Respons positif diberikan pada merger tiga anak usaha PT Pertamina (Persero). Merger ini dinilai bisa membuat layanan Pertamina menjadi lebih optimal.

Pengamat Kebijakan Publik & Guru Besar Universitas Trisakti Trubus Rahardiansah mengatakan merger 3 anak usaha Pertamina bisa meningkatkan layanan publik. Selain itu layanan di sektor energi bisa lebih cepat.

Trubus mengatakan, dengan merger ini layanan akan lebih terkoordinasi melalui satu pintu. Layanan menjadi lebih efektif, mudah dan cepat.

Dengan rantai koordinasi yang lebih ringkas itu, diharapkan setiap kebijakan layanan publik Pertamina, termasuk dalam rangka menjaga pasokan energi saat lebaran bisa lebih baik.

"Dengan merger itu ada koordinasi yang baik. Karena apa? Selama ini kan dengan 3 perusahaan masing-masing itu terkesan ada ego sektoral, karena itu menganggap tugas dan fungsinya beda-beda sehingga sering kali mereka di antara mereka terjadi konflik kepentingan karena mereka merasa bagian yang terpisah," katanya.

Segendang sepenarian dengan Trubus, praktisi migas yang juga Dewan Pertimbangan Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia (IATMI) Hadi Ismoyo mendukung langkah Pertamina memerger 3 anak usaha mereka.

Ia memandang merger bisa membuat ruang gerak perusahaan dalam menjalankan bisnisnya menjadi lebih efisien dan lincah.

"Sisi poistifnya tentu akan meningkatkan profit dan lincah dalam menyambar setiap peluang usaha sesuai core bisnisnya," katanya.

Agar merger berhasil, ia memberikan pesan agar Pertamina mau melengkapi langkah tersebut dengan penguatan tim marketing dan pengembangan bisnis.

"Harus dipertangguh, ditingkatkan daya inovasinya, perluas wawasannya serta makin adaptif dengan kemajuan teknologi, termasuk penggunaan AI," katanya.

Pertamina resmi menggabung (merger) tiga anak usaha yakni PT Pertamina Patra Niaga (PPN), PT Kilang Pertamina Internasional (KPI), dan PT Pertamina International Shipping (PIS), menjadi subholding downstream per 1 Februari 2026.

Penggabungan tiga anak usaha di sektor hilir oleh PT Pertamina (Persero) memunculkan harapan dari masyarakat terhadap peningkatan efisiensi operasional hingga percepatan dan pemerataan distribusi energi di seluruh Indonesia.

Sejumlah warga menilai langkah merger tersebut dapat memperkuat integrasi bisnis energi dari hulu hingga hilir, sekaligus memangkas proses koordinasi antarperusahaan yang sebelumnya berjalan terpisah.

Seorang warga Hafiz (25) mengatakan selama ini layanan Pertamina menurutnya sudah baik. Ia mengaku puas dengan layanan Pertamina selama ini.

"Untuk layanan pertamina cukup puas karena stok BBM mereka selalu ready mulai dari pertalite sampai pertamax turbo semuanya ada dan SPBU nya juga banyak ada dimana mana," kata Hafiz kepada CNN Indonesia, Jumat (13/4).

Ia berharap layanan ini bisa semakin baik ke depannya terutama saat merger tiga anak usaha ini. 

Misalnya dengan memperluas layanan nontunai (cashless) di SPBU di luar Jabodetabek. 

"Saya jarang pegang cash," katanya.

Namun secara umum layanan Pertamina ini sudah cukup baik.

Hafiz mengaku akan mudik ke Jawa. Ia yakin kalau untuk stok BBM, Pertamina tidak diragukan. 

Sementara itu warga yang lain, Wira juga ,mengatakan hal yang sama. Sama seperti Hafiz kalau untuk stok BBM Pertamina di semua SPBU menurutnya sudah merata dan cukup.

Namun untuk metode pembayaran cashless ini yang harus diperluas terutama di daerah. 

"Saya pernah menjumpai beberapa SPBU untuk pembayaran qris itu enggak bisa, padahal ada mesin EDC," katanya.

Ia berharap untuk kenyamanan warga terutama di musim mudik, layanan nontunai ini bisa diperluas.

Ia juga memberikan apresiasi kepada Pertamina yang sudah banyak memberikan tempat-tempat berisitirahat di musim mudik ini. Menurut Wira lebih baik lagi jika tempat beristirahat dilengkapi dengan klinik-klinik kesehatan untuk mengantisipasi pemudik yang mengalami masalah kesehatan.

Melalui subholding downstream, Pertamina menargetkan transformasi dalam lini bisnisnya, khususnya yang terkait dengan peningkatan pelayanan ke masyarakat.Misalnya saat musim mudik Lebaran 2026 ini. Untuk menjaga layanan ke masyarakat selama Lebaran 2026, Pertamina menyiagakan Satuan Tugas Ramadhan dan Idul Fitri untuk menjamin ketersediaan dan kelancaran pasokan energi selama Lebaran 2026.

Satgas disiagakan untuk mengantisipasi lonjakan permintaan sumber energi selama periode Hari Raya Idul Fitri 1447 H.

Pertamina memprediksi, puncak arus mudik tahap I pada Lebaran Tahun ini terjadi pada 14 sampai dengan 15 Maret 2026. Sementara puncak mudik kedua terjadi pada 18 sampai dengan 19 Maret 2026.

Bisnis.com,JAKARTA — PT Pertamina (Persero) resmi menyatukan subholding yang bergerak di sektor hilir yaitu PT Pertamina Patra Niaga (PPN), PT Kilang Pertamina Internasional (KPI), dan segmen bisnis PT Pertamina International Shipping (PIS), bergabung (merger) menjadi subholding downstream.
PPN saat ini menjadi entitas penerima penggabungan. Penggabungan dimaksud dilakukan melalui proses evaluasi yang mendalam termasuk melalui tahapan benchmarking terhadap perusahaan oil company sejenis lainnya.
Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri menuturkan, penyatuan ini akan menciptakan ekosistem bisnis yang berkesinambungan, mengintegrasikan proses pengolahan bahan bakar di kilang, distribusi energi ke seluruh wilayah Indonesia, hingga pemasaran produk yang memenuhi kebutuhan masyarakat.
Dengan terintegrasinya rantai pasok hilir, Pertamina memastikan ketersediaan energi (Availability) yang lebih andal, aksesibilitas (Accessibility) yang menjangkau seluruh pelosok negeri, produk energi yang memenuhi kebutuhan masyarakat dan lingkungan (Acceptability), serta harga yang kompetitif (Affordability).
Selain itu, integrasi ini mempercepat transisi energi melalui pengembangan portofolio bahan bakar rendah karbon (Sustainability).
Simon mengungkapkan, integrasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperkuat kepastian pasokan energi nasional, serta meningkatkan daya saing perusahaan.
Menurutnya, dengan sistem yang terintegrasi, koordinasi antar fungsi berjalan lebih cepat, pengambilan keputusan lebih efektif, dan investasi yang lebih optimal.
“Di tengah perubahan geopolitik, tuntutan transisi energi, dan persaingan global yang semakin ketat. Indonesia membutuhkan Pertamina yang lincah, kuat, dan terintegrasi. Ketika kilang, distribusi, dan logistik serta pemasaran bekerja sebagai satu sistem, kita dapat menghilangkan redundansi, mempercepat layanan, dan menghadirkan pasokan energi yang andal dari Sabang sampai Merauke,” ujar Simon melalui keterangan resmi, Rabu (4/2/2026).
Melalui Subholding Downstream, Pertamina menargetkan transformasi dalam lini bisnisnya, khususnya yang terkait dengan peningkatan pelayanan ke masyarakat.
Simon menyebut, integrasi yang dilakukan tidak akan mengganggu pelayanan terhadap masyarakat maupun terhadap mitra bisnis dan pekerja, sebaliknya menargetkan penyediaan energi yang semakin handal untuk masyarakat melalui peningkatan kolaborasi lintas divisi serta memberikan dampak yang lebih besar bagi bangsa dan generasi mendatang dengan semangat Energizing Indonesia.
Sementara itu, Vice President Corporate Communication Pertamina, Muhammad Baron menyatakan, langkah ini menjadi bukti nyata komitmen Pertamina dalam mengimplementasikan Asta Cita swasembada energi.
"Integrasi bisnis hilir berlaku per 1 Februari 2026 ini bukan sekadar perubahan organisasi, melainkan upaya penguatan fondasi untuk menjadikan Pertamina sebagai soko guru bangsa dalam penyediaan energi. Dengan proses bisnis yang lebih efisien dan terintegrasi, kami memastikan pelayanan energi kepada masyarakat Indonesia semakin optimal dan tangguh dalam menghadapi tantangan global," tutup Baron.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menerima kunjungan dari jajaran direksi PT Pertamina (Persero) di Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada Jumat (9/1/2026).
Pertemuan itu membahas rencana penggabungan atau merger tiga subholding hilir migas dari perusahaan pelat merah tersebut. Adapun, ketiga subholding itu yakni PT Pertamina Patra Niaga (PPN), PT Kilang Pertamina Internasional (KPI), dan PT Pertamina International Shipping (PIS).
"Menkeu Purbaya menerima jajaran direksi Pertamina di Kantor Kemenkeu sore ini. Integrasi bisnis hilir Pertamina menjadi topik pembahasan utama," demikian tulis akun Instagram resmi Purbaya, @menkeuri seperti dikutip Sabtu (10/1/2026).
Purbaya mengaku menyambut baik langkah-langkah yang dilakukan Pertamina, khususnya dalam menciptakan efisiensi bisnis, termasuk melalui integrasi bisnis hilir yang akan dilakukan.
"Dalam pertemuan tersebut, Menkeu Purbaya juga menyampaikan dukungan penuh bagi Pertamina untuk semakin berkontribusi mewujudkan ketahanan energi nasional," tulis akun tersebut.
Asal tahu saja, rencana merger tiga anak usaha hilir migas Pertamina mulanya direncanakan rampung pada 1 Januari 2026. Namun, hingga saat ini rencana itu belum terealisasi.
Pada akhir 202, Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri mengatakan bahwa rencana merger tiga anak usaha tersebut sudah sampai di tahap finalisasi dan akan dilaporkan ke Badan Pengelola Investasi Danantara. Pelaporan ke Danantara, tutur Simon, bertujuan untuk memperoleh persetujuan.
"Kita sih kejarnya mudah-mudahan per 1 Januari 2026 sudah terlaksana [merger] gitu," ujar Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri, dikutip dari Antara, Selasa (11/11/2025) lalu.
Berdasarkan catatan Bisnis, rencana penggabungan ketiga anak usaha itu pertama kali Simon sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI yang membidangi BUMN di Jakarta, Kamis (11/9/2025).
Langkah konsolidasi ini tak lepas dari tantangan global, seperti penurunan harga hingga permintaan minyak dunia, yang menekan kinerja subholding perseroan. Sebagai contohnya yang dialami KPI.
Simon mengungkapkan bahwa margin bisnis kilang semakin kecil seiring turunnya permintaan, sementara kapasitas produksi kilang global meningkat.
"Dengan marginnya semakin kecil, tentunya secara keseluruhan, secara konsolidasi kan akan berpengaruh kurang baik ke bottom line perusahaan. Dengan demikian, supaya lebih efektif memang ada beberapa kajian di kita untuk menggabungkan antara kilang, PIS, dan PPN," ujarnya.
Simon juga mengatakan bahwa langkah ini juga sebagai upaya penyelarasan strategi bisnis dengan pemegang saham baru, BPI Danantara.
"Dulu kan gini, dulu kan kita satu ini juga ya, antara hulu hilir, kemudian kita melakukan saat itu subholding, holdingisasi supaya bergerak lebih hijau. Tetapi sebagai organisasi, sebagai institusi yang tentunya terus berkembang, kita harus menyesuaikan juga perkembangan situasi," katanya.