JAKARTA - Aksi dedolarisasi kembali digaungkan oleh Presiden Rusia, Vladimir Putin ketika mengumpulkan 11 pemimpin ASEAN. Rencana besar membuang dolar AS ini dibongkar oleh Putin langsung di hadapan para pemimpin negara anggota ASEAN - termasuk Indonesia yang hadir dalam KTT Rusia-ASEAN di Kazan.

Manuver radikal untuk meruntuhkan dominasi finansial Blok Barat kembali digencarkan oleh Putin. Kali ini, Rusia secara agresif merangkul negara-negara Asia Tenggara atau ASEAN untuk secara serentak menghentikan penggunaan mata uang dolar AS dan euro dalam seluruh transaksi perdagangan internasional mereka.

Lanjutkan Dedolarisasi, China dan Indonesia Buang Dolar Rp229,6 Triliun dalam 4 Bulan



"Para peserta menyatakan dukungannya untuk meningkatkan indikator perdagangan timbal balik secara kualitatif dan kuantitatif. Untuk melakukan ini, sangat penting bagi kita untuk segera beralih dari transaksi keuangan (menggunakan Dolar) ke mata uang nasional masing-masing," tegas Putin dalam konferensi pers penutupan KTT tersebut.

Kiamat Dolar di Rusia Sudah Nyata: 85% Transaksi Pakai Mata Uang Lokal

Gertakan Rusia ini bukan sekadar bualan politik. Moskow membuktikan bahwa mereka berhasil menciptakan sistem keuangan tandingan yang kebal dari sanksi ekonomi Barat.

Berdasarkan data yang dirilis oleh Maksim Oreshkin, Wakil Kepala Administrasi Kepresidenan Rusia, pada akhir tahun 2025, sebanyak 85% transaksi internasional Rusia sudah sukses dilakukan tanpa melibatkan dolar AS maupun euro.

Sebagai gantinya, Rusia menawarkan jaminan pasokan komoditas vital jangka panjang bagi negara-negara Asia Tenggara. Putin berjanji Rusia akan terus menjadi pemasok utama produk pangan dan energi, serta siap memperluas ekspor produk bernilai tambah tinggi seperti pupuk dan obat-obatan (farmasi) ke kawasan ASEAN.

Tantang Dominasi Dolar AS, China Perluas Penggunaan Yuan secara Global



Di samping itu, dalam KTT yang menandai 35 tahun hubungan Rusia-ASEAN ini, disepakati pula Rencana Aksi Baru 2026-2030. Rencana ini mencakup kerja sama masif di bidang politik, keamanan, investasi, ekonomi digital, serta perluasan jalur transportasi laut dan kereta api demi memangkas hambatan tarif dagang.

ASEAN Dukung Rezim Baru Dunia Multipolar

Narasi dedolarisasi ini sangat memikat bagi negara-negara berkembang, termasuk di Asia Tenggara. Pasalnya ketergantungan yang terlalu tinggi pada dolar AS selama ini kerap membuat mata uang lokal seperti rupiah, rentan babak belur setiap kali bank sentral AS (The Fed) memainkan kebijakan suku bunga.

Dukungan ASEAN terhadap visi Rusia ini kian dipertegas dengan tampilnya Presiden Filipina, Ferdinand Marcos Jr.-yang negaranya memegang posisi Ketua ASEAN untuk tahun 2026-mendampingi Putin saat membacakan pernyataan bersama.

Selain sepakat membuang Dolar, Putin mengungkapkan bahwa seluruh pemimpin ASEAN satu suara dengan Rusia dalam menyambut baik perjanjian damai bersejarah antara Amerika Serikat dan Iran yang baru saja ditandatangani untuk mengakhiri perang di Timur Tengah.

"Kami dengan suara bulat menyambut baik kesepakatan yang dicapai oleh pihak Iran dan Amerika untuk mengakhiri konflik militer," kata Putin.

Ia optimistis situasi di Timur Tengah dan Teluk Persia akan segera stabil, yang pada gilirannya memberikan dampak psikologis positif yang menenangkan pasar komoditas global.

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) mencatat lonjakan pertumbuhan yang sangat signifikan pada pemanfaatan skema Local Currency Transaction (LCT) atau penyelesaian transaksi menggunakan mata uang lokal antara Indonesia dan China. Hanya dalam kurun waktu empat bulan pertama atau hingga akhir April 2026, nilai transaksi bilateral menggunakan rupiah dan renminbi (yuan) telah menembus angka USD13 miliar atau setara Rp229,6 triliun (dengan kurs Rp17.668 per USD).

Gubernur BI, Perry Warjiyo mengungkapkan bahwa capaian ini mencerminkan akselerasi yang sangat pesat. Sebagai perbandingan, realisasi penggunaan mata uang lokal sepanjang tahun lalu secara keseluruhan berada di angka USD18 miliar.

“Alhamdulillah, Puji Tuhan, bahwa local currency transaction antara Indonesia dengan Tiongkok sangat besar. Tahun lalu secara keseluruhan USD18 miliar, tahun ini 4 bulan saja telah mencapai USD13 miliar,” papar Perry dalam konferensi pers RDG BI Bulanan di Jakarta, Kamis (18/6/2026).

RI Gencar Dedolarisasi Sejak 2025, Transaksi Mata Uang Lokal Naik 2 Kali Lipat ke Rp434,8 Triliun

Menurut Perry, implementasi mata uang lokal dalam aktivitas perdagangan serta investasi ini memberikan keuntungan besar bagi para pelaku usaha di kedua negara, khususnya dalam memangkas ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat (AS) atau dedolarisasi . Strategi diversifikasi transaksi internasional ini akan terus diperkuat sebagai bagian dari benteng stabilitas moneter domestik.

Melalui skema LCT, segala bentuk transaksi komersial kini dapat diselesaikan langsung tanpa perlu melalui dolar AS sebagai mata uang perantara (vehicle currency). “Dan ini sejalan dengan garis kebijakan Tiongkok untuk internasionalisasi renminbi. Local currency transaction,” imbuh Perry.

Demi menyokong pertumbuhan ini, BI juga gencar memperluas interkoneksi sistem pembayaran lintas negara guna memfasilitasi penyelesaian transaksi secara menyeluruh dari hulu ke hilir. Selain dengan China, jalinan kemitraan serupa juga terus dikembangkan bersama Jepang, Korea Selatan, serta sejumlah negara di kawasan ASEAN.

Bank sentral menegaskan, bahwa keandalan infrastruktur sistem pembayaran merupakan jangkar utama dalam menyokong lalu lintas keuangan antarnegara. Oleh karena itu, perluasan konektivitas ini digarap serius, mulai dari implementasi QRIS untuk transaksi ritel hingga optimalisasi sistem Real Time Gross Settlement (RTGS) untuk pemindahan dana bernilai besar.

Perkuat Rupiah, BI dan Bank Sentral China Perdalam Penguatan Transaksi Tanpa Dolar AS



Perry memberikan apresiasi tinggi atas keberhasilan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk bersama tiga perbankan asal China yang kini telah terhubung langsung dengan sistem pembayaran wholesale China melalui jaringan Cross-Border Interbank Payment System (CIPS).

“Jadi kerjasama sistem pembayaran menjadi sangat-sangat penting dan ini salah satu kemajuan bahwa penyelesaian transaksi antara Indonesia dengan Tiongkok tidak hanya sudah local currency, tapi juga penyelesaiannya melalui infrastruktur sistem pembayaran yang end-to-end dari depan sampai ke belakang,” jelasnya.

Lebih lanjut, tren positif penggunaan LCT ini dinilai membawa dampak turunan yang positif bagi agenda pendalaman pasar uang serta pasar valuta asing (valas) di dalam negeri.

Saat ini likuiditas transaksi langsung rupiah-renminbi di pasar domestik sudah sangat berkembang, baik untuk kebutuhan transaksi tunai (cash), transaksi spot, maupun penempatan pada instrumen lindung nilai (hedging) seperti forward dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF).

Seluruh lini transaksi tersebut dapat diakses masyarakat lewat jaringan bank domestik maupun lembaga keuangan yang telah ditunjuk resmi oleh Bank Sentral China (Appointed Cross Currency Dealer/ACCD). Menariknya, konektivitas pasar rupiah-renminbi saat ini telah terhubung langsung secara terintegrasi dengan daratan China hingga Hong Kong.

“Jadi transaksi rupiah, transaksi ekonomi, perdagangan dan didukung oleh kerjasama lokal currency dimanfaat di dalam negeri rupiah, Tiongkok dan melalui instrumen dan kerjasama lokal currency,” pungkas Perry.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) dan People's Bank of China (PBOC) semakin memperdalam kerja sama untuk memperluas penggunaan mata uang lokal atau Local Currency Transaction (LCT) antara Rupiah dan Renminbi (Yuan).

Akselerasi dedolarisasi ini dilakukan guna menekan ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dalam aktivitas ekonomi lintas negara. Penandatanganan antar bank sentral dua negara itu sendiri dilakukan pada 11 Juni 2026 di Shanghai, China.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengungkapkan bahwa volume transaksi bilateral menggunakan mata uang lokal antara Indonesia dan China menunjukkan tren pertumbuhan yang sangat pesat.

"Tahun lalu secara keseluruhan mencapai US$18 miliar. Tahun ini, dalam 4 bulan saja telah mencapai US$13 miliar," papar Perry dalam pengumuman hasil RDG Juni 2026 pada Kamis (18/6/2026).

Menurutnya, penyelesaian transaksi perdagangan dan investasi yang dieksekusi langsung menggunakan Rupiah dan Renminbi secara signifikan akan mengurangi kebutuhan dolar AS untuk berbagai transaksi lain. Strategi diversifikasi mata uang ini tidak hanya menguntungkan stabilitas nilai tukar domestik, tetapi juga sejalan dengan arah kebijakan pemerintah China terkait internasionalisasi Renminbi.

Oleh sebab itu, berdasarkan kesepakatan terbaru, BI bersama PBOC berkomitmen untuk terus mengoordinasikan perbankan dan pelaku usaha di masing-masing negara agar makin masif mengadopsi Rupiah dan Renminbi.

Lebih lanjut, Perry memaparkan bahwa ekosistem LCT ini didukung penuh oleh infrastruktur sistem pembayaran lintas negara secara end-to-end. Konektivitas ini tidak hanya mencakup sistem pembayaran ritel seperti Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), tetapi juga merambah sistem penyelesaian transaksi nilai besar (wholesale) secara real time gross settlement (RTGS).

Untuk mewujudkan itu, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. bersama tiga bank asal Tiongkok kini telah memiliki akses penyelesaian secara langsung melalui sistem wholesale nilai besar yang ada di China (CIBS).

"Ini salah satu kemajuan bahwa penyelesaian transaksi antara Indonesia dengan Tiongkok tidak hanya sudah local currency, tapi penyelesaiannya juga melalui infrastruktur sistem pembayaran yang end-to-end, dari depan sampai ke belakang," jelas Perry.

Pendalaman Pasar Uang dan Bilateral Swap

Selain memfasilitasi transaksi rill, otoritas moneter kedua negara juga sepakat melakukan pendalaman pasar uang dan pasar valuta asing (valas) domestik.

Perry mengungkapkan, melalui likuiditas transaksi yang besar, pengembangan instrumen pasar uang tidak lagi terbatas pada spot tunai, tetapi meluas pada Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) untuk transaksi Rupiah-Renminbi secara langsung.

Kini, bank-bank di dalam negeri yang ditunjuk dapat terhubung dan menyelesaikan transaksi mata uang secara langsung dengan bank di China daratan (mainland) maupun melalui hub finansial Hong Kong.

"Ini salah satu yang kita lakukan dalam memperkembangkan berbagai instrumen pasar uang dan valas. Tidak hanya tunai, spot, DNDF, tapi juga bagaimana instrumen investasi portofolio di Indonesia bisa menarik portfolio inflow dari Tiongkok," tambah Perry.

Sebagai jaring pengaman dari keseluruhan ekosistem tersebut, BI dan PBOC juga memperluas kerja sama melalui instrumen bilateral swap. BI tercatat telah membuka monetary instrument swap dalam valuta Rupiah-Renminbi.

Fasilitas ini pada gilirannya diintegrasikan dengan rezim Local Currency Bilateral Swap (LCBS) antara otoritas moneter kedua negara.

Dengan demikian, arsitektur LCT Rupiah-Yuan saat ini menyangkut tiga pilar: kelancaran penyelesaian transaksi dagang dan investasi, infrastruktur sistem pembayaran yang terintegrasi penuh, serta ketahanan likuiditas valas melalui pendalaman pasar dan kesepakatan swap antarbank sentral.

JAKARTA, KOMPAS.com - Upaya Indonesia dan China untuk memperluas penggunaan mata uang lokal dalam transaksi perdagangan dan investasi mulai menunjukkan hasil.

Meski belum berdampak signifikan terhadap pengurangan ketergantungan pada dollar Amerika Serikat (AS), kebijakan Local Currency Transaction (LCT) Indonesia-China dinilai menjadi langkah strategis untuk memperkuat stabilitas rupiah dalam jangka panjang.

Kepala Ekonom Bank Mandiri Andry Asmoro mengatakan, kerja sama yang terus diperkuat ini merupakan langkah positif untuk mendorong penggunaan mata uang selain dollar AS dalam transaksi bilateral.

"Menurut saya langkah Bank Indonesia (BI) dan diikuti kerja sama Mandiri ini sebuah langkah strategis yang sangat positif untuk mendorong transaksi nilai tukar non-dollar AS," ujarnya kepada Kompas.com, Selasa (16/6/2026).

Apa Itu LCT Indonesia-China

Andry menjelaskan, LCT merupakan mekanisme yang memungkinkan transaksi perdagangan dan investasi antara dua negara dilakukan menggunakan mata uang lokal masing-masing, tanpa harus bergantung pada dollar AS sebagai mata uang perantara.

Dalam skema transaksi konvensional, pelaku usaha di Indonesia umumnya menukar rupiah ke dollar AS terlebih dahulu sebelum melakukan pembayaran ke mitra dagang di negara lain.

Penggunaan dollar AS sebagai mata uang perantara membuat pelaku usaha menghadapi biaya konversi tambahan serta risiko fluktuasi kurs dollar.

Melalui LCT, pelaku usaha dapat bertransaksi langsung menggunakan mata uang lokal, misalnya rupiah dan yuan dalam perdagangan Indonesia-China.

Skema ini dapat mengurangi biaya transaksi, menekan risiko nilai tukar, dan mengurangi ketergantungan pada dollar AS. Bahkan, kata Andry, dalam jangka menengah kebijakan LCT dapat menciptakan nilai tukar rupiah yang lebih stabil.

"Untuk memperkuat stabilitas rupiah, kita perlu mengurangi ketergantungan atau risiko konsentrasi terhadap penggunaan satu nilai tukar, contohnya dollar AS. Mendorong LCT dengan China ini adalah upaya untuk mengurangi ketergantungan tersebut, Apalagi kalau kita lihat China merupakan mitra dagang utama Indonesia yang seharusnya memiliki transaksi nilai tukar yang sangat besar," jelas Andry.

Apakah LCT Efektif Menstabilkan Rupiah

Andry menilai, implementasi LCT Indonesia-China sudah mulai menunjukkan efektivitasnya.

Hal itu terlihat dari meningkatnya penggunaan renminbi atau yuan dalam transaksi perdagangan yang dilakukan langsung dengan China.

"Sejauh ini mulai terlihat efektivitasnya dengan mulai meningkatnya penggunaan transaksi renminbi tersebut untuk perdagangan yang direct dengan China," ungkapnya.

Meski demikian, dia mengakui, penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan bilateral masih perlu ditingkatkan agar dampaknya terhadap pengurangan ketergantungan pada dollar AS menjadi lebih terasa.

"Masih belum mengurangi ketergantungan secara signifikan, namun ini langkah strategis yang bisa dilihat dampak positifnya di masa depan," kata Andry.

Menurutnya, apabila penggunaan mata uang lokal terus meningkat, dampak jangka menengah dan panjangnya akan tecermin pada nilai tukar rupiah yang lebih stabil, terutama terhadap dollar AS.

Apa Manfaatnya bagi Masyarakat

Meski kebijakan LCT lebih banyak melibatkan bank sentral dan pelaku usaha, Andry menilai manfaatnya pada akhirnya juga dapat dirasakan masyarakat.

Dia menjelaskan, penggunaan mata uang lokal akan mendorong integrasi ekonomi dan keuangan yang lebih kuat antara Indonesia dan China.

Selain itu, perluasan konektivitas sistem pembayaran juga akan membuat transaksi lintas negara menjadi lebih efisien, inklusif, dan tangguh.

Kondisi tersebut berpotensi menciptakan stabilitas ekonomi yang lebih baik dan meningkatkan daya saing dunia usaha nasional.

"Bagi masyarakat dampaknya adalah rupiah yang lebih stabil, biaya yang lebih murah, dan daya saing ekonomi dan dunia usaha yang lebih baik," ucapnya.

Kerja Sama Diperkuat

Untuk diketahui, LCT Indonesia-China mulai diimplementasikan pada 6 September 2021.

Selain dengan China, BI telah melakukan kerja sama LCT dengan Jepang, Malaysia, Thailand, Korea Selatan, dan Uni Emirat Arab.

Hingga April 2026, diversifikasi transaksi perdagangan melalui skema LCT ini mencapai 22,7 miliar dollar AS, meningkat jika dibandingkan dengan transaksi sepanjang 2025 yang sebesar 25,7 miliar dollar AS.

Selain LCT, hingga kini bank sentral kedua negara yakni BI dan People's Bank of China (PBOC), terus memperkuat ekosistem penggunaan mata uang lokal antarnegara.

Di antaranya melalui kerja sama Bilateral Currency Swap Arrangement (BCSA) hingga penetapan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai peserta langsung (direct participant) dalam Cross-border Interbank Payment System (CIPS) yang merupakan sistem pembayaran lintas batas milik China.

Andry menyebut, berbagai langkah tersebut akan memperkuat penggunaan mata uang lokal dalam transaksi kedua negara.

"Langkah tersebut akan semakin memperkuat efektivitas LCT ke depan karena memungkinkan transaksi ritel lintas batas dilakukan dengan lebih mudah, cepat, efisien, inklusif, dan andal, sekaligus mendukung konektivitas ekonomi digital yang lebih erat antara kedua negara," tuturnya.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA - Indonesia dan China perluay sinergi ketahanan keuangan masing-masing negara, dan juga berkontribusi terhadap stabilitas keuangan regional yang lebih luas. Kerja sama ini sekaligus mendukung upaya kedua bank sentral dalam menjaga stabilitas nilai tukar melalui perluasan penggunaan mata uang lokal dan penguatan infrastruktur keuangan.

Hal ini mengingat pentingnya kerja sama moneter dan keuangan yang lebih erat di tengah perekonomian global yang semakin terhubung. Sebagai bagian dari komitmen bersama tersebut, Bank Indonesia (BI) dan People's Bank of China (PBOC) semakin memperdalam kerja sama bilateral melalui Pertemuan Tingkat Tinggi yang dihadiri oleh Gubernur Perry Warjiyo dan Gubernur Pan Gongsheng pada 11 Juni 2026 di Shanghai, China.

Aliran Modal Asing Mulai Masuk, Rupiah Membaik Tinggalkan Rp18.000 per Dolar AS



Dalam pertemuan tersebut, kedua gubernur sepakat untuk menjajaki peningkatan nilai kerja sama Bilateral Currency Swap Arrangement (BCSA) antara BI dan PBOC. Kedua bank sentral juga menegaskan kembali komitmennya untuk meningkatkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral serta memperkuat konektivitas pembayaran lintas batas antara Indonesia dan Tiongkok melalui tiga capaian utama.

Pertama, Gubernur Perry, Gubernur Pan, dan Chief Executive Hong Kong Monetary Authority (HKMA), Eddie Yue, menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) mengenai Local Currency Transaction (LCT) yang mencakup Indonesia dan Hong Kong. Kerja sama ini memperkuat kerangka LCT yang telah ada untuk mendorong penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral, meningkatkan efisiensi transaksi, serta mendukung integrasi pasar keuangan regional yang lebih mendalam.

Kedua, BI dan PBOC melaksanakan peluncuran implementasi pembayaran QR lintas batas Indonesia–Tiongkok. Didukung oleh kerangka LCT, inisiatif ini memungkinkan transaksi ritel lintas batas dilakukan dengan lebih mudah, cepat, efisien, inklusif, dan andal, sekaligus mendukung konektivitas ekonomi digital yang lebih erat antara kedua negara.

Melalui peluncuran ini, penyedia jasa sistem pembayaran yang mendukung transaksi QR lintas batas akan memiliki jangkauan dan partisipasi yang lebih luas, dengan jumlah penyedia mencapai 191 di Tiongkok dan 24 di Indonesia.

Rupiah Hari Ini Ditutup Menguat, Kurs Dolar AS Kini di Rp17.860



Ketiga, Bank Mandiri secara resmi ditetapkan sebagai peserta langsung (direct participant) dalam Cross-border Interbank Payment System (CIPS), sistem pembayaran lintas batas milik China. Partisipasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi proses kliring dan penyelesaian transaksi Indonesia–China, sekaligus memperkuat ketahanan infrastruktur pembayaran lintas batas.

"Ke depan kerja sama keuangan akan memperkuat transaksi mata uang lokal antara Indonesia dan Tiongkok, mengembangkan infrastruktur keuangan, serta memperluas kerja sama antarbank sentral, termasuk pembentukan RMB Clearing Bank di Indonesia," ungkap Gubernur Perry.

Gubernur Pan menambahkan bahwa Tiongkok dan Indonesia, sebagai ekonomi utama dan mitra strategis di kawasan, memiliki tanggung jawab bersama untuk memperdalam kerja sama ekonomi dan keuangan bilateral. Penguatan kerja sama ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap kemakmuran dan stabilitas kawasan, sekaligus mendukung ketahanan ekonomi kedua negara.

Capaian-capaian tersebut menandai tonggak penting dalam penguatan kerja sama keuangan bilateral dan diharapkan dapat membantu dunia usaha mengurangi biaya pemrosesan transaksi bagi pelaku usaha dan masyarakat di kedua negara. Dalam pertemuan tersebut, BI dan PBOC juga menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) mengenai Pembentukan Renminbi Clearing Arrangement di Indonesia guna mendukung pengembangan ekosistem RMB domestik melalui penyediaan likuiditas Renminbi yang memadai untuk kegiatan perdagangan, investasi, dan aktivitas keuangan.

Komitmen BI dan PBOC dalam mendorong integrasi ekonomi dan keuangan melalui perluasan konektivitas sistem pembayaran serta pengembangan pasar keuangan yang lebih efisien, inklusif, dan tangguh akan semakin memperkuat stabilitas ekonomi dan ketahanan sistem keuangan di kedua negara.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) dan bank sentral Cina, People's Bank of China (PBOC), sepakat memperdalam kerja sama keuangan bilateral melalui sejumlah inisiatif yang mencakup perluasan penggunaan mata uang lokal, penguatan konektivitas pembayaran lintas batas, hingga penjajakan peningkatan nilai kerja sama Bilateral Currency Swap Arrangement (BCSA) alias dedolarisasi.

Kesepakatan tersebut dicapai dalam Pertemuan Tingkat Tinggi yang dihadiri Gubernur Perry Warjiyo dan Gubernur Pan Gongsheng pada 11 Juni 2026 di Shanghai, Cina.

Dalam pertemuan itu, kedua bank sentral juga menegaskan komitmen untuk meningkatkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral dan memperkuat konektivitas pembayaran lintas batas antara Indonesia dan Cina.

Salah satu hasil pertemuan adalah penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) mengenai Local Currency Transaction (LCT) yang mencakup Indonesia dan Hong Kong. MoU tersebut ditandatangani Perry Warjiyo, Pan Gongsheng, serta Chief Executive Hong Kong Monetary Authority (HKMA) Eddie Yue.

Kerja sama itu memperkuat kerangka LCT yang telah berjalan untuk mendorong penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral dibandingkan dolar Amerika Serikat (AS), meningkatkan efisiensi transaksi, serta mendukung integrasi pasar keuangan regional.

Selain itu, BI dan PBOC meluncurkan implementasi pembayaran QR lintas batas Indonesia-Cina. Dengan dukungan kerangka LCT, sistem tersebut memungkinkan transaksi ritel lintas negara dilakukan lebih mudah, cepat, efisien, inklusif, dan andal.

Melalui implementasi tersebut, penyedia jasa sistem pembayaran yang mendukung transaksi QR lintas batas memiliki jangkauan yang lebih luas, dengan jumlah peserta mencapai 191 penyedia di Cina dan 24 penyedia di Indonesia.

Pada kesempatan yang sama, Bank Mandiri resmi ditetapkan sebagai peserta langsung (direct participant) dalam Cross-border Interbank Payment System (CIPS). Partisipasi ini ditujukan untuk meningkatkan efisiensi proses kliring dan penyelesaian transaksi antara Indonesia dan Cina serta memperkuat ketahanan infrastruktur pembayaran lintas batas.

Menanggapi perkembangan tersebut, Perry menyatakan kerja sama keuangan kedua negara ke depan akan diarahkan untuk memperkuat transaksi mata uang lokal, mengembangkan infrastruktur keuangan, dan memperluas kerja sama antarbank sentral, termasuk pembentukan RMB Clearing Bank di Indonesia.

Sementara itu, Pan menilai Indonesia dan Cina sebagai dua ekonomi utama sekaligus mitra strategis di kawasan memiliki tanggung jawab bersama untuk memperdalam kerja sama ekonomi dan keuangan bilateral. Menurut dia, penguatan kerja sama tersebut diharapkan mendukung kemakmuran dan stabilitas kawasan serta meningkatkan ketahanan ekonomi kedua negara.

Dalam pertemuan itu, BI dan PBOC juga menandatangani MoU mengenai pembentukan Renminbi Clearing Arrangement di Indonesia. Kesepakatan tersebut ditujukan untuk mendukung pengembangan ekosistem renminbi domestik melalui penyediaan likuiditas renminbi bagi kegiatan perdagangan, investasi, dan aktivitas keuangan.

BI menilai berbagai capaian tersebut menjadi tonggak penting dalam penguatan kerja sama keuangan bilateral. Langkah itu diharapkan dapat membantu dunia usaha dan masyarakat menekan biaya pemrosesan transaksi sekaligus memperkuat integrasi ekonomi dan keuangan kedua negara

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) dan bank sentral Cina, People's Bank of China (PBOC), sepakat memperdalam kerja sama keuangan bilateral melalui sejumlah inisiatif yang mencakup perluasan penggunaan mata uang lokal, penguatan konektivitas pembayaran lintas batas, hingga penjajakan peningkatan nilai kerja sama Bilateral Currency Swap Arrangement (BCSA) alias dedolarisasi.

Kesepakatan tersebut dicapai dalam Pertemuan Tingkat Tinggi yang dihadiri Gubernur Perry Warjiyo dan Gubernur Pan Gongsheng pada 11 Juni 2026 di Shanghai, Cina.

Dalam pertemuan itu, kedua bank sentral juga menegaskan komitmen untuk meningkatkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral dan memperkuat konektivitas pembayaran lintas batas antara Indonesia dan Cina.

Salah satu hasil pertemuan adalah penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) mengenai Local Currency Transaction (LCT) yang mencakup Indonesia dan Hong Kong. MoU tersebut ditandatangani Perry Warjiyo, Pan Gongsheng, serta Chief Executive Hong Kong Monetary Authority (HKMA) Eddie Yue.

Kerja sama itu memperkuat kerangka LCT yang telah berjalan untuk mendorong penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral dibandingkan dolar Amerika Serikat (AS), meningkatkan efisiensi transaksi, serta mendukung integrasi pasar keuangan regional.

Selain itu, BI dan PBOC meluncurkan implementasi pembayaran QR lintas batas Indonesia-Cina. Dengan dukungan kerangka LCT, sistem tersebut memungkinkan transaksi ritel lintas negara dilakukan lebih mudah, cepat, efisien, inklusif, dan andal.

Melalui implementasi tersebut, penyedia jasa sistem pembayaran yang mendukung transaksi QR lintas batas memiliki jangkauan yang lebih luas, dengan jumlah peserta mencapai 191 penyedia di Cina dan 24 penyedia di Indonesia.

Pada kesempatan yang sama, Bank Mandiri resmi ditetapkan sebagai peserta langsung (direct participant) dalam Cross-border Interbank Payment System (CIPS). Partisipasi ini ditujukan untuk meningkatkan efisiensi proses kliring dan penyelesaian transaksi antara Indonesia dan Cina serta memperkuat ketahanan infrastruktur pembayaran lintas batas.

Menanggapi perkembangan tersebut, Perry menyatakan kerja sama keuangan kedua negara ke depan akan diarahkan untuk memperkuat transaksi mata uang lokal, mengembangkan infrastruktur keuangan, dan memperluas kerja sama antarbank sentral, termasuk pembentukan RMB Clearing Bank di Indonesia.

Sementara itu, Pan menilai Indonesia dan Cina sebagai dua ekonomi utama sekaligus mitra strategis di kawasan memiliki tanggung jawab bersama untuk memperdalam kerja sama ekonomi dan keuangan bilateral. Menurut dia, penguatan kerja sama tersebut diharapkan mendukung kemakmuran dan stabilitas kawasan serta meningkatkan ketahanan ekonomi kedua negara.

Dalam pertemuan itu, BI dan PBOC juga menandatangani MoU mengenai pembentukan Renminbi Clearing Arrangement di Indonesia. Kesepakatan tersebut ditujukan untuk mendukung pengembangan ekosistem renminbi domestik melalui penyediaan likuiditas renminbi bagi kegiatan perdagangan, investasi, dan aktivitas keuangan.

BI menilai berbagai capaian tersebut menjadi tonggak penting dalam penguatan kerja sama keuangan bilateral. Langkah itu diharapkan dapat membantu dunia usaha dan masyarakat menekan biaya pemrosesan transaksi sekaligus memperkuat integrasi ekonomi dan keuangan kedua negara

IDXChannel - Bank Indonesia (BI) dan People's Bank of China (PBOC) berkomitmen menjaga stabilitas keuangan regional yang lebih luas. Hal ini diungkapkan dalam Pertemuan Tingkat Tinggi yang dihadiri oleh Gubernur Perry Warjiyo dan Gubernur Pan Gongsheng pada Kamis (11/6/2026) di Shanghai, China.

Dalam pertemuan tersebut, kedua gubernur sepakat menjajaki peningkatan nilai kerja sama Bilateral Currency Swap Arrangement (BCSA) antara BI dan PBOC. Kedua bank sentral juga menegaskan kembali komitmennya untuk meningkatkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral serta memperkuat konektivitas pembayaran lintas batas antara Indonesia dan China melalui tiga capaian utama.

Pertama, Gubernur Perry, Gubernur Pan, dan Chief Executive Hong Kong Monetary Authority (HKMA), Eddie Yue, menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) mengenai Local Currency Transaction (LCT) yang mencakup Indonesia dan Hong Kong. Kerja sama ini memperkuat kerangka LCT yang telah ada untuk mendorong penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral, meningkatkan efisiensi transaksi, serta mendukung integrasi pasar keuangan regional yang lebih mendalam.

Kedua, BI dan PBOC melaksanakan peluncuran implementasi pembayaran QR lintas batas Indonesia–China. Didukung kerangka LCT, inisiatif ini memungkinkan transaksi ritel lintas batas dilakukan dengan lebih mudah, cepat, efisien, inklusif, dan andal, sekaligus mendukung konektivitas ekonomi digital yang lebih erat antara kedua negara. Melalui peluncuran ini, penyedia jasa sistem pembayaran yang mendukung transaksi QR lintas batas akan memiliki jangkauan dan partisipasi yang lebih luas, dengan jumlah penyedia mencapai 191 di China dan 24 di Indonesia.

Ketiga, Bank Mandiri secara resmi ditetapkan sebagai peserta langsung (direct participant) dalam Cross-border Interbank Payment System (CIPS), sistem pembayaran lintas batas milik China. Partisipasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi proses kliring dan penyelesaian transaksi Indonesia–China, sekaligus memperkuat ketahanan infrastruktur pembayaran lintas batas.

“Ke depan kerja sama keuangan akan memperkuat transaksi mata uang lokal antara Indonesia dan China, mengembangkan infrastruktur keuangan, serta memperluas kerja sama antarbank sentral, termasuk pembentukan RMB Clearing Bank di Indonesia,” ujar Gubernur BI Perry Warjiyo dalam keterangan tertulis, Kamis (11/6/2026).

Gubernur Pan menambahkan bahwa China dan Indonesia, sebagai ekonomi utama dan mitra strategis di kawasan, memiliki tanggung jawab bersama untuk memperdalam kerja sama ekonomi dan keuangan bilateral. Penguatan kerja sama ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap kemakmuran dan stabilitas kawasan, sekaligus mendukung ketahanan ekonomi kedua negara.

Capaian-capaian tersebut menandai tonggak penting dalam penguatan kerja sama keuangan bilateral dan diharapkan dapat membantu dunia usaha mengurangi biaya pemrosesan transaksi bagi pelaku usaha dan masyarakat di kedua negara. Dalam pertemuan tersebut, BI dan PBOC juga menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) mengenai Pembentukan Renminbi Clearing Arrangement di Indonesia guna mendukung pengembangan ekosistem RMB domestik melalui penyediaan likuiditas Renminbi yang memadai untuk kegiatan perdagangan, investasi, dan aktivitas keuangan.

“Komitmen BI dan PBOC dalam mendorong integrasi ekonomi dan keuangan melalui perluasan konektivitas sistem pembayaran serta pengembangan pasar keuangan yang lebih efisien, inklusif, dan tangguh akan semakin memperkuat stabilitas ekonomi dan ketahanan sistem keuangan di kedua negara,” kata Perry.

(NIA DEVIYANA)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai implementasi Local Currency Transaction (LCT), penguatan orientasi ekspor, diversifikasi rantai pasok, serta efisiensi operasional menjadi langkah efektif untuk memitigasi tekanan akibat fluktuasi kurs terhadap sektor industri. Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti, saat dihubungi di Jakarta, Jumat (5/6/2026), menyampaikan salah satu strategi yang perlu diperkuat adalah diversifikasi rantai pasok (supply chain) agar industri tidak bergantung pada satu negara pemasok.

Langkah ini dapat dilakukan dengan mencari alternatif pemasok dari negara yang memiliki biaya produksi lebih kompetitif sekaligus meningkatkan penggunaan komponen dan bahan baku dalam negeri.

Selain itu, penerapan Local Currency Transaction (LCT) dinilai penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS dalam transaksi perdagangan internasional.

Melalui skema ini, menurut dia, perdagangan dapat dilakukan menggunakan mata uang lokal dengan negara mitra seperti Jepang, China, maupun Thailand.

“Dorong transaksi perdagangan internasional menggunakan mata uang lokal dengan negara mitra, seperti Jepang, China, atau Thailand untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS,” ujar Esther.

Di sisi lain, Esther melihat pelemahan nilai tukar juga dapat dimanfaatkan sebagai peluang untuk memperkuat kinerja ekspor nasional.

Menurut dia, produk Indonesia menjadi relatif lebih murah di pasar internasional sehingga berpotensi meningkatkan daya saing dan permintaan dari pembeli luar negeri.

Bisnis.com, JAKARTA — Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) meminta Bank Indonesia (BI) menyediakan dukungan likuiditas yuan (CNY) hingga 100% bagi perbankan domestik yang akan terlibat dalam skema local currency transaction (LCT) Indonesia-China.

Menurut perbankan, ketersediaan yuan yang terbatas di pasar domestik menjadi tantangan utama dalam memperluas transaksi langsung antara rupiah dan yuan alias mengurangi ketergantungan akan dolar Amerika Serikat (dedolarisasi).

Perwakilan Himbara yang juga Direktur Utama Bank Negara Indonesia Putrama Wahju Setyawan mengatakan kebutuhan tersebut telah disampaikan kepada Deputi Gubernur Bank Indonesia Thomas Djiwandono dalam pembahasan penguatan transaksi mata uang lokal dengan China.

"Kami mengembangkan bersama dengan Bank Indonesia local currency trade. Ini nanti akan melibatkan tiga otoritas, yaitu Bank Indonesia, bank sentral China, dan bank sentral Hong Kong untuk kita bisa melakukan local currency trade, jadi CNY atau yuan versus rupiah," kata Putrama dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi XI DPR RI, Selasa (2/6/2026).

Putrama menambahkan, terdapat prasyarat penting agar skema dedolarisasi tersebut dapat berjalan optimal. Bank-bank domestik yang menjadi pelaksana transaksi membutuhkan dukungan likuiditas yuan secara penuh dari BI.

"Ada sebuah syarat yang saya sampaikan kepada Pak Thomas Djiwandono, yaitu bahwa bank di dalam negeri yang akan terlibat dalam LCT ini membutuhkan 100% dukungan likuiditas CNY atau yuan dari Bank Indonesia. Karena valuta ini tidak tersedia di pasar bebas," ujarnya.

Putrama menjelaskan transaksi perdagangan Indonesia dengan China saat ini memiliki nilai yang sangat besar sehingga kebutuhan penggunaan mata uang lokal semakin meningkat.

Di sisi lain, pasokan yuan di dalam negeri belum cukup dalam untuk menopang kebutuhan transaksi skala besar yang dilakukan perbankan.

Karena itu, menurut dia, dukungan likuiditas dari BI menjadi faktor krusial agar bank-bank nasional dapat menjalankan transaksi rupiah-yuan secara efektif tanpa bergantung pada mata uang perantara seperti dolar Amerika Serikat.

"Ini masih menjadi sebuah tantangan buat kita untuk melakukan local currency trade karena membutuhkan dukungan likuiditas yang cukup besar, 100% dari Bank Indonesia," sebut Putrama.

Permintaan Himbara tersebut muncul di tengah meningkatnya penggunaan yuan dalam transaksi perdagangan dan keuangan antara Indonesia dan China.

Sebelumnya, Gubernur Perry Warjiyo mengungkapkan bahwa yuan kini semakin banyak ditransaksikan di dalam negeri seiring melonjaknya transaksi mata uang lokal antara kedua negara.

Menurut Perry, nilai transaksi LCT Indonesia-China saat ini telah mencapai setara US$3,7 miliar per bulan. Adapun sepanjang tahun lalu, akumulasi transaksi mencapai sekitar US$25 miliar.

Seiring perkembangan tersebut, BI juga telah memperluas instrumen transaksi yuan yang dapat diakses melalui perbankan domestik. Selain transaksi tunai atau spot, pelaku usaha kini dapat melakukan transaksi swap maupun forward secara langsung menggunakan yuan.

Peningkatan penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan bilateral dinilai dapat mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS sekaligus memperkuat ketahanan sektor keuangan nasional.

Namun demikian perbankan menilai keberhasilan implementasi LCT dalam skala yang lebih besar masih bergantung pada tersedianya likuiditas yuan yang memadai di dalam negeri.

JAKARTA, KOMPAS.com - Upaya Indonesia mengurangi ketergantungan terhadap dollar AS mulai menunjukkan hasil.

Bank Indonesia (BI) mencatat volume transaksi Local Currency Transaction (LCT) pada Januari-April 2026 mencapai 22,61 miliar dollar AS atau sekitar Rp 400,19 triliun dengan asumsi kurs Rp 17.700 per dollar AS.

Nilai transaksi menggunakan mata uang lokal tersebut melonjak 309 persen secara tahunan dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang sebesar 7,33 miliar dollar AS.

Kenaikan ini mencerminkan makin besarnya penggunaan mata uang domestik dalam perdagangan dan transaksi lintas negara.

Bank sentral terus mendorong perluasan dan penggunaan mata uang lokal atau LCT antarnegara dalam perdagangan, investasi, pasar keuangan, dan perbankan, serta transaksi pembayaran antarnegara.

Direktur Departemen Pendalaman Pasar Keuangan BI Ruth A. Cussoy Intama mengatakan, pertumbuhan transaksi LCT menunjukkan semakin kuatnya upaya Indonesia menekan ketergantungan terhadap dollar AS di tengah ketidakpastian global.

"Ini baru Januari sampai April. Moga-moga terus naik ya, baik volume maupun pelakunya," ujar Ruth saat media briefing BI di Makassar, Jumat (21/6/2026).

Saat ini implementasi LCT Indonesia telah berjalan dengan Malaysia, Thailand, Jepang, China, Korea Selatan, dan Singapura.

BI juga tengah memperluas kerja sama dengan sejumlah negara lain, termasuk India dan Arab Saudi.

Apa itu transaksi LCT?

LCT merupakan mekanisme transaksi bilateral menggunakan mata uang lokal yang dilakukan melalui bank yang ditunjuk atau Appointed Cross Currency Dealer (ACCD) oleh bank sentral masing-masing negara.

Melalui skema ini, eksportir dan importir dapat bertransaksi langsung menggunakan mata uang domestik tanpa harus memakai dollar AS sebagai mata uang perantara.

Dalam praktiknya, pelaku usaha di Indonesia dan negara mitra tidak perlu lagi melakukan konversi berlapis dari rupiah ke dollar AS, lalu ke mata uang negara tujuan.

Sebaliknya, transaksi dapat langsung dilakukan menggunakan pasangan mata uang lokal masing-masing negara.

BI mendorong penggunaan LCT tidak hanya untuk perdagangan barang dan jasa, tetapi juga investasi, pasar keuangan, perbankan, hingga transaksi pembayaran antarnegara.

Mekanisme ini diyakini akan mendorong kerja sama investasi dan perdagangan antarnegara karena transaksi dinilai menjadi lebih efisien dan fleksibel.

China jadi pengguna terbesar

Dalam implementasi LCT, China menjadi mitra terbesar Indonesia dengan kontribusi mencapai 89 persen dari total transaksi.

Sementara itu, Jepang dan Malaysia masing-masing menyumbang 6 persen dan 3 persen.

Ruth menjelaskan, tren penggunaan mata uang lokal kini semakin berkembang karena banyak negara mulai menyadari pentingnya efisiensi transaksi bilateral, terutama saat tensi perdagangan internasional meningkat.

Dominasi China dalam transaksi LCT Indonesia menunjukkan kuatnya hubungan perdagangan kedua negara.

Dengan volume perdagangan yang besar, penggunaan mata uang lokal dianggap mampu memangkas biaya transaksi dan mempercepat proses pembayaran.

Selain China, kerja sama penggunaan mata uang lokal dengan negara-negara Asia lainnya juga terus berkembang.

Indonesia saat ini telah mengimplementasikan LCT dengan Malaysia, Thailand, Jepang, China, Korea Selatan, dan Singapura.

Bank sentral juga tengah memperluas cakupan kerja sama ke sejumlah negara lain, termasuk India dan Arab Saudi.

Mengapa BI mendorong penggunaan mata uang lokal?

BI menilai penggunaan mata uang lokal memberikan sejumlah manfaat bagi pelaku usaha dan perekonomian nasional.

Salah satu manfaat utama ialah efisiensi biaya transaksi. Dengan penggunaan mata uang lokal, pelaku usaha dapat menghindari risiko nilai tukar ganda yang selama ini muncul ketika transaksi harus melalui dollar AS sebagai mata uang perantara.

Dalam transaksi konvensional, eksportir atau importir Indonesia biasanya harus mengonversi rupiah ke dollar AS terlebih dahulu sebelum ditukar kembali ke mata uang negara tujuan.

Proses tersebut dinilai menambah biaya dan membuat transaksi menjadi kurang efisien.

"Untuk negara-negara yang memang transaksinya banyak langsung, bisa dengan (mata uang) domestik, kenapa kita harus pakai dollar AS dulu? Karena kalau muter, namanya muter, udah pasti ada middleman, udah pasti enggak efisien," ungkap Ruth.

Selain efisiensi biaya, LCT juga memberikan alternatif likuiditas bagi pelaku usaha melalui pilihan instrumen pembayaran dan pendanaan perdagangan yang lebih beragam.

Di sisi lain, penggunaan mata uang lokal dinilai dapat membantu menjaga stabilitas ekonomi domestik karena mengurangi tekanan terhadap nilai tukar rupiah akibat fluktuasi dollar AS.

Dollar AS masih menjadi mata uang utama

Meski penggunaan mata uang lokal terus meningkat, BI menegaskan langkah tersebut bukan berarti meninggalkan dollar AS sepenuhnya.

Ruth mengatakan, dollar AS tetap menjadi mata uang utama dalam sistem keuangan global.

Namun, untuk negara-negara yang memiliki hubungan perdagangan langsung yang besar dengan Indonesia, penggunaan mata uang domestik dinilai lebih efisien dibanding harus menggunakan dollar AS sebagai perantara.

Menurut dia, penggunaan mata uang lokal lebih relevan untuk transaksi bilateral yang memang berlangsung intensif antarnegara mitra.

"Dollar AS tetap menjadi mata uang utama dalam sistem keuangan global," kata Ruth.

Karena itu, BI melihat LCT sebagai alternatif mekanisme pembayaran dan transaksi internasional yang dapat berjalan berdampingan dengan sistem berbasis dollar AS.

Bagaimana mekanisme transaksi LCT berjalan?

Pelaksanaan LCT dilakukan melalui bank-bank yang telah ditunjuk oleh bank sentral masing-masing negara atau disebut Appointed Cross Currency Dealer (ACCD).

Melalui bank tersebut, eksportir dan importir dapat melakukan pembayaran menggunakan mata uang lokal masing-masing negara tanpa perlu menggunakan dollar AS sebagai perantara.

Dalam praktik perdagangan, perusahaan Indonesia yang melakukan impor dari negara mitra dapat membayar langsung menggunakan rupiah atau mata uang lokal negara mitra melalui ACCD yang telah ditunjuk.

Skema tersebut dinilai mempermudah transaksi lintas negara sekaligus memberikan kepastian biaya transaksi karena pelaku usaha tidak lagi menghadapi risiko konversi berlapis.

Selain untuk perdagangan, implementasi LCT juga mencakup investasi, transaksi pasar keuangan, perbankan, hingga pembayaran antarnegara.

Bank sentral terus memperluas kerja sama penggunaan mata uang lokal dengan berbagai negara seiring meningkatnya kebutuhan transaksi bilateral dan upaya memperkuat stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian global.

Peningkatan transaksi LCT yang mencapai 22,61 miliar dollar AS dalam empat bulan pertama 2026 menunjukkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi internasional semakin berkembang, terutama di kawasan Asia yang memiliki hubungan dagang kuat dengan Indonesia.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, MAKASSAR — Bank Indonesia (BI) akan terus mengoptimalkan local currency transaction (LCT) antar negara-negara mitra dagang di tengah pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS).

Sebagai informasi, LCT adalah penyelesaian transaksi yang dilakukan secara bilateral oleh pelaku usaha di Indonesia dan negara mitra dengan menggunakan mata uang negara mitra melalui bank Appointed Cross Currency Dealers (ACCD).

Upaya diversifikasi eksposur mata uang ini diharapkan juga bisa mendorong efisiensi biaya transaksi, pengembangan pasar mata uang lokal di regional serta pengembangan akses partisipasi pelaku pasar. Sebab, dengan mekanisme LCT, kedua negara yang melakukan transaksi tidak perlu lagi menggunakan dolar AS.

Direktur Departemen Pendalaman Pasar Keuangan BI Ruth A. Cussoy menjelaskan, urgensi penggunaan LCT semakin tinggi khususnya setelah pengumuman tarif impor oleh AS pada 2025 lalu. Volume transaksinya sudah mencapai setara US$22,61 miliar pada Januari-April 2026, atau meroket 309% (yoy) dari periode yang sama pada 2025 sebesar US$7,33 miliar.

"Bukan kami menghindari dolar AS, karena kami tahu global itu masih [menggunakan dolar]. Tetapi untuk negara-negara yang memang transaksinya banyak langsung dengan domestik, kenapa harus pakai dolar dulu, karena kalau muter sudah pasti ada middle-man, sudah pasti enggak efisien. Itu inti dari LCT sebenarnya," jelas Ruth pada acara pelatihan wartawan yang diselenggarakan di Makassar, Jumat (22/5/2026).

Adapun negara-negara yang paling banyak menerapkan LCT dengan Indonesia dalam transaksi ekonomi dan keuangan adalah China (89%), Jepang (6%) dan Malaysia (3%). Secara keseluruhan, volume transaksi ini terus meningkat dari awalnya hanya setara US$2,53 miliar pada 2021 menjadi US$25,72 miliar pada 2025.

Ruth menyatakan bahwa pihaknya optimistis tren LCT semakin meningkat. Sebab, volumenya pada Januari-April 2026 sudah mencapai US$22,61 miliar atau kurang US$3,1 miliar saja dari total sepanjang 2025.

Rata-rata bulanan pelaku LCT juga terus meningkat dari 497 pelaku usaha pada 2021, lalu meningkat hingga 9.720 pelaku usaha pada 2025. Adapun jumlah sepanjang Januari-April 2026 adalah 5.265 pelaku usaha rata-rata per bulan.

Mekanismenya, kerja sama LCT harus disepakati antara bank sentral. Sejak 2018, Bank Indonesia (BI) sudah menandatangani kerja sama LCT dengan bank sentral Malaysia, Thailand, Jepang, China, Korea Selatan dan Uni Emirat Arab (UEA).

Kemudian, importir maupun eksportir di masing-masing negara mitra LCT akan membuka rekening di bank ACCD. Dengan demikian, saat transaksi dilakukan, maka mata uang yang digunakan bakal disesuaikan dengan negara yang menjadi mitra transaksi.

Ke depan, BI akan segera memperluas mekanisme LCT dengan negara-negara mitra lainnya. Dalam waktu dekat, Indonesia akan melakukan kerja sama LCT dengan Singapura, India, dan Arab Saudi.

"Ini to be implemented dalam waktu dekat adalah SGD, [Rupee] India dan [Riyal] Arab Saudi," pungkas Ruth.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. Josua Pardede pun mengamini ihwal perlunya optimalisasi hingga perluasan kerja sama LCT. Terutama di tengah tren depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

Menurut catatan Josua, pelemahan nilai tukar saat secara tahun berjalan 2026 sudah mencapai lebih dari 5% (year-to-date/ytd). Beberapa mata uang negara mitra yang juga melemah di hadapan dolar AS termasuk Rupee India, Won Korea Selatan, Yen Jepang, Peso Filipina, Dolar Hong Kong, Bath Thailand, serta Dolar Taiwan.

Masalahnya, pada periode yang sama pula, nilai tukar Rupiah hanya menguat di hadapan rupee India. Apabila dibandingkan dengan negara Asia lainnya, kurs mata uang Garuda melemah.

"Yang paling dalam kita melemah terhadap Ringgit Malaysia, lalu yang kedua terhadap Singapura dolar, yang berikutnya terhadap Hong Kong, terhadap Yuan," jelas Josua.

Akan tetapi, Josua menilai bahwa faktor yang mendorong depresiasi rupiah tidak hanya berasal dari kondisi global saja melainkan juga permasalahan domestik.

Di sisi lain, ada faktor musiman seperti permintaan dolar yang meningkat pada kuartal II/2026 seperti musim haji, repatriasi dividen korporasi serta pembayaran utang luar negeri.

Oleh sebab itu, Josua menilai penggunaan LCT perlu digalakkan. Seperti misalnya pada musim haji, permintaan konversi rupiah ke dolar AS yang tinggi turut menekan kurs. Padahal, harusnya LCT bisa diterapkan antara Indonesia dan Arab Saudi.

"Makanya memang kita juga perlu menggalakkan tadi namanya LCT, jadi saya juga menyuarakan juga LCT. Sekalipun memang juga harapannya pun kita juga mendorong Bank Indonesia menyuarakan ke peers central bank lain juga," ujarnya.