SURABAYA - Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Mochamad Iriawan melakukan kunjungan kerja ke wilayah Regional Jawa Timur , Bali, dan Nusa Tenggara (Jatim Balinus). Kunjungan kerja ini untuk memastikan keandalan pasokan energi nasional sekaligus mengawal pelaksanaan program transisi energi pemerintah yang tengah dipercepat dalam beberapa tahun terakhir.

Kunjungan yang berlangsung mulai Senin (29/6/2026) hingga Jumat (3/7/2026) diawali dengan Management Walkthrough (MWT) ke Aviation Fuel Terminal (AFT) Juanda dan Integrated Terminal (IT) Surabaya.

Agenda tersebut menjadi bagian dari upaya pengawasan langsung terhadap kesiapan operasional fasilitas energi strategis milik Pertamina.

Dalam kunjungannya ke AFT Juanda, Iriawan menekankan pentingnya kesiapan Pertamina dalam mendukung pengembangan Sustainable Aviation Fuel (SAF) atau avtur ramah lingkungan sebagai bagian dari upaya mewujudkan kemandirian energi nasional sekaligus menekan emisi karbon sektor penerbangan.

Iriawan mengatakan, langkah nyata dari Juanda ini diharapkan mampu membuktikan kepemimpinan Pertamina dalam mewujudkan target Net Zero Emission. "Tugas menjaga pasokan avtur juga menuntut toleransi nol terhadap kekurangan stok maupun jeda pelayanan," ujar Iriawan di AFT Juanda, Senin (29/6/2026).

Menurut pria yang akrab disapa Iwan Bule itu, kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia untuk mendukung implementasi SAF sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait penguatan kemandirian energi nasional serta pengurangan ketergantungan terhadap energi fosil impor.

Usai meninjau AFT Juanda, dia melanjutkan kunjungannya ke IT Surabaya, salah satu terminal energi terintegrasi terbesar di Indonesia yang memiliki peran vital dalam distribusi energi di kawasan timur Indonesia.

Manager IT Surabaya Indriati Purba Lestari melaporkan seluruh fasilitas dan infrastruktur terminal telah siap mendukung penyediaan sekaligus distribusi biosolar B50 menjelang rencana peluncuran program tersebut oleh Presiden Prabowo dalam waktu dekat.

Menanggapi laporan tersebut, Iriawan meminta IT Surabaya menjadi pelopor pengembangan energi hijau di lingkungan Pertamina sekaligus menjadi contoh bagi terminal lainnya dalam mengimplementasikan program energi berkelanjutan.

"Kedaulatan energi yang sejati adalah ketika kita mampu berdiri di atas kaki sendiri, mengolah apa yang dikaruniai Tuhan di bumi Nusantara menjadi energi bersih bagi masa depan bangsa. Kita tidak boleh menjadi bangsa yang menggantungkan nasibnya pada belas kasihan pasar global," ungkapnya.

Selain menyoroti pengembangan energi baru terbarukan, Iriawan juga meminta manajemen memperkuat sistem digitalisasi guna meningkatkan efisiensi dan mencegah potensi kebocoran distribusi energi yang dapat merugikan negara.

Di tengah dinamika geopolitik global yang berpotensi memengaruhi rantai pasok energi, Iriawan juga menekankan pentingnya menjaga keandalan aset-aset vital, mulai dari tangki timbun, dermaga (jetty), hingga jaringan pipa di IT Surabaya agar tetap beroperasi secara optimal.

Menurut dia, penguatan cadangan operasional (operational buffer) menjadi langkah penting agar terminal domestik memiliki daya tahan tinggi menghadapi gejolak pasar energi dunia serta memastikan pasokan tetap aman bagi masyarakat.

Meski mendorong transformasi dan efisiensi, Iriawan mendorong aspek keselamatan kerja tetap menjadi prioritas utama dalam setiap aktivitas operasional Pertamina. ”Budaya Corporate Life Saving Rules harus melekat dalam perilaku sehari-hari demi melindungi aset negara dan memastikan setiap pekerja pulang dengan selamat,” kata Iriawan.

Bisnis.com, ENDE — Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menyatakan pemerintah tengah melakukan evaluasi menyeluruh terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) di tengah libur sekolah.

Hal tersebut disampaikan Gibran saat melakukan kunjungan kerja di SDN Wolomoni, Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Kamis (18/6/2026).

"Kita ini sekarang ada jeda waktu libur sekolah. Saya kira itu waktu yang tepat untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh, terutama terkait tata kelola di BGN [Badan Gizi Nasional] ini," ujar Gibran.

Dia menambahkan, salah satu perbaikan program prioritas Presiden Prabowo Subianto ini adalah terkait dengan penerima manfaat yang harus lebih tepat sasaran.

Oleh sebab itu, Gibran menegaskan bahwa program MBG ini harus diprioritaskan di daerah 3T. Dia pun mencontohkan daerah yang harus mendapatkan program MBG yaitu Desa Niowula, Ende, di NTT.

Desa tersebut berjarak cukup jauh dari pusat perkotaan. Karena itu, pemerintah akan mempercepat berbagai proses pendukung agar program dapat segera berjalan.

"Area-area yang seperti ini itu justru yang paling membutuhkan MBG. Makanya tadi kalau dapurnya sudah siap, ya ini otomatis harus kita percepat perizinannya," imbuhnya.

Adapun, evaluasi lainnya yaitu terkait dengan praktik-praktik korupsi pada MBG harus bisa diberantas agar ke depannya tidak terjadi lagi.

"Ke depan akan terus kita perbaiki agar lebih tepat sasaran, dan yang namanya praktik-praktik korupsi agar tidak terjadi lagi," pungkasnya.

Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Mochamad Iriawan memastikan keandalan pasokan energi dan kelancaran distribusi BBM di Nusa Tenggara Timur (NTT) melalui peninjauan sejumlah fasilitas operasional Pertamina di Kota Kupang, Jumat (12/6).

Kunjungan kerja yang merupakan bagian rangkaian agenda wilayah Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara itu dilakukan di sejumlah titik strategis, mulai dari stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), Aviation Fuel Terminal (AFT) El Tari, hingga Integrated Terminal (IT) Tenau sebagai pusat distribusi energi di wilayah Nusa Tenggara Timur dan sekitarnya.

Iriawan menyatakan, menjaga ketahanan energi melalui pasokan dan distribusi yang andal sangat penting. Ia meminta setiap potensi gangguan distribusi diantisipasi sejak dini agar tidak berdampak pada ketersediaan energi.

"Kelancaran pasokan menjadi faktor utama dalam menjaga pelayanan energi kepada masyarakat. Karena itu, seluruh rantai distribusi harus berjalan optimal agar tidak terjadi gangguan di tingkat lembaga penyalur," ujar Iriawan.

Ia mengingatkan, keterlambatan pasokan akan mengganggu ketersediaan BBM dan LPG, baik di SPBU maupun lembaga penyalur lainnya, dan dapat berdampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.

Selain aspek pasokan, Iriawan juga menekankan pentingnya penerapan aspek Health, Safety, Security, and Environment (HSSE) dalam kegiatan operasional. Ia meminta seluruh pekerja mematuhi Corporate Life Saving Rules (CLSR), serta membangun budaya saling mengingatkan terhadap potensi tindakan maupun kondisi tidak aman di lingkungan kerja.

"Keselamatan harus menjadi bagian dari budaya kerja sehari-hari. Seluruh pekerja harus berani mengingatkan apabila menemukan tindakan atau kondisi yang berpotensi menimbulkan risiko," tuturnya.

Di SPBU Timor Raya Oesapa, Kupang, Iriawan meninjau kesiapan fasilitas pelayanan sekaligus berdialog dengan masyarakat untuk mendengar langsung masukan terkait ketersediaan dan pelayanan BBM. Kunjungan dilanjutkan ke AFT El Tari untuk memastikan keandalan pasokan avtur yang menjadi penopang aktivitas transportasi udara di NTT.

Iriawan menyebut, kelancaran distribusi energi, termasuk bahan bakar penerbangan, memiliki peran penting dalam mendukung konektivitas dan aktivitas ekonomi masyarakat.

Agenda peninjauan ditutup dengan Management Walkthrough (MWT) di Integrated Terminal Tenau. Di terminal yang beroperasi sejak 1968 itu, Iriawan memeriksa kesiapan infrastruktur penerimaan, penyimpanan dan distribusi energi, mulai dari pusat kendali operasi, tangki timbun, hingga fasilitas dermaga bongkar muat BBM dan LPG.

Di tempat terpisah, Vice President Corporate Communication Pertamina, Muhammad Baron, menjelaskan bahwa Integrated Terminal Tenau memiliki peran strategis sebagai simpul utama distribusi energi di kawasan NTT, termasuk wilayah kepulauan dan perbatasan negara.

Saat ini, IT Tenau melayani penyaluran BBM ke 29 SPBU reguler, 16 penyalur BBM Satu Harga, 16 Pertashop, dan satu SPBU Nelayan. Operasional tersebut didukung kapasitas penyimpanan BBM mencapai 33,5 ribu kiloliter, serta dua tangki LPG spherical berkapasitas masing-masing 500 metrik ton.

Baron menjelaskan, Integrated Terminal Tenau merupakan salah satu infrastruktur energi strategis Pertamina yang tidak hanya memastikan pasokan energi bagi masyarakat di berbagai wilayah NTT, tetapi juga mendukung aktivitas ekonomi, konektivitas antarpulau, sektor perikanan, pariwisata, hingga kawasan perbatasan negara.

"Keandalan operasional terminal ini menjadi bagian penting dari komitmen Pertamina dalam menjaga ketahanan energi nasional dan menghadirkan akses energi yang merata hingga ke wilayah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal)," ujar Baron.

Sebagai salah satu fuel terminal utama di Regional Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara (Jatimbalinus), IT Tenau menopang distribusi energi ke Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka, hingga mendukung kebutuhan energi di wilayah Timor Leste.

Harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi jenis Pertamax dan Pertamax Green naik di seluruh wilayah Indonesia per Rabu (10/6).

Di Jawa, harga BBM Pertamax (RON 92) menanjak dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter. Sementara, Pertamax Green 95 (RON 95) naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter.

Adapun harga BBM Pertamax dan Pertamax Green 95 berbeda di setiap provinsi yang dipengaruhi oleh Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), biaya distribusi, serta status kawasan perdagangan bebas (FTZ).

Mengutip mypertamina.id, harga Pertamax Rp16.250 per liter berlaku di seluruh provinsi di Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT).

Sementara, Pertamax dibanderol Rp16.650 per liter di Aceh, Sumatra Utara, Jambi, Bengkulu, Sumatra Selatan, Bangka Belitung, dan Lampung. 

Harga yang sama juga berlaku di seluruh provinsi di Pulau Papua dan Sulawesi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, serta Kalimantan Timur.

Untuk Pertamax yang dibanderol Rp17.000 per liter berlaku di Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Utara.

Selanjutnya, Pertamax dijual seharga Rp15.250 per liter di kawasan Free Trade Zone (FTZ) Sabang dan Batam.

Sekretaris Perusahaan PT Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun mengatakan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi dilakukan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Roberth pun menegaskan penyesuaian harga diputuskan berkoordinasi dengan pemerintah sebagai regulator, dan dilakukan sesuai mekanisme evaluasi berkala dengan mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia serta harga pasar keekonomian.

"Penyesuaian harga Pertamax dan Pertamax Green dilakukan setelah melalui proses evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah," ujar Roberth dalam keterangan resmi tertulis, Rabu (10/6).

Perusahaan memastikan keamanan pasokan BBM di jaringan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) milik Pertamina di seluruh Indonesia. Adapun harga produk bahan bakar Pertamina selain Pertamax dan Pertamax Green tidak naik.

Harga produk bahan bakar non-subsidi Pertamax Turbo (RON 98) tetap Rp20.750 per liter, Dexlite (CN 51) tetap Rp23.000 per liter, dan Pertamina Dex (CN 53) tetap Rp24.800 per liter.

Bahan bakar minyak bersubsidi jenis Pertalite tetap dipasarkan dengan harga Rp10 ribu per liter dan Biosolar harganya masih Rp6.800 per liter.

"Masyarakat dapat memperoleh informasi harga BBM terbaru melalui kanal resmi Pertamina, Pertamina Patra Niaga, maupun aplikasi MyPertamina," ujar Roberth.

1. Seluruh provinsi di Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT): Rp16.250 per liter.

2. Aceh, Sumatra Utara, Jambi, Bengkulu, Sumatra Selatan, Bangka Belitung, Lampung, seluruh provinsi di Pulau Papua dan Sulawesi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur: Rp16.650 per liter.

3. Sumatra Barat, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara: Rp17.000 per liter.

4. Kawasan Free Trade Zone (FTZ) Sabang dan Batam: Rp15.250 per liter.

Pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT), terus dikebut. Proyek yang diinisiasi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) ini dirancang untuk memiliki kapasitas produksi hingga ratusan ribu ton garam per tahun guna memperkuat ketahanan pangan nasional.

Langkah ini diambil sebagai respons atas tingginya angka kebutuhan garam domestik yang mencapai kisaran 5 juta ton per tahun. Hingga saat ini, pasokan dari dalam negeri belum mampu memenuhi seluruh permintaan tersebut, sehingga pemanfaatan potensi pesisir di beranda selatan Indonesia dinilai menjadi solusi krusial.

Proyek K-SIGN tidak hanya berfokus pada perluasan kuantitas hasil panen, melainkan juga pada penerapan sistem pengelolaan yang terintegrasi. Pendekatan ini diharapkan mampu mendongkrak kualitas garam yang dihasilkan agar memenuhi standar kebutuhan industri sekaligus meningkatkan efisiensi proses produksi di lapangan.

Direktur Utama PT Nindya Karya (Persero) selaku pelaksana konstruksi, Firmansyah, menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur ini berorientasi pada dampak jangka panjang. Selain mengoptimalkan potensi daerah, proyek ini ditargetkan dapat memperkuat daya saing industri garam nasional di masa mendatang.

"Melalui proyek ini, kami berharap dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan produktivitas, membuka peluang pertumbuhan ekonomi di daerah, serta memperkuat daya saing Indonesia ke depan," ujar Firmansyah dikutip Antara.

Selain menjadi penyokong target swasembada pangan yang dicanangkan pemerintah, pembangunan sentra industri ini juga diproyeksikan menjadi motor penggerak ekonomi baru di NTT.

Proyek ini membuka lapangan pekerjaan yang luas bagi masyarakat sekitar Rote Ndao. Penyerapan tenaga kerja lokal ini mencakup pelaksana pada tahap konstruksi hingga para petani garam yang nantinya akan mengelola kawasan tambak secara berkelanjutan.

Melalui percepatan operasional kawasan, manfaat ekonomi dari proyek strategis ini diharapkan dapat segera dirasakan langsung oleh komunitas setempat.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming mendorong penguatan swasembada pangan khususnya industri garam di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Hal tersebut disampaikan Gibran saat meninjau Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao, NTT pada Jumat (22/05/2026).

Gibran mulanya menjelaskan bahwa kebutuhan garam nasional yang mencapai sekitar 5 juta ton per tahun masih belum dapat dipenuhi sepenuhnya dari produksi dalam negeri.

Oleh sebab itu, proyek pengembangan garam di Rote Ndao dinilai memiliki peran strategis dalam mendukung kebutuhan nasional.

“Ini proyek yang ada di sini itu sangat penting sekali untuk bisa memenuhi kebutuhan garam di dalam negeri. Karena Pak Presiden punya concern untuk swasembada pangan, ya garam ini salah satunya,” ujar Gibran.

Selain penguatan sektor pangan, eks Wali Kota Solo ini menekankan agar kawasan hilirisasi kelautan ini bisa segera difungsikan. Sebab, hal tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap masyarakat lokal.

Salah satu dampak yang disoroti Gibran yaitu terkait dengan pembukaan lapangan pekerjaan seluas-luasnya bagi masyarakat. Alhasil, warga lokal pun diharapkan bisa sejahtera.

“Kita ingin ini segera bisa fungsional ya Pak ya. Kita ingin bisa membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya, warga lokal juga bisa terbantu, kesejahteraannya meningkat, dan yang paling penting multiplier effect dari pembangunan proyek ini bisa terasa," pungkasnya.

Adapun, Gibran turut melihat potensi pengembangan rumput laut dan kampung nelayan di Rote Ndao. Dalam hal ini, Gibran akan mendorong pemda dan kementerian terkait agar bisa menyiapkan fasilitas untuk menunjang aktivitas nelayan.

“Jadi kita ingin nanti di tempat-tempat yang diajukan oleh Bupati, tempat-tempat yang produktif untuk perikanannya harus ada ruang pendinginnya, ada cold storage, ada pabrik esnya untuk slurry ice dan juga nanti di situ ada SPBU khusus untuk nelayan,” pungkasnya.

NTT - Jalan menuju ruang kelas di pelosok Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur tidak selalu mudah dilalui. Bagi guru honorer SDK Wukur, Sikka, Nusa Tenggara Timur Yustina Yuniarti, perjalanan menuju tempat mengajar adalah bentangan panjang pengabdian.

Setiap hari, Yustina menempuh sekitar 6 kilometer menuju sekolah, melewati jalan setapak, hutan, dan medan yang tidak ringan, namun tetap membawa semangat yang sama dan memastikan anak-anak di SDK Wukur tetap belajar dan berani bermimpi.

Yustina mengabdikan diri di sekolah tersebut. Di tengah keterbatasan akses dan kondisi ekonomi yang tidak selalu mudah, Yustina memilih tetap bertahan sebagai pendidik. SDK Wukur saat ini menjadi ruang belajar bagi 34 siswa dengan didampingi delapan tenaga pendidik.

Di tempat yang sederhana itu, proses belajar tidak hanya dibangun dari buku dan papan tulis, tetapi juga dari ketulusan para guru yang terus hadir meski harus menempuh perjalanan panjang setiap hari.

“Banyak orang tidak mau mengajar di sini karena kondisi jalan dan keuangan yang tidak memungkinkan. Namun, kami bertahan karena panggilan hati,” tutur Yustina, Selasa (19/5/2026).

Kisah Yustina menjadi potret kecil dari keteguhan para pendidik di daerah yang terus menjaga nyala pendidikan meski berada dalam keterbatasan. Perjuangannya juga mengingatkan pada semangat ibu-ibu Mekaar, perempuan-perempuan prasejahtera yang setiap hari berjuang dengan cara masing-masing untuk keluarga, pendidikan anak, dan masa depan yang lebih baik.

Lihat video: Potret Pedih Pendidikan RI, Guru Honorer di NTT Digaji Rp150 Ribu per Bulan



Ada ketulusan yang sama, berjalan dalam sunyi, bekerja tanpa banyak sorotan, tetapi meninggalkan dampak yang panjang bagi kehidupan orang lain. Sebagai bentuk apresiasi atas pengabdian tersebut, PT Permodalan Nasional Madani (PNM) melalui program PNM Peduli hadir memberikan dukungan sosial kepada Yustina.

Bantuan ini menjadi wujud kepedulian terhadap sosok pendidik yang tidak hanya mengajar dengan ilmu, tetapi juga dengan hati. Kehadiran PNM diharapkan dapat menjadi penguat langkah bagi Yustina dan para pendidik lainnya yang terus bertahan menjaga harapan di ruang-ruang kelas sederhana.

“Terima kasih PNM sudah hadir membantu saya. Dukungan ini sangat berarti, bukan hanya untuk saya, tetapi juga menjadi semangat baru agar saya bisa terus mengajar anak-anak di sini. Semoga perhatian seperti ini membuat kami semakin kuat untuk tetap menjalankan tugas dengan hati,” ujar Yustina.

Bagi PNM, ketulusan Yustina adalah pengingat bahwa pemberdayaan tidak hanya hidup di ruang usaha, tetapi juga di ruang kelas, di jalan-jalan sunyi yang ditempuh para pendidik, dan di setiap langkah kecil yang membuka masa depan anak-anak Indonesia.

JAKARTA - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mempercepat penyelesaian observatorium astronomi di Observatorium Nasional Gunung Timau, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang diproyeksikan menjadi salah satu fasilitas pengamatan antariksa paling maju di Asia. Observatorium ini dilengkapi teleskop terbesar di Asia Tenggara dan posisinya berada di kawasan khatulistiwa.

Hal itu disampaikan Kepala BRIN Arif Satria setelah mengunjungi Observatorium Nasional Gunung Timau pada pada Selasa, 5 Mei 2026. Arif meminta agar pembangunan teleskop di sana dirampungkan, agar dapat beroperasi penuh untuk memperkuat kolaborasi riset internasional

“Kami ingin teleskop ini segera dirampungkan dan beroperasi penuh, karena akan menjadi fasilitas strategis bagi penguatan riset antariksa Indonesia. Sekaligus mendukung pengembangan spaceport nasional di Biak, Papua,” kata Arif, Jumat (8/5/2026).

Saat ini, progres pembangunan teleskop telah mencapai sekitar 95% Selain percepatan operasional teleskop, Arif juga meminta agar ekosistem riset diperkuat melalui penambahan tenaga peneliti baru, revitalisasi gedung magnetometer, hingga peningkatan fasilitas penunjang bagi para peneliti.

“Tidak hanya membangun teleskop, tetapi kami juga perlu memperkuat ekosistem risetnya. Penambahan peneliti dan revitalisasi gedung magnetometer menjadi bagian penting untuk mendukung operasional observatorium secara optimal,” ujarnya.

Di samping itu, dalam kunjungan tersebut Arif juga meminta kepada Pemerintah Kabupaten Kupang agar akses jalan ke kawasan Observatorium Nasional Gunung Timau agar diperbaiki.

Lihat video: Peneliti BRIN: Ukuran Komet 3i/Atlas Sangat Besar, Tergolong Istimewa



“Observatorium ini memiliki peran strategis bagi riset antariksa Indonesia. Karena itu, akses jalannya juga harus diperkuat agar kawasan ini tidak terisolasi,” ucapnya.

Research Fellow Pusat Riset Antariksa BRIN Andre Pandie menjelaskan keberadaan observatorium juga selaras dengan pengembangan spaceport nasional di Biak, yang menjadi salah satu perhatian BRIN dalam penguatan sektor antariksa Indonesia.

“Observatorium ini nantinya diharapkan menjadi fasilitas pendukung utama dalam operasional dan pengembangan aktivitas antariksa nasional,” kata Andre.

Andre menjelaskan, teleskop tersebut merupakan teleskop terbesar di Asia Tenggara. Menurutnya, saat ini hanya terdapat dua teleskop dengan spesifikasi serupa di dunia, yakni di Jepang dan Indonesia.

“Dan juga posisi kita yang strategis di khatulistiwa sehingga menjadi spot yang ideal untuk pengamatan luar angkasa. Karena itu, sudah ada kerjasama internasional dan akan ada kerjasama berikutnya yang menunggu bila teleskop ini sudah beroperasi,” ujarnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono didampingi Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Emanuel Melkiades Laka Lena meninjau dan berdiskusi bersama pengurus serta anggota Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) Manulai II di Kupang, Sabtu (25/4/2026).

Dalam diskusi tersebut, Ferry menyampaikan koperasi adalah alat perjuangan bagi ekonomi yang lemah sekaligus menjadi sarana pemberdayaan masyarakat untuk tumbuh lebih mandiri dan berdaya saing. “Dengan adanya KKMP Manulai II, maka hadir kekuatan baru. Dimulai dengan menjual barang-barang sederhana, Menkop yakin koperasi ini akan bisa berkembang beberapa tahun ke depan,” ujar Ferry dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (25/4/2026).

Ferry menyampaikan KKMP Manulai nantinya akan dilengkapi dengan barang dagangan, sedangkan pembiayaannya dapat dibantu oleh Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi.

Ferry menjelaskan Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keinginannya terhadap program strategis nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai instrumen agar masyarakat tidak lagi hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga menjadi pelaku usaha.

“Tapi, yang lebih penting adalah ruhnya kita, semangatnya kita. Saya yakin nanti bangunan fisik yang makin bagus itu akan membersamai semangat untuk membangun koperasi sebagai badan usaha milik masyarakat sehingga bisa berkembang menjadi kekuatan baru ekonomi masyarakat,” kata Ferry.

Sementara itu, Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Emanuel Melkiades Laka Lena menambahkan, koperasi tidak lagi hanya sekadar simpan pinjam, melainkan harus bekerja kolaboratif.

Pihaknya siap melakukan kolaborasi dan menjadi bagian yang juga mendorong serta membesarkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. “Jadi, kita sekarang hidup pada era harus saling topang, saling dukung. Artinya, kita jangan hanya sekadar produksi saja, tapi sampai pada urusan hilirisasi, distribusi, pemasaran, dan bahkan sampai industri. Kita bisa main semua di situ,” ucap Emanuel.

Ketua KKMP Manulai II Roby Dami menjelaskan pihaknya di Manulai II sudah mulai berani memproduksi produk lokal asli NTT.

“Seperti yang kita lihat semua di sini bahwa telah ada gerai sembako. Ini hasil kerja sama dengan berbagai pihak. Ini adalah produk asli NTT sesuai arahan dari Bapak Gubernur dan Wagub NTT. Selanjutnya ada beras juga yang asli dari NTT,” kata Roby.

KUPANG - Gempa besar dengan kekuatan M6,0 mengguncang Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa, 21 April 2026, pukul 10.17 WIB. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyatakan gempa tidak berpotensi tsunami.

Pusat gempa berada di 67 km Timor Tengah Utara NTT pada koordinat 8.99 Lintang Selatan – 124.20 Bujur Timur. Pusat gempa di kedalaman 29 Km.

“Gempa Mag:6.0, 21-Apr-26 10:17:08 WIB, Lok:8.99 LS,124.20 BT (67 km BaratLaut TIMORTENGAHUT-NTT), Kedlmn:31 Km, tdk berpotensi tsunami,” tulis BMKG dalam keterangan resminya.

BMKG menyatakan informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga belum dipastikan dampak gempa.

“Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” katanya.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkap stok beras nasional saat ini hampir mencapai 4,6 juta ton dan dinilai aman untuk kebutuhan hingga 10-11 bulan ke depan.

Amran menjelaskan, produksi beras dari 2024 sebesar 30,62 juta ton meningkat 4,07 juta ton menjadi 34,69 juta ton pada 2025. Ini bertepatan dengan momen Indonesia resmi swasembada beras.

Lalu, stok beras yang tersimpan di Perum Bulog tercatat sebesar 4.586.009 ton. Rinciannya, Cadangan Beras Pemerintah (CBP) mencapai 4.399.519 ton, sedangkan stok beras komersial Bulog sebesar 23.346 ton.

Saat ini, selain berada di tengah ancaman krisis pangan global, Indonesia menghadapi potensi kemarau panjang akibat fenomena El Nino yang disebutnya sebagai "El Nino Godzilla".

Merujuk data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), musim kemarau 2026 diprediksi mulai April dari Nusa Tenggara Timur dan menyebar ke wilayah lain dengan puncak kemarau pada Agustus.

"Kondisi stok beras nasional di Indonesia dipastikan aman untuk 10-11 bulan ke depan, di sisi lain El Nino diperkirakan 6 bulan. Jadi, insyaallah (stok) pangan kita aman," kata Amran dalam rapat bersama Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/4).

[Gambas:Youtube]

Ia menambahkan realisasi pengadaan beras dari petani lokal sejauh ini sepanjang 2026 mencapai 1.638.276 ton untuk CBP dan 22.782 ton untuk beras komersial.

Amran juga memastikan tahun ini tidak ada impor beras konsumsi. Impor yang ada hanya beras khusus serta sisa impor beras industri 2025 yang terealisasi pada Januari 2026.

Sementara itu, penyaluran beras sepanjang 2026 meliputi program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sebesar 66.463 ton, bantuan pangan beras Februari-Maret tercatat 32.146 ton, serta penyaluran untuk bencana dan keadaan darurat sebesar 11.184 ton.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak lagi disalurkan saat hari libur sekolah.

Kebijakan ini diperkirakan dapat menekan anggaran hingga sekitar Rp20 triliun per tahun.

Ia menjelaskan perubahan ini merupakan hasil evaluasi pelaksanaan program agar lebih efektif. Dalam skema baru, penyaluran MBG untuk siswa mengikuti hari belajar di sekolah, yakni lima hari dalam sepekan untuk sekolah umum.

"Kalau kemarin kan enam hari, hari libur dikasih juga. Nah, itu ternyata kurang efektif. Oleh karena itu kita putuskan, MBG itu hari sekolah. Hari sekolah datang lima hari," ujar pria yang akrab disapa Zulhas ini dalam konferensi pers di kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Kamis (2/4).

Namun demikian, pemerintah tetap membuka ruang perlakuan khusus untuk wilayah tertentu, seperti daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta wilayah dengan tingkat stunting tinggi.

Di wilayah tersebut, distribusi MBG bisa ditambah sesuai kebutuhan.

"Untuk yang lima hari di daerah terpencil atau 3T, atau di daerah prevalensi stunting tinggi, tetap dianjurkan enam kali dalam seminggu," ujarnya.

Zulhas juga menegaskan kebijakan ini tidak mengubah program bagi kelompok lain seperti balita, ibu hamil, dan ibu menyusui yang tetap berjalan seperti biasa.

"Untuk balita, ibu hamil dan menyusui tidak ada perubahan apapun. Karena sudah bisa berjalan dengan baik," ujar Zulhas.

Dalam kesempatan sama, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut efisiensi anggaran dari kebijakan ini cukup signifikan. Ia memperkirakan penghematan mencapai sekitar Rp20 triliun per tahun.

"Ya, kita prediksi kurang lebih Rp20 triliun per tahun (penghematan anggaran dari kebijakan ini)," ujar Dadan.

Ia menjelaskan penghematan mulai dihitung sejak April 2026, dengan mempertimbangkan program yang sudah berjalan pada tiga bulan sebelumnya.

Meski demikian, biaya per porsi makanan tidak mengalami perubahan, melainkan hanya frekuensi penyaluran yang disesuaikan.

"Sama, enggak ada perubahan (anggaran per porsi). Hanya hari aja. Frekuensinya ya," ujarnya.

Dadan menegaskan bahwa penyesuaian ini juga tidak berdampak pada pendapatan petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur MBG. Gaji mereka tetap sesuai ketentuan sebelumnya.

"Tidak, tetap (gaji petugas SPPG). Kan selama ini juga segitu," katanya.

Ia menambahkan pemerintah akan melakukan pemetaan wilayah untuk menentukan daerah yang tetap mendapatkan distribusi lebih intensif. Sejumlah wilayah seperti Nusa Tenggara Timur dan Papua dipastikan tetap mendapatkan MBG hingga enam hari dalam sepekan.