SHANGHAI - China kembali mempercepat langkah internasionalisasi yuan melalui serangkaian kebijakan baru yang bertujuan memperluas penggunaan mata uang tersebut dalam transaksi global. Langkah itu dilakukan di tengah upaya Beijing mengurangi ketergantungan terhadap sistem pembayaran internasional yang selama ini didominasi dolar Amerika Serikat (AS).

"China terus mendorong internasionalisasi yuan dan memperkuat peran mata uang tersebut dalam sistem keuangan global," kata Gubernur Bank Rakyat China (People's Bank of China/PBOC) Pan Gongsheng dalam Forum Lujiazui di Shanghai, dikutip dari Nikkei Asia, Kamis (17/6/2026).

Dalam forum tahunan sektor keuangan tersebut, Pan mengumumkan enam bank telah mendapat izin untuk melakukan transaksi yuan lepas pantai (offshore yuan) di zona perdagangan bebas Shanghai. Kebijakan itu diharapkan dapat memperkuat bisnis yuan internasional dan meningkatkan likuiditas mata uang China di pasar global.

Selain itu, PBOC akan meluncurkan instrumen baru yang memungkinkan bank sentral negara lain, sovereign wealth fund, dan organisasi keuangan internasional memperoleh likuiditas yuan dengan lebih mudah. Tak lama setelah pidato Pan, Bank Sentral China juga mengumumkan implementasi fasilitas penyediaan likuiditas yuan bagi otoritas moneter luar negeri yang memenuhi persyaratan.

Langkah tersebut merupakan bagian dari strategi jangka panjang Beijing untuk memperbesar peran yuan dalam perdagangan dan investasi internasional, sekaligus mengurangi dominasi dolar AS dalam sistem pembayaran global.

Upaya internasionalisasi yuan juga diperkuat melalui pengembangan mata uang digital bank sentral China atau e-CNY. Sehari sebelum forum berlangsung, pusat operasional yuan digital PBOC menandatangani perjanjian dengan 26 institusi keuangan di Shanghai guna memperluas adopsi global mata uang digital tersebut.

Di dalam negeri, PBOC juga berencana menambah variasi operasi reverse repo tenor semalam untuk meningkatkan pengelolaan likuiditas pasar uang. Pan menilai pertumbuhan kredit China yang melambat merupakan kondisi yang wajar karena ekonomi negara itu tengah memasuki fase perkembangan baru.

Sementara itu, Kepala Badan Pengawas Keuangan Nasional China (National Financial Regulatory Administration/NFRA) Ding Xiangqun menegaskan otoritas keuangan akan terus menjaga stabilitas sistem keuangan di tengah proses restrukturisasi ekonomi yang sedang berlangsung. Menurut dia, regulator akan fokus mencegah risiko sistemik, termasuk yang berasal dari lembaga keuangan kecil, sektor properti, dan utang pemerintah daerah.

"Dalam beberapa tahun terakhir, transmisi lintas negara dan penyebaran lintas pasar dari risiko keuangan menjadi semakin nyata," ujar Ding. Karena itu, regulator akan mendorong lembaga keuangan memperkuat permodalan guna meningkatkan ketahanan terhadap risiko.

Pemerintah China juga berkomitmen mengarahkan lebih banyak sumber pembiayaan ke sektor-sektor ekonomi baru seperti kecerdasan buatan, robotika, dan industri teknologi masa depan. Langkah tersebut dinilai penting untuk menopang transformasi ekonomi di tengah lemahnya konsumsi domestik dan masih tertekannya sektor properti.

Data terbaru menunjukkan ekonomi China menghadapi tantangan yang tidak merata. Penjualan ritel pada Mei mencatat penurunan pertama dalam lebih dari tiga tahun, sementara investasi melambat. Di sisi lain, produksi industri justru menunjukkan percepatan, mencerminkan kuatnya aktivitas manufaktur dan investasi di sektor-sektor strategis.

Lewat kombinasi penguatan peran yuan, pengembangan yuan digital, serta reformasi sektor keuangan, China berupaya memperbesar pengaruhnya dalam sistem keuangan global sekaligus memperkuat daya tahan ekonomi domestik di tengah meningkatnya rivalitas ekonomi dengan Amerika Serika

JAKARTA - Dominasi dolar AS s ebagai mata uang utama perdagangan minyak dunia berada di ambang kehancuran. Uni Emirat Arab (UEA) secara mengejutkan memberikan peringatan keras kepada Departemen Keuangan Amerika Serikat bahwa mereka mungkin akan terpaksa beralih ke yuan China dalam perdagangan minyak mentah.

Langkah berani ini dilaporkan oleh Wall Street Journal (WSJ) sebagai respons atas krisis likuiditas dolar yang kian mencekik akibat dampak ekonomi berkepanjangan dari perang AS melawan Iran di Timur Tengah.

Gubernur Bank Sentral UEA, Khaled Mohamed Balama menyampaikan ancaman implisit tersebut dalam pertemuan dengan Sekretaris Tresuri AS, Scott Bessent, di Washington pekan lalu.

Abu Dhabi disebut membutuhkan sokongan finansial (financial backstop) dari AS untuk mencegah krisis likuiditas. Jika Washington gagal memberikan jaminan tersebut, UEA tidak punya pilihan selain menggunakan Yuan untuk menjaga stabilitas arus kas mereka.

Sebagai sekutu AS, UEA harus membayar harga yang sangat mahal. Selama konflik berlangsung, wilayah UEA menjadi sasaran utama serangan Iran. Dilaporkan lebih dari 2.800 drone dan rudal telah ditembakkan Iran ke wilayah UEA, menargetkan pangkalan militer AS dan aset-aset strategis lainnya.

Selamat Tinggal Petrodolar? Arab Saudi Terima Yuan China untuk Pembelian Minyak



Profesor Linda Bilmes dari Harvard memperkirakan AS menghabiskan USD2 miliar (Rp32 triliun) per hari dalam 40 hari pertama konflik. Pemerintahan Donald Trump bahkan sempat melontarkan ide agar negara-negara Teluk ikut menanggung biaya perang tersebut.

Sentimen anti-kehadiran militer AS mulai menguat di kalangan elit Teluk. Abdulkhaleq Abdulla, mantan penasihat Presiden UEA Mohammed bin Zayed, secara terbuka menyerukan penutupan pangkalan militer AS di negara tersebut.

“Pangkalan militer AS kini lebih menjadi beban daripada aset strategis. Kami lebih memilih memprioritaskan akuisisi persenjataan canggih AS sebagai strategi pertahanan nasional mandiri,” tegas Abdulla (20/4/2026).

Di sisi lain, Iran yang menguasai Selat Hormuz mulai menerapkan aturan main baru. Mereka menuntut pembayaran biaya lintas selat bagi kapal-kapal netral menggunakan Yuan China atau Mata Uang Kripto. Strategi ini dilakukan untuk menghindari kontrol finansial dan sanksi dari sistem perbankan global yang didominasi AS.

JAKARTA - Bank Pembangunan BRICS (New Development Bank/NDB) menyebut yuan sebagai masa depan pembiayaan berbasis mata uang lokal di tengah meningkatnya upaya negara-negara berkembang mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Tren ini tercermin dari lonjakan signifikan transaksi lintas batas menggunakan yuan, khususnya di kawasan Asia Tenggara.

Data terbaru menunjukkan nilai penyelesaian transaksi lintas batas renminbi antara China dan negara ASEAN mencapai 8,9 triliun yuan atau sekitar USD1,3 triliun pada 2024 atau setara Rp22.000 triliun meningkat lebih dari 50% secara tahunan.

"Kami tidak hanya melihat pasar obligasi China sebagai sumber pembiayaan murah, tetapi sebagai masa depan keuangan berbasis mata uang lokal," kata Direktur Jenderal Treasury dan Manajemen Portofolio New Development Bank (NDB), Zhongxia Jin dikutip dari The Hindu Business Line, Sabtu (4/4/2026).

Dari total transaksi tersebut, sekitar 2,4 triliun yuan berasal dari perdagangan barang, sementara sekitar 900 miliar yuan berasal dari investasi langsung. Penguatan peran yuan juga terlihat dari semakin banyaknya bank sentral yang memasukkan mata uang tersebut ke dalam cadangan devisa mereka, yang kini mencapai 23 negara.

Di sisi lain, Bank Rakyat China melaporkan bahwa total pembayaran dan penerimaan lintas batas dalam yuan meningkat 21,1% dalam delapan bulan pertama 2024, mencapai 41,6 triliun yuan. Hal ini menunjukkan percepatan internasionalisasi yuan di tengah dinamika geopolitik global.

NDB juga terus mendorong penggunaan yuan melalui penerbitan obligasi. Sepanjang 2025, NDB menerbitkan obligasi berdenominasi yuan senilai 25 miliar yuan atau sekitar USD3,6 miliar, yang menjadi penerbitan terbesar sejak pertama kali masuk pasar pada 2016.

Sementara itu, tren diversifikasi cadangan devisa juga terlihat di Brasil. Bank sentral negara tersebut mencatat porsi aset dalam dolar AS turun menjadi 72% pada akhir 2025 dari 78,45% pada tahun sebelumnya, level terendah sepanjang sejarah.

Meski Presiden AS Donald Trump sempat mengancam tarif hingga 100% bagi negara-negara BRICS yang mengurangi penggunaan dolar, data menunjukkan tren dedolarisasi tetap berlanjut. Sejumlah analis menilai pergeseran ini bersifat struktural, seiring berkembangnya pasar keuangan alternatif dan meningkatnya peran ekonomi negara-negara berkembang dalam sistem global.

JAKARTA - Jurus China terhadap mata uang Yuan , menurut analis mencerminkan ambisi yang lebih luas untuk merombak kekuatan keuangan global dan melindungi ekonominya dari risiko sanksi. Para pengamat pasar uang menggambarkan upaya ini sebagai lindung nilai geopolitik sekaligus inisiatif ekonomi, yang dirancang untuk mengurangi ketergantungan pada infrastruktur keuangan Barat.

Seiring dengan meningkatnya kampanye China untuk mengangkat yuan mendapatkan status cadangan global. Pertanyaan yang muncul apakah batasan struktural dapat mencegah mata uang tersebut menantang dominasi dolar AS dalam waktu dekat.

Presiden China, Xi Jinping memandang mata uang yang kuat dan sistem keuangan modern sebagai pilar kekuatan nasional. Sementara itu Beijing memperluas penyelesaian perdagangan dalam mata uang yuan, mempromosikan pertukaran mata uang, dan memperdalam hubungan keuangan dengan mitra BRICS dalam apa yang dilihat analis sebagai proyek ekonomi sekaligus geopolitik.

Tenggelamkan Dolar AS, Xi Jinping: Yuan China Harus Jadi Mata Uang Cadangan Global



Xi dalam sebuah artikel menekankan perlunya mempercepat penciptaan sistem keuangan modern, termasuk peningkatan regulasi, layanan keuangan yang beragam, dan “infrastruktur keuangan yang independen, dapat dikendalikan, aman, dan efisien.”

Kepala bank sentral China, Pan Gongsheng belum lama ini juga membingkai upaya tersebut dalam istilah geopolitik, dengan mengatakan bahwa “mata uang yang mendominansi secara global cenderung digunakan sebagai alat atau dijadikan senjata,”. Selain itu Ia menyoroti yuan digital (e-CNY) sebagai alat utama untuk menginternasionalisasi renminbi dan melawan dominasi dolar.

Para analis mengatakan dorongan China mencerminkan kekhawatiran tentang eksposur terhadap sanksi dan kerentanan keuangan yang berpusat pada dolar. China telah memperluas jalur pertukaran mata uang dan mendorong penggunaan yuan dalam pembiayaan perdagangan dan pinjaman.

Langkah-langkah ini di mata seorang peneliti senior di Council on Foreign Relations, Brad Setser digambarkan sebagai asuransi terhadap sanksi AS daripada pengganti nyata untuk dolar. Para ahli juga menekankan, bahwa kenaikan yuan dibatasi oleh kontrol modal, suku bunga rendah, dan prioritas Beijing pada stabilitas keuangan daripada konvertibilitas penuh.

“Kemungkinan besar akan tetap menjadi mata uang cadangan tersier atau sekunder selama dekade berikutnya. Masih jauh dari tantangan terhadap dolar atau euro,” kata Setser kepada Anadolu.

Lanskap Mata Uang Multipolar

Data Dana Moneter Internasional (IMF) menunjukkan bahwa dolar tetap menjadi tulang punggung cadangan global, meskipun secara bertahap terus mengalami penyusutan. Cadangan global pada kuartal ketiga tahun 2025 tercatat mencapai total USD13 triliun. Dolar menyumbang 56,92%, turun dari 71,19% pada tahun 1999.

Sedangkan pangsa euro naik sedikit menjadi lebih dari 20%, sementara yen Jepang menyumbang sekitar 5,8%. Pangsa yuan tetap kecil, sekitar 2% dan sedikit menurun pada kuartal ketiga tahun 2025.

Angka-angka ini menurut analis, menekankan baik tren diversifikasi maupun ketahanan dominasi dolar. Setser mengatakan, yuan sudah berfungsi sebagai mata uang cadangan tersier, banyak digunakan oleh Rusia dan secara moderat oleh negara-negara yang mencari diversifikasi.

Dia mengidentifikasi dua kendala utama yang harus dihadapi yakni: “sistem keuangan domestik yang terdistorsi” di China, sehingga membatasi liberalisasi akun modal, dan permintaan domestik yang lemah menjaga suku bunga tetap rendah.

“Selama dikelola terhadap dolar, cadangan yuan pada dasarnya adalah cadangan dolar dengan imbal hasil lebih rendah dan risiko penyitaan/pembekuan lebih tinggi, setidaknya bagi negara-negara yang tidak selaras secara geopolitik dengan China,” jelasnya.

Minat global terhadap yuan menurun, dimana sebagian disebabkan karena suku bunga kebijakan China yang sangat rendah sehingga mengurangi daya tariknya. Rusia menyimpan yuan karena ada tujuan di baliknya, katanya, sementara pemegang cadangan utama lainnya tetap lebih selaras dengan sistem keuangan Barat.

Brasil dan China Kian Solid, Dorong Yuan Jadi Alternatif Dolar AS dalam Perdagangan BRICS



Setser menekankan, bahwa dunia sudah beroperasi dalam kerangka mata uang multipolar yang berpusat pada dolar dan euro. “Cadangan global euro - lebih dari USD2 triliun – juga substansial, meskipun jelas jauh lebih kecil daripada cadangan dolar.”

Sementara dolar tetap dominan, kenaikan suku bunga Eropa dan kekhawatiran geopolitik dapat membuat aset euro lebih menarik, tambahnya.

Internasionalisasi

Ahli pasar Asia, Sadi Kaymaz mengatakan, bahwa tujuan China untuk menginternasionalisasi renminbi telah lama ada, tetapi mungkin saat ini ada urgensi baru. “Namun, isu ini menjadi lebih menonjol pada saat kepercayaan terhadap aset AS mulai terkikis,” kata Kaymaz.

“Wacana internasionalisasi bukanlah hal baru, tetapi publikasinya di Qiushi dan media resmi yang menyorotinya serta membawanya ke agenda sebelumnya mungkin perlu dilihat dari sudut pandang ini,” katanya.

“Internasionalisasi renminbi mungkin sedang menjadi prioritas," bebernya.

Kaymaz menekankan, bahwa konvertibilitas penuh tetap menjadi kendala utama. “Semua orang seharusnya bisa membelinya dan menjualnya kapan saja mereka mau. China khawatir bahwa melakukan hal tersebut akan membahayakan stabilitas keuangannya," terangnya.

China katanya sempat meliberalisasi pasar keuangan pada tahun 2015, namun membalikkan kebijakan tersebut setelah arus keluar modal yang besar mengguncang pasar.

Tanpa liberalisasi akun modal, pasar yang transparan, dan imbal hasil yang lebih kuat, para ekonom mengatakan yuan kecil kemungkinan akan menyaingi dolar atau euro sebagai mata uang cadangan utama dalam waktu dekat.

Sebaliknya, mata uang China tampaknya siap untuk memperluas perannya di pinggiran – terutama dalam pembiayaan perdagangan, pinjaman bilateral, dan kemitraan yang selaras secara geopolitik –. Sementara sistem keuangan global tetap fokus pada mata uang cadangan yang sudah mapan.

JAKARTA - Yuan China atau renminbi menjadi mata uang pembiayaan perdagangan kedua yang paling banyak digunakan setelah dolar AS menyusul meningkatnya konflik di Ukraina pada Februari 2022, lalu. Pemicunya adalah sanksi AS yang ditujukan kepada Moskow, mendorong banyak negara mulai berdagang dengan mata uang nasional.

Meski begitu peran Yuan China sebagai mata uang cadangan global, masih terbatas. Hal itu tidak menyurutkan semangat Presiden Xi Jinping yang menginginkan Yuan menjadi pilihan utama sebagai cadangan, namun Ia mengakui ada beberapa hal yang harus dimiliki.

Beijing harus memiliki “mata uang yang kuat, dan banyak digunakan dalam perdagangan dan investasi internasional, serta pasar valuta asing, sehingga memiliki status sebagai mata uang cadangan global,” tulis Xi dalam sebuah artikel untuk jurnal Partai Komunis, Qiushi.

"Yuan juga harus didukung oleh “bank sentral yang kuat,” ungkap presiden Xi Jinping.

Menurut Xi, perubahan ini menjadi sangat penting jika China berharap menjadi kekuatan finansial baru, lantaran sistem moneter saat ini dinilai “besar, tetapi tidak cukup kuat.”

Sementara itu pada musim panas lalu, Gubernur Bank Sentral China, Pan Gongsheng memperingatkan tentang "ketergantungan berlebihan" pada dolar AS. Dia menekankan, pengaruh yuan yang semakin meningkat, dengan mengatakan bahwa "di masa depan, sistem moneter global mungkin terus berkembang menuju pola di mana beberapa mata uang negara berdaulat hidup berdampingan, saling bersaing, dan saling mengawasi serta menyeimbangkan satu sama lain."

Badan Pengawas Keuangan Federal Jerman (BaFin) juga mengingatkan, bahwa status dolar AS sebagai mata uang cadangan dunia dapat digoyahkan pada 2026, akibat kekurangan pembiayaan, kejutan geopolitik, dan meningkatnya politisasi.

Peringatan tersebut muncul setelah Indeks Bloomberg Dollar Spot mencatat penurunan tajam terbesar sejak April lalu, setelah Presiden AS Donald Trump mengumumkan tarif global secara luas.

Sedangkan Trump sebelumnya menepis kekhawatiran tentang lemahnya mata uang AS, dengan mengatakan bahwa mata uang itu "berjalan dengan baik" dan seharusnya dibiarkan "mencari levelnya sendiri."

Menurut data IMF, dolar menyumbang sekitar 57% dari cadangan global pada kuartal ketiga 2025, selanjutnya diikuti oleh euro 20% dan yuan 1,93%.

Pada bulan November, Menteri Keuangan Rusia, Anton Siluanov mengatakan, 99,1% perdagangan antara Moskow dan Beijing sudah beralih ke rubel dan yuan untuk mengurangi ketergantungan pada lembaga keuangan Barat.

JAKARTA - Brasil dan China mendorong penggunaan yuan sebagai alternatif dolar Amerika Serikat (AS) dalam perdagangan negara-negara BRICS, seiring menguatnya tren dedolarisasi di tengah dinamika geopolitik dan ekonomi global. Dorongan ini tercermin dari meningkatnya porsi transaksi lintas batas China yang diselesaikan menggunakan mata uang domestik.

Ekonom China Jian Lian mengungkapkan bahwa hingga Maret 2024, sekitar 52,9 persen pembayaran lintas batas China telah menggunakan renminbi (yuan), sementara porsi penyelesaian dalam dolar AS turun menjadi 42,8%. "Perubahan ini disebut sebagai bagian dari strategi de-dolarisasi yang dijalankan secara sistematis oleh Beijin," kata dia dikutip dari Watcher Guru, Senin (15/12/2025).

Pernyataan tersebut sejalan dengan pandangan mantan Direktur Eksekutif IMF Paulo Nogueira Batista Jr. yang pada 13 Desember menyebut dolar AS tidak lagi dipandang banyak pihak sebagai aset lindung nilai yang sepenuhnya aman. Menurut Batista, persepsi itu dipengaruhi oleh praktik penggunaan dolar sebagai instrumen politik serta meningkatnya kerentanan ekonomi Amerika Serikat.

Sinyal pergeseran mata uang global juga terlihat dari penerbitan obligasi China senilai USD2 miliar pada November 2024 di Arab Saudi. Penawaran obligasi tersebut mengalami kelebihan permintaan hampir 20 kali lipat dengan nilai penawaran mencapai sekitar 40 miliar dolar AS, meski dipatok hanya 1–3 basis poin di atas imbal hasil obligasi pemerintah AS.

Menurut Batista, penerbitan obligasi di Riyadh, bukan di pusat keuangan tradisional Barat, menunjukkan semakin kuatnya peran negara-negara Global South dalam sistem keuangan internasional. Ia menilai skenario paling mungkin ke depan adalah penurunan dolar secara bertahap, yang berpotensi semakin cepat jika Amerika Serikat menghadapi krisis keuangan baru.

Di tingkat BRICS, dedolarisasi lebih banyak berjalan secara praktis ketimbang melalui pembentukan mata uang tunggal. Penyelesaian perdagangan bilateral dan pembiayaan infrastruktur menggunakan mata uang lokal menjadi jalur utama yang ditempuh negara-negara anggota.

Rusia, misalnya, mengonfirmasi bahwa sekitar 90 persen perdagangan dengan negara-negara BRICS pada 2024 telah menggunakan mata uang lokal. Sementara itu, China terus memangkas kepemilikan obligasi pemerintah AS hingga mencapai 700,5 miliar dolar AS pada September 2025, level terendah dalam 17 tahun terakhir.

Jian menambahkan Presiden Xi Jinping memandang yuan sebagai mata uang yang ditopang oleh kekuatan produktivitas ekonomi, berbeda dengan dolar yang dinilai lebih banyak berperan dalam aktivitas spekulasi keuangan. Meski demikian, ia mengungkapkan masih terdapat perbedaan pandangan di internal otoritas keuangan China, terutama terkait kehati-hatian terhadap risiko sanksi Amerika Serikat jika dedolarisasi dilakukan terlalu agresif.

JAKARTA - Rusia telah menjual obligasi denominasi yuan China pertama kalinya pada Rabu (3/12) dilaporkan oleh Financial Times. Laporan tersebut menunjukkan bahwa Rusia menjual obligasi untuk mendanai perang melawan Ukraina sambil memperkuat hubungannya dengan China. Obligasi 'dim sum' tersebut mengalami permintaan tinggi di pasar dengan mengumpulkan hampir USD3 miliar atau setara Rp50 triliun pada hari peluncurannya.

Kementerian Keuangan Rusia mengonfirmasi telah menerbitkan obligasi pemerintah senilai RMB 20 miliar atau setara USD2,8 miliar dalam mata uang China. Rusia memperkuat hubungannya dengan mitra BRICS-nya, China, dengan menerbitkan obligasi yuan China, karena negara komunis tersebut membantu perekonomiannya tetap bertahan meskipun dikenai sanksi oleh Gedung Putih.

Rusia membuka jalur untuk memanfaatkan suku bunga rendah China dalam pendanaan domestik. Obligasi senilai RMB 12 miliar akan jatuh tempo pada 2029 dengan imbal hasil 6%. Selain itu, obligasi senilai RMB 8 miliar akan jatuh tempo pada 2033 dengan imbal hasil 7%. Anggota BRICS memperkuat hubungan mereka melalui obligasi baru yang denominasi yuan China.

Permintaan terhadap obligasi yuan China di Rusia sangat tinggi, baik dari pembeli ritel maupun institusi. "Kami berhasil menciptakan acuan obligasi negara yang likuid, yang akan berfungsi sebagai panduan penetapan harga bagi peminjam korporasi dan akan berkontribusi pada pendalaman kerja sama bilateral antara Rusia dan China di sektor keuangan," kata Anton Siluanov.

Kementerian Keuangan menyatakan bahwa lebih dari setengah obligasi dibeli oleh bank-bank. Sejumlah bank di Rusia kini memiliki eksposur terhadap mata uang yuan China dan juga membiayai perdagangan dengan China.

Langkah ini memperkuat aliansi BRICS, dan obligasi yuan China menambah kekuatan aliansi tersebut. "Penjualan ini memberikan keyakinan lebih kepada China bahwa Rusia sejalan dengan agenda geo-ekonomi mereka untuk internasionalisasi yuan," ujar Maximilian Hess, Pendiri Enmetena Advisory.

JAKARTA - Negara BRICS , Ethiopia memulai negosiasi dengan China untuk mengubah sebagian dari utangnya sebesar USD5,38 miliar kepada Beijing menjadi pinjaman dalam denominasi yuan . Rencana ini di tengah dorongan pemerintah untuk meringankan tekanan valuta asing dan memperdalam hubungan perdagangan.

Menurut gubernurnya, Eyob Tekalign, Bank Nasional Ethiopia memulai pembicaraan di Beijing bulan lalu dengan Export-Import Bank of China (Bank Ekspor-Impor China) dan People’s Bank of China (Bank Rakyat China) mengenai pembayaran, fasilitasi perdagangan, dan restrukturisasi utang seperti dilaporkan Bloomberg.

Mata Uang Berbasis Emas BRICS Muncul sebagai Alternatif Dolar AS

Pejabat Ethiopia menyambut potensi pertukaran mata uang Dolar AS dengan China untuk membantu membangun kembali ekonomi negara setelah bertahun-tahun mengalami guncangan.

"China saat ini merupakan mitra yang sangat penting bagi kami. Sangat masuk akal untuk mengatur beberapa swap mata uang, kami telah mengajukan permintaan secara resmi dan kemudian sedang mengerjakannya,” kata Eyob setelah pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional di Washington.

Langkah pemerintah negara Afrika Timur ini mengikuti hal serupa yang dilakukan oleh Kenya. Awal bulan ini, Nairobi menyelesaikan konversi tiga pinjaman kereta api yang dibiayai China dari dolar AS ke yuan – langkah yang menurut Kementerian Keuangan akan mengurangi biaya bunga sekitar USD215 juta per tahun.

Nigeria juga memperbarui perubahan mata uang senilai 15 miliar yuan (USD2 miliar) dengan Bank Rakyat China pada Desember lalu untuk mendukung penyelesaian perdagangan naira-yuan.

Sebagai informasi Ethiopia telah berada di bawah tekanan ekonomi yang berat akibat pandemi corona dan perang saudara yang brutal selama dua tahun di wilayah Tigray, utara negara tersebut yang berakhir pada 2022.

Negara ini gagal membayar obligasi internasional tunggal senilai USD1 miliar pada Desember 2023, tetapi sejak itu telah meresmikan kesepakatan bantuan dengan kreditor resminya di bawah Kerangka Bersama G20, yang diketuai bersama oleh Prancis dan China, yang menyediakan lebih dari USD3,5 miliar dalam bentuk bantuan. Pembicaraan terpisah dengan pemegang obligasi dilaporkan masih sulit mencapai kesepakatan.

Simbol Perlawanan Dolar AS, Mata Uang BRICS Tampilkan Desain Unik

Sementara itu pada awal September lalu, Menteri Keuangan (Menkeu) Ahmed Shide mengatakan, bahwa Ethiopia dan China sepakat pada kerangka pertukaran mata uang untuk memfasilitasi perdagangan birr-yuan sebagai bagian dari upaya untuk membangun kembali ekonomi dan mendiversifikasi kemitraan setelah bertahun-tahun mengalami guncangan ekonomi.

Pada Januari 2024, Ethiopia bergabung dengan BRICS, yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan, Mesir, Ethiopia, Iran, Uni Emirat Arab, dan Indonesia. Kelompok ekonomi ini telah mendorong lebih banyak penyelesaian dalam mata uang lokal untuk mengurangi ketergantungan pada dolar.

Dorongan negara-negara BRICS yang membuang dolar AS, lantas mendapatkan kritikan keras oleh Presiden AS Donald Trump, yang telah mengancam tarif balasan hingga sanksi.