Beijing (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut pemerintah menargetkan penerbitan surat utang "Panda Bonds" senilai 1 miliar dolar AS.

"Pertama sih kita targetnya mungkin 1 miliar dolar AS, tapi kita lihat market (pasar)-nya seperti apa, kalau market-nya bisa lebih besar, kita akan perbesar, tergantung dengan kondisi market-nya," kata Purbaya Yudhi Sadewa kepada ANTARA di Beijing, Kamis (18/6) malam.

Hal itu disampaikan Purbaya setelah melakukan pertemuan dengan Menkeu Purbaya dengan Menteri Keuangan China Lan Fo'an maupun pihak dari bank sentral China China People’s Bank of China (PBOC), Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) maupun investor dalam kunjungan resmi ke China pada 16-19 Juni 2026.

Pemerintah Indonesia diketahui menyiapkan rencana penerbitan surat utang "Panda Bonds" di China demi memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah melalui diversifikasi sumber pembiayaan internasional.

Panda Bonds adalah surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah, lembaga multilateral, atau perusahaan asing di pasar obligasi domestik China dalam mata uang yuan atau renminbi,sehingga dapat dijual langsung kepada investor di China daratan.

Namun untuk menerbitkan Panda Bond, pemerintah, lembaga multilateral, atau perusahaan asing harus memenuhi ketentuan otoritas keuangan China yaitu China People’s Bank of China (PBOC) dan National Association of Financial Market Institutional Investors (NAFMII).

"Waktu pertemuan dengan PBOC, kami diminta melakukan percepatan pengeluaran izinnya tapi memang dari pihak 'underwriter'-nya belum dimasukkan dan pihak PBOC meminta agar segera dimasukkan izinnya sehingga mereka dapat segera memproses. Jadi dukungan mereka ke rencana ini amat baik," tambah Purbaya.

Dengan dukungan dari PBOC tersebut, Purbaya pun optimistis bahwa "Panda Bonds" dapat diterbitkan pada tahun ini.

"Ini minggu depan sudah mulai 'book building' harusnya begitu izinnya keluar ya. Jadi dua minggu lagi sudah putus mungkin," ungkap Purbaya.

"Book building" yang dimaksud adalah masa penawaran awal dimana perusahaan dan penjamin emisi (underwriter) mengumpulkan minat dan pesanan dari investor dalam rentang harga tertentu.

"Kemudian bisa dilihat berapa sih (minat terhadap Panda Bonds), dan kami memang ingin diversifikasi sumber pendanaan pembangunan, sehingga tidak dipengaruhi oleh satu sumber mata uang saja," tambah Purbaya.

Terlebih, ungkap Purbaya, Indonesia dan China sudah memiliki perjanjian bilateral (local currency transaction) yang mempermudah transaksi antara masyarakat kedua negara.

"Transaksi dengan yuan bisa langsung dikonversi ke rupiah, karena perjanjian antara bank sentral Indonesia dengan bank sentral China. Jadi saya akan coba juga, bisa tidak memakai untuk memanfaatkan langsung 'bilateral swap agreement' tadi sehingga langsung ke rupiah dan akan mengurangi tekanan terhadap rupiah juga nantinya," jelas Purbaya.

Sedangkan dalam pembicaraan dengan Menteri Keuangan Tiongkok, Lan Fo’an, Purbaya mengatakan juga melakukan diskusi yang menarik.

"Pada dasarnya, Kementerian Keuangan China menguasai banyak BUMN termasuk calon investor-investor yang kami datangi, jadi restu dari Kementerian Keuangan China amat menentukan pada keberhasilan 'bond issue' (penerbitan obligasi) kita dan Kementerian Keuangan China amat mendukung rencana kami untuk menerbitkan 'bond' di China," tambah Purbaya.

Dengan menggunakan mata uang yuan atau renminbi, "Panda Bonds" diketahui memberi akses bagi negara atau perusahaan asing untuk memperoleh pendanaan dari pasar keuangan China yang dinilai memiliki likuiditas besar dan basis investor yang luas.

Dana hasil penerbitan "Panda Bonds" dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan anggaran, proyek infrastruktur, investasi, atau kebutuhan korporasi lain.

"Panda Bonds" dianggap punya sejumlah keuntungan strategis, karena pertama, membuka akses ke sumber pembiayaan baru di luar pasar obligasi berbasis dolar AS atau euro.

Kedua, biaya pendanaan berpotensi lebih efisien jika tingkat suku bunga di pasar China lebih kompetitif dibandingkan pasar obligasi global berbasis dolar AS dan penerbit pun memperoleh dana dengan biaya pinjaman yang lebih rendah dan struktur pendanaan yang lebih optimal.

Ketiga, "Panda Bonds" juga mengurasi risiko dalam pengelolaan nilai tukar, karena jika suatu negara memiliki kebutuhan pembiayaan atau perdagangan terkait dengan China, penggunaan yuan dapat mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS dan menekan risiko fluktuasi kurs dan akhirnya dapat mendukung diversifikasi cadangan devisa serta memperkuat hubungan ekonomi serta keuangan dengan China.

Keempat, bagi investor domestik China, "Panda Bonds" memberi pilihan instrumen investasi yang lebih beragam mengingat investor dapat memperoleh eksposur terhadap penerbit internasional tanpa harus keluar dari pasar keuangan domestik.

Popularitas "Panda Bonds" meningkat dalam beberapa tahun terakhir seiring upaya internasionalisasi yuan oleh pemerintah China.

Sejumlah negara dan perusahaan global mulai menggunakan instrumen ini untuk mengakses salah satu pasar obligasi terbesar di dunia.

Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Beijing (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan kepercayaan pemerintah China tetap terjaga terhadap Indonesia, meski punya keluhan terhadap sejumlah kebijakan RI.

"Pemerintah China amat 'trust' dan amat mendukung. Kalau dari diskusi dengan mereka, diskusinya menarik, amat konstruktif dan menunjukkan kepercayaan China dan kepercayaan kami ke pemerintah China juga sama, sama bagusnya," kata Purbaya Yudhi Sadewa kepada ANTARA di Beijing, Kamis (18/6) malam.

Hal itu disampaikan Purbaya setelah melakukan pertemuan dengan Menkeu Purbaya dengan Menteri Keuangan China Lan Fo'an maupun pihak dari bank sentral China China People’s Bank of China (PBOC), Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) maupun investor dalam kunjungan resmi ke China pada 16-19 Juni 2026.

"Kedua negara sama-sama bersemangat untuk meningkatkan hubungan ke tingkat yang lebih dekat lagi. Meski demikian, mereka juga menyampaikan pertanyaan sebenarnya seperti apa kondisi Indonesia, tentu saya bisa jelaskan dan yakinkan bahwa kondisi fundamental ekonomi tidak ada masalah," ungkap Purbaya.

Purbaya mengakui pelaku usaha China memiliki sejumlah keluhan mengenai beberapa kebijakan pemerintah Indonesia yang dianggap mengganggu kelancaran bisnis para investor China di Indonesia.

"Dan itu sudah dijawab oleh Presiden Prabowo, dan Presiden Prabowo akan memperbaiki kondisi investasi supaya pemerintah dan investor China bisa berbisnis dengan wajar di Indonesia. Jadi Presiden mengerti betul hambatan yang terjadi untuk melakukan bisnis di Indonesia dan itu sedang diperbaiki," tambah Purbaya.

Purbaya menegaskan bahwa pemerintah memahami masalah dan keluhan yang disampaikan pelaku usaha asal China dan sedang memperbaiki kondisi di lapangan.

"Sebenarnya kami sudah mengerti permasalahannya apa dan sudah diperbaiki, tapi kebetulan mengenai keluhan yang belum beres, mereka kirim kami. Presiden dan kami sudah tindaklanjuti dengan baik. Hanya tentu ada beberapa hal yang memerlukan waktu untuk kembali ke level yang memudahkan untuk beberapa pengusaha China, meski sebagian besar kami perbaiki dengan cepat," jelasnya.

Purbaya pun menjelaskan pemerintah Indonesia terbuka bagi pengusaha asal negara manapun untuk semakin banyak berinvestasi di Indonesia.

"Jadi semakin banyak yang investasi akan semakin bagus buat Indonesia. Kebetulan saja, China adalah salah satu sumber investasi besar yang tidak bisa kita abaikan. Hanya kan ada juga dari Amerika, Singapura, dan lain-lain. Jadi kita diversifikasi sumber investasi dan sumber pembiayaan supaya ekonomi kita tetap bisa tumbuh cepat tanpa mengubahkan prinsip 'non-alignment' Indonesia," ujarnya.

China diketahui menjadi mitra ekonomi penting bagi Indonesia karena nilai investasi China ke Indonesia pada 2025 mencapai 5,4 miliar dolar AS, atau naik 13,5 persen dibandingkan tahun 2024.

Sementara realisasi investasi asal China pada kuartal pertama 2026 mencapai 2,2 miliar dolar AS atau meningkat 22 persen dibandingkan periode yang sama setahun sebelumnya, dengan hampir separuh realisasi investasi itu mengalir ke industri hilirisasi.

China menjadi negara penyumbang investasi terbesar ketiga dalam tiga bulan pertama 2026, setelah Singapura dengan investasi senilai 4,6 miliar dolar AS dan Hong Kong dengan investasi senilai 2,7 miliar dolar AS.

Sebelumnya diketahui Kamar Dagang China di Indonesia pada Mei 2026 sempat mengirim surat resmi kepada Presiden RI Prabowo Subianto yang menyoroti berbagai kebijakan pemerintah dan sejumlah kekhawatiran yang timbul.

Dalam surat itu, para investor China menilai terjadi banyak perubahan dalam kebijakan di Indonesia, sehingga perusahaan-perusahaan China menghadapi persoalan serius, termasuk regulasi yang terlalu ketat, penegakan hukum berlebihan, bahkan korupsi dan pemerasan oleh otoritas terkait.

Menurut mereka, kondisi tersebut telah secara serius mengganggu operasi bisnis normal, merusak kepercayaan investasi jangka panjang, dan menimbulkan kekhawatiran luas di kalangan perusahaan investasi China terhadap lingkungan bisnis dan masa depan mereka di Indonesia.

Investor China mengeluhkan keharusan pembayaran pajak dan biaya, termasuk royalti sumber daya mineral yang telah dinaikkan berulang kali, disertai pemeriksaan pajak yang semakin intensif dan bahkan denda besar hingga puluhan juta dolar AS, menciptakan kepanikan di kalangan perusahaan.

Keluhan lain menyasar rencana kewajiban penempatan devisa hasil ekspor sumber daya alam di bank milik negara Indonesia selama minimal satu tahun. Kebijakan itu dinilai akan mengganggu likuiditas perusahaan.

Mereka menilai kewajiban menyimpan 50 persen devisa ekspor di bank BUMN akan sangat merugikan likuiditas perusahaan dan operasional jangka panjang.

Secara khusus, para investor China memprotes pengurangan besar-besaran kuota tambang bijih nikel sejak awal 2026 yang telah mencapai lebih dari 70 persen atau sekitar 30 juta ton secara total.

Ditambah lagi dengan kebijakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang baru menaikkan Harga Patokan Mineral (HPM) bijih nikel dan mengubah formula perhitungannya sehingga membuat biaya komprehensif bijih nikel melonjak hingga 200 persen.

Kondisi itu disebut mengganggu industri hilir seperti kendaraan energi baru dan baja tahan karat.

Tak hanya itu, penegakan hukum sektor kehutanan juga menjadi sorotan misalnya Satgas Penertiban Kawasan Hutan Indonesia menjatuhkan denda hingga 180 juta dolar AS kepada perusahaan investasi China terkait persoalan izin pinjam pakai kawasan hutan.

Selain itu, sejumlah proyek besar disebut dihentikan pemerintah dan menjatuhkan sanksi seperti pada proyek pembangkit listrik tenaga air yang dituduh merusak kawasan hutan dan memperparah banjir.

Ada juga masalah visa dengan menyebut proses persetujuan visa kerja kini semakin rumit, mahal, dan dibatasi oleh ketentuan lokasi kerja tertentu sehingga menghambat mobilitas tenaga teknis dan manajemen.

Investor China masih mengeluhkan saluran pengaduan yang dinilai dibatasi dan bahkan adanya pihak ketiga yang memungut biaya mahal untuk membantu penyelesaian masalah perusahaan.

Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Ekonom senior yang juga mantan Menteri Keuangan Chatib Basri membantah ditawari Presiden Prabowo Subianto untuk menduduki jabatan Menkeu menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa. Bantahan ini diungkapkan Chatib usai merapat ke Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa (9/6/2026). "Nggak ada. Masa, ini kita bahas soal ekonomi kok," ujarnya.

Pada kesempatan itu, Chatib juga merespon nilai tukar rupiah. Namun, dirinya enggan membeberkan lebih lanjut karena telah dijelaskan sebelumnya. "Kan udah disampein di sana," paparnya.

Sementara itu, saat dimintai pandangan mengenai dampak kenaikan BI Rate yang diikuti penguatan rupiah, Chatib memilih tidak memberikan komentar lebih lanjut. Dia meminta awak media agar bertanya langsung kepada Gubernur BI Perry Warjiyo. “Tanya sama pak Perry aja.”

Chatib juga tidak menjawab secara detail ketika ditanya mengenai pertemuannya dengan Presiden Prabowo. "Terima kasih ya," katanya sambil meninggalkan awak media.

Adapun saat dikonfirmasi apakah dirinya mengikuti rapat bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Chatib menegaskan bahwa pertemuan tersebut hanya berlangsung antara dirinya dan Presiden Prabowo dan Dewan Ekonomi Nasional (DEN). "Pak Menkes? Oh nggak ada. Saya sama DEN aja," tuturnya.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, ke Istana Kepresidenan, Selasa (9/6/2026). Terlihat BGS, sapaannya memasuki halaman Istana sekitar pukul 17.00 WIB. BGS merupakan eks Dirut Bank Mandiri. Dia pun disebut-sebut akan menggantikan posisi Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.

BGS terlihat bergegas setelah turun dari mobilnya menuju pintu gerbang istana. Ketika dikejar dan ditanya awak dia enggan menjelaskan agenda pembahasan yang akan dilakukan. "Sehat selalu ya," kata BGS sembari berjalan cepat.

Sebelumnya, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan dan Anggota DEN Chatib Basri, pukul 15.32 juga tiba di kawasan Istana. Chatib membenarkan bahwa dirinya mendapatkan undangan dari Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya untuk menemui Presiden RI Prabowo Subianto. Meskipun dia tidak menjelaskan hal yang akan di bahas. "Tanya Pak Luhut," kata Chatib.

Chatib sempat diisukan bakal menggantikan posisi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Begitu juga denyan Budi Gunadi Sadikin disebut-sebut sebagai calon kuat.

Merespons itu, Chatib mengaku tidak mengetahui kabar yang beredar. "Saya ngga tahu," kata Chatib.

Pada kesempatan yang sama Luhut mengaku ini merupakan jadwal rutin pertemuan dengan presiden. "Kita melaporkan apa aja Dewan Ekonomi tiap bulan atau tiap 5 minggu," kata Luhut.

Sayang Luhut enggan membeberkan, apa saja yang akan dilaporkan ke Presiden. Namun Luhut ikut berkomentar terkait naiknya suku bunga acuan Bank Indonesia. "Bagus kok ekonomi kita, fundamental oke tapi memang perlu ada perhatian di beberapa titik karena perang teluk ini juga. Perang Hormuz ini masih berkelanjutan," kata Luhut.

JAKARTA - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan bersama Ekonom Senior sekaligus Mantan Menteri Keuangan Chatib Basri menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (9/6). Pertemuan tersebut menjadi perhatian publik di tengah beredarnya spekulasi mengenai kemungkinan pergantian Menteri Keuangan.

"Tidak ada jadwal. Kita melaporkan apa saja, Dewan Ekonomi biasanya setiap bulan atau sekitar lima minggu sekali," kata Luhut usai pertemuan di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

Luhut menjelaskan kedatangannya ke Istana merupakan bagian dari agenda rutin Dewan Ekonomi Nasional untuk menyampaikan perkembangan dan berbagai isu ekonomi kepada Presiden. Namun, ia tidak merinci materi yang dibahas dalam pertemuan tersebut.

Saat ditanya mengenai keputusan Bank Indonesia (BI) yang menaikkan suku bunga acuan atau BI-Rate, Luhut menilai langkah tersebut merupakan kebijakan yang positif. Menurut dia, fundamental ekonomi Indonesia masih terjaga meskipun terdapat sejumlah tantangan eksternal yang perlu diwaspadai.

"Bagus-bagus kok, ekonomi kita, fundamental masih oke. Tapi memang kita perlu perhatian di beberapa titik karena perang di kawasan Timur Tengah dan jalur Hormuz masih berlanjut," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Chatib Basri mengonfirmasi dirinya bertemu Presiden Prabowo bersama Luhut. Namun, mantan Menteri Keuangan itu enggan menjelaskan isi pembahasan dan meminta awak media menanyakan langsung kepada Luhut.

Kehadiran Chatib di Istana menarik perhatian karena namanya belakangan disebut-sebut sebagai kandidat pengganti Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Menanggapi isu tersebut, Chatib menegaskan dirinya tidak mengetahui informasi yang beredar terkait kemungkinan pergantian posisi Menteri Keuangan.

"Saya tidak tahu," kata Chatib singkat saat ditanya mengenai rumor dirinya akan menggantikan Purbaya. Ia juga tidak memberikan penjelasan lebih lanjut ketika ditanya mengenai kepulangannya dari Amerika Serikat yang dikaitkan dengan isu tersebut.

JAKARTA - Ekonom senior sekaligus mantan Menteri Keuangan RI (Mantan Menkeu) Chatib Basri menekankan bahwa secara teknis, seorang bendahara negara sebenarnya hanya memiliki ruang lingkup kerja yang sederhana, namun fundamental. Meskipun neraca keuangan negara terlihat kompleks, pilihan strategis yang tersedia tetap bermuara pada tiga instrumen utama.

"Tugas dari Menteri Keuangan itu sebetulnya sangat gampang, dia hanya punya opsi tiga hal: naikkan, potong, pinjam. As simple as that, ini balance sheet enggak bisa diapa-apain," ujar Chatib dalam Grab Business Forum di Shangri-La Hotel, Jakarta, Selasa (9/6/2026).

Namun implementasi dari ketiga pilihan tersebut tidak semudah membalikkan telapak tangan dalam situasi saat ini. Menaikkan pendapatan negara melalui pajak dipandang kurang tepat karena berisiko menekan daya beli masyarakat, sementara menambah utang juga bukan pilihan bijak mengingat suku bunga global yang masih tinggi sehingga biaya dana menjadi sangat mahal.

Purbaya Gantikan Sri Mulyani, Berikut 5 Tugas Mendesak Menkeu



Untuk mengatasi kebuntuan tersebut, pemerintah disarankan untuk melakukan rasionalisasi anggaran secara progresif, termasuk dengan memangkas subsidi yang tidak tepat sasaran. Langkah ini dianggap sebagai jalan paling realistis untuk menyehatkan fiskal tanpa harus membebani struktur utang jangka panjang.

"Masa di dalam situasi ini pajak mesti dinaikkan atau menambah utang? Siapa yang kalau mau pinjam uang sekarang cost of fund-nya akan jadi sangat mahal," tambahnya.

Di balik perhitungan angka-angka tersebut, terdapat tantangan besar berupa realitas politik yang sering kali berseberangan dengan prinsip dasar ekonomi. Sering kali sebuah kebijakan yang secara teknis benar justru sulit dieksekusi karena adanya kekhawatiran terhadap hilangnya dukungan publik atau popularitas politik bagi para pengambil keputusan.

Sangkal Menkeu dan Gubernur BI Diganti, Mensesneg: Justru Harus Kita Perkuat



"Nah persoalannya adalah mungkin enggak menaikkan? Gak mungkin saat ini. Masa di dalam situasi ini tax revenue. pajak mesti dinaikkan," katanya.

"Increase debt? Enggak mungkin juga. Siapa yang kalau mau pinjam uang sekarang cost of fund-nya akan jadi sangat mahal. Maka opsi yang paling mungkin itu adalah opsi tiga: cut the spending selectively. Jadi solusinya adalah bahwa fiskalnya itu kemudian harus di-rationalize untuk address isu itu. Jadi mungkin bisa dilakukan combined revenue, misalnya dengan cut subsidized," imbuhnya.

Terbatasnya pilihan fiskal ini ditekankan Chatib sebagai paradoks di mana pemimpin memahami solusi yang dibutuhkan, namun ragu akan kelangsungan karier politik mereka pasca-eksekusi kebijakan tersebut. Dia menekankan bahwa inti dari persoalan ekonomi nasional saat ini terletak pada keberanian mengambil keputusan politik yang sering kali mengabaikan keterbatasan sumber daya.

"Sering kali pelajaran pertama ekonomi adalah soal kelangkaan, namun persoalannya, pelajaran pertama politik adalah bagaimana mengabaikan pelajaran pertama ekonomi itu," tegasnya.

Selain masalah internal, stabilitas ekonomi nasional juga sangat bergantung pada persepsi investor internasional yang terpantau melalui instrumen Credit Default Swap (CDS). Instrumen ini berfungsi sebagai asuransi bagi investor asing yang memegang obligasi pemerintah Indonesia jika terjadi risiko gagal bayar.

Semakin tinggi risiko fiskal suatu negara, maka angka CDS akan ikut merangkak naik sebagai cerminan kekhawatiran pasar. Oleh karena itu, menjaga kredibilitas fiskal melalui kebijakan yang disiplin menjadi kunci utama agar biaya perlindungan investasi tetap rendah dan kepercayaan investor global tetap terjaga terhadap perekonomian nasional.

"Jadi kalau ada beli bond, orang dari luar negeri beli bond, dia itu ada asuransinya. Asuransinya itu adalah CDS. Jadi kalau default, dia diganti dengan itu. Nah semakin tinggi risiko fiskalnya, CDS-nya akan naik, semakin tinggi. Jadi kalau CDS-nya naik, itu risiko fiskalnya naik. Kalau dia risiko fiskalnya naik," urai Chatib.

Sampai dengan sekarang belum ada keputusan dan itu adalah menjadi kesepakatan saya dengan Pak Menteri Keuangan. Menunggu formulasi yang kami buat

Jakarta (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan telah sepakat dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bahwa momen saat ini tidak tepat untuk membahas Bea Keluar Batu Bara.

“Pandangan saya dan keputusan Pak Menteri Purbaya, bahwa timing (momen) sekarang belum saatnya untuk kita melakukan pembahasan detail (Bea Keluar Batu Bara),” ujar Bahlil ketika dijumpai setelah konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Senin.

Ia pun menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada keputusan dalam pembahasan Bea Keluar Batu Bara bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Terlebih, dengan kehadiran PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI), Bahlil menyampaikan batu bara yang biasanya diekspor langsung oleh perusahaan akan dijual melalui DSI. Dengan demikian, pemerintah perlu mengkaji formulasi yang lebih baik.

“Sampai dengan sekarang belum ada keputusan dan itu adalah menjadi kesepakatan saya dengan Pak Menteri Keuangan. Menunggu formulasi yang kami buat,” kata Bahlil.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto mengungkapkan perusahaan pengekspor sumber daya alam (SDA) wajib melaporkan kegiatan ekspornya kepada PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) mulai 1 Juni 2026.

Pelaporan tersebut nantinya akan dilakukan melalui platform Customs Excise Information System and Automation (CEISA) 4.0 milik Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Ditjen Bea Cukai) Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Sebelumnya, perusahaan ekspor hanya diwajibkan untuk melapor kepada Ditjen Bea Cukai Kemenkeu melalui platform tersebut.

Airlangga mengatakan implementasi mekanisme pelaporan baru pada tahap awal tersebut akan dimulai dengan tiga komoditas ekspor, yakni batu bara, ferroalloy (paduan besi) dan kelapa sawit.

Pemerintah terus melakukan evaluasi terhadap mekanisme baru tersebut dalam tiga bulan pertama pelaksanaannya sebelum nantinya akan diimplementasikan secara penuh mulai 1 Januari 2027.

Ia berharap para pengusaha dan pelaku ekspor memiliki waktu yang cukup untuk melakukan penyesuaian dalam kurun waktu enam bulan sebagai masa transisi mekanisme pelaporan ekspor baru tersebut.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Kendala utamanya adalah persepsi negatif terhadap ekonomi kita, yang nggak terlalu benar. Karena APBN kita bagus, ekonominya tumbuh cukup bagus

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menilai pelemahan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan nilai tukar rupiah dipengaruhi oleh persepsi atau sentimen negatif terhadap kondisi perekonomian nasional yang tidak sesuai dengan kondisi fundamental ekonomi Indonesia.

Menurut Purbaya di Jakarta, Sabtu, kondisi fundamental ekonomi Indonesia saat ini masih terjaga, terlihat dari kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang tetap kuat, sementara aktivitas ekonomi di berbagai daerah masih menunjukkan pertumbuhan yang positif.

"Kendala utamanya adalah persepsi negatif terhadap ekonomi kita, yang nggak terlalu benar. Karena APBN kita bagus, ekonominya tumbuh cukup bagus. Sampai sekarang kalau kita kemana-mana semuanya ekonomi activity meningkat. Tapi ketika persepsi dibilang kita mau hancur, segala macam, sebagian orang terpengaruh," ujar Purbaya.

Purbaya menegaskan, pemerintah bersama Bank Indonesia akan memperkuat koordinasi untuk menghilangkan persepsi negatif yang berkembang di pasar dan memperkuat kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi nasional.

"Itu yang akan kita hilangkan dengan kerja sama yang lebih erat dengan bank sentral. Sebelumnya juga erat, cuman kita lebih eratin lagi," katanya.

Sebelumnya, Menkeu Purbaya melaporkan realisasi belanja negara hingga Mei 2026 mencapai Rp1.365,4 triliun atau 35,5 persen dari target APBN 2026 sebesar Rp3.842,7 triliun.

Realisasi tersebut tumbuh 34,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

“Belanja negara tetap tumbuh 34,4 persen. Bagus, artinya sesuai dengan target ya, kita selalu ingin mempercepat belanja mencapai Rp1.365,4 triliun,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Jumat (5/6).

Secara rinci, belanja negara terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.059,3 triliun atau 33,6 persen dari pagu APBN. Realisasi belanja pemerintah pusat tumbuh 52,6 persen secara tahunan.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Kami ikut perintah Bapak Presiden

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan tetap melanjutkan jabatannya sebagai bendahara negara sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Kami ikut perintah Bapak Presiden. Jadi, komitmennya kuat, maju terus. Mundur juga maju kita,” kelakar Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Juni 2026 di Jakarta, Jumat.

Purbaya mempertanyakan asal muasal rumor yang menyebutkan pengunduran dirinya dari kursi Menteri Keuangan. Ia berasumsi isu tersebut disebarkan untuk memengaruhi sentimen pasar.

Namun, ia menegaskan dirinya masih menjalankan tugas dan tanggung jawab otoritas fiskal seperti biasa.

Rumor pengunduran diri Purbaya beredar usai Menkeu menghadiri Rapat Paripurna terkait revisi Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) di DPR RI, Jakarta, Kamis (4/6).

Pada rapat yang sama, Purbaya juga mengikuti agenda penyampaian pandangan tiap fraksi DPR terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF).

Saat ditemui wartawan usai rapat, Purbaya menuturkan akan menyampaikan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir Mei 2026.

Defisit APBN per Mei 2026 tercatat sebesar Rp180,4 triliun atau 0,70 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Pendapatan negara terhimpun sebesar Rp1.185 triliun atau setara 37,6 persen target APBN senilai Rp3.153,6 triliun. Realisasi ini tumbuh sebesar 19,1 persen (year-on-year/yoy).

Dari sisi belanja negara, realisasi per Mei 2026 tercatat mencapai Rp1.365,4 triliun atau setara 35,5 persen dari target APBN Rp3.842,7 triliun, tumbuh sebesar 34,4 persen (yoy).

Dengan kinerja itu, keseimbangan primer mencetak surplus sebesar Rp58,6 triliun, yang mengindikasikan fiskal masih cukup memadai untuk mengelola pendapatan, belanja dan utang.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa kembali memberikan klarifikasi mengenai desas-desus yang menyebut dirinya bakal meletakkan jabatan sebagai Bendahara Negara. Purbaya memastikan kabar burung tersebut adalah informasi palsu (hoax) yang tidak memiliki dasar kebenaran sama sekali.

Saat menanggapi pertanyaan dari awak media, Purbaya bahkan meresponsnya dengan kelakar jenaka. Ia secara spontan memeragakan gerakan melangkah beberapa kaki ke depan sebagai simbol bahwa dirinya pantang untuk mundur dari tanggung jawabnya.

"Mundur? Saya sukanya maju. Jadi enggak, itu gimana ya? Saya enggak tahu gosip itu dari mana mulai timbul. Itu masif disebar ke semua media kayaknya ya. Saya itu orangnya enggak suka mundur, saya sukanya maju kayak gini nih (berjalan maju), hahaha," seloroh Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa, Jumat (5/6/2026).

Purbaya Tepis Isu Mundur dari Kursi Menkeu di Tengah Kejatuhan Rupiah Rp18.039



Purbaya tidak menampik bahwa dirinya sudah membaca dokumen gelap yang menyebarkan narasi pengunduran dirinya. Menurut analisanya, informasi tersebut sengaja dirancang oleh pihak tertentu dengan mencampurkan fakta persidangan atau rapat kabinet yang asli, kemudian memelintirnya sedemikian rupa agar terlihat meyakinkan di mata publik.

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa kembali memberikan klarifikasi mengenai desas-desus yang menyebut dirinya bakal meletakkan jabatan sebagai Bendahara Negara. Purbaya memastikan kabar burung tersebut adalah informasi palsu (hoax) yang tidak memiliki dasar kebenaran sama sekali.

Saat menanggapi pertanyaan dari awak media, Purbaya bahkan meresponsnya dengan kelakar jenaka. Ia secara spontan memeragakan gerakan melangkah beberapa kaki ke depan sebagai simbol bahwa dirinya pantang untuk mundur dari tanggung jawabnya.

"Mundur? Saya sukanya maju. Jadi enggak, itu gimana ya? Saya enggak tahu gosip itu dari mana mulai timbul. Itu masif disebar ke semua media kayaknya ya. Saya itu orangnya enggak suka mundur, saya sukanya maju kayak gini nih (berjalan maju), hahaha," seloroh Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa, Jumat (5/6/2026).

Purbaya Tepis Isu Mundur dari Kursi Menkeu di Tengah Kejatuhan Rupiah Rp18.039



Purbaya tidak menampik bahwa dirinya sudah membaca dokumen gelap yang menyebarkan narasi pengunduran dirinya. Menurut analisanya, informasi tersebut sengaja dirancang oleh pihak tertentu dengan mencampurkan fakta persidangan atau rapat kabinet yang asli, kemudian memelintirnya sedemikian rupa agar terlihat meyakinkan di mata publik.

Tujuan utama dari penyebaran rumor terstruktur ini dinilai sengaja untuk merusak psikologis transaksi dan stabilitas di pasar keuangan . Purbaya menggarisbawahi komitmennya untuk tetap tegak lurus mengawal kebijakan fiskal sesuai arahan Kepala Negara.

"Saya juga baca tuh selembaran yang kertas putih itu. Sebagian informasinya betul, tapi sebagian juga salah. Jadi ada orang pintar yang men-twist informasi di situ sehingga kelihatannya betul. Karena, di setiap kalimat yang ada di situ saya ikut rapatnya dengan Bapak Presiden, tetapi sebagian informasinya (di twist) dipelintir," jelas Purbaya.

Rupiah Hampir Tembus Rp18.000, Kapan Purbaya Pencet Alarm Darurat?



"Ya seru lah buat guncang-guncang pasar kali. Tapi enggak, kita ikut perintah Bapak Presiden terus. Jadi komitmennya kuat, maju terus. Mundur juga maju kita, hahaha," tambahnya.

Sebelum klarifikasi dari Menkeu keluar, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi telah lebih dulu pasang badan membantah isu adanya perombakan (reshuffle) kabinet ataupun pengunduran diri Purbaya dari Kabinet Merah Putih. Istana menjamin tidak ada agenda pergeseran formasi menteri dalam waktu dekat.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memberikan peringatan keras dan terbuka kepada jajaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dalam pidato penyampaian KEM-PPKF 2027 di Sidang Paripurna DPR RI, Rabu (20/5/2026).

Di hadapan pimpinan parlemen dan para menteri kabinet, Kepala Negara menginstruksikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk tidak segan-segan mencopot pimpinan otoritas kepabeanan tersebut jika dinilai lambat dalam melakukan pembenahan internal.

Ultimatum ini menjadi sinyal kuat bahwa sektor penerimaan negara dan pengawasan perbatasan di bawah komando Dirjen Bea Cukai saat ini, Djaka Budi Utama, tengah berada dalam sorotan penuh dan evaluasi ketat dari Istana.

"Saya ingatkan kembali, untuk kesekian kali, Bea Cukai kita harus diperbaiki. Menteri Keuangan, kalau pimpinan Bea Cukai tidak mampu, segera diganti," tegas Presiden Prabowo dari atas podium Gedung DPR, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Prabowo menekankan seluruh jajaran birokrasi, terutama lembaga krusial seperti Bea Cukai yang mengawal arus logistik dan devisa negara, harus mengadopsi etos kerja yang responsif dan akseleratif. Pemerintah menolak keras sikap abai atau lambat dalam merespons tuntutan publik serta pelaku usaha di lapangan.

Lihat video: Soal Dolar dan Orang Desa, Menkeu Purbaya: Itu Hanya Gurauan Prabowo



Prabowo menggunakan analogi pepatah dalam bahasa Sunda untuk menyindir mentalitas birokrat yang malas dan kerap menunda-nunda penyelesaian masalah dengan prinsip bagaimana nanti saja (kumaha engkeh).

"Bangsa dan rakyat menuntut pekerjaan yang cepat jangan kita jadi pemerintah yang santai, pemerintah yang leha-leha, pemerintah yang kumaha engkeh wae," seloroh Prabowo.

Prabowo meminta adanya revolusi mental dan pembalikan pola pikir (mindset) di dalam tubuh pemerintahan sipil saat ini. Aparat penegak hukum dan pelayanan publik harus mampu melakukan mitigasi risiko serta proyeksi masa depan yang matang sejak awal, bukan sekadar bereaksi setelah masalah atau kebocoran terjadi.

"Kita harus jadi pemerintah yang didorong oleh engkek kumaha, bukan kumaha engkek," cetus Presiden Prabowo.