JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bakal mengundang stakeholder yang berkaitan dengan pemberian izin lapangan padel di wilayah Jakarta. Pemanggilan tersebut menindaklanjuti keluhan warga terkait lapangan padel yang beroperasi sampai malam hari sehingga menimbulkan kebisingan dan mengganggu kenyamanan.

Mereka yang dipanggil diminta memaparkan proses perizinan dan operasional lapangan padel di Jakarta. "Jadi minggu depan saya akan mengundang seluruh stakeholder yang khusus berkaitan dengan izin padel ini, saya akan meminta untuk dipresentasikan," ujar Pramono di Balai Kota Jakarta, Kamis (19/2/2026).

Pemprov Jakarta akan mengambil tindakan tegas terhadap lapangan padel yang mengganggu kenyamanan masyarakat. Apalagi lapangan padel berdiri di daerah yang sebenarnya tidak sesuai dengan izin yang diberikan.

"Bagi daerah-daerah yang kemudian mengganggu masyarakat karena kemudian tidak sesuai dengan izin yang diberikan," ucap Pramono.

Tindakan tegas itu bisa dengan dicabutnya izin operasional lapangan padel karena dianggap melanggar ketentuan berlaku. "Tentunya Pemprov Jakarta tidak segan-segan mengambil tindakan tegas untuk itu," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menegaskan tidak akan memberi toleransi terhadap pelaku usaha pangan yang menaikkan harga di atas harga eceran tertinggi (HET) menjelang Ramadan dan rangkaian hari besar keagamaan. Bahkan, izin usaha pelaku yang melanggar juga tercantum dicabut.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meminta aparat penegak hukum hingga Satuan Tugas (Satgas) pangan bertindak tegas terhadap pelanggaran harga beras, minyak goreng, hingga daging.

“Kalau ada yang melanggar, tolong seluruh Ditreskrimsus se-Indonesia yang hadir pada hari ini, aku minta tolong,ini perintah Panglima Tertinggi Bapak Presiden, kemarin kami dipanggil menghadap dan menanyakan kondisi pangan menghadapi bulan Suci Ramadan, Hari Nyepi, dan seterusnya, Imlek, tidak boleh ada harga naik. Ikuti aturan,” kata Amran dalam Gerakan Pangan Murah Serentak Nasional di YouTube Badan Pangan Nasional, Jumat (13/2/2026).

Amran menyampaikan, khusus komoditas beras, produsen yang menjual di atas HET harus ditelusuri hingga ke hulunya dan dikenakan sanksi berat.

“Mulai beras, kalau ada yang menjual di atas HET, cari produsennya, produsennya, dan bila perlu beri sanksi berat, cabut izinnya,” ujarnya.

Dia juga memberikan ultimatum untuk komoditas minyak goreng. Menurutnya, meski Indonesia merupakan produsen minyak goreng terbesar dunia, namun masih ditemukan harga jual yang melampaui ketentuan harga eceran tertinggi (HET).

Untuk itu, Amran meminta agar pabrik minyak goreng yang terbukti menjual harga di atas HET akan langsung ditindak tegas.

“Kami minta tolong kalau ada harga minyak goreng di atas HET, cari pabriknya. Pabriknya yang dicabut izinnya. Ini kita harus tegas, karena kalau tidak tegas larinya ke pemerintah, padahal pangan sudah lebih dari cukup,” sambungnya.

Selain beras dan minyak goreng, pemerintah juga mengunci harga daging agar tetap sesuai HET. Amran meminta Satgas Pangan mengejar pelanggaran hingga ke tingkatfeedloteratau pelaku penggemukan sapi.

Bahkan, Amran mengancam akan mencabut izin dan menghentikan hak impor bagi pelaku usaha yang mengulangi pelanggaran pada tahun berikutnya.

“Kalau dia [feedloter] lakukan, tahun depan hampir pasti, Insya Allah kalau saya sehat, saya masih menteri tahun depan, tidak dapat jatah aku cabut izinnya dan tidak boleh lagi impor sapi, daging, dan seterusnya. Aku tidak janji saja saya lakukan, apalagi saya janji,” ujarnya.

Amran menyatakan pemerintah tidak akan main-main dalam menjaga stabilitas harga pangan, mengingat kebutuhan masyarakat yang meningkat saat hari besar keagamaan.

Lebih lanjut, dia juga mengungkap adanya laporan kenaikan harga di rumah potong hewan (RPH). Namun, Amran memastikan tidak ada kompromi bagi pelanggaran tersebut.

“Mulai hari ini, teman-teman Satgas, Bapanas, tidak ada kompromi, langsung cabut saja. Kalau harganya dinaikkan, langsung cabut, nggak boleh operasi,feedloteryang mensuplai juga dicabut Jadi dua-dua kami cabut,” pungkasnya.

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan saat ini Kementerian ESDM sedang mengkaji ulang pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) tambang emas Martabe di Sumatera Utara. Sebelumnya tambang emas Martabe yang dikelola PT Agincourt Resources telah diumumkan akan dicabut izinnya menyusul dugaan keterkaitan dengan bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera pada akhir 2025.

Namun Bahlil menegaskan secara administratif pencabutan tersebut belum dilakukan. "Sampai dengan sekarang, Martabe itu diumumkan untuk dicabut, tetapi pencabutannya itu kan dilakukan oleh Kementerian ESDM. Artinya sampai dengan sekarang itu belum ada pencabutan untuk urusan administrasinya," ujar Bahlil kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (11/2/2026).

Bahlil pun mengatakan telah berdiskusi dan meminta arahan Presiden Prabowo Subianto terkait perkembangan tambang Martabe. Saat ini tim Kementerian ESDM masih melakukan pendalaman. Izin Tambang Emas Martabe Dicabut, Danantara Siap Ambil Alih



"Untuk beberapa perkembangan menyangkut dengan tambang yang di Sumatera Utara apa namanya? Martabe. Saya sudah melakukan diskusi dan sudah meminta arahan dari Bapak Presiden dan kita sekarang lagi melakukan kajian," jelasnya.

Sambung Bahlil menegaskan, jika hasil kajian tidak menemukan adanya pelanggaran berat, maka pemerintah akan mempertimbangkan aspek keberlanjutan investasi serta penciptaan lapangan kerja di daerah. Kelola Logam Tanah Jarang, Danantara Bentuk Perminas jadi BUMN Baru

"Artinya kalau memang itu tidak ditemukan adanya sebuah pelanggaran yang berat, maka penting untuk kita juga membijaksanai dengan cara yang baik. Jadi kita sekarang lagi melakukan pendalaman dan ini semuanya kita lakukan dalam rangka bagaimana penciptaan lapangan pekerjaan dan proses pertumbuhan ekonomi di daerah," ujarnya.

Namun, Bahlil memastikan sanksi tetap akan dijatuhkan jika ditemukan pelanggaran oleh tambang Martabe, khususnya terkait aspek lingkungan.

"InsyaAllah kalau mereka dinyatakan ada kesalahan, maka itu tetap akan dilakukan sanksi. Tapi kalau tidak, kita akan melakukan langkah-langkah sesuai dengan aturan yang berlaku. Kalau orang nggak bersalah kan, nggak boleh juga kita memberikan sebuah penilaian yang lain ya," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian(Kementan) mengancam akan mencabut izin Rumah Potong Hewan (RPH) maupun pelaku usaha penggemukan sapi (feedloter) yang terbukti melanggar ketentuan harga pangan, khususnya menjelang Ramadan dan Idulfitri 2026.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementan Agung Suganda mengatakan pencabutan izin hingga penghentian suplai dapat dilakukan sesuai dengan kewenangan masing-masing instansi.

Secara terperinci, sanksi akan diterapkan secara tegas sesuai kewenangan, mulai dari pencabutan izin usaha, penarikan izin impor bagi feedloter, koordinasi dengan pemerintah daerah untuk mencabut izin RPH, hingga penghentian suplai.

“Kalau kami sesuai kewenangan, tentu kami bisa mencabut izinnya. Kami bisa menarik izin impornya kalau untuk feedloter. Kalau untuk rumah potong, tentu kami bisa berkoordinasi dengan pemerintah setempat, bisa mencabut izin. Kita juga bisa setop suplainya dan seterusnya,” kata Agung dalam keterangan tertulis, dikutip pada Senin (2/2/2026).

Agung menjelaskan kebijakan tersebut diambil untuk menjaga ketenangan masyarakat dalam menjalankan ibadah puasa dan merayakan Idulfitri. Untuk itu, pemerintah meminta seluruh produsen pangan untuk berkomitmen menjaga ketersediaan dan stabilitas harga daging sapi.

“Tentu semua pihak, produsen terutama, kita minta untuk menjaga ketersediaan dan stabilisasi harga dan tentu sanksinya akan berjenjang sesuai dengan kewenangan masing-masing,” ujarnya.

Senada, Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) I Gusti Ketut Astawa menyatakan pemerintah tidak akan mentoleransi praktik kenaikan harga yang merugikan masyarakat. Adapun, salah satu RPH yang sempat menaikkan harga daging sapi dalam bentuk karkas telah ditangani dan dijadikan peringatan awal bagi pelaku usaha lainnya.

Ke depan, Satuan Tugas (Satgas) Sapu Bersih (Saber) Pelanggaran Harga, Keamanan, dan Mutu Pangan 2026 tidak segan melimpahkan penanganan kepada aparat penegak hukum (APH) jika pelanggaran masih ditemukan.

“Kami harapkan semua RPH menurunkan harga sesuai yang semula, karena kalau tidak, kami akan serahkan ke Polda. Polda akan menyelidiki secara detail. Oleh karena itu, kami minta dengan sangat, semua RPH kembalikan harga dengan normal,” pungkasnya.

Sementara itu, pasokan daging sapi dan kerbau secara nasional masih berada dalam kondisi mencukupi. Bapanas juga memastikan ketersediaan daging ruminansia nasional aman, baik yang bersumber dari produksi domestik maupun pasokan impor.

Berdasarkan Proyeksi Neraca Pangan Nasional per 6 Januari 2026, ketersediaan komoditas pangan pokok strategis diproyeksikan masih memadai untuk memenuhi kebutuhan tiga bulan ke depan, yang bertepatan dengan momentum Ramadan dan Idulfitri 2026.

Adapun komoditas daging sapi dan kerbau dipastikan berada dalam kondisi aman hingga Maret 2026. Total ketersediaan pada periode Januari—Maret 2026 diperkirakan mencapai 185.400 ton.

Secara terperinci, pasokan tersebut bersumber dari stok awal tahun sebesar 41.600 ton, produksi dan pemotongan sapi/kerbau bakalan sebanyak 125.200 ton, serta impor daging beku sebesar 18.500 ton. Sementara itu, kebutuhan konsumsi nasional tercatat sebesar 179.000 ton.

JAKARTA - CEO Danantara Indonesia, Rosan Roeslani buka suara menanggapi rencana pengambilalihan tambang emas Martabe di Sumatera Utara dari PT Agincourt Resources ke PT Perminas (Persero). Rosan menegaskan, hingga saat ini posisi Danantara masih menunggu keputusan dan belum berada pada tahap pengambilan alih pengelolaan tambang tersebut.

Meski demikian, Danantara menyatakan siap apabila nantinya ditugaskan oleh pemerintah. Sebelumnya izin pengelola tambang emas Martabe di bentang Ekosistem Batang Toru, Sumatera Utara dicabut oleh pemerintas, imbas banjir bandang di Sumatera.

"Pokoknya kita sih menunggu aja ya. Kita menunggu saja Karena saat ini stage-nya bukan di kita nih. Kita masih menunggu saja. Tapi pada dasarnya, kita tuh selalu siap saja. Sekarang posisi kita pokoknya menunggu saja," katanya di Wisma Danantara, Jumat (30/1/2026).

Rosan juga menjelaskan alasan mengapa pengelolaan tambang emas Martabe diarahkan ke BUMN baru yakni Perusahaan Mineral Nasional (Perminas) bukan ke MIND ID, holding BUMN pertambangan yang membawahi sejumlah perusahaan tambang besar, termasuk PT Aneka Tambang (Antam).

Ia menyebut, MIND ID merupakan holding dengan portofolio usaha yang beragam di sektor mineral dan pertambangan, mulai dari batu bara hingga logam. Izin Tambang Emas Martabe Dicabut, Ini Penjelasan Bahlil



"Kalau Mind ID kan normal holding company. Tapi kalau kita lihat satu-satu misalnya seperti kan di bawahnya itu ada Bukit Asam, itu batu bara, ada Inalum, ada Antam dan juga ada Freeport. Kan memang itu beda-beda kan ya industrinya ada yang di Antam, lebih banyak ada di nickel dan juga di emas," jelasnya.

Sementara itu kata Rosan, Perminas memiliki fokus yang lebih spesifik. "Kalau Perminas ini memang lebih diarahkan untuk rare earth atau tanah jarang. Jadi memang setiap company mempunyai spesialisasi yang berbeda-beda," imbuh Rosan.

Saat ditanya kembali apakah Danantara akan mengambil alih pengelolaan tambang emas Martabe, Rosan kembali menegaskan sikap perusahaan yang masih menunggu keputusan lebih lanjut. "Pada saat ini kita adalah posisi yang menunggu saja," tegas Rosan.

JAKARTA - Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menjatuhkan sanksi administrasi kepada 68 perusahaan serta menyiapkan pencabutan izin usaha terhadap 28 unit usaha yang beroperasi di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat. Langkah tersebut diambil setelah dilakukan evaluasi dan verifikasi lapangan terhadap perusahaan-perusahaan yang diduga berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan dan bencana hidrometeorologi di tiga wilayah tersebut.

Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq dalam rapat kerja dengan Komisi XII DPR RI di Jakarta, Senin (26/1/2026) mengatakan, seluruh perusahaan yang telah diverifikasi lapangan dikenai sanksi administrasi berupa kewajiban melakukan audit lingkungan imbas banjir Sumatera .

"Jadi terhadap semua yang 68 telah dilakukan verifikasi lapangan, maka telah diterbitkan sanksi administrasi. Kemudian sanksi administrasi, berupa pemberian kewajiban untuk melakukan audit lingkungan," katanya.

Izin Tambang Emas Martabe Dicabut Prabowo, Begini Pengakuan Agincourt Resources



Ia menjelaskan, audit lingkungan tersebut wajib diselesaikan paling lambat tiga bulan sejak sanksi administrasi diberikan. Hasil audit akan menjadi dasar pemerintah dalam menentukan langkah lanjutan terhadap perusahaan yang bersangkutan.

"Audit lingkungan ini untuk memberikan dua hal, pertama penguatan instrumen perizinan lingkungannya, kedua kalau memang tidak bisa ya dilakukan pencabutan, ketiga kemudian penggunaan tindak pidana dari sanksi lingkungan hidup," tambahnya.

Selain sanksi administrasi, KLH juga menempuh jalur hukum perdata dengan mendaftarkan gugatan terhadap enam entitas usaha di Sumatera Utara dengan nilai tuntutan mencapai Rp4,8 triliun. Hanif mengungkap gugatan tersebut saat ini tengah berproses di pengadilan, sementara gugatan terhadap entitas lainnya masih dalam tahap pembahasan dan direncanakan diajukan secara bertahap.

Di samping itu KLH, kata Hanif juga tengah mendalami potensi tindak pidana lingkungan. Sejumlah kasus di Aceh dan Sumatera Utara saat ini masih dalam tahap penyelidikan dengan melibatkan aparat penegak hukum.

"Jadi terkait dengan pidana kami akan support penuh dokumen-dokumen terkait dengan lingkungan pada bariskan pori untuk mendapatkan arahan apakah pelaksanaan penuntutannya dilakukan oleh pori ataupun oleh Gakum Kementerian Lingkungan Hidup," ucapnya.

Dalam penanganan kasus lainnya, KLH telah melimpahkan satu perkara ke pemerintah daerah dan dua perkara ke sektor kehutanan karena berada di kawasan hutan. Dari hasil identifikasi, dua unit usaha diketahui sudah tidak beroperasi.

Tidak berhenti di situ, Hanif menyatakan bahwa seusai arahan Presiden untuk mencabut 28 unit usaha, KLH telah menyiapkan pencabutan persetujuan lingkungan terhadap delapan entitas usaha yang terbukti melanggar berdasarkan hasil verifikasi lapangan dan pendalaman ahli.

Sementara untuk 20 perusahaan lainnya, sanksi pencabutan persetujuan lingkungannya masih menunggu kementerian teknis terkait.

"Jadi ada 8 unit usaha yang berdasarkan verifikasi lapangan dan pendalaman ahli telah melanggar ke 5 lokasi ini saat ini sedang kita siapkan pencabutan persediaan lingkungannya. Untuk yang 20 kami masih menunggu dari kementerian teknis," tandasnya.

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT Varia Intra Finance (VIF) karena perusahaan pembiayaan ini telah ditetapkan sebagai perusahaan yang tidak dapat disehatkan, berdasarkan ketentuan Pasal 38 POJK Nomor 49 Tahun 2024.

Adapun pencabutan izin usaha ini sesuai dengan Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-3/D.06/2026 tanggal 20 Januari 2026.

Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK M. Ismail Riyadi dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, menyampaikan bahwa regulator telah memberikan waktu yang cukup bagi PT VIF untuk melaksanakan langkah-langkah perbaikan guna pemenuhan ketentuan sebagaimana tertuang dalam rencana tindak status pengawasan khusus.

Namun, sampai dengan batas waktu status pengawasan khusus berakhir, PT VIF belum bisa memenuhi memenuhi kriteria sebagai perusahaan yang dapat disehatkan. Maka selanjutnya, OJK pun mencabut izin usaha perusahaan ini.

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) POJK Nomor 49 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan POJK Nomor 25 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas POJK Nomor 49 Tahun 2024.

Tindakan pengawasan yang dilakukan oleh OJK, termasuk pencabutan izin usaha PT VIF, dilakukan dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundangan secara konsisten dan tegas untuk menciptakan industri perusahaan pembiayaan yang sehat dan menjaga kepercayaan masyarakat.

Dengan telah dicabutnya izin usaha, PT VIF dilarang melakukan kegiatan usaha di bidang perusahaan pembiayaan serta dilarang untuk menggunakan kata “finance”, pembiayaan, dan/atau kata yang mencirikan kegiatan perusahaan pembiayaan, pada nama perusahaan.

Selanjutnya, PT VIF diwajibkan untuk menyelesaikan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal ini, perusahaan harus menyelesaikan hak dan kewajiban debitur, kreditur dan/atau pihak lainnya, serta menyelenggarakan rapat umum pemegang saham paling lambat 30 hari kerja sejak tanggal dicabutnya izin usaha untuk memutuskan pembubaran badan hukum PT VIF serta membentuk tim likuidasi.

Selain itu, perusahaan diwajibkan memberikan informasi secara jelas kepada debitur, kreditur dan/atau pihak lainnya yang berkepentingan mengenai mekanisme penyelesaian hak dan kewajiban.

Perusahaan juga harus menunjuk penanggung jawab dan pegawai yang bertugas sebagai Gugus Tugas dan Pusat Layanan untuk melayani kepentingan debitur dan masyarakat sampai dengan terbentuknya tim likuidasi dan harus dilaporkan kepada OJK paling lama lima hari kerja sejak pemberitahuan pencabutan izin usaha dari OJK.

Terkait hal ini, debitur atau masyarakat dapat menghubungi PT VIF pada nomor telepon (021) 3802865 atau Whatsapp 0851-1770-7778, surel (email) adminpusat@variaintrafinance.com, dan alamat Asean Tower Lantai 2, Jalan K. H. Samanhudi, Nomor 10, Jakarta 10710.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk menindak tegas pelanggaran di sektor kehutanan. Prabowo meminta Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni tidak ragu mencabut izin perusahaan yang terbukti melanggar aturan, terutama yang berdampak pada kerusakan lingkungan dan bencana alam.

Penegasan itu disampaikan Prabowo saat menanggapi laporan Menteri Kehutanan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).

"Segera diverifikasi, diperiksa, diaudit semua perusahaan yang memegang konsesi yang tidak menaati peraturan itu ditindak ya dilihat seberapa besar pelanggarannya dan dicabut," tegas Prabowo.

Menhut Raja Juli menyampaikan bahwa Kementerian Kehutanan terus melakukan pembenahan menyeluruh di sektor kehutanan sesuai arahan Presiden Prabowo. Dia mengakui selain faktor alam, diperlukan evaluasi dan refleksi bersama untuk memperbaiki tata kelola hutan secara berkelanjutan.

Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) telah memberikan sejumlah rekomendasi strategis, terutama terkait pembenahan tata ruang sebagai langkah jangka panjang. Pemerintah akan memperkuat koordinasi lintas kementerian dan menghilangkan ego sektoral agar tata ruang menjadi acuan utama dalam pemulihan dan pengelolaan kawasan hutan.

"Atas perintah Bapak Presiden, pada hari ini kami telah mengumumkan kepada publik seperti yang kami sampaikan bapak setujui di ratas kemarin, bagian dari penertiban kawasan hutan pada hari ini kami mencabut 22 izin berusaha pembabatan hutan seluas 1.012.016 hektare," ujar Raja Juli.

Pencabutan tersebut merupakan bagian dari penertiban kawasan hutan yang telah dilakukan sejak awal pemerintahan Prabowo. Sebelumnya, pada Februari 2025 pemerintah telah menertibkan sekitar 500 ribu hektare kawasan hutan bermasalah. Dengan demikian, dalam satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo, total PBPH yang dicabut telah mencapai 1,5 juta hektare.

Terkait penanganan bencana di Sumatera, Raja Juli menuturkan di wilayah Sumatera terdapat 116 ribu hektare PBPH yang telah ditertibkan. Sementara itu, proses penegakan hukum terhadap dugaan pelanggaran, termasuk penelusuran asal kayu yang hanyut saat banjir dan menjadi perhatian publik tengah dilakukan bersama Satgas PKH serta aparat penegak hukum.

"Concern publik sudah ada catatan berapa perusahaan di 3 provinsi tersebut yang nanti secara hukum berproses baik melalui kepolisian tentu berkoordinasi dengan Satgas PKH," katanya.

JAKARTA - Menteri Kehutanan (Menhut),Raja Juli Antoni menegaskan akan mencabut 20 Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang mengelola lahan seluas 750.000 hektare. Langkah ini disebut debagai tindak lanjut perintah Presiden Prabowo Subianto.

Hal ini diungkapkan Raja Juli dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi IV DPR RI, Kamis (4/12/2025). Ke-20 koorporasi yang mengantongi izin itu tersebar di seluruh Indonesia, termasuk di tiga provinsi terdampak banjir Sumatera.

"Sebagai tindak lanjut penertiban kawasan hutan yang diperintahkan oleh Pak Presiden, kami Kemenhut setelah nanti mendapatkan persetujuan dari Bapak Presiden akan kembali mencabut izin sekitar 20 PBPH yang bekerja buruk, lebih kurang seluas 750 ribu hektare di seluruh Indonesia termasuk di 3 provinsi terdampak," kata Raja Juli.

Kendati demikian, Sekretaris Jenderal PSI ini enggan mengungkap ke-20 perusahaan yang akan dicabut PBPH. "Karena saya harus mendapatkan persetujuan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto terlebih dahulu," ucap Raja Juli.

Raja Juli menyebut telah mencabut 18 PBPH dengan lebih 500 ribu hektare pada 2025. Langkah itu, kata Raja Juli, merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo. "Sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, sebelumnya kami sudah melakukan pencabutan 18 PBPH seluas 526.114 hektar pada tanggal 3 Februari 2025," ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha fintech peer-to-peer (P2P) lending atau yang akrab disebut pinjaman online (pinjol) PT Crowde Membangun Bangsa (Crowde).

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman dalam konferensi pers daring RDKB OJK Oktober 2025.

“OJK mencabut izin usaha PT Crowde Membangun Bangsa atau CMB dikarenakan PT CMB dinyatakan dalam status pengawasan khusus dan tidak dapat melakukan penyehatan terhadap kondisi perusahaan,” ungkapnya, Jumat (7/11/2025).

Agusman menjelaskan Crowde tidak bisa memenuhi kewajiban pemenuhan ekuitas minimum dan aspek lainnya dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan ketentuan.“Selanjutnya, PT CMB dinyatakan sebagai penyelenggara yang tidak dapat disehatkan dan dicabut izin usahanya,” bebernya.

Lebih lanjut, dia menegaskan pengenaan sanksi tegas kepada lembaga jasa keuangan di bidang PVML ini dilakukan untuk mengupayakan penguatan pengawasan dan perlindungan konsumen sekaligus memperkuat tata kelola, manajemen risiko, dan konsolidasi di industri PVML.

Sebelumnya, Agusman berujar OJK sudah terus mendorong upaya penyelesaian permasalahan di Crowde. Katanya, penyelesaian ini dilakukan secara transparan dan dengan tanggung jawab, termasuk melalui penagihan langsung dan proses litigasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

“OJK terus melakukan koordinasi dan pemantauan secara ketat terhadap progress action plan pengurus dan pemegang saham untuk mendukung penyelesaian permasalahan secara menyeluruh,” ucapnya dalam lembar jawaban RDK September 2025.

Bahkan berdasarkan catatan Bisnis pada Mei 2025, OJK terus mendorong Crowde untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan untuk memastikan terpenuhinya hak para pemberi dana atau lender dan untuk keberlanjutan usaha.

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan pencabutan izin usaha perusahaan modal ventura PT Sarana Aceh Ventura (PT SAV) karena tidak dapat memenuhi ketentuan mengenai ekuitas minimum.

Pencabutan izin usaha ditetapkan melalui Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-65/D.06/2025 tanggal 29 Oktober 2025.

“Pencabutan ini dilakukan mengingat PT SAV tidak dapat memenuhi ketentuan mengenai ekuitas minimum sampai dengan tanggal jatuh tempo Sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha berakhir,” kata Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK M Ismail Riyadi dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.

Sebelum keputusan pencabutan izin usaha, ia mengatakan PT SAV telah dikenakan sanksi administratif berupa Pembekuan Kegiatan Usaha atas pelanggaran ketentuan terkait ekuitas minimum.

OJK telah memberikan waktu yang cukup bagi PT SAV untuk melaksanakan langkah-langkah strategis guna pemenuhan ketentuan ekuitas minimum sebagaimana tertuang dalam rencana pemenuhan.

Namun, menurut dia, sampai dengan batas waktu yang telah disetujui, tidak terdapat penyelesaian permasalahan atas pemenuhan ketentuan ekuitas minimum dimaksud.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (2) huruf a POJK 35/2015 juncto Pasal 116 POJK 25/2023, Pasal 119 ayat (13) POJK 25/2023, Pasal 143 POJK 25/2023, dan Pasal 144 POJK 25/2023, maka PT SAV dikenakan sanksi pencabutan izin usaha.

Tindakan pengawasan yang dilakukan oleh OJK, termasuk pencabutan izin usaha PT SAV, dilakukan dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundangan secara konsisten dan tegas untuk menciptakan industri modal ventura yang sehat dan terpercaya.

Dengan telah dicabutnya izin usaha, PT SAV dilarang melakukan kegiatan usaha di bidang perusahaan modal ventura dan diwajibkan untuk menyelesaikan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal ini, menurut Ismail, perusahaan diharuskan menyelesaikan hak dan kewajiban debitur, kreditur dan/atau pihak lainnya, serta memberikan informasi secara jelas kepada debitur, kreditur dan/atau pihak lainnya yang berkepentingan mengenai mekanisme penyelesaian hak dan kewajiban.

Selanjutnya, perusahaan harus menyelenggarakan rapat umum pemegang saham paling lambat 30 hari kerja sejak tanggal dicabutnya izin usaha untuk memutuskan pembubaran badan hukum PT SAV serta membentuk tim likuidasi.

Kewajiban lainnya yakni penunjukan penanggung jawab dan pegawai yang bertugas sebagai Gugus Tugas dan Pusat Layanan untuk melayani kepentingan debitur dan masyarakat sampai dengan terbentuknya tim likuidasi. Hal ini harus dilaporkan kepada OJK paling lama lima hari kerja sejak pemberitahuan pencabutan izin usaha dari otoritas.

Selain itu, ia mengatakan perusahaan harus melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. PT SAV dilarang untuk menggunakan kata “ventura” atau “ventura syariah” dalam nama perusahaan.

Adapun debitur/masyarakat, kreditur dan/atau pihak lainnya dapat menghubungi PT SAV atas nama Sdr Zulfan Dlisyah pada nomor telepon dan Whatsapp 08126981142 atau Sdr M Hasbi Syawaluddin pada nomor telepon dan Whatsapp 08126903738.

Debitur dan kreditur juga dapat menghubungi melalui surel (email) sarana.aceh.ventura@gmail.com atau sarana_aceh_ventura@yahoo.co.id. Adapun alamat lengkap yakni Jalan Tgk Syech Muda Wali Nomor 39, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh 23242.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025