Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melontarkan kritik terhadap ekonom Ferry Latuhihin terkait pernyataannya soal kondisi ekonomi nasional, termasuk isu potensi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) setelah Lebaran.

Purbaya menegaskan pemerintah telah melakukan perhitungan menyeluruh terhadap kondisi ekonomi, sehingga masyarakat diminta tidak perlu khawatir terhadap berbagai spekulasi yang beredar.

"Jadi enggak perlu takut sampai sekarang. 'Oh nanti kalau habis Lebaran harga BBM akan naik', emang dia ahli ekonomi? Kan saya menteri ekonominya, menteri keuangannya. Saya yang hitung. Kita hitung semua," kata Purbaya dalam media briefing di kantornya, Rabu (25/3).

Ia juga menyinggung kritik pengamat ekonomi itu terhadap langkahnya yang turun langsung ke pasar untuk memverifikasi kondisi ekonomi di lapangan. Menurutnya, langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara data makroekonomi dan kondisi riil di masyarakat.

"Data, di belakang udah saya cek kan. PMI (Purchasing Managers' Index), apalagi? Consumer confidence, penjualan ritel, penjualan mobil. Terus mereka bilang, kenyataannya seperti apa. Saya cek kenyataannya (ke pasar), ramai juga. Lebaran kemarin? Ramai kan?" ujarnya.

Dalam pernyataannya, Purbaya turut menyebut nama Ferry Latuhihin sebagai salah satu pihak yang mengkritiknya. Ia menilai kritik yang disampaikan tidak didukung oleh pemahaman data ekonomi yang memadai.

"Mereka mah enggak pernah hitung. Coba sebut siapa? Sebut ekonom yang Anda semua sebutin. Siapa yang paling keras ngeritik saya? Ferry Latuhihin, dia kan nyerang saya, katanya saya bodoh, segala macam," kata Purbaya.

Purbaya juga menyinggung latar belakang pendidikan dan pengalaman pihak yang mengkritiknya. Ia juga mengungkap latar belakang Ferry adalah analis finansial dan tidak pernah bergelut di bidang ekonomi.

Ia juga menilai pengalaman langsung dalam mengelola ekonomi pemerintahan penting untuk memahami kondisi ekonomi secara menyeluruh.

"Jadi kalau enggak ngerti, jangan nakut-nakutin orang dan bilang ekonomi kita mau hancur. Dia enggak pernah pegang data ekonomi. Dia dulu adalah analis finansial," kata Purbaya.

Di sisi lain, Purbaya memaparkan pengalamannya di bidang ekonomi, mulai dari keterlibatannya sebagai bagian dari tim ekonomi pada era Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), hingga perannya sebagai staf khusus Menteri Koordinator Perekonomian.

Ia juga menyebut keterlibatannya di Kantor Staf Presiden serta dalam penanganan berbagai isu ekonomi nasional dalam beberapa tahun terakhir.

Menurutnya, pengalaman tersebut menjadi dasar dalam menyusun kebijakan dan membaca dinamika ekonomi, termasuk dalam menghadapi tekanan global yang memengaruhi perekonomian domestik.

Purbaya menambahkan dalam menyampaikan pandangan ekonomi kepada publik, diperlukan kehati-hatian agar tidak menimbulkan kekhawatiran yang berlebihan.

"Kalau dia tidak menakuti publik, saya enggak peduli. Jadi Anda mesti hati-hati memilih ekonom-ekonom yang bisa memberi masukan yang pas atau tidak ke pemerintah," kata Purbaya.

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah menteri di Kabinet Merah Putih menggelar rapat koordinasi lintas Kementerian dan Lembaga. Rapat tersebut membahas terkait rencana kebijakan energi dan ekonomi.

Gelaran rapat tersebut diungkapkan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya di akun Instagram-nya @sekretariat.kabinet. Teddy menjelaskan bahwa rapat koordinasi pada hari ini, Selasa (24/3/2026) dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto secara virtual melalui Zoom.

Selain Teddy dan Airlangga, rapat dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti serta Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto.

Teddy menjelaskan bahwa rapat tersebut membahas terkait rencana kebijakan penyesuaian kembali energi dan beberapa kebijakan ekonomi.

"Rapat tersebut membahas sejumlah rencana kebijakan terkait penyesuaian sektor energi guna menjaga stabilitas dan keberlanjutan ekonomi serta beberapa rencana kebijakan stimulus ekonomi," ujar Teddy di akun Instagram-nya pada Selasa (24/3/2026).

Teddy juga menjelaskan bahwa dalam rapat tersebut, berbagai pandangan strategis disampaikan sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan.

Sebelumnya, pemerintah memang tengah ancang-ancang kebijakan ekonomi di tengah tantangan geopolitik global yang dihadapi. Harga minyak global melonjak imbas perang Iran dengan AS-Israel. Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pun ambrol.

Airlangga pun sempat menjelaskan bahwa di tengah lonjakan harga minyak global dan nilai tukar rupiah yang merosot, defisit APBN sesuai UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara di bawah 3% sulit dipertahankan.

Dia menjelaskan terdapat opsi kebijakan yang bisa diambil yang juga tertuang dalam Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu). Airlangga menjelaskan bahwa dalam Perppu itu nantinya dari sisi penerimaan negara, terdapat insentif darurat PPh dan PPN di sektor terdampak, tanpa mengubah Undang-Undang Pajak.

Lalu, bea masuk impor terdapat pembebasan untuk bahan baku tertentu agar ekspor tetap jalan. Kemudian, terdapat penundaan pajak bagi UMKM dan industri padat energi. Terdapat pula potensi windfall dari PNBP migas dan komoditas.

"Dari sisi penganggaran dan pembiayaan defisit. Defisitnya bisa lebih dari 3%, kemudian anggaran lintas program ini bisa kita ubah tanpa DPR. Dengan Perppu ini kita langsung pemerintah punya fleksibilitas untuk perubahan," kata Airlangga.

Dia juga menjelaskan bahwa bantuan langsung tunai (BLT) energi dilanjutkan dan sosial darurat juga bisa ditambahkan dengan Perpres.

Selain itu, penerbitan surat berharga negara (SBN) bisa berjalan dan bisa menggunakan saldo anggaran lebih (SAL).

Dari sisi energi, pemerintah pun ancang-ancang antisipasi. Secara jangka panjang, pemerintah berupaya mempercepat energi terbarukan agar Indonesia tidak bergantung pada energi fosil. Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Transisi Energi kemudian dibentuk Presiden RI Prabowo Subianto.

Satgas ditujukan untuk bertugas merumuskan langkah-langkah teknis dan memastikan implementasi program energi bersih berjalan sesuai target pemerintah. Prabowo pun menargetkan implementasi sejumlah program energi bersih dapat berjalan maksimal dalam waktu 3-4 tahun.

Bisnis.com, BOGOR — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan proses seleksi pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan segera berjalan dalam waktu dekat. Proses tersebut akan diawali dengan pembentukan panitia seleksi (pansel) oleh Menteri Keuangan.

Hal itu disampaikan Airlangga usai menghadiri taklimat Presiden Prabowo Subianto dalam agenda Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul, Bogor, Senin (2/2/2026).

“Ya pertama akan segera berproses. Menteri Keuangan akan segera membuat pansel, dan sesudah pansel itu nanti akan diproses selanjutnya,” ujar Airlangga.

Menjawab pertanyaan terkait adanya target waktu khusus dari Presiden Prabowo Subianto dalam penetapan pimpinan OJK, Airlangga menegaskan bahwa proses akan berjalan sesuai mekanisme yang ada.

Terkait keterbukaan seleksi, Airlangga memastikan proses pemilihan pimpinan OJK bersifat terbuka dan memberikan kesempatan kepada seluruh kandidat yang memenuhi persyaratan. “Semua terbuka,” tegasnya.

Sementara itu, Airlangga juga menyinggung proses penetapan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) yang hingga kini masih menunggu penetapan definitif. Menurutnya, proses tersebut akan dilakukan secara bertahap. “Kalau BEI kan nanti bertahap. Pertama OJK dulu, kemudian BEI,” jelasnya.

Dia menambahkan, mekanisme pemilihan pimpinan BEI akan mengikuti ketentuan internal yang berlaku di bursa. “Nah nanti BEI ya dengan AB-nya sendiri,” pungkas Airlangga.