Bisnis.com, SURABAYA – Satuan Tugas (Satgas) Pangan Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur menyatakan akan menegakkan aturan Harga Acuan Pembelian (HAP) telur sebesar Rp26.500 per kilogram yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) cum Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman.

Kepala Satgas Pangan Polda Jatim Kombes Pol. Roy HM Sihombing menyatakan pihaknya telah menyebarluaskan Surat Edaran Kepala Bapanas Nomor 285/TS.02.02/K/2026 tertanggal 9 Juni 2026 itu kepada segenap Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) di tingkat Polres atau Polresta wilayah setempat.

Namun, ia mengakui unit operasional kepolisian terkait yang tersebar di masing-masing daerah tersebut secara serta-merta belum melakukan penegakan HAP telur di tingkat produsen dengan optimal.

"Mungkin jajaran kami ada yang cepat, ada yang tidak dalam menindaklanjuti itu (HAP Bapanas terkait telur). Yang jelas, saya sudah ingatkan kembali ke para jajaran saya, para Kasatreskrim untuk segera memonitor dan menindaklanjuti surat yang sudah dibuat oleh Kepala Bapanas tersebut," beber Roy di Surabaya, dikutip Rabu (1/7/2026).

Ia juga menjelaskan Satgas Pangan Polda Jatim bersama dengan Pemprov Jatim berencana untuk mengumpulkan para pedagang perantara (middleman) guna mendalami penyebab gejolak terhadap harga beli komoditas protein hewani tersebut yang dirasa semakin mencekik produsen di tingkat hulu.

Selain itu, Roy juga meminta kepada para peternak untuk dapat pro aktif melaporkan pihak-pihak yang diduga melakukan praktik-praktik permainan harga telur di luar aturan yang telah diterbitkan pemerintah.

"Kalau ada dugaan permainan, kami juga meminta bantuan para peternak sekalian untuk diinformasikan kepada kami. Mungkin ada para pengusaha yang tidak benar, dan hendak melakukan monopoli atau melakukan perbuatan curang, tolong diinformasikan kepada kami, dan bila terbukti kami akan lakukan penindakan secara tegas mengacu pada Undang-Undang pangan atau Undang-Undang peternakan, Undang-Undang perlindungan konsumen, dan lain-lain," tegasnya.

Lebih lanjut, Roy mengatakan Satgas Pangan Polda Jatim juga telah berkomunikasi secara intensif dengan Direktorat Reserse Siber (Ditressiber) Polda Jatim di bawah komando Kombes Pol. Bimo Ariyanto guna menekan liarnya informasi pergerakan harga telur di media sosial yang kian memperlemah posisi tawar (bargaining power) para peternak rakyat.

Seperti diketahui, mata rantai distribusi saat ini sangat sensitif terhadap sirkulasi informasi digital yang bergulir secara dinamis, terutama terkait publikasi harga telur di sejumlah daerah sentra seperti Blitar, Magetan, dan Malang.

Para peternak mengeluhkan keterbukaan informasi tersebut justru kerap dijadikan senjata oleh para pembeli atau spekulan untuk menekan harga beli di tingkat hulu.

Satgas Pangan Polda Jatim juga telah membuka layanan saluran siaga atau hotline yang akan menampung setiap laporan mengenai fenomena tak wajar, seperti ketidaksesuaian harga beli hingga dugaan praktik kejahatan niaga, terhadap bahan pangan di lapangan.

Aduan tersebut dapat dikirimkan lewat pesan singkat ke nomor 0813 3000 5267.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pertanian (Kementan) menggandeng Satgas Pangan Polri mengawal perbaikan harga ayam hidup di tingkat peternak setelah harga berbulan-bulan berada di bawah biaya produksi sehingga mengancam keberlanjutan usaha perunggasan.

"Pemerintah bergerak cepat merespons anjloknya harga ayam hidup di tingkat peternak yang dalam beberapa bulan terakhir berada di bawah harga pokok produksi atau HPP terutama di Pulau Jawa," kata Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Agung Suganda dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

Upaya tersebut diwujudkan melalui Rapat Koordinasi Stabilisasi Perunggasan Nasional yang melibatkan perusahaan perunggasan terintegrasi, asosiasi peternak, Satgas Pangan Polri, serta jajaran Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Dalam pertemuan itu, seluruh peserta menyepakati komitmen bersama untuk mempercepat pemulihan harga ayam hidup sehingga kembali memberikan keuntungan layak bagi peternak melalui langkah terukur dan berkelanjutan.

Kesepakatan dituangkan dalam komitmen tertulis yang ditandatangani pelaku usaha, asosiasi perunggasan, Ditjen PKH, dan Satgas Pangan Polri sebagai dasar pelaksanaan pengendalian pasar secara bersama dan konsisten.

Komitmen tersebut mencakup percepatan penyerapan ayam hidup, peningkatan kapasitas pemotongan di Rumah Potong Hewan (RPH) unggas, serta target harga minimal Rp19.500 per kilogram berat hidup paling lambat 15 Juli 2026.

Pelaksanaan perbaikan harga dimulai sejak 30 Juni 2026, kemudian diarahkan secara bertahap menuju harga acuan pemerintah agar keseimbangan pasar tercapai tanpa mengganggu pasokan maupun aktivitas usaha peternak.

Menurut Agung, seluruh pelaku usaha juga berkomitmen menjaga keseimbangan produksi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2024 guna mencegah kelebihan pasokan yang menekan nilai jual unggas.

Pengawasan terhadap pelaksanaan komitmen dilakukan bersama pemerintah, Satgas Pangan Polri, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), pemerintah daerah, serta asosiasi perunggasan untuk memastikan seluruh kesepakatan dijalankan secara efektif di lapangan.

Agung menegaskan pemerintah akan menjatuhkan sanksi kepada pelaku usaha yang mengabaikan komitmen tersebut sebagai tindak lanjut arahan Menteri Pertanian demi menjaga stabilitas harga dan keberlanjutan peternakan broiler.

Sekretaris Jenderal Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional (Gopan), Sugeng Wahyudi, mengatakan harga ayam hidup selama dua bulan terakhir sangat memukul peternak karena berada di bawah biaya produksi.

Ia mengapresiasi peran pemerintah yang menjaga stabilitas sehingga seluruh pelaku usaha berkomitmen menerapkan harga minimal Rp19.500 per kilogram berat hidup, kemudian dalam dua pekan bergerak menuju harga acuan pemerintah Rp25.000 per kilogram agar peternak kembali memperoleh keuntungan layak.

Senada dengan itu, Sekretaris Jenderal Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (Pinsar) Muhlis Wahyudi, mengajak seluruh pelaku usaha untuk menjalankan hasil kesepakatan tanpa pengecualian.

"Kami bertugas mengawal keputusan Ditjen PKH. Harga harus diarahkan hingga paling lambat 15 Juli 2026 mencapai Rp19.500 di tingkat pembelian pertama, khususnya di Pulau Jawa," katanya.

Kepala Posko (Kaposko) Satgas Saber Pelanggaran Harga, Keamanan, dan Mutu Pangan (Satgas Pangan) Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Zain Dwi Nugroho menegaskan kesepakatan yang telah ditandatangani seluruh pihak tidak boleh berhenti sebagai komitmen di atas kertas, tetapi harus diwujudkan dalam pelaksanaannya di lapangan.

Menurut Zain, pengawasan akan dilakukan secara intensif untuk memastikan harga ayam hidup di tingkat peternak benar-benar bergerak sesuai target yang telah disepakati.

Ia menegaskan, apabila masih ditemukan pelaku usaha yang menjual atau membeli ayam hidup di bawah harga yang telah ditetapkan, maka akan diberlakukan sanksi secara bertahap sesuai hasil kesepakatan bersama.

"Satgas Pangan akan mengawal pelaksanaannya agar tercipta iklim usaha perunggasan yang sehat, adil, dan memberikan kepastian bagi peternak maupun industri," kata Zain.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, SURABAYA – DPRD Provinsi Jawa Timur merekomendasikan 5 langkah taktis dalam upaya untuk merespons mandeknya penerapan aturan Harga Acuan Pembelian (HAP) telur ayam ras yang menyebabkan kerugian mendalam bagi para peternak rakyat komoditas tersebut di wilayah setempat.

Ketua Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur Anik Maslachah mengatakan pihaknya menyoroti lemahnya pengawasan oleh pihak berwenang di lapangan terhadap penegakan aturan yang telah diterbitkan oleh Kepala Badan Pangan Nasional cum Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman pada 9 Juni 2026.

Ia menjelaskan para peternak telur di seluruh daerah sentra penghasil di Provinsi Jatim sudah sepatutnya diberikan jaminan kepastian mengenau harga jual (farm gate) serta kepastian penyerapan produk yang harus segera diafirmasi oleh pemerintah daerah maupun satgas pangan melalui berbagai langkah riil.

"Fakta yang terjadi saat ini, selama ini kesepakatan-kesepakatan untuk melindungi peternak ternyata belum berjalan. Clue besarnya di situ, sehingga perlu ada pengawalan, perlu ada intensitas yang lebih masif lagi oleh Satgas Pangan untuk bisa aktif turun ke lapangan," kata Anik, Senin (29/6/2026).

Anik menyatakan pihaknya mendesak mendesak Satgas Pangan, baik dari unsur kepolisian maupun jajaran eksekutif Pemerintah Provinsi Jatim, untuk dapat menggenjot frekuensi operasi dan pengawasan di lapangan.

Pihaknya juga berkomitmen untuk berkomunikasi intensif dengan Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak guna memastikan tindak lanjut nyata atas 12 butir pernyataan bersama Dinas Peternakan Jatim yang telah disepakati sebelumnya.

Guna mengatasi oversuplai telur, DPRD Jatim juga akan bersurat dan menjadwalkan kunjungan kerja ke Kementerian Sosial (Kemensos) atau Kementerian Koordinator Bidang Pangan pada Juli mendatang.

Anik menyebut pihaknya mengusulkan adanya unsur kearifan lokal dalam skema bantuan pangan nasional, di mana sebagian instrumen bantuan komoditas dapat disubstitusi menggunakan telur ayam ras produksi peternak Jatim sebagai stok penyangga atau buffer stock.

"Apakah dimungkinkan adanya substitusi komoditas dalam bantuan pangan tersebut menggunakan kearifan lokal Jawa Timur dengan buffer stock pada komoditas telur? Usulan ini akan kita telaah lebih lanjut sebelum diajukan secara resmi ke Kementerian Sosial atau Kemenko Bidang Pangan yang menjadi leading sector program bantuan pangan," ujarnya.

Lebih lanjut, Anik menyoroti serapan telur ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) guna mensuplai program prioritas pemerintah Makan Bergizi Gratis (MBG) yang masih belum berjalan optimal, seperti yang terjadi di wilayah sentra Magetan.

Guna mengatasi hal tersebut, Komisi B bersama Dinas Peternakan Jatim akan melayangkan surat desakan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) untuk segera menerbitkan instruksi tertulis yang mewajibkan seluruh SPPG untuk dapat menyerap pasokan telur langsung dari peternak lokal.

"Mengenai koordinasi dari Menko ke BGN sebenarnya sudah ada suratnya. Namun, eksekusi dari BGN ke SPPG selaku eksekutor di lapangan yang justru belum ada. Tanpa surat instruksi itu, serapan di tingkat peternak justru tidak akan terjadi," katanya.

Mengenai persoalan kelebihan pasokan akibat ledakan populasi, Komisi B bersama Dinas Peternakan Jatim juga akan menyambangi Kementerian Pertanian (Kementan).

Langkah ini guna menindaklanjuti pembatasan kuota produksi Day Old Chick (DOC) ayam petelur nasional guna menyeimbangkan kembali grafik permintaan dan penawaran produk itu di pasar.

Kemudian terkait lonjakan harga pakan akibat fenomena El Nino, Komisi B DPRD Provinsi Jatim juga akan memanggil jajaran Perum Bulog Kanwil Jatim.

Legislator berusaha melakukan sinkronisasi data mengenai kecukupan pasokan pakan selama triwulan III/2026 guna memastikan stabilitas biaya produksi komoditas unggas petelur tetap optimal.

Bisnis.com, JAKARTA — Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri mengendus adanya indikasi praktik kartel di balik imbas penurunan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di tengah penguatan harga CPO global dan nilai tukar dolar AS.

Kepala Satgas Pangan Polri Kombes Pol. Ade Safri Simanjuntak menyampaikan pihaknya menemukan pola harga sawit yang tidak sejalan dengan kondisi pasar internasional.

Salah satu perhatian utama saat ini adalah fenomena pembelian TBS yang dianggap tidak sesuai dengan kondisi pasar global, di mana harga CPO justru mengalami penguatan, tetapi harga TBS di tingkat petani cenderung melemah.

“Salah satunya adalah terkait dengan fenomena pembelian TBS dengan harga yang tidak wajar di saat harga CPO di dunia naik, justru naik. Jadi kami menduga adanya indikasi kartel di sini, atau persengkongkol jahat, persengkongkol diam-diam yang dilakukan untuk menyepakati harga TBS turun di saat harga CPO di dunia tidak turun, atau cenderung naik malah,” kata Ade dalam konferensi pers seusai rapat koordinasi stabilisasi harga TBS di Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (8/6/2026).

Atas dugaan tersebut, Satgas Pangan Polri akan menggandeng Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap potensi pelanggaran persaingan usaha di sektor kelapa sawit.

“Jadi kami akan menggandeng KPPU, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, untuk melakukan penyelidikan terkait dengan dugaan kartel yang terjadi,” ujarnya.

Ade menegaskan aparat penegak hukum tidak akan ragu mengambil langkah tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku apabila ditemukan pelanggaran.

Dia juga Satgas Pangan Polri bersama aparat di daerah akan terus mengawal kebijakan pemerintah agar tidak terjadi praktik yang merugikan petani maupun perekonomian nasional, terutama di sektor komoditas strategis seperti kelapa sawit.

Selain itu, dia menambahkan Satgas Pangan mendukung penuh upaya pemerintah dalam mencegah berbagai praktik yang berpotensi merugikan negara, termasuk praktik yang mengarah pada manipulasi harga di sektor komoditas strategis seperti praktik under invoicing dan under pricing.

Sebelumnya,Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyampaikan adanyaketidaksesuaian antara penguatan harga komoditas global dengan kondisi di dalam negeri. Amran menyebut harga CPO dunia naik signifikan, namun tidak tercermin pada harga TBS.

Selama periode April 2024–Mei 2026, Amran menuturkan harga CPO dunia mengalami kenaikan 47,01%. Namun kenaikan ini tidak sepenuhnya tercermin pada harga TBS nasional yang hanya naik di kisaran 29–32%.

Di saat yang sama, kurs dolar AS juga tercatat naik sekitar 10,83% atau setara Rp1.763, sementara harga TBS hanya mengalami kenaikan terbatas di kisaran Rp665–Rp783 per kilogram.

Sementara itu, harga TBS di tingkat pekebun masih berada sekitar 20% lebih rendah dibanding penetapan gubernur yang berada di kisaran Rp400–Rp1.500 per kilogram. Setelah 20 Mei 2026, harga TBS nasional juga mengalami tekanan hingga turun sekitar 17%, berada di rentang Rp300–Rp1.250 per kilogram.

“Kalau kita lihat naik CPO dunia 47%, TBS nasional [naik] 29%—32%, kurs dolar dibanding rupiah [naik] 10,83%. Terus harga TBS dari SK Gubernur itu di bawah 20%. TBS nasional turun 17%. Ini anomali,” tutup Amran.

Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman heran harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit turun di saat nilai tukar rupiah melemah hingga menembus Rp18 ribu per dolar AS.

Menurutnya kondisi tersebut tidak wajar alias anomali. Ia mengklaim sekitar 70 persen harga TBS kelapa sawit yang sempat merosot dalam beberapa waktu terakhir itu kini telah kembali normal.

Amran menyampaikan hal itu usai memimpin rapat bersama asosiasi petani sawit, pelaku usaha, Satgas Pangan, dan jajaran Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) dari 25 provinsi di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (8/6).

"Alhamdulillah tadi laporan sudah 70 persen berangsur-angsur pulih. Mulai hari ini harus kembali 100 persen dan bila perlu tambah 10 persen dari harga sebelumnya karena nilai dolar," kata Amran.

Menurut Amran, tidak ada alasan harga TBS sawit turun di tengah pelemahan rupiah yang justru seharusnya menguntungkan komoditas ekspor. Ia menegaskan harga sawit mestinya naik mengikuti kenaikan nilai dolar terhadap rupiah.

"Kami sampaikan, tidak ada lagi harga yang turun, harus naik seperti kondisi semula bahkan bila perlu naik lebih tinggi. Kenapa? Nilai dolar dengan rupiah itu selisih kenaikannya 10 persen, jadi minimal sama seperti semula," ujarnya.

Ia menyebut penurunan harga TBS yang terjadi belakangan sebagai kondisi yang tidak wajar. Sebab, di saat harga komoditas ekspor seharusnya terdorong oleh pelemahan rupiah, harga sawit di tingkat petani justru mengalami penurunan.

"Ini anomali, di saat ini harga harusnya naik 10 persen, (harga) justru turun," ucap Amran.

Amran mengatakan pemerintah telah mengumpulkan seluruh pemangku kepentingan sektor sawit, mulai dari asosiasi petani, pengusaha, eksportir hingga aparat penegak hukum. Dari pertemuan tersebut, seluruh pihak disebut sepakat harga TBS harus kembali ke level normal.

Ia mencontohkan harga TBS yang sebelumnya berada di kisaran Rp3.200 per kilogram harus kembali ke level tersebut, sedangkan daerah yang sempat berada di level Rp3.600 per kilogram harus kembali mengikuti harga acuan yang ditetapkan pemerintah daerah.

"Kalau Rp3.200 harusnya tetap Rp3.200. Kalau ada yang Rp3.600, kembali ke Rp3.600 berdasarkan wilayah. Tapi harus mengikuti peraturan gubernur, harga yang dikeluarkan gubernur," ujar Amran.

Sebelumnya, petani sawit mengeluhkan merosotnya harga TBS setelah pemerintah mengumumkan kebijakan ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengungkap harga TBS di sejumlah daerah turun bervariasi, mulai dari Rp50 hingga mencapai Rp1.200 per kilogram di Sulawesi Barat.

[Gambas:Youtube]

IDXChannel - Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri mengungkapkan adanya indikasi praktik kartel dalam penentuan harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang belakangan mengalami penurunan di tengah tren kenaikan harga minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dunia.

Kepala Satgas Pangan Polri Ade Simanjuntak mengatakan, pihaknya mencurigai adanya kesepakatan terselubung yang menyebabkan harga TBS di tingkat petani turun meski harga CPO global justru menguat.

"Terkait dengan fenomena pembelian TBS dengan harga yang tidak wajar di saat harga CPO di dunia naik, kami menduga adanya indikasi kartel di sini atau persekongkolan jahat, persekongkolan diam-diam yang dilakukan untuk menyepakati harga TBS itu turun di saat harga CPO dunia tidak turun atau sedang cenderung naik malah gitu ya," kata Ade dalam konferensi pers yang digelar di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Senin (8/6/2026).

Untuk mengusut dugaan tersebut, Satgas Pangan Polri akan menggandeng Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) guna melakukan penyelidikan lebih lanjut. Ade memastikan aparat tidak akan ragu mengambil langkah hukum apabila ditemukan pelanggaran dalam penetapan harga yang merugikan petani sawit.

"Jadi kami akan menggandeng KPPU, untuk melakukan penyelidikan terkait dengan dugaan kartel yang terjadi. Ya kita tidak akan segan untuk melakukan penegakan hukum secara tegas sesuai dengan koridor hukum yang berlaku," kata Ade.

Dia berharap seluruh pihak mendukung upaya pemerintah dalam menjaga kesejahteraan petani dan meningkatkan daya saing komoditas Indonesia di pasar internasional.

"Kami berharap semua yang menjadi program pemerintah untuk menyejahterakan masyarakat, untuk menaikkan komoditas kita di dunia internasional, bisa mendapat dukungan dari semua pihak," kata dia.

Sementara itu, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) seharusnya menjadi faktor pendorong kenaikan harga komoditas ekspor. Karena itu, dia menegaskan pemerintah segera memeriksa perusahaan yang membeli sawit dengan harga rendah.

"Hari ini masih ada kurang lebih 300 dari totalnya 1.900 perusahaan yang bergerak sektor kelapa sawit. Yang 300 ini kita akan periksa, kita akan cek kenapa dia tidak naikkan seperti semula," kata Amran.

Amran menegaskan pemerintah tidak akan memberikan toleransi terhadap perusahaan yang masih menurunkan harga TBS. Menurutnya, aparat penegak hukum dan Satgas Pangan akan menindaklanjuti setiap temuan yang merugikan petani.

"Mulai hari ini enggak ada lagi kompromi. Kalau masih ada turunkan harga, kita tindak lanjuti. Dirkrimsus, Kasatgas tindak lanjuti. Dan hadir seluruh Indonesia pada hari ini," kata dia.

(Dhera Arizona)

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengancam akan mencabut izin pabrik kelapa sawit (PKS) yang membeli tandan buah segar (TBS) petani di bawah harga ketentuan pemerintah.

Ancaman itu disampaikan menyusul anjloknya harga TBS usai pengumuman kebijakan ekspor satu pintu sumber daya alam melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).

Sudaryono mengatakan Kementerian Pertanian telah mengidentifikasi 139 PKS yang membeli TBS dengan harga murah. Namun, baru 16 PKS yang menyesuaikan harga usai pemerintah menggelar rapat dengan pelaku usaha sawit beberapa hari lalu.

"Setelah dilaksanakan pengumuman dan rapat dua hari yang lalu, ada 16 di antaranya melakukan penyesuaian dengan menaikkan harga pembelian. Namun dirasa masih banyak yang masih belum menyesuaikan harga yang kita tetapkan, sehingga perlu dilakukan rapat lanjutan," ujar Sudaryono dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Jumat (29/5).

Menurut Sudaryono, rapat lanjutan tersebut turut dihadiri asosiasi petani sawit, BUMN pangan, perusahaan refinery, hingga eksportir sawit.

Ia menegaskan harga crude palm oil (CPO) global sejatinya tidak turun. Bahkan, permintaan dan volume perdagangan CPO justru meningkat.

"Karena harga sawit di tingkat dunia, di tingkat konsumen, itu kemudian harganya tidak ada penurunan, baik penurunan harga maupun penurunan kuantitas. Bahkan cenderung permintaannya bertambah dan harganya bertambah," katanya.

Karena itu, Sudaryono meminta pelaku usaha di sektor hilir tetap melakukan transaksi perdagangan seperti biasa dengan mengacu pada harga yang dibentuk melalui lelang PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (KPBN).

"Jadi ada pembentukan harga lelang di KPBN, mengacu pada harga CPO dunia dan lain-lain dan kita menginginkan dan kami meminta kepada pelaku usaha sawit di hilir itu acuan KPBN itu jadi acuan dan kemudian hindarkan withdraw," ujarnya.

Selain itu, ia meminta pemerintah daerah aktif memantau harga TBS di wilayah masing-masing dan memastikan PKS membeli TBS sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 13 Tahun 2024.

Sudaryono mengatakan pemerintah tidak akan segan menjatuhkan sanksi bagi PKS yang melanggar aturan, termasuk pencabutan izin usaha.

"Jika ada pelanggaran kegiatan-kegiatan sesuai dengan Permentan tentu ada sanksi administratif dan juga pencabutan izin barangkali. Jika ada pelanggaran hukum tentunya Kementan menggandeng Satgas Pangan," katanya.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menilai pelemahan nilai tukar rupiah hingga mendekati Rp17.700 per dolar AS tak sepenuhnya berdampak buruk bagi sektor pertanian dan masyarakat desa.

Menurut dia, penguatan dolar AS justru ikut mendorong kenaikan nilai ekspor komoditas pertanian Indonesia dan meningkatkan pendapatan petani.

Di sisi lain, dampak pelemahan rupiah terasa pada sejumlah komoditas impor seperti bawang putih dan kedelai yang harganya menjadi lebih mahal.

"Setiap ada krisis atau kondisi apa pun pasti ada plus minus. Sekarang tinggal bagaimana kecerdasan kita memanfaatkan situasi ini," ujar Amran dalam konferensi pers di kediamannya, Jakarta Selatan, Selasa (19/5).

Ia menjelaskan nilai ekspor pertanian Indonesia naik Rp166 triliun, sementara impor turun Rp41 triliun berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Menurut dia, kondisi itu menunjukkan sektor pertanian domestik justru memperoleh keuntungan dari pelemahan rupiah.

"Inilah yang dimaksud Bapak Presiden (Prabowo Subianto) bahwa ada dampaknya, iya. Tetapi dampak positifnya di desa, khususnya petani, jauh lebih tinggi," ujarnya.

Amran menyebut peningkatan ekspor terjadi karena petani terdorong meningkatkan produktivitas ketika harga komoditas menguntungkan. Ia mengatakan kondisi tersebut membuat petani lebih serius menjaga tanaman, penggunaan pupuk, hingga pengendalian hama.

"Petani sederhana, karena ini menguntungkan, tanamannya dipupuk dengan baik, dipelihara dengan baik, hamanya dijaga dengan baik, airnya dijaga dengan baik," katanya.

Ia juga mengaitkan kondisi tersebut dengan pernyataan Sang Kepala Negara yang sebelumnya menyebut masyarakat desa tidak terlalu terdampak gejolak dolar AS.

Menurut Amran, ucapan Prabowo perlu dipahami dalam konteks ekonomi makro, terutama karena pemerintah masih menjaga harga BBM subsidi dan pupuk.

"BBM subsidi tidak naik, pupuk turun. Itulah yang dimaksud Bapak Presiden," ujar Amran.

Meski demikian, Amran mengakui pelemahan rupiah tetap bisa memberi tekanan pada bahan pangan impor seperti kedelai yang menjadi bahan baku tahu dan tempe. Namun, ia menilai dampaknya terhadap konsumsi masyarakat relatif kecil dibanding komoditas lain.

"Ya pasti berpengaruh (pelemahan rupiah ke harga olahan kedelai), tetapi kecil porsinya. Kalau makan itu yang paling besar porsinya apa? Kedelai tempe mungkin 1 persen atau 2 persen," katanya.

Ia memastikan pemerintah sudah memanggil para importir kedelai agar tidak menaikkan harga secara berlebihan di tengah penguatan dolar AS. Menurut dia, pemerintah siap mencabut izin importir yang mengambil keuntungan tidak wajar.

"Kami sudah beri tahu semua importir, kalau naik semena-mena izinnya saya cabut," ujar Amran.

Selain itu, Amran menilai gejolak harga pangan dalam negeri juga dipengaruhi praktik mafia pangan. Karena itu, Kementan bersama Satgas Pangan disebut terus melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran distribusi pangan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, mengungkap tata kelola minyak goreng di Indonesia sulit dikendalikan karena ulah mafia pangan.

Amran mengatakan, Indonesia merupakan eksportir minyak goreng, memasok komoditas penting itu ke pasar dunia.

Namun, harga minyak goreng di pasar domestik justru kerap mengalami kenaikan.

“Minyak goreng saja naik padahal kita ekspor luar negeri,” kata Amran saat ditemui di kediamannya, Jakarta Selatan, Selasa (19/5/2026).

Amran kemudian menjelaskan keganjilan kondisi pasar pangan di Indonesia, termasuk minyak goreng.

Berdasarkan hukum pasar, seharusnya harga minyak goreng bisa turun karena produksi melimpah dan permintaan turun.

Menurut Amran, fenomena itu terjadi tidak terlepas dari keberadaan mafia pangan.

Mereka mengacaukan rantai pasok komoditas pangan namun pemerintah yang dimarahi masyarakat.

Oleh karena itu, pihaknya meminta Satgas Pangan memberantas mafia agar tata kelola pangan di Indonesia bisa dibenahi.

“Jadi kita yang di-bully padahal pelakunya adalah mafia yang mafianya harus diberesin di republik ini,” tutur Amran.

Anak buah Presiden Prabowo Subianto itu menyebut, hukum pasar yang berlaku di seluruh dunia tidak relevan dengan kondisi pasar pangan di Indonesia.

Menurutnya, para ekonom yang memandang hukum pasar sederhana harus mencermati keberadaan mafia dan dampaknya pada tata kelola pangan di tanah air.

“Ada mafia, sayang, ada mafia, saudaraku, yang harus diberesin di republik ini,” kata dia.

Amran mengatakan, sepanjang 2024 hingga 2025 Satgas Pangan Polri sudah gencar mengusut kasus mafia pangan.

Selama kurun waktu tersebut, Satgas Pangan sudah menindak 92 kasus yang di antaranya terdiri dari 16 kasus minyak goreng, 46 kasus terkait beras, 27 kasus pupuk, 3 kasus pegawai Kementerian Pertanian, dengan menjerat 76 tersangka.

“Banyaknya mafia dan banyak pendukungnya ini yang bikin susah,” tutur Amran.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

minyak goreng nggak ada alasan naik, ditindak (jika ditemukan kecurangan), nggak usah dikasih peringatan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta Satgas Pangan segera turun ke lapangan menjaga stabilitas harga minyak goreng menjelang Idul Adha 1447 Hijriah/2026 di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat.

"Satgas Pangan tolong turun ya, Satgas tolong (turun ke lapangan jaga stabilitas harga) minyak goreng," kata Mentan Amran dalam jumpa pers terkait isu sektor pangan di Jakarta, Selasa.

Amran menekankan itu agar pengawasan distribusi minyak goreng diperkuat bersama Kementerian Perdagangan (Kemendag), Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan aparat penegak hukum di berbagai daerah.

Dia meminta Satgas Pangan bergerak cepat memantau harga Minyakita dan menindak tegas apabila ditemukan pelanggaran maupun praktik kecurangan distribusi di lapangan selama periode Idul Adha.

"Karena saya izin dulu beribadah (menunaikan ibadah haji), minyak goreng nggak ada alasan naik, ditindak (jika ditemukan kecurangan), nggak usah dikasih peringatan, tindak (jika ditemukan pelanggaran), nggak ada alasan," tegas Amran.

Menurutnya tidak ada alasan harga minyak goreng mengalami kenaikan karena Indonesia merupakan salah satu negara pemasok utama minyak goreng dunia dengan produksi domestik yang sangat besar.

Ia menilai logika kenaikan harga menjadi tidak masuk akal ketika pasokan minyak goreng nasional melimpah, sementara Indonesia selama ini juga menjadi penyuplai utama kebutuhan minyak goreng dunia.

“Nah ini orang-orang berpandangan kalau suplainya banyak harga turun. Indonesia mensuplai minyak goreng dunia, kenapa naik?” kata Amran mempertanyakan kondisi harga di sejumlah wilayah Indonesia.

Amran meminta aparat tidak terlalu memberi toleransi terhadap pelaku yang memainkan harga maupun distribusi minyak goreng karena masyarakat membutuhkan kepastian harga pangan tetap terjangkau menjelang Idul Adha.

Menurut dia, pemerintah harus bergerak cepat menjawab keresahan masyarakat tanpa terlalu lama melakukan pembahasan, terutama ketika harga kebutuhan pokok mulai mengalami kenaikan di tingkat pasar tradisional.

Ia juga mengaku telah berkomunikasi langsung dengan Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri agar pengawasan harga minyak goreng diperketat di daerah-daerah yang mengalami lonjakan harga belakangan ini.

"Pak Kabareskrim saya sudah telepon, agar disampaikan di daerah-daerah yang minyak gorengnya naik," kata Amran.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkap praktik pupuk palsu yang merugikan petani dan negara hingga Rp3,3 triliun.

Modusnya, pelaku menjual tanah yang tidak mengandung unsur hara sebagai pupuk kepada petani.

"Pupuk palsu, tidak ada unsur haranya di dalam. N-nya tidak ada, natriumnya, kaliumnya tidak ada, fosfatnya tidak ada, tiga-tiganya tidak ada. Tanah dijual dan itu merugikan petani Rp3,3 triliun. Kami sekarang sudah (jadikan) tersangka," ujar Amran di Kawasan Pergudangan Genesis, Karawang, Kamis (23/4).

Amran menegaskan pemerintah bersama Satgas Pangan telah menindak tegas pelaku. Ia menyebut jumlah tersangka dalam kasus mafia pangan terus bertambah seiring pengawasan yang diperketat di sektor pangan, termasuk pupuk dan distribusi bahan pokok.

"Pasti (akan ditindak Satgas Pangan). Bukan akan ada, kalau akan itu baru. Sekarang tersangka sudah 76. Kami mengambil risiko itu. Ada pupuk mulai hulu hilir, ada (distributor) pupuk kemarin, (tersangka) 27 orang," katanya.

Data yang dipaparkan menunjukkan sepanjang 2024-2025, Satgas Pangan Polri telah menangani total 92 kasus mafia pangan. Rinciannya meliputi 46 kasus beras, 27 kasus pupuk, 16 kasus minyak, serta 3 kasus yang melibatkan pegawai.

Dari penindakan tersebut, aparat telah menetapkan 76 tersangka. Selain itu, pemerintah juga mencabut izin 2.230 pengecer dan distributor pupuk sebagai bagian dari upaya menertibkan rantai distribusi.

Langkah tersebut diambil untuk memastikan pupuk yang diterima petani sesuai standar dan tidak disusupi praktik curang yang merugikan produksi pangan nasional.

Bos Badan Pangan Nasional (Bapanas) itu juga menyinggung fenomena anomali harga pangan di dalam negeri yang tidak sejalan dengan status Indonesia sebagai produsen besar global.

Ia mencontohkan kasus minyak goreng yang sempat langka dan mahal meski Indonesia merupakan pemasok utama dunia.

"Hukum pasar itu berlaku di negara lain kecuali Indonesia untuk sektor pangan. Contoh, kemarin pernah minyak goreng langka, kemudian minyak goreng naik. Padahal kita produsen terbesar dunia," ujarnya.

Ia menegaskan pemerintah akan terus mengawasi harga dan distribusi termasuk meminta produsen tidak memainkan harga di atas ketentuan.

Selain itu, Amran menyebut kondisi harga beras relatif stabil dalam beberapa periode terakhir, termasuk saat Lebaran. Kendati, ia mengakui masih ada kenaikan di sejumlah wilayah akibat kendala distribusi.

"Di satu tempat, (harga beras) naik sedikit, tapi tidak seperti sebelumnya. Sudah dua kali Lebaran relatif stabil," kata Amran.

[Gambas:Youtube]

JAKARTA - Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta Fahira Idris mengapresiasi langkah pemerintah melalui Satuan Tugas (Satgas) Pangan yang terus memperkuat pengawasan harga dan distribusi bahan pokok menjelang Idulfitri 1447 H. Upaya ini dinilai penting untuk memastikan stabilitas harga dan ketersediaan pangan tetap terjaga di tengah meningkatnya permintaan masyarakat.

“Langkah pemerintah memperkuat Satgas Pangan patut diapresiasi. Pengawasan yang ketat disertai pembinaan kepada pelaku usaha diharapkan mampu menjaga stabilitas dan mencegah gejolak harga di masyarakat,” ujar Fahira, Kamis (19/3/2026).

Penguatan pengawasan yang dilakukan pemerintah menunjukkan negara hadir dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan produsen, distributor, dan konsumen. Pendekatan pembinaan yang diutamakan juga dinilai efektif selama tetap disertai ketegasan terhadap pelanggaran.

Di sisi lain, dia mengingatkan potensi dan tren kenaikan harga sejumlah komoditas pangan menjelang Lebaran tetap perlu diantisipasi secara serius. Satgas Pangan memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam memastikan tidak terjadi lonjakan harga yang merugikan masyarakat.

Karena itu, dia menyampaikan 6 rekomendasi agar pengawasan dan stabilisasi harga pangan dapat berjalan lebih optimal baik menjelang maupun pasca-Lebaran.

Pertama, memperkuat pengawasan menyeluruh dari hulu hingga hilir, termasuk penelusuran harga sejak tingkat petani, peternak, hingga pedagang, sehingga setiap potensi kenaikan harga dapat dideteksi lebih dini.

Kedua, memastikan kepatuhan terhadap Harga Eceran Tertinggi (HET) melalui pengawasan intensif di pasar tradisional maupun modern, serta menindak tegas pelaku usaha yang melanggar ketentuan.

Ketiga, mengoptimalkan sinergi lintas lembaga dalam Satgas Pangan, mulai dari Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, pemerintah daerah hingga aparat penegak hukum agar pengawasan berjalan efektif dan terkoordinasi.

Keempat, mempercepat respons terhadap indikasi penimbunan atau spekulasi harga dengan pendekatan bertahap mulai dari pembinaan hingga penegakan hukum jika ditemukan unsur pelanggaran serius.

Kelima, memperkuat distribusi dan ketersediaan stok di pasar, terutama pada komoditas strategis seperti beras, cabai, daging, dan telur, agar tidak terjadi kesenjangan antara permintaan dan pasokan.

Keenam, memastikan keberlanjutan pengawasan pasca-Lebaran, karena fluktuasi harga tidak hanya terjadi sebelum, tetapi juga setelah momentum hari besar keagamaan.

Fahira menyatakan stabilitas harga pangan merupakan faktor penting dalam menjaga ketenangan masyarakat selama Ramadan dan Idulfitri. Dia berharap Satgas Pangan terus bekerja secara konsisten, adaptif, dan tegas, sehingga mampu menjaga keseimbangan harga sekaligus melindungi kepentingan masyarakat luas.

“Pangan adalah kebutuhan dasar. Ketika harganya stabil, masyarakat bisa menjalankan ibadah dan merayakan Lebaran dengan tenang. Di sinilah peran strategis Satgas Pangan sangat dibutuhkan,” ucap Senator Jakarta ini.