Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menegaskan tidak akan memberi toleransi terhadap pelaku usaha pangan yang menaikkan harga di atas harga eceran tertinggi (HET) menjelang Ramadan dan rangkaian hari besar keagamaan. Bahkan, izin usaha pelaku yang melanggar juga tercantum dicabut.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meminta aparat penegak hukum hingga Satuan Tugas (Satgas) pangan bertindak tegas terhadap pelanggaran harga beras, minyak goreng, hingga daging.

“Kalau ada yang melanggar, tolong seluruh Ditreskrimsus se-Indonesia yang hadir pada hari ini, aku minta tolong,ini perintah Panglima Tertinggi Bapak Presiden, kemarin kami dipanggil menghadap dan menanyakan kondisi pangan menghadapi bulan Suci Ramadan, Hari Nyepi, dan seterusnya, Imlek, tidak boleh ada harga naik. Ikuti aturan,” kata Amran dalam Gerakan Pangan Murah Serentak Nasional di YouTube Badan Pangan Nasional, Jumat (13/2/2026).

Amran menyampaikan, khusus komoditas beras, produsen yang menjual di atas HET harus ditelusuri hingga ke hulunya dan dikenakan sanksi berat.

“Mulai beras, kalau ada yang menjual di atas HET, cari produsennya, produsennya, dan bila perlu beri sanksi berat, cabut izinnya,” ujarnya.

Dia juga memberikan ultimatum untuk komoditas minyak goreng. Menurutnya, meski Indonesia merupakan produsen minyak goreng terbesar dunia, namun masih ditemukan harga jual yang melampaui ketentuan harga eceran tertinggi (HET).

Untuk itu, Amran meminta agar pabrik minyak goreng yang terbukti menjual harga di atas HET akan langsung ditindak tegas.

“Kami minta tolong kalau ada harga minyak goreng di atas HET, cari pabriknya. Pabriknya yang dicabut izinnya. Ini kita harus tegas, karena kalau tidak tegas larinya ke pemerintah, padahal pangan sudah lebih dari cukup,” sambungnya.

Selain beras dan minyak goreng, pemerintah juga mengunci harga daging agar tetap sesuai HET. Amran meminta Satgas Pangan mengejar pelanggaran hingga ke tingkatfeedloteratau pelaku penggemukan sapi.

Bahkan, Amran mengancam akan mencabut izin dan menghentikan hak impor bagi pelaku usaha yang mengulangi pelanggaran pada tahun berikutnya.

“Kalau dia [feedloter] lakukan, tahun depan hampir pasti, Insya Allah kalau saya sehat, saya masih menteri tahun depan, tidak dapat jatah aku cabut izinnya dan tidak boleh lagi impor sapi, daging, dan seterusnya. Aku tidak janji saja saya lakukan, apalagi saya janji,” ujarnya.

Amran menyatakan pemerintah tidak akan main-main dalam menjaga stabilitas harga pangan, mengingat kebutuhan masyarakat yang meningkat saat hari besar keagamaan.

Lebih lanjut, dia juga mengungkap adanya laporan kenaikan harga di rumah potong hewan (RPH). Namun, Amran memastikan tidak ada kompromi bagi pelanggaran tersebut.

“Mulai hari ini, teman-teman Satgas, Bapanas, tidak ada kompromi, langsung cabut saja. Kalau harganya dinaikkan, langsung cabut, nggak boleh operasi,feedloteryang mensuplai juga dicabut Jadi dua-dua kami cabut,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) bakal menindak oknum penggemukan sapi (feedloter) yang terbukti menjual di atas harga yang telah ditetapkan pemerintah. Hal ini seiring dengan adanya aksi mogok pedagang daging sapi yang terjadi se-Jabodetabek.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyatakan pihaknya telah langsung menindaklanjuti aksi mogok tersebut sejak Rabu (21/1/2026) malam. Berdasarkan laporan sementara, Amran menyebut terdapat dugaan harga sapi darifeedloteratau pengusaha penggemukan dijual di atas harga yang ditetapkan.

“Kami sudah bahas tadi dan bahkan tadi malam [Rabu, 21 Januari 2026] langsung kami tindak lanjuti aksi mogok tadi. Katanya menurut laporan itu harga darifeedloter, dari itu penggemukan, itu di atas harga yang telah ditetapkan, dijualkan,” kata Amran dalam konferensi pers di Kantor Kementan, Jakarta, Kamis (22/1/2026).

Bahkan, Amran menegaskan tidak akan ragu mencabut izin impor bagi pelaku usaha yang terbukti bermain harga. Terlebih, dia menekankan kewenangan impor sapi bakalan berada di Kementan.

“Hampir pasti izinnya aku cabut kalau dia coba-coba main-main, aku yang cabut. Kenapa? Impornya sapi bakalan itu dari saya, aku pastikan cabut dan tidak akan saya berikan itu tegas, kalau coba-coba,” ujarnya.

Menurut Amran, pemerintah telah melayani kebutuhan pengusaha sapi bakalan dengan memberikan kuota impor hingga 700.000 ekor per tahun. Dia pun menyayangkan apabila kebijakan tersebut justru dimanfaatkan untuk merugikan masyarakat.

Untuk itu, Kementan melalui Satuan Tugas (Satgas) Pangan memerintahkan pengecekan menyeluruh terhadap rantai distribusi sapi, mulai dari penggemukan hingga distributor.

“Kalau aku temukan dan kami langsung suruh cek mulai hari ini. Kalau aku temukan pasti 99% aku cabut izinnya dan tidak boleh lagi berbisnis di bidang itu, itu tegas,” ujarnya.

Di sisi lain, Amran mengungkapkan berdasarkan pengakuan sementara, harga jual sapi masih berada di bawah harga pokok produksi (HPP). Adapun, HPP sapi ditetapkan di kisaran Rp56.000 per kilogram, sementara harga jual masih sekitar Rp55.000 per kilogram.

“Aku beri tahu, menurut pengakuan sementara, itu menjual di bawah HPP, tetapi tidak sampai di situ, suruh cek siapa yang bermain, apakah penggemukannya, atau distributornya, atau siapa?” ujarnya.

Namun demikian, Amran memastikan telah tercapai kesepakatan agar pedagang daging sapi kembali berjalan. “Tadi malam sudah ketemu, sudah sepakat. Jual, jual lagi,” imbuhnya.

Sebelumnya, Pedagang daging sapi se-Jabodetabek akan melakukan aksi mogok alias libur yang terhitung mulai besok, Kamis (22/1/2026) sampai dengan Sabtu (24/1/2026).

Ketua Dewan Pengurus Daerah Asosiasi Pedagang Daging Indonesia (DPD APDI) DKI Jakarta Wahyu Purnama mengatakan aksi mogok ini akan dilakukan di seluruh pasar dan rumah potong hewan (RPH) se-Jabodetabek.

“Melalui surat ini, kami memberitahukan bahwa seluruh anggota APDI bandar sapi potong dan pedagang daging akan melakukan aksi mogok dagang sebagai salah satu bentuk protes dan keprihatinan,” kata Wahyu dalam surat yang diterimaBisnis, Rabu (21/1/2026).

Wahyu menjelaskan aksi mogok dagang ini lantaran dengan harga sapi timbang hidup darifeedloteryang terlalu tinggi, begitu pula dengan harga karkas dari RPH yang merangkak naik.

Selain itu, Wahyu menyebut hasil rapat pada 5 Januari 2026 dengan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) dan instansi terkait tentang jaminan kestabilan harga sapi timbang hidup selama dua pekan dari pemerintah yang tidak terealisasi. Serta, penurunan daya beli masyarakat terhadap komoditas daging turut menjadi penyebab aksi ini.

Di samping itu, dia menambahkan bahwa tingginya harga daging sapi berdampak pada bandar sapi potong dan pedagang daging pasar tradisional se-Jabodetabek dan masyarakat menengah ke bawah. “Dalam rangka menjaga eksistensi dan menciptakan lingkungan yang kondusif dalam APDI sebagai organisasi dipandang perlu untuk melakukan tindakan,” ujarnya.

Untuk itu, Wahyu meminta agar Menteri Pertanian (Mentan) sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman untuk segera menstabilkan harga daging sapi. “… segera mengambil langkah konkret menstabilkan harga untuk hajat hidup orang banyak dan keberlangsungan UMKM di hilirisasi,” pungkasnya.