JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni buka suara ihwal munculnya usulan dari Menteri HAM Natalius Pigai terkait sejumlah jabatan utama di lingkungan Polri dapat diisi kalangan sipil dalam Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Sahroni memberikan pesan untuk Pigai.

"Pak Pigai jangan usulin yang enggak-enggak," cetus Sahroni saat dimintai tanggapan wartawan, Jumat (5/6/2026).

Dibanding harus mengusulkan hal tersebut, Sahroni meminta agar Natalius Pigai lebih baik fokus saja dengan tugas-tugas yang diemban dalam memimpin Kementerian HAM. Dia menyinggung bahwa masih banyak kasus pelanggaran HAM yang perlu mendapatkan perhatian serius.

"Urusin pelanggaran HAM aja noh banyak sekalii yang harus dibela. Contoh Antasari 45 kan banyak yang perlu dibela," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengusulkan agar sejumlah jabatan utama di lingkungan Polri dapat diisi kalangan sipil dalam Revisi Undang-Undang (UU) tentang Polri. Usulan tersebut bertujuan memperkuat profesionalisme, supremasi sipil, serta tata kelola pemerintahan yang lebih demokratis.

"Saya usulkan salah satu muatan materi revisi UU Polri adalah dibukanya jabatan untuk pejabat utama di kepolisian yang dapat diisi kalangan sipil," ujar Pigai, Jumat (5/6/2026).

JAKARTA - Menteri Hak Asasi Manusia (MenHAM) Natalius Pigai mengatakan kritik atau pendapat yang disampaikan Feri Amsari dan Ubedilah Badrun konstitusional dan tidak bisa dipidana. Sebaliknya, Pigai mengatakan bahwa pernyataan Saiful Mujani tidak serta merta dijamin konstitusi.

"Maka kalau (pendapat) Feri Amsari dan Ubedilah Badrun adalah hak asasi manusia karena (merupakan) penilaian terhadap kebijakan pemerintah, maka (pernyataan) Saiful Mujani tidak serta merta dijamin konstitusi," ujar Natalius Pigai dalam konferensi pers di Kantor Kementerian HAM, Senin (20/4/2026).

Pigai lantas menyinggung Internasional Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang ditetapkan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Kata Pigai, kovenan itu menegaskan bahwa pendapat ad hominem serta pernyataan yang mengganggu stabilitas nasional yang berujung pada makar justru tidak diperbolehkan.

"Ada banyak ahli mengatakan pendapat Saiful Mujani itu dijamin HAM, enggak. Pendapatmu yang menghasut yang menyebabkan ujungnya adalah makar dalam Sirakusa Prinsipil tentang pembatasan HAM, Sirakusa Prinsipil tentang pembatasan HAM itu hak asasi manusia dibatasi ketika pendapat tersebut mengancam instabilitas nasional," ungkap Pigai.

"Jadi ketika Anda mengganggu instabilitas, (hak pendapat) bisa dibatasi," sambungnya.

Oleh karenanya, menurut Pigai, adanya pelaporan terhadap Saiful Mujani perlu dihormati. Pigai menerangkan bahwa pernyataan Saiful Mujani pada akhirnya perlu diuji di pengadilan untuk membuktikan ada tidaknya dugaan pelanggaran hukum.

"Maka kalau (Saiful Mujani) dilaporkan, pengujiannya ke peradilan itu boleh. Nanti peradilanlah yang memutuskan bahwa pendapatnya itu sesuai apa tidak. Bertentangan dengan HAM, hukum, dan bertentangan dengan hukum. Jadi Saiful Mujani itu adalah pengujian apakah pendapat itu sesuai dengan koridor hukum atau tidak," pungkasnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai enggan berkomentar perihal penganugerahan gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 Republik Indonesia Soeharto.

"Begini, pemberian penghargaan kepada Pak Harto saya Menteri Hak Asasi Manusia no comment. Titik," ujarnya kepada wartawan seperti dilansir detik.com, Rabu (12/11/2025).

"Nggak ada komentar," lanjut Pigai saat ditanya apakah ada komentar lain terkait hal tersebut.

Saat ditanya apakah Kementerian HAM pernah mengusulkan nama pahlawan nasional, Pigai memastikan tidak ada. Bahkan belum pernah ada rekomendasi nama.

"Kalau tidak salah itu pengusulan pahlawan kan dari keluarga di kampung halaman, kemudian oleh kabupaten, kemudian oleh provinsi, baru menyampaikan kepada pusat, baru ada tim yang menilai," kata Pigai.

(miq/miq)
[Gambas:Video CNBC]