PT Pertamina (Persero) resmi menerima mandat proyek hilirisasi nasional tahap II yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto melalui kegiatan groundbreaking di Refinery Unit IV Cilacap, Jawa Tengah, pada Rabu (29/4).

Kegiatan groundbreaking menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam mempercepat transformasi industri nasional melalui penguatan hilirisasi di sejumlah sektor strategis, termasuk sektor energi.

Pada tahapan ini, ada 13 proyek hilirisasi yang terdiri dari berbagai pengembangan di sektor pengolahan dan pemurnian yang terintegrasi, mencakup peningkatan kapasitas refinery, pengembangan produk turunan bernilai tambah, serta pembangunan fasilitas pendukung yang memperkuat rantai pasok industri nasional.

Berikut ke-13 proyek hilirisasi tahap II yang akan dilaksanakan:

1. Proyek 1 dan 2: Pembangunan Fasilitas Kilang Gasoline di Dumai (Riau) dan Cilacap (Jawa Tengah);2. Proyek 3, 4, 5: Pembangunan Tangki Operasional BBM di Palaran (Kalimantan Timur), Biak (Papua), dan Maumere (Nusa Tenggara Timur);3. Proyek 6: Fasilitas Pengembangan fasilitas produksi DME berkapasitas 1,4 juta ton per tahun di Tanjung Enim (Sumatera Selatan);4. Proyek 7: Pengembangan Fasilitas Manufaktur Baja Nirkarat dari Nikel di Indonesia Morowali Industrial Park (Sulawesi Tengah);5. Proyek 8: Pengembangan Fasilitas Produksi Slab Baja Karbon dari Bijih Besi Lokal di Cilegon (Banten);6. Proyek 9: Ekosistem dan Fasilitas Produksi Aspal Buton di Karawang (Jawa Barat);7. Proyek 10: Hilirisasi Tembaga dan Emas di Gresik (Jawa Timur);8. Proyek 11: Pengolahan Sawit menjadi Oleofood dan Biodiesel di Sei Mangkei (Sumatera Utara);9. Proyek 12: Fasilitas Pengolahan Pala menjadi Oleoresin di Maluku Tengah (Maluku);10. Proyek 13: Fasilitas Terpadu Kelapa terintegrasi menghasilkan MCT, coconut flour, dan activated carbon di Maluku Tengah (Maluku).

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa hilirisasi merupakan kunci untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam Indonesia, serta memperkuat kemandirian ekonomi nasional.

Presiden menyatakan, hilirisasi adalah jalan menuju kebangkitan bangsa Indonesia.

"Groundbreaking hilirisasi tahap kedua yang mencakup 13 proyek strategis hilirisasi, senilai kurang lebih Rp116 triliun meliputi 5 proyek di sektor energi, 5 proyek di sektor mineral, 3 proyek di sektor pertanian," ujar Prabowo.

Sebelumnya, Menteri Investasi dan Hilirisasi serta Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Rosan Roeslani dalam laporannya menyampaikan bahwa proyek hilirisasi tahap II merupakan kelanjutan dari upaya strategis pemerintah dalam memperkuat ekosistem industri nasional.

Rosan menjelaskan bahwa pengolahan aset negara menjadi katalisator transformasi ekonomi nasional sebagai investasi negara untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia.

"Kami akan melakukan ini sebagai awal dari lompatan besar Indonesia sebagai bangsa yang tidak hanya kaya sebagai sumber daya alam, tetapi juga berdaulat dalam pengolahannya, unggul dalam produksinya, dan sejahtera dalam hasilnya," pungkas Rosan.

Bisnis.com, JAKARTA — Gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,0 mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur pada Selasa (21/4/2026) pukul 10.17 WIB.

Berdasarkan laporan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, pusat gempa berada di laut sekitar 67 kilometer barat laut Timor Tengah Utara.

"Gempa terjadi pada koordinat 8,99 Lintang Selatan dan 124,20 Bujur Timur dengan kedalaman 31 kilometer," demikian informasi yang disampaikan BMKG, Selasa (21/4/2026).

Hingga saat ini, belum ada laporan potensi tsunami akibat peristiwa tersebut.

Getaran gempa dirasakan di sejumlah wilayah dengan intensitas berbeda. Di Atambua, gempa dirasakan cukup kuat dengan skala III–IV MMI, sementara di Maumere dan Kota Kupang dirasakan pada skala II–III MMI.

Beberapa daerah lain seperti Kabupaten Kupang, Kefamenanu, Malaka, Soe, Lembata, Larantuka, Alor, dan Ende juga melaporkan getaran ringan hingga sedang.

Warga di beberapa lokasi sempat berhamburan keluar rumah saat gempa terjadi, meskipun tidak berlangsung lama. Hingga berita ini diturunkan, belum ada laporan resmi terkait kerusakan bangunan maupun korban jiwa.

"BMKG mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Warga juga diingatkan untuk selalu mengikuti arahan resmi serta waspada terhadap kemungkinan gempa susulan," tandas BMKG.

Bisnis.com, BANDUNG—Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengungkap alasan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi memulangkan 12 korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Sikka, Maumere, NTT di tengah proses hukum yang tengah berjalan.

Kepala Diskominfo Jabar Adi Komar menambahkan keberangkatan KDM—panggilan akrab Dedi Mulyadi, ke Sikka melakukan penjemputan para korban karena mengedepankan sisi kemanusiaan. Pihaknya memastikan proses pemulangan para korban tidak dalam rangka menghindari proses hukum yang berjalan.

“Pak KDM ke Sikka itu memperhatikan sisi kemanusiaan, tanpa mengurangi dan menghalangi proses hukum. Proses hukum sudah berjalan dan akan terus didukung, sejauh ini Polres Sikka sudah menetapkan 2 tersangka,” katanya di Bandung, Selasa (24/2/2026).

KDM berinisiatif memulangkan 12 korban ke Jawa Barat karena memperhatikan dan mempertimbangkan kondisi kemanusiaan. Terlebih sudah satu bulan mereka berada di safe house Tim Relawan Kemanusiaan Untuk Flores (TRUK-F) yang dipimpin Biarawati Suster Fransiska Imakulata.

“Karena sudah sebulan mereka berada di penampungan, dan mempertimbangkan alasan kemanusiaan, maka KDM berinisiatif memulangkan para korban ke Jabar dengan memakai dana pribadi Pak Gubernur,” tuturnya.

Adi memastikan gubernur dan Pemprov Jabar akan tetap mendukung proses hukum yang saat ini sudah berjalan. “Apabila ke depan diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan sebagai saksi, maka akan diberangkatkan lagi ke sana dengan biaya ditanggung gubernur. Ini sebagai bentuk penghormatan pada proses dan penegakan hukum yang berjalan,” katanya.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan pihaknya akan menyusun kerangka kerja sebagai langkah mitigasi agar 13 korban dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Sikka, Maumere, Nusa Tenggara Timur memiliki kepastian masa depan usai dipulangkan.

Dedi Mulyadi mengatakan ke-12 korban akan dipulangkan dari Labuan Bajo ke Jakarta pada Rabu (25/2/2026) besok, selanjutnya akan diberikan pendampingan oleh Direktorat PPA dan PPO Polda Jabar dan DP3AKB Jabar.

“Korban tidak akan langsung dipulangkan ke rumah masing-masing, tetapi akan diberikan pendampingan terlebih dahulu. Namun, kita susun terlebih dahulu kerangka kerja bersama para kepala daerah yang warganya menjadi korban TPPO,” katanya dalam keterangan resmi, Selasa (24/2/2026).

Menurutnya pihaknya bersama para kepala daerah akan merancang upaya agar ke 13 korban TPPO ini bisa mendapatkan pekerjaan usai kembali ke rumah masing-masing.

“Dalam pemikiran saya, baiknya mereka langsung mendapatkan kembali pekerjaan,” katanya.

Dedi Mulyadi memastikan dan menjamin pihaknya mengedepankan pada proses hukum dan pendampingan yang berjalan sebelum bicara urusan utang piutang yang ditagihkan pihak hiburan malam tempat para korban bekerja.

“Itu sebetulnya bisa kita atasi. Tapi jangan bicara dulu soal utang piutang, sebelum pemeriksaan terkait hak-hak para korban ini mendapatkan kejelasan. Apakah selama bekerja di sana mereka memperoleh hak yang dijanjikan, dan sudah dibayarkan,” katanya.

Bisnis.com, BANDUNG— Gubernur Jawa BaratDedi Mulyadi memastikan pihaknya akan menyusun kerangka kerja sebagai langkah mitigasi agar 13 korban dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Sikka, Maumere, Nusa Tenggara Timur memiliki kepastian masa depan usai dipulangkan.

Dedi Mulyadi mengatakan ke-12 korban akan dipulangkan dari Labuan Bajo ke Jakarta pada Rabu (25/2/2026) besok, selanjutnya akan diberikan pendampingan oleh Direktorat PPA dan PPO Polda Jabar dan DP3AKB Jabar.

“Korban tidak akan langsung dipulangkan ke rumah masing-masing, namun akan diberikan pendampingan terlebih dahulu. Tapi kita susun terlebih dahulu kerangka kerja bersama para kepala daerah yang warganya menjadi korban TPPO,” katanya dalam keterangan resmi, Selasa (24/2/2026).

Menurutnya pihaknya bersama para kepala daerah akan merancang upaya agar ke 13 korban TPPO ini bisa mendapatkan pekerjaan usai kembali ke rumah masing-masing.

“Dalam pemikiran saya, baiknya mereka langsung mendapatkan kembali pekerjaan,” katanya.

Dedi Mulyadi memastikan dan menjamin pihaknya mengedepankan pada proses hukum dan pendampingan yang berjalan sebelum bicara urusan utang piutang yang ditagihkan pihak hiburan malam tempat para korban bekerja.

“Itu sebetulnya bisa kita atasi. Tapi jangan bicara dulu soal utang piutang, sebelum pemeriksaan terkait hak-hak para korban ini mendapatkan kejelasan. Apakah selama bekerja di sana mereka memperoleh hak yang dijanjikan, dan sudah dibayarkan,” katanya.

Pihaknya menaruh perhatian serius pada urusan kemanusiaan yang menimpa 13 warga Jabar tersebut karena itu KDM memastikan seluruh biaya kepulangan dan pegangan ditanggung oleh dirinya.

“Saya membiayai kepulangan 12 orang korban ini, termasuk memberikan biaya operasional atau pegangan saat mereka pulang ke rumah masing-masing nanti, semuanya dari gubernur,” pungkasnya.