Satu waktu di Belem, Brasil, dalam rangka Conference of the Parties (COP), berlangsung dialog bersama antara kawan kawan NGO dengan Menteri Lingkungan Hidup mengenai arah pengelolaan perubahan iklim dan sumber daya alam di Indonesia. Momen ini menjadi ruang refleksi penting untuk melihat kembali bagaimana kebijakan iklim seharusnya dibangun, tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada keberlanjutan lingkungan dan penerimaan masyarakat.

Dalam pembahasan tersebut mengemuka pandangan bahwa aspek ekonomi memang memiliki peran penting dalam pengelolaan sumber daya alam dan perubahan iklim. Namun, pendekatan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari prinsip keberlanjutan. Program lingkungan dan iklim yang tidak memperoleh penerimaan masyarakat secara utuh berisiko sulit berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

Pandangan teman-teman NGO yang mengikuti proses tersebut menekankan bahwa penerimaan masyarakat merupakan faktor utama dalam menentukan keberhasilan kebijakan lingkungan. Masyarakat bukan sekadar penerima manfaat, melainkan bagian penting dari sistem pengelolaan lingkungan itu sendiri. Karena itu, kebijakan perubahan iklim perlu dibangun dengan memperhatikan dimensi sosial, ekologis, dan tata kelola secara seimbang.

Atas dasar tersebut, pembenahan tata kelola perlu ditempatkan sebagai prioritas utama dalam narasi perubahan iklim Indonesia. Tata kelola yang baik akan memastikan perlindungan ekosistem dan keanekaragaman hayati tetap terjaga. Ketika ekosistem berada dalam kondisi sehat, masyarakat akan memperoleh manfaat langsung, baik dari sisi sosial, ekonomi, maupun keberlanjutan sumber daya alam.

Dalam konteks ini, perdagangan karbon seharusnya dipahami sebagai hasil (outcome) dari praktik tata kelola dan konservasi yang baik, bukan menjadi tujuan utama yang mendominasi kebijakan.

Karbon pada dasarnya merupakan nilai tambah yang muncul dari keberhasilan menjaga ekosistem. Oleh sebab itu, orientasi kebijakan tidak seharusnya hanya terfokus pada nilai ekonomi karbon, tetapi juga pada perlindungan fungsi ekologis dan keberlanjutan kehidupan masyarakat yang bergantung pada lingkungan tersebut.

Pembahasan tersebut juga menyoroti pentingnya menempatkan agenda adaptasi perubahan iklim sejajar dengan mitigasi. Selama ini, perhatian terhadap penurunan emisi gas rumah kaca cenderung lebih dominan dibandingkan upaya memperkuat ketahanan masyarakat dalam menghadapi dampak perubahan iklim.

Padahal, kondisi Indonesia menunjukkan bahwa ancaman terbesar justru banyak berasal dari bencana hidrometeorologi, seperti banjir, longsor, kekeringan, dan cuaca ekstrem. Berbagai catatan kebencanaan menunjukkan bahwa sekitar 97% bencana di Indonesia dipicu oleh faktor hidrometeorologi. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya berupa kerusakan lingkungan dan korban jiwa, tetapi juga gangguan terhadap stabilitas ekonomi dan pembangunan daerah.

Dalam banyak kasus, anggaran pembangunan yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat justru harus dialihkan untuk proses pemulihan pascabencana. Situasi ini memperlihatkan bahwa investasi pada adaptasi dan pengurangan risiko bencana sesungguhnya merupakan bagian penting dari strategi pembangunan jangka panjang.

Selain itu, pembahasan tersebut juga menekankan pentingnya pembenahan tata kelola pendanaan perubahan iklim. Pemerintah perlu memastikan agar lembaga donor dan bantuan pembangunan memberikan porsi pendanaan yang lebih besar bagi kegiatan berbasis masyarakat.

Pendekatan berbasis masyarakat dinilai lebih menjamin keberlanjutan karena masyarakat memiliki keterkaitan langsung dengan lingkungan dan ekosistem tempat mereka hidup. Bagi masyarakat, keberlanjutan lingkungan bukan sekadar isu konservasi, melainkan berkaitan langsung dengan sumber penghidupan, ketahanan sosial, dan keberlangsungan ekonomi lokal.

Dalam konteks lambatnya proses global yang membutuhkan kesepakatan para pihak (parties) serta berbagai mekanisme dan perangkat (tools) untuk mendukung implementasi, maka ketika dampak perubahan iklim sudah terjadi di lapangan, alokasi perhatian dan sumber daya perlu semakin difokuskan pada aksi di tingkat masyarakat dan sektor swasta. Fokus tersebut terutama diarahkan pada kegiatan yang mendukung resiliensi lingkungan, ekonomi, dan sosial.

Kerugian besar juga terjadi ketika pendapatan suatu negara dan pemerintah daerah tergerus untuk pembiayaan pemulihan, rehabilitasi, dan pembangunan kembali infrastruktur akibat bencana iklim. Kondisi ini sangat signifikan, mengingat seharusnya pendapatan tersebut dapat dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur publik, layanan kesehatan, pendidikan, serta berbagai program lain yang mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kesimpulan

Refleksi atas berbagai pandangan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan iklim sangat ditentukan oleh kualitas tata kelola, keterlibatan masyarakat, serta keseimbangan antara agenda mitigasi dan adaptasi.

Pendekatan yang terlalu menitikberatkan pada instrumen ekonomi seperti perdagangan karbon tanpa memperkuat fondasi ekologis dan sosial berisiko tidak berkelanjutan.

Karena itu, arah kebijakan ke depan perlu lebih menekankan pada penguatan resiliensi masyarakat dan ekosistem, serta memastikan bahwa pendanaan iklim benar-benar mendukung transformasi di tingkat akar rumput dan sektor yang paling terdampak.

Dengan demikian, pembangunan rendah karbon tidak hanya menjadi agenda global, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi ketahanan dan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal.

REPUBLIKA.CO.ID, ISTANBUL -- Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO) mengungkapkan sektor pertanian yang sangat rentan terhadap krisis iklim hanya mendapatkan 4 persen dari total pendanaan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

Pernyataan ini disampaikan setelah Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) dan FAO mengeluarkan laporan tentang dampak pemanasan global terhadap sistem pangan, ekosistem, dan kehidupan manusia.

Laporan itu memperingatkan sejumlah kawasan mungkin akan mengalami 250 hari yang terlalu panas untuk bekerja di luar ruangan. WMO dan FAO menekankan perlunya peningkatan sistem peringatan dini dan praktik pertanian yang tahan terhadap pemanasan global.

Asisten Direktur Jenderal dan Direktur Kantor Perubahan Iklim, Keanekaragaman Hayati, dan Lingkungan FAO Kaveh Zahedi mengatakan setiap tahun dampak perubahan iklim pada sektor pertanian semakin buruk. Zahedi mengatakan setiap kenaikan 1 derajat Celsius akan mengurangi 6 persen hasil panen komoditas pertanian penting.

Ia mengatakan panen beras, jagung, gandum, dan kedelai sudah turun. Komoditas-komoditas itu merupakan makanan pokok yang menyediakan 60 persen kalori dunia. Zahedi mengatakan sangat penting mempersiapkan petani dalam menghadapi krisis iklim untuk menjaga ketahanan pangan dunia.

"Petani tidak bisa mempersiapkan diri dari apa yang tidak mereka ketahui akan terjadi. Karena itu, sistem peringatan dini multi-bahaya merupakan salah satu investasi tercerdas yang dapat kita lakukan untuk melindungi petani dan ketahanan pangan dari panas ekstrem," kata Zahedi seperti dikutip dari Anadolu Agency, Selasa (26/5/2026).

Meski terdapat kesenjangan dalam penggunaan internet dan ponsel, menurut Zahedi, sistem peringatan dini masih menjadi alat paling penting untuk melindungi kelompok paling rentan. Ia mengatakan hambatan itu dapat diatasi dengan menggunakan alat komunikasi lain seperti SMS, radio komunitas, atau pengumuman di tingkat pemerintahan daerah terkecil.

Ia menekankan hal paling penting adalah memastikan petani mendapatkan informasi yang tepat waktu dan efektif, apa pun cara penyampaian informasinya. Zahedi mengatakan dukungan untuk petani tidak boleh berhenti pada sistem peringatan dini, tetapi harus dipadukan dengan panduan agar petani dapat mengambil tindakan.

"Mereka perlu lebih dari sekadar informasi adanya panas ekstrem. Kita perlu melangkah lebih lanjut dan menyampaikan apa yang sebenarnya dapat mereka lakukan," katanya.

Zahedi mengatakan petani perlu mendapatkan pelatihan tentang cara melindungi kelembapan tanah melalui pemulsaan, cara menyimpan air, menggeser waktu penyiraman tanaman ke jam-jam yang lebih sejuk, atau menggunakan jaring peneduh untuk melindungi tanaman.

"Saran praktis dan dapat ditindaklanjuti harus berjalan seiring dengan sistem peringatan dini,” katanya.

Zahedi mengatakan pendanaan iklim yang tersedia masih jauh di bawah kebutuhan sektor pertanian.

“Ketika Anda melihat pendanaan iklim, analisis kami menunjukkan hanya sekitar 4 persen dari pendanaan iklim publik yang dialokasikan untuk pertanian dan membangun ketahanan di bidang pertanian,” katanya.

Daerah Pekalongan dan Batang di Jawa Tengah tengah menanti pendanaan senilai US$ 10 juta atau sekitar Rp 174 miliar dari lembaga pengelola dana internasional untuk pengendalian dan ketahanan iklim Green Climate Fund (GCF).

Dana dari GCF tersebut untuk program bernama BRAVE. Program ini ditujukan untuk meningkatkan ketahanan masyarakat di daerah aliran Sungai Kupang dan Sengkarang terhadap banjir.

Daerah yang dilewati kedua aliran sungai ini -- Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, dan Kabupaten Batang -- berulang kali dilanda banjir ekstrem yang mengakibatkan hilangnya aset dan lahan produktif warga.

Kepala Lembaga Kemitraaan Didiek Eko Yuana mengatakan, pengajuan untuk pendanaan tersebut sudah diproses sejak lima tahun lalu. Kemitraan adalah lembaga independen mitra GCF di Indonesia. “Itu sudah lima tahun belum selesai, tapi targetnya Juni nanti disetujui,” ujar dia, saat ditemui usai diskusi di Tegal beberapa waktu lalu.

Sebagai informasi, wilayah pesisir utara Jawa alias Pantura, termasuk Pekalongan, berkembang menjadi kawasan industri dan semakin padat penduduk. Seiring perkembangan tersebut, wilayah ini menghadapi masalah akut banjir.

Penyebabnya, penurunan permukaan tanah dilaporkan mencapai 1-20 cm per tahun, antara lain akibat eksploitasi air tanah berlebih. Di sisi lain, terjadi kenaikan permukaan air laut sekitar 6-10 milimeter per tahun.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo turut mengusulkan kepada Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) agar Pekalongan dapat masuk wilayah yang diprioritaskan untuk pembangunan Tanggul Laut Raksasa atau Giant Sea Wall tahap pertama, selain Teluk Jakarta dan Semarang-Kendal-Demak.

Pendanaan dari internasional jadi opsi di tengah besarnya kebutuhan dana untuk merespons peningkatan risiko bencana di pesisir. Sekitar empat tahun lalu, Pekalongan memeroleh dana dari lembaga pengelola dana internasional Adaptation Fund (AF), untuk program adaptasi iklim. Total pendanaan yang diperoleh kurang lebih mencapai US$5,9 juta atau sekitar Rp86 miliar dengan kurs ketika itu.

Dana tersebut dikucurkan untuk pembangunan tanggul penahan ombak, restorasi sedimen pantai, serta penanaman mangrove dengan metode inovatif untuk mengurangi penurunan permukaan tanah sekaligus meningkatkan ketahanan kota.

Bagaimana Cara Daerah Mengakses Dana Iklim?

Daerah bisa mengupayakan pendanaan iklim dari lembaga internasional seperti yang didapat Pekalongan. Akses ke pedanaan dari lembaga pengelola dana internasional bisa melalui national implementing entity seperti Kemitraan.

Di Indonesia, Kemitraan jadi satu-satunya national implementing entity atau lembaga terakreditasi yang berhak mengelola dan menyalurkan dana dari Adaptation Fund (AF) di Indonesia. Sedangkan Green Climate Fund (GCF) punya dua lembaga mitra yaitu Kemitraan dan BUMN pembiayaan infrastruktur PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero).

Sebagai langkah awal, pemerintah daerah dapat berkolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil, akademisi, atau lembaga lainnya untuk membuat desain program adaptasi, kemudian berkoordinasi dengan national implementing entity.

Kepala Lembaga Kemitraaan Didiek Eko Yuana menyarankan skema pendanaan program berupa co-financing, dimana pemerintah daerah ikut mendanai dari kantongnya sendiri. “Itu mengindikasikan komitmen bahwa kita tidak hanya mengajukan proyek, tetapi ini menjadi prioritas pemerintah daerah, kita memandang isu itu penting untuk diselesaikan,” ujarnya.

Dia tak memungkiri, desain program adaptasi yang bagus membutuhkan modal yang besar. Tapi, menurut dia, upaya penyelamatan pesisir dan masyarakatnya memang membutuhkan ‘pengorbanan’.

Di samping itu, pemerintah daerah dinilai perlu memiliki sumber daya manusia yang lengkap dan memahami dengan baik peraturan-peraturan terkait pendanaan.

Setelah konsep diformulasikan dan selesai ditinjau, Kemitraan akan mengajukannya ke national designated authority atau penghubung utama negara dengan sumber pendanaan. Untuk AF, proposal diajukan ke Kementerian Lingkungan Hidup, sedangkan GCF diajukan ke Kementerian Keuangan.

Didiek menekankan, dukungan dari pemerintah pusat sangat penting dan berpengaruh pada persetujuan proposal. Selanjutnya, proposal akan kembali ditinjau sebelum diajukan ke lembaga internasional.

Proses dari mulai pengajuan hingga persetujuan bisa memakan waktu yang panjang. Pendanaan dari GCF di Pekalongan misalnya, kemungkinan baru akan disetujui Juni 2026, padahal pengajuannya sudah sejak 2019.

Meski begitu, Didiek menyebut ada penyesuaian-penyesuaian yang membuat prosesnya bisa lebih cepat sekarang, bahkan persetujuan bisa diidapat kurang dari setahun setelah pengajuan.

Bisnis.com, JAKARTA — Afrika Selatan memperoleh komitmen pendanaan iklim senilai US$1,84 miliar atau sekitar Rp30,81 triliun dari Inggris Raya dan Jerman dalam skema Kemitraan Transisi Energi Berkeadilan (Just Energy Transition Partnership/JETP).

Mengutip Bloomberg, Inggris bersama Bank Pembangunan Afrika (African Development Bank/ AfDB) memperpanjang jaminan utang terkait iklim senilai US$1 miliar untuk Afrika Selatan. Perpanjangan ini menyelamatkan rencana pembiayaan pemerintah daerah senilai US$400 juta yang sebelumnya terancam batal jika jaminan tersebut berakhir.

Jaminan tersebut merupakan bagian dari paket pendanaan iklim senilai US$10 miliar yang disepakati Afrika Selatan dengan sejumlah negara maju sejak akhir 2021 dalam kerangka JETP. Perpanjangan dilakukan di tengah negosiasi Afrika Selatan dengan AfDB terkait pinjaman US$400 juta untuk layanan energi dan air di tingkat pemerintah daerah, yang akan dijamin oleh Inggris dalam skema tersebut.

Komisi Tinggi Inggris menyatakan bahwa perpanjangan jaminan ini dilakukan “untuk memungkinkan pemerintah Afrika Selatan menjalankan Proyek Reformasi Utilitas Pemerintah Daerah dan mengembangkan proyek infrastruktur rendah karbon lainnya pada tahun ini.”

Program JETP, yang menjadi model bagi kesepakatan serupa dengan Vietnam dan Indonesia, kerap dikritik karena lambatnya realisasi penyaluran dana di Afrika Selatan. Hingga kini, total dana yang dicairkan untuk Afrika Selatan baru di angka US$3,8 miliar dari komitmen US$10 miliar.

Kementerian Keuangan Afrika Selatan menyebut pinjaman pemerintah daerah tersebut nantinya akan digunakan untuk menekan kebocoran air dan listrik serta memperkuat infrastruktur di empat wilayah di Provinsi Mpumalanga, kawasan yang menjadi pusat tambang batu bara dan pembangkit listrik tenaga batu bara di negara tersebut.

Pinjaman ini juga ditujukan untuk mendorong keterlibatan sektor swasta dalam penyediaan layanan air dan listrik, yang selama ini mayoritas dikelola pemerintah daerah tanpa partisipasi swasta.

Di sisi lain, Jerman tengah menjajaki pemberian tambahan pinjaman lunak terkait iklim senilai 720 juta euro atau sekitar US$845 juta kepada Afrika Selatan. Utusan khusus Jerman untuk JETP, Rainer Baake, mengatakan pinjaman tersebut akan masuk dalam kerangka kemitraan transisi energi berkeadilan.

“Pinjaman ini akan menjadi bagian dari Just Energy Transition Partnership antara Afrika Selatan dan sejumlah negara maju,” ujarnya dalam konferensi pers di Pretoria.

Secara keseluruhan, Jerman telah meningkatkan komitmen bantuan iklimnya kepada Afrika Selatan dalam program ini menjadi 2,68 miliar euro, jauh di atas komitmen awal sebesar 986 juta euro.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pembiayaan Taman Nasional diharapkan akan mempercepat upaya pendanaan berkelanjutan bagi 57 Taman Nasional di Indonesia.

“Satuan tugas ini akan memberikan arahan strategis serta mengoordinasikan pelaksanaan Strategi dan Kerangka Investasi Pembiayaan Taman Nasional,” kata Menhut dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

“Kedua, revisi terhadap seluruh regulasi yang diperlukan, serta penerbitan regulasi baru apabila dibutuhkan, guna memungkinkan Indonesia bermitra secara efektif dengan sektor swasta,” ujarnya menambahkan.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa hal ini senada dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar pemerintah mengambil langkah-langkah luar biasa untuk menyelamatkan keanekaragaman hayati nasional dan Taman Nasional.

Salah satu implementasi konkret dari arahan tersebut adalah Peusangan Elephant Conservation Initiative (PECI) di Provinsi Aceh yang difokuskan pada perlindungan gajah Sumatera melalui pembiayaan berkelanjutan.

Komitmen ini, lanjut Menhut, bermula dari dialog antara Presiden Prabowo dengan Raja Charles III.

“Dalam dialog Presiden Republik Indonesia dengan Yang Mulia Raja Inggris pada November 2024, Presiden Prabowo berkomitmen menyediakan lahan seluas 20 ribu hektare untuk konservasi gajah. Pada Agustus 2025, komitmen ini diperluas menjadi 90.000 hektare,” kata Raja Antoni.

Menhut juga menjelaskan bahwa PECI dirancang sebagai inisiatif kolaboratif lintas sektor, serta menggabungkan pendekatan konservasi, pengelolaan lanskap, dan pemberdayaan masyarakat.

Inisiatif ini, lanjut dia, dirancang sebagai model percontohan (role model) yang ke depan akan direplikasi di wilayah lain di Indonesia dengan tantangan konservasi serupa.

Tidak hanya PECI Aceh, proyek percontohan pertama untuk memobilisasi sumber pembiayaan baru ke dalam sistem taman nasional juga dilakukan di Taman Nasional Way Kambas, Provinsi Lampung, Sumatera.

“Saat ini kami tengah membangun fondasi yang diperlukan agar Way Kambas dapat menjadi lokasi proyek offset karbon pertama di dalam sistem taman nasional Indonesia yang terbuka bagi Pasar Karbon Sukarela (Voluntary Carbon Market/VCM),” ujar Raja Antoni.

Sementara itu, Menhut Raja Antoni bergabung dalam forum Minister for Indo Pacific Seema Malhotra di London, (21/1/2026).

Forum ini turut dihadiri Minister for Indo Pacific Seema Malhotra, Utusan Khusus Presiden RI Bidang Perubahan Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo, serta Wakil Ketua Komisi I DPR RI Budisatrio Djiwandono.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memperkuat strategi pendanaan iklim untuk mengejar target penurunan emisi yang lebih ambisius hingga 2035, salah satunya melalui Program Layanan Dana Masyarakat (Ladama) yang dikelola Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH). Program ini dirancang untuk memastikan manfaat dana karbon tidak hanya berhenti di level kebijakan, tetapi menjangkau langsung masyarakat akar rumput sebagai pelaku utama pelindungan lingkungan.

Direktur BPDLH Joko Tri Haryanto dalam catatan yang diterima Bisnis mengemukakan penguatan skema pendanaan tersebut sejalan dengan dikirimnya dokumen Second Nationally Determined Contribution (Second NDC) Indonesia kepada Sekretariat UNFCCC pada Oktober 2025.

Dalam dokumen itu, pemerintah menetapkan target penurunan emisi gas rumah kaca yang lebih ketat dibandingkan dengan dokumen sebelumnya, sekaligus menyesuaikan dengan komitmen Global Stocktake Agreement dalam Dubai Climate Pack.

Secara teknis, Second NDC menargetkan tingkat emisi karbon pada 2030 sebesar 1,34 juta Gg karbon dioksida ekuivalen (CO₂e) pada skenario rendah dan 1,49 juta Gg CO₂e pada skenario tinggi. Target tersebut lebih rendah dibandingkan target sebelumnya yang mencapai 1,63 juta Gg CO₂e. Pencapaian sasaran ini dinilai membutuhkan kolaborasi luas, tidak hanya dari pemerintah, tetapi juga sektor swasta, masyarakat, serta dukungan pendanaan dari komunitas internasional.

Dalam konteks itu, BPDLH yang dibentuk sejak 2019 berperan sebagai national climate country platform (NCCP) untuk melakukan koordinasi aliran dana iklim, baik dari sumber internasional maupun domestik. Lembaga ini memiliki fleksibilitas dalam menghimpun dana dari multilateral, bilateral, bank pembangunan multilateral, filantropi, hingga APBN dan APBD, serta menyalurkannya kepada berbagai penerima manfaat sesuai mandat perjanjian.

Salah satu portofolio utama BPDLH adalah pengelolaan dana karbon berbasis Pasal 5 Perjanjian Paris melalui skema result based payment (RBP) dan result based contribution (RBC). Saat ini, dana RBP dikelola dari kerja sama dengan Green Climate Fund (GCF) dan Bank Dunia, sementara dana RBC berasal dari Pemerintah Kerajaan Norwegia.

“Ke depannya, BPDLH dan Kementerian dan Lembaga terkait juga menegosiasikan beberapa kesepakatan RBP dan RBC dengan mitra internasional lainnya,” tulis Joko, dikutip Rabu (21/1/2026).

Berbeda dengan sejumlah program RBP yang memfokuskan penerima manfaat pada pemerintah daerah dan organisasi masyarakat sipil sebagai lembaga perantara, dana RBC Norwegia memiliki spektrum penerima yang lebih luas. Penerima manfaat mencakup kementerian/lembaga, pemerintah daerah, CSO, akademisi, perguruan tinggi, hingga kelompok pemuda.

Dari skema RBC tersebut, BPDLH meluncurkan Program Layanan Dana Masyarakat (Ladama) yang dibagi dalam tiga tematik utama, yakni Ladama FOLU Biodiversity, Ladama FOLU TERRA, dan Ladama FOLU Goes To School. Program ini mencakup beragam kegiatan di tingkat tapak, mulai dari pengelolaan sampah, penghijauan, jasa lingkungan, hingga restorasi sungai.

Sejak diresmikan pada 2024, Ladama telah menjangkau berbagai kelompok masyarakat, termasuk penggiat lingkungan, penerima Kalpataru, sekolah berwawasan lingkungan, komunitas penjaga sungai, kelompok tani hutan rakyat, hingga profesi lain di level akar rumput. Program ini membawa filosofi bahwa manfaat dana karbon harus dirasakan langsung oleh masyarakat sebagai penjaga utama keberlanjutan lingkungan.

Ke depan, percepatan diseminasi informasi mengenai Ladama dinilai krusial mengingat luasnya wilayah Indonesia. Sinergi lintas pihak dibutuhkan agar Ladama dapat berkembang menjadi model pendanaan karbon berbasis masyarakat, sekaligus mendorong diskursus iklim yang lebih membumi dan dekat dengan kehidupan sehari-hari.

Pemerintah Amerika Serikat (AS) menarik diri dari Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC), melalui memorandum yang dirilis pada Rabu (7/1). Meskipun tak lantas menurunkan komitmen iklim Indonesia, Direktur Eksekutif CERAH Agung Budiono menilai penarikan AS dapat mempersempit pendanaan iklim.

Menurutnya, berkurangnya komitmen negara maju juga akan berdampak langsung pada ketersediaan pembiayaan murah dan dukungan untuk kepentingan transisi energi. Efeknya akan dirasakan terutama bagi negara berkembang seperti Indonesia.

Sebelumnya, AS pun sudah digantikan Jerman sebagai co-lead Just Energy Transition Partnership (JETP) Indonesia. Namun, kondisi tersebut tidak serta-merta menutup semua ruang kerja sama internasional bagi Indonesia.

“Indonesia punya peluang besar untuk mendorong dan memperluas kerja sama bilateral dengan negara South Global dan Timur Tengah,” kata Agung, dalam keterangan resmi, pada Jumat (9/1).

Bencana ekologis yang melanda wilayah Sumatra menjadi acuan penting, di mana Indonesia harus memperkuat aksi mitigasi dan adaptasi iklim secara konsisten.

Konsistensi Kebijakan Nasional

“Arah kebijakan nasional harus tetap konsisten dengan penurunan emisi, pengurangan ketergantungan energi fosil, serta perlindungan masyarakat yang paling rentan dampak krisis iklim,” jelas Agung.

Kemunduran AS tidak seharusnya membuat komitmen Indonesia ikut melemah atau bahkan berhenti. Indonesia juga punya peran strategis di BRICS+ yang bisa menjadi alternatif untuk pertukaran teknologi, pembiayaan alternatif, dan praktik baik transisi energi.

Selaras dengan hal tersebut, Ketua sekaligus Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), Dino Patti Djalal, menyatakan aksi iklim Indonesia tidak dapat dibandingkan dengan politik domestik suatu negara.

Keluarnya AS dari UNFCCC juga tidak mengurangi urgensi krisis iklim, serta tidak mengurangi tanggung jawab komunitas internasional atas masalah iklim. Menurut Dino, momentum ini harus dimanfaatkan negara berkekuatan menengah seperti Indonesia untuk melipatgandakan peran dalam melanjutkan komitmen memangkas emisi karbon global.

Bisnis.com, JAKARTA — Seiring meningkatnya dampak planet yang kian panas terhadap kerusakan lingkungan dan kesehatan masyarakat, perbincangan mengenai krisis iklim kini mulai bergeser dari soal upaya menekan emisi menuju langkah adaptasi untuk meminimalisir risiko yang tak terhindarkan.

Bagi Indonesia, tantangan adaptasi tersebut datang bersamaan dengan kebutuhan pendanaan iklim yang sangat besar.

Dalam dokumen Second Nationally Determined Contribution (NDC), Indonesia memperkirakan kebutuhan investasi mencapai Rp7.552 triliun atau sekitar US$472,6 miliar untuk memenuhi target iklim nasional. Angka tersebut masih bersifat awal dan berpotensi lebih besar karena belum memasukkan sektor industri pengolahan dan penggunaan produk.

“Kebutuhan pendanaan yang dibutuhkan untuk empat sektor, yakni energi, pertanian, FOLU [Forest and Other Land Use], dan limbah ini kemungkinan besar di bawah kebutuhan asli,” demikian tertulis dalam dokumen Second NDC Indonesia yang dipublikasikan oleh registri UNFCCC.

Di tingkat nasional, pemerintah telah mengalokasikan anggaran iklim sejak 2016, dimulai dari Rp52,42 triliun dan meningkat menjadi Rp85,01 triliun pada 2017. Dalam periode 2018–2024, total alokasi anggaran terkait iklim mencapai Rp523,63 triliun atau rata-rata Rp74,8 triliun per tahun. Alokasi dana ini mencakup aspek penurunan emisi, ketahanan iklim, serta penguatan kapasitas adaptasi lintas sektor.

Indonesia juga mengembangkan berbagai instrumen pembiayaan hijau, termasuk penerbitan sukuk hijau senilai US$6 miliar sepanjang 2018–2023, sukuk hijau ritel sebesar US$2,09 miliar, serta sukuk hijau berbasis proyek senilai US$1,5 miliar. Dana tersebut terutama dialokasikan untuk pengelolaan air limbah, ketahanan iklim, dan sektor terkait sumber daya alam.

Dukungan internasional juga mengalir melalui berbagai skema multilateral dan bilateral. Dalam First Biennial Transparency Reports (BTR), Indonesia melaporkan penerimaan dukungan finansial sebesar US$1,78 miliar pada 2021–2022 untuk mitigasi, adaptasi, dan sektor lintas isu. Sebanyak 46% dari dana tersebut secara langsung selaras dengan pencapaian target NDC yang diperkuat, sementara sisanya berpotensi mendukung target tersebut.

Di tengah kebutuhan pendanaan yang besar, laporan terbaru dari McKinsey Global Institute yang dikutip Bloomberg menunjukkan bahwa sejumlah alat adaptasi paling efektif justru bersifat sederhana dan berbiaya relatif murah. Solusi seperti kipas angin, tanggul laut, dan sistem penahan banjir telah digunakan manusia selama ratusan bahkan ribuan tahun.

“Ini adalah teknologi yang sudah lama digunakan dunia, dan itu kabar baik,” ujar Mekala Krishnan, mitra McKinsey Global Institute dan salah satu penulis laporan tersebut.

Laporan itu memetakan 20 alat adaptasi untuk menghadapi panas ekstrem, banjir, kebakaran hutan, dan kekeringan, dengan membandingkan biaya dan efektivitasnya.

Untuk risiko banjir, tanggul laut dan tanggul sungai dinilai mampu mengurangi kerusakan hingga 90–100%, dengan manfaat ekonomi lima hingga sepuluh kali lipat dari biayanya. Di antara keduanya, tanggul laut dinilai lebih murah untuk dibangun dan dirawat.

Dari segi biaya, hutan bakau menjadi yang termurah. Biaya tahunan untuk solusi adaptasi ini bernilai US$1 miliar dengan kemampuan mengurangi kerusakan 30–50% dan rasio manfaat ekonomi sebesar tiga hingga lima kali lipat.

Sementara untuk menghadapi kenaikan suhu, kipas angin memang tidak cukup untuk wilayah dengan suhu ekstrem, tetapi tetap efektif menurunkan risiko panas dengan biaya jauh lebih rendah dibandingkan pendingin udara. Sebaliknya, penanaman pohon di kawasan perkotaan dinilai kurang efisien dibandingkan solusi lain.

Meski relatif murah, banyak solusi adaptasi tersebut masih belum terjangkau bagi komunitas rentan. Secara global, biaya yang digelontorkan untuk melindungi 1,2 miliar orang dari cuaca ekstrem mencapai US$190 miliar per tahun. Namun, kebutuhan pendanaan untuk tingkat perlindungan yang sama bagi 4,1 miliar orang yang tinggal di wilayah berisiko iklim mencapai US$540 miliar.

“Sekitar 4 miliar orang hidup di wilayah yang mengalami panas, kebakaran hutan, kekeringan, dan banjir, tetapi hanya sekitar 1 miliar yang terlindungi oleh langkah adaptasi,” kata Krishnan.

Temuan tersebut menegaskan bahwa adaptasi iklim, termasuk solusi berbasis alam seperti hutan bakau hingga infrastruktur sederhana seperti tanggul, tak hanya mendesak. Upaya-upaya tersebut merupakan investasi paling rasional bagi negara-negara yang paling rentan terhadap krisis iklim.

International NGO Forum on Indonesia Development (INFID) menilai pembentukan Pooling Fund Bencana (PFB) merupakan mekanisme keuangan yang cukup modern dan progresif untuk menghadapi bencana. Namun, dana yang terkumpul lewat mekanisme itu baru bisa mencakup penanganan dalam skala kecil.

PFB yang berada di naungan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup, sejauh ini telah menempatkan Rp 7,3 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pendanaan yang berfungsi seperti dana abadi.

Dana pokok ini tidak langsung dibelanjakan, melainkan diinvestasikan. Hasil investasi akan digunakan untuk biaya kesiapsiagaan, mitigasi, dan transfer risiko termasuk asuransi Barang Milik Negara (BMN).

Sumber dana PFB tidak terbatas dari APBN, melainkan bisa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber sah lainnya seperti dari pelaku usaha, masyarakat, atau bantuan internasional.

PFB juga dipandang cukup modern dan progresif karena membuat negara tak hanya mengandalkan belanja tahunan, tapi membangun bantalan keuangan jangka panjang khusus untuk kebencanaan.

Menurut INFID, dana kelolaan Rp 7,3 triliun atau setara 0,24% belanja nasional 2023 itu hanya bisa mencakup sedikit penanganan bencana. Dalam situasi bencana lintas provinsi skala besar seperti di Sumatra pada 2025, dana ini tidak bisa menjadi tulang punggung pembiayaan.

“Karena hanya hasil investasi yang dapat digunakan, nilai yang benar-benar bisa mengalir setiap tahun tentu masih jauh lebih kecil dari dana pokok,” tulis INFID dalam laporan Bencana Bukan Takdir: Banjir Sumatera dan Gagalnya Negara Menjamin Hak Aman Warga Negara, dikutip Senin (5/1).

Dalam laporan itu, INFID menegaskan, dana ini hanya mampu bertindak sebagai pelengkap, bukan pilar utama pendanaan.

Melihat Contoh Negara Lain

Dibandingkan dengan negara lain, Filipina misalnya, posisi Indonesia masih cukup konservatif. Filipina mengalokasikan National Disaster Risk Reduction and Management Fund hingga 0,54% dari total anggaran nasional 2024. Nominal itu di luar dana tanggap cepat setiap kementeriannya.

Negara anggota G20 dan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) yang ‘sebaya’ dengan Indonesia, Meksiko, mewajibkan alokasi minimal 0,4% dari anggaran federal untuk dana bencana. Hal tersebut diterapkan saat Meksiko masih mengoperasikan Fund for Natural Disaster (FONDEN).

Di Jepang, anggaran rekonstruksi pasca tsunami dan gempa 2011 bahkan mencapai 13% dari total belanja negara 2012. Meskipun contoh ini cukup ekstrem, tapi jelas memberi cerminan bahwa keselamatan warga berada di prioritas fiskal nomor satu.

Dana Penanggulangan Bencana di Indonesia

INFID memperkirakan, alokasi eksplisit dana penanggulangan bencana di Indonesia baru sekitar 0,25-0,30% dari total belanja negara setiap tahunnya. Alokasi eksplisit itu di antaranya muncul di anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan dana cadangan bencana.

Anggaran BNPB pada 2023 tercatat di angka Rp 5,48 triliun. Angkanya mengalami sedikit penurunan menjadi Rp 5,14 triliun pada 2024. Pada saat yang sama, total belanja negara mencapai Rp 3.061,2 triliun pada 2023 dan Rp 3.325,1 triliun pada 2024.

Dana cadangan bencana pada APBN bahkan hanya mencapai Rp3-4 triliun per tahun.

“Untuk negara dengan tingkat risiko tinggi, populasi tinggi, dan frekuensi kejadian besar setiap tahun, rasio ini tampak sangat kecil,” tulis INFID dalam laporannya.

Filantropi memegang peran penting dalam membantu masyarakat dan negara mencapai kesejahteraan. Tidak hanya sekadar memberikan bantuan dana, lembaga filantropi berfungsi sebagai mitra strategis dalam mendorong perubahan sosial, memperkuat kapasitas komunitas, serta membantu pemerintah mengatasi berbagai persoalan pembangunan yang kompleks.

Ford Foundation merupakan salah satu lembaga filantropi global yang memiliki kontribusi panjang bagi Indonesia. Didirikan pada tahun 1936 oleh Edsel dan Henry Ford, yayasan ini berevolusi menjadi aktor internasional setelah mendapat suntikan dana warisan pada era 1940-an. Pada 1953, Ford Foundation membuka kantor di Indonesia dan mulai mengarahkan dukungannya pada agenda nation building di masa awal kemerdekaan.

Kolaborasi Ford Foundation di Indonesia terus berkembang dari era Soekarno hingga reformasi. Mulai dari dukungan terhadap pembangunan ekonomi, program keluarga berencana, hingga penguatan masyarakat sipil seperti media, perempuan, seni-budaya dan tata kelola lingkungan. Lembaga ini juga menjadi mitra pemerintah dalam berbagai inisiatif, termasuk program yang kini dikenal sebagai perhutanan sosial.

Hingga saat ini, Ford Foundation tetap bekerja dengan pola kemitraan ganda dengan mendukung pemerintah dan organisasi masyarakat sipil secara beriringan. Kehadirannya menunjukkan bagaimana filantropi dapat menjadi jembatan penting dalam menciptakan pembangunan yang lebih adil, inklusif, dan berpihak pada manusia.

Katadata berkesempatan mewawancarai Direktur Regional Ford Foundation Indonesia, Alexander Irwan bersama Program Officer Ford Foundation Indonesia Farah Sofa membahas berbagai macam hal mulai dari isu mitigasi iklim, evaluasi COP30 Brasil, hingga komitmen pemerintah pada pemenuhan hutan masyarakat adat. Berikut petikan wawancaranya.

Jenis pendanaan seperti apa yang didukung oleh Ford Foundation?

Sebelum krisis keuangan 2008, kita punya empat program. Tapi kemudian endowment fund-nya merosot drastis jadi dilakukan perampingan. Sekarang programnya tinggal satu tetapi diampu oleh dua program officer. Nama programnya natural resources and climate justice.

Satu program officer menangani forest and land use. Kemudian yang satu lagi itu menangani just energy transition dan critical minerals termasuk nikel dan bauksit. Kita bermitra dengan kementerian dan civil society organization.

Seperti apa tren pendanaan dari lembaga filantropi dari tahun ke tahun?

Pendanaan filantropi itu merefleksikan kondisi ekonomi suatu negara. Perekonomian Indonesia semakin membaik dan diproyeksikan akan menjadi negara maju. World Bank juga sudah memasukkan Indonesia dalam kategori Upper Middle Income Country.

Karena perekonomiannya semakin membaik, alokasi pendanaan baik dari multilateral, bilateral maupun dari filantropi itu memang menurun. Jadi bukan hanya Ford Foundation sendiri, tetapi ini merupakan bagian dari kecenderungan yang lebih umum sebetulnya.

Bagaimana Anda melihat perkembangan di Amerika Serikat? Apakah akan mempengaruhi aktivitas dan pendanaan Ford Foundation?

Ford Foundation tidak bergantung pada pendanaan dari pemerintah federal. Ford Foundation dibiayai dari hasil investasi. Investment fund-nya itu sekarang kalau enggak salah itu sekitar US$15 billion. Operasional dan dana program itu dari hasil investasi. Alokasinya sekitar 60% untuk domestik dan 40% untuk internasional. Jadi sebetulnya Ford Foundation tidak terpengaruh kebijakan Donald Trump yang seperti itu.

Namun, akan berpengaruh kalau Trump mengubah kebijakan pajak charity foundation. Kalau misalnya nanti dia menaikkan pajak untuk lembaga amal, itu akan sangat berpengaruh. Bukan cuma ke Ford Foundation, tetapi juga ke lembaga lainnya.

Bagaimana Anda melihat perhelatan COP30 di Brasil?

COP digelar di Belem, di tepi Sungai Amazon yang merupakan salah satu dari hutan tropis terbesar di dunia yang mengalami tingkat deforestasi tinggi. Sehingga COP30 diharapkan bisa menghasilkan keputusan-keputusan yang signifikan.

Jadi yang diharapkan misalnya ada kesepakatan untuk membuat roadmap penghapusan fossil fuel. Tapi ternyata tidak terjadi. Jadi yang berhasil disepakati bukan kesepakatan penuh, tetapi seperti meeting halfway.

Ada perwakilan-perwakilan dari masyarakat adat yang mengatakan COP selama ini masih belum bisa mewakili kepentingan dari masyarakat-masyarakat adat. Bahwa sudah terbukti sebetulnya yang bisa melindungi hutan dari deforestasi itu adalah masyarakat adat. Jadi mereka adalah guardian of the forest. Itu mereka menganggap juga hasil dari COP30-nya masih kurang tegas.

Jadi dari sisi masyarakat adat cukup banyak kekecewaan. Kemudian dari sisi penurunan emisinya tidak ada kesepakatan. Biasanya kan kalau ada kesepakatan misalnya roadmapnya, baik 2030 itu sudah menurun sekian untuk fossil fuelnya. Nanti 2040 menurun lagi sekian. Itu kan tidak terjadi kesepakatannya. Sehingga itu dianggap merupakan kemunduran.

Tapi khusus untuk Indonesia sebetulnya kita menganggap cukup berhasil. Indonesia mengumumkan percepatan rekognisi hutan adat 1,4 juta hektare. Sehingga dampaknya cukup bagus kalau menurut saya. Ini menunjukkan leadership Indonesia untuk concernnya mencegah deforestasi dengan cara merekognisi hutan-hutan adat yang akan dilindungi dari kegiatan-kegiatan perindustrian, perkebunan, pertambangan dan sebagainya oleh masyarakat adat.

Kesuksesan kedua, saya pikir itu tentang pledge pendanaan iklim. Jadi ketika COP di Glasgow pada 2020, ada enam negara dan sekian puluh filantropi itu pledging pendanaan sebesar US$ 1,8 billion untuk masyarakat adat. Itu Ford juga menjadi salah satu lembaga filantropi yang melakukan pledging itu. Nah kemarin di COP30 itu pledge 2.0-nya berhasil di-announce lagi.

Amerika keluar karena pemerintahan Trump enggak percaya pada climate change apalagi masyarakat adat. Tapi jumlah lembaga filantropi yang ikut dalam pledging itu meningkat cukup banyak. Jadi dulu itu kalau enggak salah 15 lembaga. Sekarang jumlahnya hampir 30 lembaga.

Ford terlibat aktif mendorong pengakuan hutan adat. Bagaimana prosesnya?

Ford Foundation sudah beraudiensi dengan Kementerian Kehutanan. Saat ini hutan adat yang sudah diakui hanya 300.000 hektare atau maksimal 400.000 ha. Nah bagaimana agar komitmen pengakuan terhadap 1,4 juta ha hutan adat ini bisa dicapai dalam lima tahun ke depan. Ini kan baru sebatas komitmen politik, perlu diterjemahkan ke kebijakan.

Peraturan-peraturan yang selama ini menghambat, mungkin perlu direvisi. Kemudian juga lebih memberdayakan pemerintah daerah. Karena kalau pakai model yang sekarang, itu kan semua timnya dari Kementerian Kehutanan saja.

Nah ke depan, kita berharap aturan yang menghambat ini diubah. Kemudian proses verifikasinya juga dipermudah. Selama ini dimulai dari level daerah itu diteliti dulu, kemudian ada rekomendasi bupati, baru naik Kementerian Kehutanan. Kalau ternyata bersinggungan dengan konsesi atau daerah konservasi, itu prosesnya bisa lebih lama lagi.

Sementara teman-teman BRWA itu bilang, bisa enggak sih kalau misal perdanya itu wilayah adat. Nanti di dalamnya ada hutan adat dan lain-lain.

Jadi 1,4 juta ha itu sebenarnya adalah indigenous territory atau wilayah bukan hutan adat. Jadi kita sedang mengupayakan agar jangan dikecilkan menjadi hutan adat saja. Ide yang lain misalnya, bisa enggak kita bikin itu menjadi kesatuan pemangku hutan adat. Jadi selama ini sudah ada KPH-KPH, yang merupakan unit wilayah pengelola terkecil di tingkat tapak. Tetapi yang berdasarkan adat belum ada. Perlu ada terobosan agar target 1,4 juta hektare hutan adat itu bisa terlaksana. Kami berharap 1,4 juta ha itu sebagai pilot project. Harapannya nanti bisa bergulir lagi hingga 2 atau 3 kali lipatnya.

Bagaimana Anda melihat beberapa target iklim Indonesia yang sepertinya sulit tercapai? Soal bauran energi terbarukan misalnya?

Kita bermitra dengan pemerintah dan dengan civil society organization. Jadi target penurunan emisi dan sebagainya itu, itu mitra-mitra kami bekerja sama dengan pemerintah untuk membantu pencapaian target itu itu ya. Bahkan sejumlah mitra-mitra kami itu ikut mendorong supaya pemerintah menaikkan target-target tersebut gitu ya.

Jadi sebenarnya kalau dari sisi kami tetap optimistis. Memang masalahnya adalah untuk bisa mencapai itu harus ada resource allocation yang memadai. Misalnya untuk bertransisi dari batu bara ke energi terbarukan.

Kemudian harus ada perubahan-perubahan kebijakan. Di sektor renewable energy misalnya, bisa terkait dengan kebijakan impor komponen. Memang ada tantangan, tetapi kami tetap optimistis.

Kalau pesimistis, pasti lebih baik diturunkan saja targetnya. Nah, kita enggak mau kalau pemerintah sampai menurunkan target-target penurunan emisi dan lainnya. Jadi menurut saya kalau resource allocation-nya itu bisa menjadi prioritas gitu.

Terkait pendanaan iklim, Apa yang harus dilakukan Indonesia untuk memastikan pembiayaan perubahan iklim?

Pendanaan iklim itu sumbernya macam-macam. Ada yang sumbernya dari level internasional dan dari resource mobilization di tingkat domestik. Cina misalnya, resource mobilization-nya dipakai untuk membiayai agenda iklim nasional dan memberikan bantuan ke negara-negara lain. Itu makanya proyek Belt and Road Initiative (BRI) itu ada yang namanya Green BRI. Jadi kalau Cina itu sudah berhasil melakukan resource mobilization untuk mendanai agenda domestik dan memberikan bantuan ke negara-negara di luar Cina.

Kalau Indonesia levelnya beda. Indonesia itu sudah mampu melakukan resource mobilization domestik. Ini misalnya melalui green bonds, green sukuk, dan sebagainya. Tetapi hasilnya baru bisa dipakai untuk membiayai agenda iklim nasional. Belum bisa dipakai untuk memberikan bantuan ke luar. Kecuali komitmen Prabowo untuk Tropical Forest Forever Facility (TFFF) sebesar US$1 miliar.

Kemudian ada Orange Bonds, untuk mengatasi isu-isu terkait gender dan perubahan iklim. Jadi memang sekarang ini yang sedang didorong itu adalah negara-negara dari Asia sudah harus mulai melihat potensi internal resource mobilization. Jadi tidak semata-mata menggantungkan pendanaan dari negara-negara maju.

Bisnis.com, JAKARTA — Konferensi perubahan iklim COP30 di Belem, Brasil resmi ditutup seiring dengan dicapainya kesepakatan dalam closing plenary pada Sabtu (22/11/2025). Delegasi Indonesia menegaskan pentingnya keputusan final yang mampu memperkuat tata kelola iklim global dan memastikan implementasi efektif Perjanjian Paris.

Deputi Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon, Kementerian Lingkungan Hidup, Ary Sudijanto, menyampaikan bahwa salah satu prioritas Indonesia adalah memastikan adaptasi mendapatkan perhatian yang setara dengan mitigasi.

Indonesia mendorong kejelasan komitmen pendanaan adaptasi global yang wajib tercantum dalam teks keputusan, termasuk mandat peningkatan tiga kali lipat pendanaan yang sebelumnya disepakati.

Hilangnya paragraf terkait angka pendanaan adaptasi dalam teks terbaru menjadi perhatian serius Indonesia karena dapat melemahkan arah implementasi global.

“Indonesia berada di garis depan memperjuangkan agar keputusan COP30 benar-benar memberikan arah implementatif. Tanpa kejelasan pendanaan, negara-negara rentan akan semakin tertinggal menghadapi krisis iklim yang kian nyata,” kata Ary Sudijanto, dikutip dari siaran pers, Minggu (23/11/2025).

Sejalan dengan itu, Indonesia juga menyampaikan catatan terkait definisi progressive gender yang muncul dalam draft keputusan. Indonesia menekankan bahwa konsep tersebut hanya dapat diterapkan dengan mempertimbangkan kondisi negara masing-masing.

Adapun diplomasi dilakukan melalui pertemuan bilateral dengan Presidensi Brasil, yang sebagian besar masukan Indonesia telah diakomodasi dalam rancangan terbaru.

Di tengah padatnya negosiasi, penutupan Paviliun Indonesia tetap berlangsung dengan lancar. Kendati terjadi penyesuaian teknis dari panitia setempat, seluruh agenda berhasil dipindahkan ke ruang pertemuan lain tanpa mengurangi kualitas diskusi.

Paviliun Indonesia tercatat menerima lebih dari 5.000 pengunjung. Kemudian lebih dari 50 sesi diskusi interaksi kebijakan digelar dengan keterlibatan 60 pembicara, serta kerja sama dengan lebih dari 100 mitra.

Selain itu, lebih dari 20 pertemuan bilateral berhasil memperkuat kolaborasi pembangunan dan dialog iklim antara Indonesia dan komunitas internasional.

Kementerian Lingkungan Hidup juga mengemukakan bahwa forum dalam Paviliun Indonesia menghasilkan ekspresi minat terhadap 2,75 juta ton setara karbon (CO₂e) yang berasal dari 44 proyek oleh 28 proponen pada sektor energi, kehutanan dan penggunaan lahan, serta pengelolaan sampah. Capaian ini mencerminkan kepercayaan dunia terhadap integritas pasar karbon Indonesia dan mempertegas kesiapan Indonesia bergerak dari negosiasi menuju implementasi nyata aksi iklim.

Setelah dua minggu negosiasi yang intens, teks yang diadopsi Sidang Pleno COP30 menyerukan mobilisasi setidaknya US$ 1,3 triliun (Rp 21.673 triliun) per tahun pada 2035 untuk aksi iklim. COP30 di Belem juga melipatgandakan pendanaan adaptasi dan mengoperasionalkan dana kerugian dan kerusakan (loss and damage) yang disepakati pada COP28.

Teks ini juga meluncurkan dua inisiatif utama – Akselerator Implementasi Global dan Misi Belém untuk 1,5°C – untuk membantu negara-negara memenuhi kontribusi yang ditentukan secara nasional (NDC) dan rencana adaptasi mereka.

Untuk pertama kalinya, keputusan tersebut mengakui perlunya mengatasi disinformasi iklim, berjanji untuk mempromosikan integritas informasi dan melawan narasi yang melemahkan aksi berbasis sains.

“Ekonomi baru sedang bangkit, sementara ekonomi lama yang berpolusi semakin menipis,” ujar Simon Stiell, Sekretaris Eksekutif UNFCCC, menjelang penutupan COP30 setelah perundingan maraton pada Jumat (21/11) malam yang berlanjut hingga Sabtu (22/11) pagi.

Hal ini menandakan titik balik bagi ambisi iklim dan solidaritas global. Berikut ini lima hal yang diputuskan di COP30 di Belem, Brasil:
1. Pendanaan berskala besar: Mobilisasi US$ 1,3 triliun (Rp 21.673 triliun) per tahun pada tahun 2035 untuk aksi iklim.
2. Pendorong adaptasi: Gandakan pendanaan adaptasi pada tahun 2025 dan tiga kali lipat pada tahun 2035.
3. Dana kerugian dan kerusakan (loss and damage): Siklus operasionalisasi dan pengisian ulang dikonfirmasi.
4. Inisiatif baru: Peluncuran Akselerator Implementasi Global dan Misi Belém menuju 1,5°C untuk mendorong ambisi dan implementasi.
5. Disinformasi iklim: Komitmen untuk mempromosikan integritas informasi dan melawan narasi palsu.

Menurut UNFCCC, keputusan akhir COP30 menekankan solidaritas dan investasi, menetapkan target keuangan yang ambisius, sementara transisi energi akan dibahas kemudian. Pembakaran bahan bakar fosil menghasilkan gas rumah kaca yang sejauh ini merupakan penyumbang terbesar pemanasan global, sehingga kelalaian ini menjadi perhatian banyak negara, termasuk negosiator dari Amerika Selatan (AS) dan Uni Eropa, serta kelompok masyarakat sipil.

Ekspektasi tinggi bahwa keputusan akhir COP30 akan mencakup referensi eksplisit untuk menghapus bahan bakar fosil. Lebih dari 80 negara mendukung usulan Brasil untuk sebuah 'peta jalan penghapusan energi fosil' formal.

Hasil yang diadopsi hanya merujuk pada 'Konsensus UEA', keputusan COP28 yang menyerukan "transisi dari bahan bakar fosil."

Sebelum sidang pleno terakhir, ilmuwan Brasil Carlos Nobre mengeluarkan peringatan keras. "Penggunaan bahan bakar fosil harus turun hingga nol paling lambat antara tahun 2040 dan 2045 untuk menghindari kenaikan suhu yang dahsyat hingga 2,5°C pada pertengahan abad ini," ujar Nobre seperti dikutip UNFCCC.

Ia mengatakan, lintasan tersebut akan mengakibatkan hilangnya hampir seluruh terumbu karang, runtuhnya hutan hujan Amazon, dan percepatan pencairan lapisan es Greenland.

Dua Peta Jalan Baru

Dalam pertemuan penutupan, Presiden COP30 André Corrêa do Lago mengakui apa yang tidak tercantum dalam kesepakatan.

“Kami tahu beberapa dari Anda memiliki ambisi yang lebih besar untuk beberapa isu yang sedang dibahas," ujar Corrêa do Lago, seperti dikutip UNFCCC.

Ia mengatakan masyarakat sipil muda akan menuntut COP30 untuk berbuat lebih banyak dalam memerangi perubahan iklim. "Saya ingin menegaskan kembali bahwa saya akan berusaha untuk tidak mengecewakan Anda selama masa jabatan kepresidenan saya,” ujarnya.

Merefleksikan seruan Presiden Luiz Inacio Lula da Silva pada pembukaan COP30 untuk ambisi, Correa do Lago mengumumkan rencana untuk membuat dua peta jalan. Satu peta jalan untuk menghentikan dan membalikkan deforestasi. Peta jalan kedua untuk beralih dari bahan bakar fosil secara adil, tertib, dan berkeadilan, memobilisasi sumber daya untuk tujuan ini secara “adil dan terencana.”

Sidang Penutupan COP30 (COP30 Brasil Amazonia/Antonio Scorza)

Jalan Menuju Konsensus

Jalan menuju konsensus pada Konferensi Para Pihak Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) terakhir, sebutan resmi untuk COP tahunan ini, sama sekali tidak mulus.

Akhir pekan lalu, kelompok-kelompok masyarakat adat memblokade konferensi menuntut perlindungan yang lebih kuat bagi Amazon. Pada Kamis (20/11) sore, kebakaran di tempat konferensi mengganggu perundingan yang sedang berada di fase kritis.

Para negosiator bekerja sepanjang malam pada hari Jumat (21/11) – untuk menjembatani kesenjangan keuangan dan ambisi. Kepresidenan Brasil mengarahkan diskusi menuju hasil yang dapat dilaksanakan secara politis yang berfokus pada dukungan dan implementasi kesepakatan dari COP sebelumnya.

Multilateralisme Masih Hidup

Dari KTT G20 di Johannesburg, Afrika Selatan, Sekretaris Jenderal PBB António Guterres mengirimkan pesan yang jelas kepada COP30. "Di gerbang Amazon, para pihak mencapai kesepakatan yang menunjukkan bahwa negara-negara masih dapat bersatu untuk menghadapi tantangan yang tidak dapat dipecahkan oleh satu negara pun sendirian," kata Guterres.

Ia mengatakan COP30 menghasilkan kemajuan, seperti peluncuran Akselerator Implementasi Global untuk menutup kesenjangan ambisi dan menegaskan kembali Konsensus UEA, termasuk transisi yang adil, tertib, dan setara dari bahan bakar fosil.

“Namun, COP didasarkan pada konsensus – dan dalam periode perpecahan geopolitik, konsensus semakin sulit dicapai. Saya tidak dapat berpura-pura bahwa COP30 telah memberikan semua yang dibutuhkan,” kata Guterres.

Melampaui 1,5°C adalah peringatan keras agar dunia mengurangi emisi dengan cepat serta pendanaan iklim yang besar-besaran sangat penting. “COP30 sudah berakhir, tetapi pekerjaannya belum,” ujarnya.

Sekretaris Jenderal PBB berjanji untuk terus mendorong ambisi dan solidaritas yang lebih tinggi, mendesak semua yang berbaris, bernegosiasi, dan memobilisasi. “Jangan menyerah. Sejarah – dan Perserikatan Bangsa-Bangsa – ada di pihak Anda," tuturnya.

Bertahan di Garis 1,5°C

Simon Stiell, Sekretaris Eksekutif UNFCCC, menunjukkan serangkaian kemajuan besar menjelang penutupan COP30 di Belém. Kemajuan itu mencakup strategi baru untuk mempercepat implementasi Perjanjian Paris, dorongan untuk melipatgandakan pendanaan adaptasi, dan komitmen menuju transisi energi yang adil.

Terlepas dari apa yang disebutnya “perairan geopolitik yang bergejolak” – yang ditandai oleh polarisasi dan penolakan iklim – 194 negara bersatu. "Mereka menjaga umat manusia dalam perjuangan untuk planet yang layak huni, bertekad untuk bertahan di garis 1,5°C,” kata Stiell.

Inti dari momentum ini adalah hasil unggulan COP30: teks Mutirão, sebuah kesepakatan menyeluruh yang menggabungkan empat jalur negosiasi yang kontroversial. Mulai dari mitigasi hingga hambatan keuangan dan perdagangan, menjadi satu kesepakatan tunggal berbasis konsensus. Tujuh belas keputusan tambahan diadopsi bersamaan dengan kesepakatan tersebut.

Dokumen akhir menyatakan pergeseran global menuju pembangunan rendah emisi dan berketahanan iklim adalah tidak dapat diubah dan merupakan tren masa depan. Dokumen ini menegaskan kembali Perjanjian Paris sedang berjalan – dan harus melangkah lebih jauh dan lebih cepat – dalam memperkuat peran kerja sama iklim multilateral.

Teks tersebut juga mengakui manfaat ekonomi dan sosial dari aksi iklim, mulai dari pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja hingga peningkatan akses energi, keamanan, dan kesehatan masyarakat. Stiell menunjukkan tren yang menentukan: investasi dalam energi terbarukan kini melampaui bahan bakar fosil dua banding satu. "Ini sebuah sinyal politik dan pasar yang tidak dapat diabaikan," ujarnya.