MERAUKE - Akademisi Universitas Papua (Unipa) Hendrik Arwam menyatakan riset advokasi merupakan fondasi utama dalam membangun sistem perlindungan warga sipil yang efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Perlindungan warga sipil tidak cukup hanya mengandalkan respons setelah konflik terjadi, tetapi harus diawali dengan riset yang mampu memetakan persoalan secara utuh, menghadirkan bukti kuat, serta menghasilkan rekomendasi kebijakan tepat sasaran.

Hal tersebut disampaikan Hendrik saat menjadi narasumber dalam Workshop Penguatan Riset Advokasi dan Pengembangan Jaringan Aktor Lokal dalam Perlindungan Warga Sipil yang diselenggarakan Yayasan Merah Pusaka Stratejik Indonesia (MPSI) di Careinn Hotel Merauke, Senin (29/6/2026).

"Banyak persoalan kemanusiaan di Indonesia, termasuk di Papua, tidak kunjung terselesaikan karena proses pengambilan kebijakan seringkali tidak didasarkan pada data empiris yang komprehensif," ujar Hendrik.

Akibatnya, berbagai program advokasi yang dijalankan belum sepenuhnya menjawab kebutuhan riil masyarakat di lapangan.

"Advokasi yang kuat selalu berawal dari riset yang kuat. Ketika fakta lapangan, landasan hukum, dan dukungan publik bergerak dalam satu arah, maka peluang menghadirkan perubahan kebijakan akan semakin besar. Sebaliknya, advokasi yang dibangun tanpa riset dan tanpa bukti kuat akan mudah dipatahkan karena hanya bertumpu pada opini," ungkap Hendrik.

Dia menjelaskan, riset advokasi tidak boleh berhenti pada pengumpulan data atau penyusunan laporan ilmiah. Lebih dari itu, riset harus menjadi jembatan antara suara masyarakat dengan kebijakan publik sehingga persoalan yang dihadapi warga benar-benar diterjemahkan menjadi solusi yang konkret.

"Seringkali masyarakat sudah menyampaikan keluhan mereka, tetapi suara itu hilang di tengah proses birokrasi. Di sinilah riset advokasi berperan yaitu mengubah pengalaman warga menjadi bukti yang dapat dipahami oleh pemerintah, pembuat kebijakan, maupun publik secara luas," katanya.

Hendrik menekankan bahwa riset advokasi harus dibangun di atas empat prinsip utama, yaitu berbasis data empiris, berpihak kepada korban, berlandaskan hukum, serta menghasilkan solusi yang konkret dan terukur.

Dia mengingatkan advokasi tidak boleh menjadi ruang bagi penyebaran fitnah, hoaks, maupun disinformasi. Dalam negara demokrasi, advokasi merupakan instrumen untuk memperjuangkan kepentingan publik secara bermartabat, sehingga seluruh argumentasi yang dibangun harus bersandar pada data yang valid, fakta yang dapat diverifikasi, dan metodologi ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.

"Advokasi yang baik tidak dibangun di atas asumsi, opini, apalagi fitnah dan disinformasi. Advokasi harus berdiri di atas data yang valid, fakta yang dapat diverifikasi, serta metodologi ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Tanpa itu, advokasi justru berpotensi kehilangan legitimasi, merusak kepercayaan publik, bahkan memperkeruh persoalan yang ingin diselesaikan," ungkapnya.

Menurut Hendrik, riset advokasi berfungsi sebagai mekanisme untuk menguji setiap informasi sebelum disampaikan kepada publik maupun dijadikan dasar rekomendasi kebijakan. "Sebab itu, setiap temuan harus melalui tahapan pengumpulan data, observasi lapangan, wawancara, verifikasi dokumen, triangulasi antarsumber, hingga analisis yang objektif sehingga menghasilkan kesimpulan yang kredibel dan dapat diuji secara ilmiah," katanya.

Di tengah derasnya arus informasi digital, penyebaran narasi yang tidak didukung bukti dapat memicu kesalahpahaman, memperuncing polarisasi, bahkan memperbesar potensi konflik sosial.

Karena itu, akademisi, organisasi masyarakat sipil, media massa, dan para pegiat advokasi memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa setiap informasi yang disampaikan kepada publik telah melalui proses validasi yang ketat.

Hendrik menuturkan masyarakat yang terdampak konflik maupun persoalan sosial pada dasarnya tidak membutuhkan janji-janji, melainkan kepastian bahwa pengalaman mereka didengar, dicatat secara benar, dan dijadikan dasar dalam penyusunan kebijakan.

"Korban tidak meminta untuk dikasihani. Mereka ingin hak-haknya dipulihkan. Karena itu, riset harus berangkat dari penghormatan terhadap martabat manusia. Setiap data yang kita kumpulkan sesungguhnya mewakili kehidupan seseorang yang berharap memperoleh keadilan," ucapnya.

Dia menilai perguruan tinggi memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan ilmu pengetahuan tidak berhenti di ruang kelas maupun jurnal ilmiah, tetapi hadir di tengah masyarakat sebagai solusi atas berbagai persoalan kebangsaan. Perguruan tinggi harus menjadi mitra strategis pemerintah dan masyarakat sipil dalam menghasilkan kebijakan publik yang berbasis bukti (evidence-based policy), sehingga pembangunan tidak lagi disusun berdasarkan asumsi ataupun persepsi.

Ketua Tim Peneliti MPSI ini menjelaskan bahwa riset advokasi memiliki fungsi strategis, mulai dari memetakan akar persoalan, mengidentifikasi aktor dan kelompok rentan, memperkuat pembuktian melalui dokumen dan kesaksian, membangun narasi publik yang kredibel, hingga menghasilkan rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan.

"Data mentah yang dikumpulkan di lapangan harus diolah menjadi argumentasi yang kuat sehingga mampu menjadi dasar perubahan kebijakan," katanya.

Dalam konteks Papua, dia menilai perlindungan warga sipil harus dibangun melalui kolaborasi pemerintah daerah, lembaga adat, tokoh agama, akademisi, media, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas lokal.

Menurutnya, jejaring tersebut merupakan modal sosial yang sangat penting dalam membangun sistem deteksi dini terhadap berbagai persoalan kemanusiaan sekaligus memperkuat penyelesaian konflik secara damai.

"Papua memiliki kekuatan besar berupa nilai kekeluargaan, musyawarah, dan penghormatan terhadap adat. Modal sosial ini harus dipadukan dengan riset yang berkualitas agar setiap kebijakan benar-benar lahir dari kebutuhan masyarakat, bukan sekadar berdasarkan persepsi," ujarnya.

JAKARTA - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mendesak pemerintah menghentikan seluruh program pelatihan dasar militer (Latsarmil) bagi calon Manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Ini dikarenakan 5 peserta meninggal dunia selama pelaksanaan program tersebut.

Perwakilan Koalisi dari Imparsial Ardi Manto Adiputra menuturkan tragedi tersebut menunjukkan pendekatan militer tidak tepat diterapkan kepada warga sipil, khususnya dalam program yang bertujuan menyiapkan pengelola koperasi.

"Kematian lima calon Manajer KDMP semakin menunjukkan bahwa sistem pendidikan dan pelatihan militer tidak tepat diterapkan secara serampangan kepada warga sipil. Tidak ada hubungan antara profesionalisme dalam mengelola koperasi dengan pelatihan militer," ujar Ardi, Minggu (28/6/2026).

Menurut dia, kompetensi pengelola koperasi seharusnya dibangun melalui penguasaan tata kelola organisasi, kepemimpinan partisipatif, akuntabilitas, literasi keuangan, dan pemberdayaan masyarakat, bukan melalui latihan kemiliteran.

Koalisi juga menilai pelibatan TNI dalam program KDMP merupakan kebijakan yang tidak tepat dan bertentangan dengan semangat reformasi sektor keamanan. Selain dinilai berada di luar mandat utama TNI, kebijakan tersebut disebut memperluas praktik militerisasi ruang sipil.

Ardi menyebut program pelatihan Manajer KDMP sejak awal telah dibangun di atas asumsi yang keliru. "Kami menilai program pelatihan Manajer Koperasi Desa Merah Putih sejak awal telah cacat secara konseptual karena dibangun di atas asumsi yang keliru bahwa disiplin militer identik dengan profesionalisme organisasi sipil. Tragedi yang menewaskan lima peserta semakin menegaskan bahwa asumsi tersebut bukan hanya keliru, tetapi juga berbahaya," ungkapnya.

Atas peristiwa itu, koalisi mendesak pemerintah dan Komnas HAM membentuk tim investigasi pencari fakta yang independen, transparan, dan menyeluruh untuk mengusut kematian lima peserta Latsarmil. Mereka juga meminta penegakan hukum terhadap seluruh pihak yang dinilai bertanggung jawab.

Selain itu, koalisi meminta penghentian seluruh rangkaian program Latsarmil bagi calon Manajer KDMP serta rencana keterlibatan militer dalam berbagai pelatihan bagi masyarakat sipil lainnya.

Koalisi juga mendesak pemerintah menghentikan pelibatan TNI dalam program-program yang tidak berkaitan dengan tugas pokok pertahanan negara dan mengembalikan pelaksanaan program pembangunan kepada institusi sipil yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya.

JAKARTA - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo membuka peluang Aparatur Sipil Negara (ASN) atau tenaga ahli dari luar institusi Polri mengisi jabatan tertentu di institusi Polri. Skema tersebut disiapkan sebagai bentuk resiprokal terhadap penugasan anggota Polri di luar struktur organisasi kepolisian.

Hal itu disampaikan Sigit saat menjadi pembicara dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) Kompolnas di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Rabu (10/6/2026).

Sigit menjelaskan, Polri sebelumnya mengusulkan adanya mekanisme timbal balik. Jika anggota Polri dapat ditugaskan di luar struktur kepolisian, maka ASN atau pihak dari luar Polri juga diberi ruang untuk masuk dan mengisi jabatan tertentu di Korps Bhayangkara.

"Jadi kalau Polri ada yang melaksanakan tugas di luar struktur, maka kita juga memberikan ruang agar teman-teman ASN yang ada di luar struktur Polri pun bisa masuk. Namun kemarin belum bisa terakomodir di undang-undang, namun kita akan atur di Peraturan Pemerintah ataupun Perpres sehingga kemudian resiprokal tersebut betul-betul bisa ada," kata Sigit.

Menurut Sigit, keterlibatan tenaga dari luar diperlukan pada bidang-bidang yang membutuhkan keahlian khusus yang belum sepenuhnya dikuasai Polri. "Kalau ini memang untuk kemajuan karena memang kita tidak menguasai, tentunya kita juga butuh ahli dari luar yang kita harapkan ini juga bisa lebih baik," ujarnya.

Lihat video: Respons Kapolri soal Pigai Usul Sipil Bisa Isi Jabatan di Polri



Sigit juga mengatakan aturan mengenai penempatan anggota Polri di luar struktur akan diperketat. Anggota Polri hanya dapat bertugas di luar struktur apabila ada permintaan dari instansi terkait atau berdasarkan penugasan presiden.

"Polri hanya bisa melaksanakan tugas di luar struktur apabila diminta. Jadi kalau tidak diminta ya saya juga tidak akan mengirim," katanya.

Sigit menambahkan, pengaturan baru tersebut bukan dimaksudkan untuk mengambil ruang ASN di lembaga lain, melainkan sebagai bentuk kesiapan Polri menjalankan tugas yang masih berkaitan dengan fungsi kepolisian ketika dibutuhkan pemerintah.

Selain itu, Sigit menyebut regulasi juga akan memperjelas ketentuan bahwa anggota Polri yang menempati jabatan di luar ketentuan harus mengundurkan diri dari institusi kepolisian.

"Bukannya kita bermaksud untuk kemudian mengganggu ruang ASN Polri di luar struktur, tidak, tapi ini semata-mata karena kami memberikan ruang pada prinsipnya kalau kami dibutuhkan, sepanjang itu sesuai dengan fungsi hal-hal yang menyangkut dengan fungsi kepolisian kita akan melaksanakan," paparnya.

"Ada juga aturan terkait dengan yang di luar itu maka Polri harus berhenti, itu diatur secara lebih jelas. Termasuk juga bagaimana kita melakukan perbaikan terhadap kurikulum pendidikan sehingga kemudian Polri ke depan bisa lebih profesional, lebih humanis dan lebih menghormati hak asasi manusia. Ini juga menjadi bagian yang menjadi catatan penting, termasuk juga penguatan Kompolnas," sambungnya.

Amsar A Dulmanan

Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial (FIS) UNUSIA

NAHDLATUL ULAMA (NU) merupakan salah satu kekuatan sosial-keagamaan paling berpengaruh dalam sejarah Indonesia modern. Keberadaannya tidak hanya merepresentasikan Islam tradisional Nusantara, tetapi juga mencerminkan proses panjang dialektika antara agama, kebangsaan, demokrasi, dan realitas masyarakat yang majemuk.

Dalam perjalanan sejarahnya, NU berkembang melampaui identitas sebagai organisasi keagamaan semata dan tampil sebagai salah satu pilar utama masyarakat sipil Indonesia yang berperan penting menjaga keseimbangan hubungan antara negara, agama, dan warga negara.

Teori politik modern menyebut masyarakat sipil (civil society) dipahami sebagai ruang sosial yang berada di luar negara namun memiliki kemampuan memengaruhi kehidupan publik melalui partisipasi warga, solidaritas sosial, serta kontrol moral terhadap kekuasaan. Larry Diamond (1999) menjelaskan bahwa civil society merupakan jaringan organisasi sosial yang independen dari negara dan berfungsi memperkuat demokrasi melalui partisipasi publik serta pembatasan kekuasaan politik.

Dalam konteks Indonesia, NU menjadi salah satu contoh paling penting tentang bagaimana organisasi keagamaan dapat berkembang menjadi kekuatan masyarakat sipil yang demokratis, inklusif, dan berakar kuat dalam kehidupan sosial masyarakat.

Keunikan NU terletak pada kemampuannya memadukan otoritas keagamaan, tradisi lokal, dan partisipasi sosial dalam satu kerangka yang memungkinkan agama berfungsi tidak hanya sebagai sumber spiritualitas, tetapi juga sebagai kekuatan moral yang menggerakkan kehidupan publik. Dari basis sosial inilah NU berkembang menjadi aktor penting dalam proses demokratisasi, penguatan kebangsaan, dan pemeliharaan kohesi sosial di Indonesia.

Sejak berdiri pada tahun 1926, NU lahir sebagai respons terhadap berbagai perubahan sosial, politik, dan keagamaan yang berkembang pada masa kolonial. Para ulama pesantren melihat bahwa modernisasi kolonial, arus pembaruan Islam dari Timur Tengah, serta penetrasi budaya Barat menghadirkan tantangan baru bagi keberlangsungan tradisi Islam Nusantara.

Karena itu, NU dibentuk untuk mempertahankan otoritas keilmuan pesantren sekaligus menjaga kesinambungan hubungan antara Islam dan budaya lokal yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat. Karakter khas NU tampak dalam kemampuannya mengintegrasikan ajaran Islam dengan budaya lokal.

Tradisi seperti tahlilan, maulidan, slametan, dan ziarah kubur diterima sebagai bagian dari ekspresi keberagamaan masyarakat. Pendekatan kultural ini menjadikan NU memiliki watak yang lentur, akomodatif, dan relatif terbuka terhadap pluralitas sosial.

Alih-alih membangun identitas Islam melalui penolakan terhadap budaya lokal, NU mengembangkan pendekatan dialogis yang memungkinkan agama dan kebudayaan saling memperkaya. Di sinilah letak kekuatan historis NU sebagai gerakan Islam yang berakar kuat pada realitas sosial Indonesia.

Dalam perspektif sosiologi politik, pesantren menjadi fondasi utama terbentuknya karakter masyarakat sipil NU. Pesantren bukan hanya institusi pendidikan agama, melainkan juga ruang reproduksi nilai, etika sosial, dan kepemimpinan masyarakat.

Melalui jaringan pesantren yang tersebar luas, NU membangun modal sosial berupa kepercayaan, solidaritas, dan partisipasi warga. Modal sosial inilah yang kemudian menjadi basis kekuatan NU dalam berbagai proses sosial dan politik di Indonesia.

Perjalanan sejarah NU memperlihatkan hubungan yang dinamis dengan negara dan kekuasaan politik. Pada masa perjuangan kemerdekaan, NU memainkan peran penting dalam gerakan nasionalisme Indonesia. Resolusi Jihad yang dikeluarkan KH. Hasyim Asy’ari pada Oktober 1945 menjadi salah satu momentum penting yang memperlihatkan bahwa nasionalisme dan Islam tidak dipandang sebagai dua hal yang bertentangan.

Bagi NU, mempertahankan kemerdekaan Indonesia merupakan bagian dari kewajiban keagamaan. Pandangan ini menunjukkan bahwa sejak awal NU menerima negara-bangsa sebagai bentuk konsensus politik yang sah dan sesuai dengan prinsip kemaslahatan dalam Islam.

Pada era demokrasi parlementer, NU terlibat secara langsung dalam politik praktis dan bahkan menjadi salah satu kekuatan politik utama nasional. Namun pengalaman tersebut juga memperlihatkan berbagai dilema yang muncul ketika organisasi keagamaan berhadapan dengan kepentingan kekuasaan.

Pada masa Demokrasi Terpimpin, NU memilih beradaptasi dengan pemerintahan Soekarno sebagai strategi politik untuk mempertahankan posisi umat Islam di tengah menguatnya pengaruh Partai Komunis Indonesia. Sebagaimana dicatat Greg Fealy, pilihan tersebut mencerminkan tradisi politik NU yang realistis dan pragmatis dalam membaca perubahan sosial-politik.

Relasi NU dengan negara mengalami perubahan signifikan pada masa Orde Baru. Kebijakan depolitisasi yang dijalankan rezim Soeharto membatasi ruang gerak politik Islam melalui penyederhanaan partai politik dan pengawasan ketat terhadap organisasi kemasyarakatan. Dalam situasi tersebut, NU menghadapi tantangan besar untuk mempertahankan independensinya.

Momentum penting terjadi dalam Muktamar NU ke-27 di Situbondo tahun 1984 ketika organisasi ini memutuskan untuk kembali kepada Khittah 1926. Keputusan tersebut menandai transformasi besar NU dari orientasi politik praktis menuju penguatan fungsi sosial-keagamaan dan pemberdayaan masyarakat.

Kembalinya NU ke khittah bukan berarti menjauh dari persoalan politik. Melainkan menegaskan posisi organisasi sebagai kekuatan moral yang independen dari negara maupun partai politik.

Transformasi tersebut mencapai puncaknya pada masa kepemimpinan KH. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Di bawah kepemimpinannya, NU berkembang menjadi ruang intelektual yang aktif memperjuangkan demokrasi, pluralisme, dan hak asasi manusia.

Gus Dur menempatkan agama sebagai sumber etika publik yang membela kelompok lemah, melindungi kebebasan warga negara, dan menjunjung tinggi martabat kemanusiaan. Agama, menurutnya, tidak boleh direduksi menjadi instrumen perebutan kekuasaan politik.

Pemikiran Gus Dur membawa NU memasuki fase baru sebagai kekuatan masyarakat sipil yang aktif dalam proses demokratisasi. Pada masa Orde Baru, banyak intelektual dan aktivis NU terlibat dalam gerakan pro-demokrasi serta advokasi hak asasi manusia. Fenomena ini oleh Robert W. Hefner disebut sebagai “Civil Islam”, yakni bentuk keberagamaan Islam yang mendukung demokrasi, pluralisme, dan kehidupan sipil modern.

Pasca-Reformasi 1998, peran NU dalam demokrasi Indonesia semakin terlihat nyata. Reformasi membuka ruang yang lebih luas bagi masyarakat sipil untuk terlibat dalam kehidupan politik. Dalam konteks tersebut, NU tampil sebagai salah satu kekuatan sosial yang relatif konsisten mendukung demokrasi konstitusional, pemilu yang bebas, kebebasan sipil, dan pluralisme politik.

Bagi NU, demokrasi tidak bertentangan dengan Islam karena prinsip-prinsip musyawarah, keadilan, dan partisipasi memiliki akar yang kuat dalam tradisi Islam melalui konsep syura. Kontribusi NU terhadap demokrasi tidak hanya berlangsung pada level negara, tetapi juga pada kehidupan sosial di tingkat akar rumput.

Tradisi bahtsul masail, musyawarah pesantren, dan pengambilan keputusan secara kolektif merupakan bentuk praktik demokrasi deliberatif yang telah lama berkembang dalam kultur organisasi. Melalui mekanisme tersebut, warga dilatih untuk berdialog, menghargai perbedaan pandangan, dan mencari solusi bersama atas berbagai persoalan sosial-keagamaan.

Demokrasi dengan demikian tidak hanya dipahami sebagai prosedur politik, tetapi juga sebagai budaya sosial.

Komitmen NU terhadap demokrasi memiliki hubungan erat dengan sikapnya terhadap kebhinekaan Indonesia.

Sebagai organisasi yang tumbuh dalam masyarakat plural, NU menyadari bahwa Indonesia dibangun di atas keberagaman agama, etnis, bahasa, dan budaya. Karena itu, NU menerima Pancasila sebagai dasar negara dan menolak gagasan pendirian negara Islam.

Bagi NU, Pancasila merupakan titik temu yang memungkinkan seluruh warga negara hidup bersama secara damai tanpa harus menghilangkan identitas keagamaan masing-masing. Dalam pandangan NU, keberagaman merupakan “sunnatullah”, yakni kenyataan sosial yang dikehendaki Tuhan.

Karena itu, pluralitas tidak boleh dipandang sebagai ancaman, melainkan sebagai fondasi kehidupan bersama. Pandangan ini menjadi dasar berkembangnya konsep Islam Nusantara yang menekankan corak Islam yang moderat, toleran, ramah budaya, dan menghargai tradisi lokal.

Islam Nusantara sesungguhnya bukan sekadar identitas kultural, melainkan paradigma keberagamaan yang menempatkan dialog, toleransi, dan penghormatan terhadap perbedaan sebagai dasar kehidupan publik. Dalam kerangka masyarakat sipil, paradigma ini memiliki arti penting karena memungkinkan identitas keagamaan berfungsi sebagai sumber solidaritas sosial, bukan sebagai alat eksklusi terhadap kelompok lain.

Di tengah meningkatnya politik identitas dan menguatnya berbagai bentuk radikalisme keagamaan, posisi NU menjadi semakin strategis dalam menjaga integrasi nasional. Melalui jaringan pesantren, lembaga pendidikan, organisasi kepemudaan, serta berbagai aktivitas sosialnya, NU berupaya membangun moderasi beragama dan toleransi sosial di tengah masyarakat.

Peran ini menjadi semakin penting ketika media sosial dan globalisasi mempercepat penyebaran berbagai ideologi transnasional yang berpotensi mengancam kohesi sosial Indonesia. Meski demikian, tantangan yang dihadapi NU tidaklah kecil. Sebagai organisasi dengan basis massa yang sangat besar.

NU menghadapi persoalan berupa fragmentasi elite, pragmatisme politik, serta kesenjangan antara wacana elite dan realitas akar rumput. Marcus Mietzner dan Burhanuddin Muhtadi menunjukkan bahwa meskipun elite NU secara konsisten mempromosikan pluralisme dan toleransi, sebagian basis sosialnya masih memperlihatkan kecenderungan konservatif terhadap kelompok minoritas tertentu. Kondisi ini menunjukkan bahwa demokrasi dan pluralisme dalam tubuh NU merupakan proses yang terus berkembang dan belum sepenuhnya selesai.

Selain itu, kedekatan sebagian elite NU dengan pusat kekuasaan juga memunculkan kritik mengenai potensi melemahnya fungsi kontrol masyarakat sipil terhadap negara. Dalam teori civil society, independensi merupakan syarat penting agar organisasi masyarakat mampu menjalankan fungsi pengawasan dan kritik terhadap kekuasaan.

Karena itu, salah satu tantangan terbesar NU pada masa kini adalah menjaga keseimbangan antara keterlibatan politik dan independensi moral sebagai kekuatan masyarakat sipil. Namun demikian, pengalaman historis NU memperlihatkan bahwa agama, demokrasi, dan kebangsaan tidak harus berada dalam hubungan yang saling bertentangan.

Sebaliknya, ketiganya dapat membentuk sintesis sosial yang produktif ketika agama ditempatkan sebagai sumber etika publik yang mendorong keadilan, toleransi, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Pada akhirnya, Nahdlatul Ulama merupakan contoh penting mengenai bagaimana tradisi pesantren dapat berkembang menjadi fondasi masyarakat sipil yang kuat.

Melalui jaringan ulama, pesantren, budaya musyawarah, serta keterlibatannya dalam berbagai proses sosial-politik, NU telah menjelma menjadi salah satu pilar utama demokrasi Indonesia. Di tengah menguatnya populisme, politik identitas, dan polarisasi sosial pada tingkat global, peran NU sebagai penjaga moderasi, demokrasi, dan kebhinekaan menjadi semakin relevan.

Dengan segala dinamika dan tantangannya, NU terus memperlihatkan bahwa Islam dapat hadir sebagai kekuatan sosial yang tidak hanya memperkuat kehidupan keagamaan, tetapi juga menopang demokrasi, keadilan sosial, dan keutuhan bangsa Indonesia.

JAKARTA - Menteri Hak Asasi Manusia (MenHAM) Natalius Pigai mengusulkan agar kalangan sipil bisa menduduki jabatan utama di lingkungan Polri. Revisi kebijakan itu dinilainya bisa menjaga keseimbangan lantaran selama ini selama ini anggota polisi juga mengisi jabatan tertentu di luar institusinya sendiri.

"Kalau selama ini anggota Polri bisa jadi pejabat di institusi sipil, kementerian, dan lembaga, maka sebaiknya juga ada dari kalangan sipil yang bisa menduduki jabatan utama di institusi Polri," kata Pigai dalam keterangannya dikutip Sabtu (6/6/2026).

Ia menilai keterlibatan profesional sipil dalam jabatan-jabatan tersebut merupakan praktik yang berkembang di berbagai negara demokratis modern. Selain itu, usulan tersebut juga dinilai sejalan dengan semangat reformasi yang menempatkan kepolisian sebagai institusi sipil yang profesional, modern, dan demokratis.

Pigai juga mendorong agar pembahasan revisi UU Polri dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan pemerintah, DPR, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan berbagai pemangku kepentingan.

Lihat juga: PUSARAN KORUPSI DI MAKAN BERGIZI

"Tujuan akhirnya bukan sekadar perubahan struktur organisasi, melainkan memastikan bahwa tata kelola kepolisian semakin profesional, akuntabel, menghormati HAM, serta selaras dengan prinsip negara hukum dan demokrasi," lanjut Pigai.

Meski demikian, menurut Pigai, nantinya kalangan sipil hanya bisa menduduki jabatan atau posisi yang bukan tugas utama operasional Polri. Posisi tersebut mencakup bidang dukungan manajerial dan administrasi strategis, seperti perencanaan, pengelolaan sumber daya manusia, pengawasan internal, transformasi digital, pengelolaan keuangan, personalia, hingga tata kelola organisasi yang setara dengan jabatan pimpinan tinggi madya atau eselon I.

"Tentunya jabatan yang bisa diisi sipil seperti administrasi, keuangan, inspektorat, atau personalia yang tidak terkait langsung dengan tugas utama kepolisian," kata Pigai.

Sebelumnya, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengusulkan agar sejumlah jabatan utama di lingkungan Polri dapat diisi oleh kalangan sipil dalam revisi Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Pigai menjelaskan, usulan tersebut bertujuan memperkuat profesionalisme, supremasi sipil, serta tata kelola pemerintahan yang lebih demokratis.

"Saya usulkan salah satu muatan materi revisi UU Polri adalah dibukanya jabatan untuk pejabat utama di Kepolisian yang dapat diisi oleh kalangan sipil," ujar Pigai dalam keterangan tertulis, Jumat (5/6/2026).

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni buka suara ihwal munculnya usulan dari Menteri HAM Natalius Pigai terkait sejumlah jabatan utama di lingkungan Polri dapat diisi kalangan sipil dalam Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Sahroni memberikan pesan untuk Pigai.

"Pak Pigai jangan usulin yang enggak-enggak," cetus Sahroni saat dimintai tanggapan wartawan, Jumat (5/6/2026).

Dibanding harus mengusulkan hal tersebut, Sahroni meminta agar Natalius Pigai lebih baik fokus saja dengan tugas-tugas yang diemban dalam memimpin Kementerian HAM. Dia menyinggung bahwa masih banyak kasus pelanggaran HAM yang perlu mendapatkan perhatian serius.

"Urusin pelanggaran HAM aja noh banyak sekalii yang harus dibela. Contoh Antasari 45 kan banyak yang perlu dibela," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengusulkan agar sejumlah jabatan utama di lingkungan Polri dapat diisi kalangan sipil dalam Revisi Undang-Undang (UU) tentang Polri. Usulan tersebut bertujuan memperkuat profesionalisme, supremasi sipil, serta tata kelola pemerintahan yang lebih demokratis.

"Saya usulkan salah satu muatan materi revisi UU Polri adalah dibukanya jabatan untuk pejabat utama di kepolisian yang dapat diisi kalangan sipil," ujar Pigai, Jumat (5/6/2026).

Bisnis.com,JAKARTA- Koalisi Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi (MKE) mempertanyakan dasar hukum bagi Pemerintah Indonesia pemberian pengecualian kewajiban penempatan 100% Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) di Bank Himbara bagi Amerika Serikat.

Dalam siaran pers bersama Publish What You Pay (PWYP) Indonesia dan International NGO Forum on Indonesia Development (Infid), koalisi itu mempertanyakan hal itu dikarenakan perjanjian perdagangan resiprokal bilateral dengan Amerika Serikat masih belum diratifikasi oleh Indonesia.

Respons kritis ini dilakukan terkait pernyataan Menko Ekonomi Airlangga Hartarto yang mengatakan akan memberikan pengecualian bagi negara eksportir yang berasal dari negara mitra dagang yang telah memiliki perjanjian perdagangan bilateral atau free trade agreement (FTA) dengan Indonesia.

Olisias Gultom, Direktur Sahita Institute (Hints), menilai kebijakan kewajiban penempatan devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam (SDA) di dalam negeri, khususnya bank Himbara, adalah langkah yang sangat baik bagi pemerintah untuk memastikan kekayaan alam Indonesia memberikan manfaat maksimal bagi perekonomian nasional, khususnya di tengah tekanan ekonomi akibat melemahnya nilai tukar rupiah dan kapasitas fiskal dalam membiayai defisit APBN.

“Pengecualian yang diberikan Pemerintah Indonesia kepada eksportir dari mitra dagang luar negeri yang telah memiliki FTA harus dilakukan secara hati-hati dan berpotensi kurang efektif dalam Upaya memaksimalkan ketahanan ekonomi mengingat peran signifikan Perusahaan asing di dalam kegiatan eksportir SDA. Justru, pemberian pengecualian akan kembali memberikan karpet merah bagi korporasi multinasional untuk bisa mengeruk keuntungan lebih banyak dari bisnis di sektor ekstraktif ini”, ujarnya, Senin (25/5/2026).

Aryanto Nugroho, Koordinator Nasional PWYP Indonesia, menegaskan bahwa kebijakan DHE SDA pada prinsipnya adalah instrumen minimal untuk mencegah capital flight di sektor sumber daya alam.

"Selama ini eksploitasi sumber daya alam, khususnya sektor ekstraktif, telah meninggalkan jejak krisis sosial-ekologis yang masif di tapak. Menurutnya, sangat tidak adil jika kerusakan lingkungannya ditinggalkan di Indonesia, sementara keuntungan finansialnya dibiarkan terbang ke luar negeri.

“Memberikan pengecualian DHE SDA melalui kompromi perjanjian dagang seperti Indonesia-AS ART merupakan bentuk nyata ketundukan tata kelola kita terhadap tekanan aktor global, yang jelas-jelas mengkhianati kedaulatan bangsa," tegas Aryanto.

Aryanto juga menyoroti bahwa keberhasilan kebijakan DHE SDA ini sangat bergantung pada transparansi penuh dalam pelaksanaannya, pengawasan yang akuntabel, serta perlindungan agar tidak memberatkan pelaku usaha secara tidak proporsional.

Sementarai tu, Rachmi Hertanti, Peneliti Transnational Institute, menilai secara khusus pemberian pengecualian kewajiban pengalihan hasil ekspor di dalam negeri kepada AS tidak dapat dilakukan mengingat perjanjian Indonesia-AS ART belum berlaku karena ratifikasi belum dilakukan.

Apalagi status tarif resiprokal yang diterapkan oleh Presiden Trump sebagai tindakan ilegal atau tidak sah oleh Putusan Supreme Court AS menjadikan Indonesia-AS ART juga tidak memiliki dasar hukum.

“Pemerintah Indonesia telah terikat komitmen untuk meninjau kembali persyaratan kewajiban pengalihan hasil ekspor sumber daya alam di dalam negeri dan mendesak agar dalam waktu 12 bulan sejak Perjanjian ART berlaku kewajiban tersebut harus dihapuskan. Akan tetapi, hingga saat ini proses ratifikasi Perjanjian ART belum dilakukan. Artinya, tidak ada dasar hukum bagi pemerintah,” kata Rachmi.

Adapun koalisi MKE sebelumnya telah mendesak agar perjanjian perdagangan ini tidak menjadi instrumen barter kedaulatan sumber daya alam yang dikuasai negara dan merugikan rakyat, serta mendesak agar Perjanjian ART tidak dilanjutkan mengingat tidak ada dasar hukum yang sah di AS.

Hukum di Indonesia hari-hari ini tidak lagi tampil sebagai panglima keadilan. Hukum kita lebih mirip pedang di tangan penguasa untuk menebas siapa pun yang dianggap menghalangi ambisi mereka. Banyak kejadian yang membawa kita ke kesimpulan ini.

Dari semua kejadian itu kita menyaksikan hukum digunakan sebagai alat pembungkam masyarakat sipil dan oposisi, sementara konstitusi ditekuk-tekuk demi kepentingan elite. Siapa pun yang merasa ada yang salah dengan cara negara ini dijalankan, dia tidak sendirian.

Pola yang berulang ini menunjukkan bahwa persoalannya bukan insidental, melainkan sistemis. Maka, kita sedang berada dalam situasi yang mendesakkan urgensi bahwa hukum yang bermasalah tersebut harus dibongkar hingga ke akarnya.

Pertanyaannya kemudian bukan lagi apakah ini masalah, tapi bagaimana membongkarnya. Jawabannya bukan sekadar perbaikan administratif. Kita memerlukan perubahan fundamental, yang harus dimulai dari tiga hal utama: mengembalikan kedaulatan sipil, menegakkan konstitusi, dan membatalkan hukum yang menindas rakyat.

Mengembalikan kedaulatan sipil adalah langkah pertama yang tak bisa ditawar. Selama ini garis antara pertahanan dan keamanan negara sering kabur.

Kita membutuhkan pemisahan yang tegas antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai alat pertahanan dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebagai alat keamanan negara. Tanpa pemisahan ini militerisasi dalam kehidupan sipil bakal terus menghantui kita.

Pemisahan ini hanya langkah awal. Tanpa perubahan struktur yang lebih luas, masalah yang sama akan terus berulang.

Untuk mencegah pengulangan itu, kita perlu mereformasi sektor keamanan secara menyeluruh. Ini mencakup polisi, militer, hingga intelijen. Salah satu langkah radikal tapi krusial adalah penghapusan komando teritorial. ​​

Struktur komando daerah militer yang selama ini merambah hingga ke pelosok desa harus dihapus dan digantikan dengan postur pertahanan yang lebih sesuai strategi pertahanan nasional yang berbasis kelautan dan kepulauan. TNI sebagai alat negara di bidang pertahanan negara harus melindungi segenap rakyat, bukan mengawasi rakyat layaknya musuh negara.

Namun, persoalan hukum tak berhenti pada aparat keamanan. Ia juga ditentukan oleh bagaimana kekuasaan kehakiman bekerja.

Karenanya, menegakkan konstitusi dan keadilan yang independen perlu untuk memastikan bahwa lembaga yang menjalankan hukum memiliki kemerdekaan--supaya hukum bisa benar-benar tegak.

Kita harus memastikan kemerdekaan kekuasaan kehakiman, bebas dari campur tangan kekuasaan eksekutif maupun legislatif. Sistem checks and balances harus dihidupkan kembali agar tidak ada satu lembaga pun yang terlalu perkasa dan korup.

Ketika hukum tak independen, dampaknya terlihat jelas dalam dua hal: pelanggaran hak asasi manusia yang tak terselesaikan dan sistem politik yang dikuasai oligarki.

Tersebab oleh hal itu, menegakkan konstitusi juga berarti menuntaskan utang sejarah kita: menyelesaikan persoalan-persoalan pelanggaran hak asasi manusia berat yang selama ini dipetieskan.

Selain itu, kita membutuhkan reformasi partai politik dan sistem kepartaian. Ini mendesak agar partai tidak lagi menjadi kendaraan bagi oligarki, serta memastikan pemilihan umum berjalan jujur dan adil tanpa manipulasi sistemik.

Tetapi semua prinsip itu akan tampak kosong kalau produk hukumnya sendiri tetap menindas. Dalam hal ini, menjadi penting menghentikan penggunaan hukum untuk membungkam kritik dan suara-suara yang berbeda di tengah masyarakat.

Untuk itulah diperlukan langkah yang tujuannya membatalkan hukum penindas rakyat. Di sini, kita harus berani menyebutkan bahwa banyak produk hukum kita saat ini yang lahir bukan untuk menyejahterakan rakyat; hukum itu semata-mata untuk merampok sumber daya alam dan memperkaya segelintir elite belaka. Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Modal Asing, dan berbagai kebijakan serupa yang merusak lingkungan dan merampas ruang hidup masyarakat harus segera dicabut.

Kebijakan yang koruptif dan merugikan masyarakat–program-program yang tampak manis di permukaan namun sarat potensi penyelewengan, seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, Proyek Strategis Nasional, hingga lumbung pangan (food estate)–harus dihentikan. Kita perlu mengembalikan hak-hak masyarakat atas tanah dan keanekaragaman hayati mereka.

Namun hukum yang tak adil mustahil lahir kalau ruang berpikir dan bersuara terus dibatasi.

Dengan terus mengurung ruang yang memungkinkan orang berpikir dan berpendapat secara bebas, situasi hukum kita tak bakal membaik. Kita harus menghapuskan kontrol kekuasaan atas perguruan tinggi agar kampus kembali menjadi laboratorium nalar yang merdeka.

Jaminan kemerdekaan berekspresi dan pers adalah harga mati, termasuk pembatasan konglomerasi media yang selama ini menyetir narasi publik sesuai kepentingan pemilik modal.

Semua langkah tersebut pada akhirnya tak dapat diserahkan hanya kepada institusi. Memperbaiki hukum di Indonesia bukanlah pekerjaan rumah bagi ahli hukum di ruang sidang saja.

Ini adalah tuntutan revolusioner bagi setiap warga negara yang merindukan keadilan. Kita harus bergerak menuntut kembalinya kedaulatan sipil dan konstitusi yang murni. Hukum harus kembali menjadi milik rakyat, bukan milik mereka yang mampu membelinya atau mereka yang memegang tongkat kekuasaan.

Saatnya kita menyadari bahwa hukum yang menindas tak bakal berhenti dengan sendirinya. Ia harus dihentikan. Keberanian kolektif kitalah yang menentukannya.

---

Opini ini adalah ringkasan dari diskusi antara beberapa akademisi dari berbagai bidang keilmuan mengenai masalah hukum kita hari ini, sebagai bagian dari Forum Intelektual AntarDisiplin, 13 April 2026, di FKUI, Salemba, Jakarta.

JAKARTA - Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari DeJuRe, Imparsial, Centra Initiative, Raksha Initiatives, HRWG, Indonesia RISK Center, dan SETARA Institute merespons sidang perdana penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS Andrie Yunus yang digelar Mahkamah Militer II-08 Jakarta dengan mendengarkan dakwaan oditur. Dalam persidangan militer itu, majelis hakim juga menyampaikan bahwa jika saksi Andri Yunus tidak hadir, maka akan bisa dikenakan sanksi pidana.

Koalisi Masyarakat Sipil menyatakan bahwa sudah sejak awal Andrie Yunus sebagai saksi sekaligus korban menolak kasusnya diadili oleh pengadilan militer secara terbuka dengan sebuah pernyataan mosi tidak percaya kepada publik pada 3 April 2026 dan secara resmi juga disampaikannya dalam persidangan uji materi UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI pada Mahkamah Konstitusi (MK).

“Kami memandang bahwa sikap majelis hakim yang menyampaikan bahwa saksi Andrie Yunus akan dapat sanksi pidana merupakan bentuk ancaman secara langsung terhadap diri Andrie Yunus, yang artinya menjadikan ia korban untuk kedua kalinya,” kata perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil sekaligus Direktur Kebijakan Publik Raksha Initiative Wahyudi Djafar dalam keterangan persnya, Sabtu (2/5/2026).

Padahal, kata dia, Andrie Yunus sendiri telah mendapatkan jaminan perlindungan menyeluruh dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) tak berapa lama setelah ia diserang oleh anggota BAIS TNI. Koalisi Masyakat Sipil menyampaikan bahwa pada Pasal 1 ayat (6) UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mendefinisikan ancaman sebagai menimbulkan akibat, baik langsung maupun tidak langsung sehingga Saksi dan/atau Korban merasa takut atau dipaksa untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal yang berkenaan dengan pemberian kesaksiannya dalam suatu proses peradilan pidana.

“Kami juga menilai proses pemaksaan Andrie Yunus untuk bersaksi di muka pengadilan tersebut lebih pada mengutamakan sisi kepentingan militer dibanding kepentingan keadilan korban. Hal ini terbukti dengan tidak dilakukannya pemeriksaan terutama terhadap orang yang diduga menyuruh melakukan atau setidak-tidaknya memberikan perintah,” katanya.

Terlebih lagi, kata dia, publik tidak sama sekali mendengar bahwa TNI akan mengembangkan investigasinya untuk mengusut atasan pelaku untuk bertanggungjawab. Sebaliknya, lanjut dia, TNI justru menggunakan dalih bahwa para pelaku lapangan mengambil tindakan sendiri dengan dasar dendam pribadi.

Menurut dia, alasan tersebut menunjukkan minimnya sikap profesionalisme dan sikap problematik institusi TNI dalam menghormati hak konstitusional warga negara dan hak asasi manusia (HAM). “Kami berpendapat, penolakan tersebut merupakan hak dari Andrie Yunus selaku korban yang dijamin dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan dan konstitusi serta tidak ada satu pun entitas yang dapat memaksa dirinya untuk memberikan kesaksiannya,” ujarnya.

“Persidangan kasus ini dalam peradilan militer ini sudah seharusnya menjadi pertanda reformasi peradilan militer adalah sebuah keharusan dan signifikan setelah hampir dua dasawarsa mengalami stagnasi dan berdampak pada pelanggengan praktik impunitas,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Akadimisi Rocky Gerung turut menghadiri pelantikan pejabat di Kabinet Merah Putih pada Senin (27/4/2026) oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara.

Rocky mengatakan bahwa dirinya menghadiri acara pelantikan sejumlah menteri itu sebagai perwakilan masyarakat sipil yang diundang.

"Untuk menyaksikan, sekaligus menjadi penanda bahwa kabinet itu juga jadi efektif kalau ada tokoh-tokoh mantan napi [narapidana]," kata Rocky di Kompleks Istana Kepresidenan pada Senin (27/4/2026).

Dia mengatakan bahwa salah satu pejabat baru yang dilantik adalah Jumhur Hidayat menjabat sebagai Menteri Lingkungan Hidup. Menurut Rocky, Jumhur merupakan mantan narapidana yang juga intelektual.

Jumhur memang merupakan aktivis yang pernah mendekam di penjara pada 1989 saat memimpin aksi demonstrasi menolak kedatangan Menteri Dalam Negeri Rudini.

"Dia juga seorang intelektual, dia belajar tentang perburuhan, ekonomi, lingkungan dari ITB. Jadi karena dia saya kenal, maka saya dampingi itu. Itu alasan saya ada di sini," kata Rocky.

Di Istana Negara, Rocky juga terlihat berbincang dengan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Rocky menjelaskan bahwa dalam perbincangannya itu, dia menyampaikan perihal ethics of care dan ethics of rights.

Menurut Rocky, ethics of care merupakan cara secara psikologis dalam memperlihatkan kepemimpinan melalui bahasa tubuh.

"Nah, saya bilang Pak Teddy ini mampu untuk memilah kapan bahasa tubuh yang terucap itu dipamerkan, kapan bahasa tubuh yang sifatnya psikologis itu disimpan untuk hal-hal yang momentum," jelas Rocky.

Sementara itu, Rocky pun terlihat bersalaman dengan Presiden Prabowo serta Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka. Dia menjelaskan bahwa dalam momen tersebut, Prabowo sempat menyapa Rocky dan menyebutnya sebagai disiden.

"Sama Pak Prabowo ya saya salaman tadi, dan Pak Prabowo kan teman saya diskusi dulu-dulu. Dan beliau, 'Wah Pak Rocky terima kasih hadir, dan ternyata Pak Rocky masih disiden,' gitu. Tapi Anda lihat wajahnya wajah bercanda. Emang saya disiden," katanya.

Disiden merupakan seseorang atau sekelompok orang yang tidak sepakat atau berbeda pendapat dengan pendapat umum atau pendapat yang dominan.

JAKARTA - Sejumlah pimpinan organisasi masyarakat sipil mendatangi Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (17/4/2026). Mereka berencana mengantarkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto.

Dalam surat itu, mereka meminta Presiden memastikan penanganan kasus penyiraman air keras yang dialami aktivis KontraS Andrie Yunus secara transparan, akuntabel, dan imparsial.

Sayangnya, rencana tersebut tak berjalan mulus. Mereka sempat tertahan oleh pengamanan dalam (Pamdal) lantaran tidak memiliki izin pemberitahuan terlebih dahulu.



Kemudian, para pimpinan koalisi masyarakat sipil pun langsung menggelar aksi untuk menyuarakan aspirasinya lewat spanduk hitam yang dibentangkan persis di pintu masuk gerbang Majapahit Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg).

Koordinator KontraS Dimas Bagus Arya juga turut menyampaikan hal yang mendasari pimpinan koalisi masyarakat sipil ingin mengirimkan surat kepada Presiden. Mereka meminta agar kasus Andrie Yunus tak dibawa ke Peradilan Militer.

"Jadi hari ini tentu kami menegaskan kembali bahwa kasus penyiraman air keras kepada Andrie itu lebih tepat jika proses diselesaikan di forum peradilan umum," kata Dimas.

Selain itu, Koalisi Masyarakat Sipil juga meminta Presiden Prabowo Subianto menggunakan kewenanganannya untuk membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) untuk kasus ini.

"Dan yang kedua, kami juga meminta agar otoritas negara membentuk tim gabungan pencari fakta. Karena dalam kasus ini terdapat banyak sekali hambatan politik maupun hambatan yang bersifat legal formal," ujarnya.

Tak lama setelah aksi di depan gerbang Majapahit, tim Pamdal bersama perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil melakukan negosiasi. Sampai akhirnya, Pamdal Istana mengizinkan beberapa orang untuk menyerahkan surat kepada Kemensesneg.

JAKARTA - Konfederasi LSM Indonesia resmi diluncurkan pada Kamis (9/4/2026) sebagai wadah bersama yang diproyeksikan menjadi rumah besar aktivis untuk memperkuat konsolidasi masyarakat sipil , memperluas sinergi antarlembaga, dan mengokohkan perjuangan dalam mengawal kepentingan rakyat. Teuku Z Arifin dikukuhkan sebagai Koordinator Nasional Konfederasi LSM Indonesia.

Kehadiran Konfederasi LSM Indonesia menandai lahirnya satu ruang kebersamaan baru bagi elemen-elemen LSM dari berbagai latar perjuangan yang selama ini bergerak pada beragam sektor pengabdian publik. Sektor tersebut mulai dari antikorupsi, pelayanan publik, lingkungan hidup, pendidikan, hukum, hak asasi manusia, pengawasan kebijakan, perlindungan konsumen, hingga advokasi terhadap berbagai persoalan rakyat lainnya.

Arifin mengatakan, pembentukan Konfederasi LSM Indonesia merupakan jawaban atas kebutuhan akan hadirnya satu rumah besar yang mampu menghimpun energi masyarakat sipil secara lebih kokoh dan lebih strategis. Bangsa ini membutuhkan ruang bersama yang tidak hanya menjadi tempat berhimpun, tetapi juga menjadi pusat konsolidasi moral dan gerakan dalam menjaga kepentingan rakyat serta mengawal arah kebijakan publik.

“Konfederasi LSM Indonesia bukan sekadar wadah berhimpun melainkan rumah besar aktivis untuk menyatukan keberanian, integritas, dan kesungguhan perjuangan demi mengawal kepentingan rakyat serta menjaga arah bangsa tetap berada pada rel keadilan dan akuntabilitas,” ujar Arifin, Senin (13/4/2026).

Konfederasi LSM Indonesia tidak dibangun untuk menjadi forum seremonial atau ruang simbolik belaka. Konfederasi ini dimaksudkan sebagai kekuatan sipil yang hidup, bekerja, dan bergerak nyata dalam merespons berbagai tantangan kebangsaan, terutama ketika rakyat membutuhkan suara yang jernih, sikap tegas, dan keberanian yang tidak mudah tunduk pada kepentingan sempit.

Selama ini banyak unsur LSM di berbagai daerah memiliki semangat juang dan pengalaman lapangan yang kuat, tetapi belum seluruhnya terhubung dalam satu arsitektur gerakan nasional yang saling menguatkan. Karena itu, Konfederasi LSM Indonesia diharapkan menjadi ruang pemersatu yang tetap menghormati kemandirian tiap lembaga, namun mampu mengikatnya dalam satu semangat besar demi kepentingan rakyat, penguatan kontrol sosial, dan perbaikan tata kelola publik.

Dia menuturkan masyarakat sipil tidak boleh hanya hadir ketika ruang publik sedang gaduh atau ketika isu tertentu menjadi sorotan sesaat. Peran masyarakat sipil justru harus terus hidup sebagai penyangga moral demokrasi, penjaga akal sehat kebijakan, dan pengingat bahwa kekuasaan harus selalu berpijak pada hukum, etika, dan tanggung jawab kepada rakyat.

“Bangsa ini membutuhkan masyarakat sipil yang bukan hanya hadir saat gaduh, tetapi juga tetap tegak mengawal arah kebijakan, menjaga moral kekuasaan, serta memastikan suara rakyat tidak tercecer di pinggir keputusan,” katanya.

Dalam kerangka itulah, Konfederasi LSM Indonesia diharapkan tumbuh sebagai rumah besar aktivis yang tidak sekadar menyatukan nama dan jaringan, tetapi juga memperkuat kapasitas advokasi, konsolidasi gagasan, pertukaran pengalaman, dan kerja-kerja pengawasan yang lebih sistematis. Kehadiran konfederasi ini juga membawa harapan agar elemen masyarakat sipil dari berbagai wilayah dapat terhubung dalam satu poros kebangsaan yang lebih solid, sehingga kritik yang dibangun tidak tercerai-berai, melainkan menjelma menjadi kekuatan kolektif yang bermartabat dan didengar.

Konfederasi LSM Indonesia sekaligus menjadi penegasan bahwa perjuangan masyarakat sipil masih hidup, masih menyala, dan masih memiliki keberanian untuk berdiri tegak di tengah berbagai persoalan bangsa. Konfederasi ini diharapkan menjadi simpul persatuan moral, pusat konsolidasi gerakan, dan ruang besar pengabdian publik yang konsisten menjaga agar kepentingan rakyat tetap menjadi poros utama dalam perjalanan bangsa.