggiat lingkungan, penerima Kalpataru, sekolah berwawasan lingkungan, komunitas penjaga sungai, kelompok tani hutan rakyat, hingga profesi lain di level akar rumput. Program ini membawa filosofi bahwa manfaat dana karbon harus dirasakan langsung oleh masyarakat sebagai penjaga utama keberlanjutan lingkungan.

Ke depan, percepatan diseminasi informasi mengenai Ladama dinilai krusial mengingat luasnya wilayah Indonesia. Sinergi lintas pihak dibutuhkan agar Ladama dapat berkembang menjadi model pendanaan karbon berbasis masyarakat, sekaligus mendorong diskursus iklim yang lebih membumi dan dekat dengan kehidupan sehari-hari.