Bisnis.com, MEDAN – Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq menyebut ketangguhan sistem pangan sebagai fondasi untuk menciptakan kota yang tangguh.

Hal itu disampaikan Hanif dalam agenda Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) ke-18 tahun 2026 yang digelar di Medan, Rabu (1/7/2026).

Hanif mengatakan ketahanan pangan perkotaan harus menjadi perhatian mengingat mayoritas masyarakat tinggal di perkotaan.

“Menurut data BPS, di tahun 2025 sebanyak 60% masyarakat tinggal di perkotaan. Urbanisasi yang terus meningkat membuat ketahanan pangan perkotaan tidak dapat lagi dipandang sebagai urusan pasokan semata,” kata Hanif.

Dia menjelaskan, kota memang tak selalu menjadi pusat produksi pangan. Namun, daerah ini adalah pusat konsumsi, pusat perdagangan, pusat logistik, dan pusat pengambilan keputusan ekonomi masyarakat.

Sistem pangan yang terintegrasi di sebut Hanif harus dimiliki wilayah perkotaan yang mencakup ketersediaan pasokan, kelancaran rantai distribusi, stabilitas harga, hingga kemampuan pemerintah kota dalam merespons gejolak secara cepat dan terkoordinasi.

“Kita belajar bahwa ketika terjadi bencana, gangguan iklim, kenaikan harga, atau hambatan distribusi, yang pertama kali dirasakan masyarakat adalah pangan. Kalau pasokan terganggu, harganya naik. Kalau harga naik, daya beli tertekan, dan bisa membuat stabilitas sosial dan ekonomi kota ikut terdampak,” jelas Hanif.

Hanif pun menekankan ketahanan pangan sebagai fondasi pelayanan publik, pengendalian inflasi, kesehatan masyarakat, dan ketahanan sosial. Menurut Hanif kota dengan sistem pangan dan logistik yang rapuh akan sulit menjadi kota yang tangguh.

Untuk membangun kota yang tangguh, lanjutnya, perlu pendekatan ekosistem di mana sistem pangan harus dihubungkan dengan 6 (enam) pilar yang saling terintegrasi.

Keenam pilar itu yakni tata kelola yang berbasis data yang terutama dibutuhkan untuk melakukan intervensi, rantai pasok yang kuat, serta kestabilan harga yang terpantau dan direspons secara cepat serta terkoordinasi terutama saat terjadi gejolak.

Selain itu, perlu pula dibangun pembiayaan sistem pangan yang kolaboratif baik dengan BUMN/ BUMD, pihak swasta maupun dunia usaha mengingat pemerintah pusat dan daerah tidak bisa menanggung seluruh kebutuhan sendiri. Apalagi di tengah kapasitas fiskal yang terbatas.

“Dalam situasi fiskal yang terbatas, pembiayaan ketahanan pangan kota harus disusun dengan prinsip kolaboratif dan bertahap di mana pemerintah pusat memberi arah kebijakan dan dukungan sesuai kewenangan, lalu pemerintah daerah memastikan perencanaan, penganggaran dan eksekusi, kemudian BUMD dan dunia usaha yang memperkuat sisi operasional, distribusi, investasi, dan hilirisasi,” tambahnya.

Hanif juga memasukkan soal pengelolaan sampah sebagai pilar yang terhubung dengan sistem pangan. Menurutnya, sampah makanan, sampah organik pasar, dan sisa konsumsi masyarakat perkotaan harus masuk dalam desain besar kota tangguh karena dapat diolah menjadi kompos, energi alternatif, maupun bahan baku ekonomi sirkular.

Adapun Rakernas APEKSI ke-18 tahun 2026 digelar mulai 28 Juni hingga 4 Juli mendatang dengan tema “Kota Tangguh, Bangsa Berdaulat”. Rakernas ini akan menyusun rekomendasi, memperkuat kerja sama, dan mempercepat transformasi kota menuju kota yang tangguh, baik tangguh bencana, tangguh fiskal, tangguh perencanaan, tangguh sosial, hingga tangguh pangan.

Tahun ini, Kota Medan menjadi tuan rumah Rakernas APEKSI ke-18. Sebanyak 96 perwakilan pemerintah kota dari seluruh Indonesia yang terdiri dari 88 wali kota, 4 wakil wali kota, 2 sekretaris daerah, dan 1 kepala Bappeda hadir di Medan untuk memperkuat sinergi antar pemerintah kota serta merumuskan kebijakan pembangunan perkotaan yang adaptif, inovatif, inklusif, dan berkelanjutan.

JAKARTA - Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi MNC University menggelar seminar bertajuk "The Future of Jakarta: JAKI – Smart City Innovation & Digital Public Service" di Auditorium Rajawali, MNC University, lantai 6, pada Senin (29/6).

Seminar yang berlangsung pukul 14.00 hingga 16.45 WIB ini dihadiri sekitar 160 mahasiswa dan bertujuan memberikan wawasan mengenai konsep smart city, inovasi teknologi, serta peran aplikasi JAKI (Jakarta Kini) dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik digital di Jakarta.

Acara dibuka oleh pembawa acara dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars MNC University, dilanjutkan dengan sambutan dari Ketua Program Studi Sistem Informasi, Verra Budhi Lestari, M. Kom, serta Ketua Satuan Pelaksana Perangkat dan Jaringan Teknologi Informasi Jakarta Smart City (JSC), Raden Masargo Everest. Sebelum memasuki materi inti, peserta diajak mengikuti kuis interaktif seputar aplikasi JAKI yang ditutup dengan penyerahan hadiah bagi para pemenang.

Seminar ini menghadirkan dua narasumber yang memaparkan materi secara bergantian. Raden Masargo Everest membawakan materi mengenai fungsi dan tata cara penggunaan aplikasi JAKI, sementara Mohamad Hafitz menjelaskan proses pembentukan dan pengembangan aplikasi tersebut. Antusiasme peserta terlihat tinggi pada sesi tanya jawab yang digelar setelah pemaparan materi selesai.

Dalam kesempatan tersebut, Raden Masargo Everest menyampaikan harapannya agar kegiatan ini dapat menginspirasi generasi muda untuk terus berinovasi.

"Harapannya wawasan ini dapat menginspirasi generasi muda untuk terus berpotensi menciptakan inovasi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kami berharap forum ini menjadi ruang untuk saling belajar, berdiskusi, serta membuka peluang kolaborasi untuk mewujudkan kota yang tangguh dan berkompeten," ungkap Raden Masargo.

Bagi MNC University, kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat hubungan antara dunia akademik dengan instansi pemerintah melalui kegiatan edukatif, sekaligus mendorong terciptanya mahasiswa yang siap berkontribusi dalam pengembangan inovasi digital dan pembangunan kota cerdas di masa depan.

Selain menambah wawasan tentang transformasi digital dan layanan publik berbasis teknologi, para peserta juga memperoleh e-certificate serta kesempatan mendapatkan special rewards.

Rangkaian seminar ditutup oleh pembawa acara pada pukul 16.45 WIB, diakhiri dengan sesi foto bersama antara narasumber, panitia, dan seluruh peserta.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai program studi, kolaborasi akademik, maupun kegiatan di MNC University, silakan kunjungi:

Website: https://mncu.ac.id

Telp/WA: 0811-9325-889

Email: [email protected]

Ikuti juga kami di media sosial:

Instagram: @mncuniversity

TikTok: @mncuniversity

YouTube: MNC University

Alamat Kampus: Jl. Panjang Blok A8, Green Garden, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11520.

Bisnis.com, JAKARTA — Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memperingati Hari Bhayangkara ke-80 pada Rabu (1/7/2026) dengan mengusung tema nasional "80 Tahun Mengabdi untuk Masyarakat".

Tema tersebut menegaskan komitmen Polri untuk memperkuat pelayanan publik sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat melalui pengabdian yang berorientasi pada kepentingan warga.

Sejalan dengan tema tersebut, Polri juga merilis logo resmi Hari Bhayangkara ke-80 yang sarat makna filosofis. Logo menampilkan angka 80 sebagai simbol perjalanan delapan dekade pengabdian institusi kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sejak berdiri sebagai institusi nasional pada 1 Juli 1946.

Adapun, angka 80 merepresentasikan kematangan organisasi, pengalaman panjang dalam menjalankan tugas negara, sekaligus semangat transformasi menuju institusi yang semakin profesional, modern, dan dipercaya publik.

Perpaduan warna emas dan perak pada angka tersebut melambangkan keseimbangan antara capaian pengabdian selama ini dengan semangat inovasi untuk menjawab tantangan masa depan.

Sementara itu, lingkaran berwarna merah putih yang mengelilingi angka 80 menjadi simbol identitas nasional dan komitmen Polri dalam menjaga persatuan, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta menjunjung nilai-nilai kebangsaan

Di bagian bawah logo tercantum frasa "Tahun Mengabdi untuk Masyarakat" yang menegaskan orientasi seluruh tugas kepolisian pada pelayanan yang humanis, responsif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Logo tersebut juga dilengkapi garis-garis dinamis (speed lines) yang menggambarkan semangat Polri Presisi sebagai institusi yang adaptif, modern, dan responsif terhadap perkembangan zaman, termasuk dalam peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi.

Peringatan Hari Bhayangkara tahun ini menjadi momentum bagi Polri untuk merefleksikan perjalanan pengabdian selama 80 tahun sekaligus memperkuat komitmen sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.

Tema yang diusung menekankan bahwa keberhasilan institusi kepolisian tidak hanya diukur dari penegakan hukum, tetapi juga dari kualitas pelayanan publik dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri.

Hari Bhayangkara diperingati setiap 1 Juli untuk mengenang Penetapan Pemerintah Nomor 11/SD Tahun 1946 yang menetapkan Kepolisian Negara sebagai institusi nasional yang berdiri sendiri dan bertanggung jawab langsung kepada pemerintah. Tanggal tersebut kemudian menjadi tonggak lahirnya Polri sebagai satu kesatuan kepolisian nasional Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA - PT TASPEN (Persero) terus memperkuat komitmennya dalam mendukung transformasi pelayanan publik melalui perluasan akses layanan TASPEN di 134 Mal Pelayanan Publik (MPP) yang tersebar di ratusan kabupaten dan kota di seluruh Indonesia serta integrasi layanan pada MPP Digital Nasional. Upaya TASPEN ini telah menghadirkan layanan yang semakin mudah dijangkau, cepat, dan terintegrasi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), pensiunan, dan ahli waris di seluruh Indonesia. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, turut mengapresiasi langkah strategis tersebut saat Peresmian 8 Mal Pelayanan Publik Semester I Tahun 2026 di Jakarta, Senin (15/6).

Kehadiran TASPEN di MPP mampu memperluas akses peserta terhadap berbagai layanan, mulai dari layanan informasi dan konsultasi, pengajuan klaim, layanan administrasi kepesertaan dan pensiun, hingga layanan pendukung lainnya yang dapat diakses secara lebih mudah melalui satu titik layanan terpadu.

Upaya tersebut mendapat apresiasi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, yang menilai kehadiran TASPEN di Mal Pelayanan Publik memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat kualitas pelayanan publik yang aktif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

“Pastikan kehadiran MPP berperan dalam memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Tidak hanya sebagai tempat konsultasi, tetapi juga harus menjadi kanal layanan yang aktif dan konsisten. Beberapa waktu lalu saya datang ke MPP di DKI Jakarta. Saya apresiasi sekali, TASPEN secara aktif langsung datang dan ikut bergabung untuk berdiskusi dengan para pensiunan yang memang kesulitan mendapatkan layanan,” ujar Menteri PANRB.

Apresiasi tersebut mencerminkan pentingnya kolaborasi lintas instansi dalam menghadirkan layanan publik yang semakin dekat dengan masyarakat. Sebagai bagian dari ekosistem MPP, TASPEN menyediakan berbagai layanan yang dapat diakses melalui layanan satu pintu yang terhubung dengan berbagai instansi pemerintah.

Corporate Secretary TASPEN, Henra,menyatakan, “Sebagai pengelola program jaminan sosial bagi ASN dan Pejabat Negara, TASPEN memandang Mal Pelayanan Publik sebagai simpul layanan yang mempertemukan berbagai kebutuhan masyarakat dalam satu ekosistem pelayanan yang terintegrasi. Melalui kehadiran layanan TASPEN di MPP maupun aplikasi MPP Digital Nasional, peserta kini dapat mengakses layanan secara lebih mudah tanpa perlu datang ke kantor cabang tertentu. TASPEN ingin memastikan layanan yang cepat dapat dijangkau peserta di mana pun mereka berada.”

Lebih lanjut, Henra menjelaskan bahwa penguatan layanan melalui MPP dan aplikasi MPP Digital Nasional sejalan dengan transformasi layanan TASPEN sebagai Center of Excellence yang berfokus pada peningkatan pengalaman peserta melalui pemanfaatan teknologi, kolaborasi lintas instansi, serta perluasan akses layanan hingga menjangkau seluruh lapisan peserta. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen TASPEN dalam mendukung transformasi pelayanan publik nasional serta berkontribusi terhadap pencapaian Asta Cita Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, khususnya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, responsif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Bisnis.com, PADANG - Pemerintah Kota Padang, Sumatra Barat, menyatakan komitmen untuk melakukan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 sebagai strategi upaya untuk mewujudkan kemandirian fiskal daerah.

Wali Kota Padang Fadly Amran mengatakan untuk melakukan optimalisasi PAD butuh penguatan kerja sama lantaran pada perubahan APBD 2026, PAD Padang ditargetkan meningkat hingga Rp3,05 triliun. Hal ini butuh sebuah langkah konkret agar target tersebut bisa terealisasi dengan baik.

"Jadi sekarang ada perubahan Perda Padang No.1/2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Kami perlu menyiapkan sejumlah langkah-langkah untuk menyinkronkan," kata Fadly Amran dalam keterangan resmi, Kamis (25/6/2026).

Fadly menyampaikan bahwa revisi regulasi tersebut bukan sekadar penyesuaian administratif, melainkan fondasi penting untuk menciptakan sistem pendapatan daerah yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

Oleh karena itu, peningkatan target pendapatan daerah harus dibarengi strategi konkret yang mampu menggali potensi baru tanpa menambah beban masyarakat.

"Kenaikan target menjadi Rp3,05 triliun dalam Perubahan APBD 2026 harus didukung dengan langkah nyata. PAD harus tergali secara optimal, tetapi tidak boleh membebani masyarakat," tegasnya.

Menurutnya dalam melakukan optimalisasi peningkatan PAD, Pemkot Padang berkomitmen untuk menciptakan keseimbangan antara peningkatan pendapatan dengan pelayanan publik yang semakin baik.

Artinya dalam menjalankan upaya ini, penting bagi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan dinas yang penghasil PAD untuk lebih adaptif dan inovatif dalam memetakan sumber-sumber pendapatan baru yang selama ini belum tergarap maksimal.

"Sejumlah sektor dinilai masih memiliki ruang pertumbuhan signifikan, mulai dari pariwisata, perdagangan, jasa, perpajakan, hingga pelayanan kesehatan, dan inilah yang kami petakan untuk menjadi pendapatan baru sumber PAD," katanya.

Fadly menyebut optimalisasi PAD bukan semata mengejar angka pendapatan, tetapi juga harus memastikan setiap potensi ekonomi daerah dapat dikelola menjadi sumber pembiayaan pembangunan yang berkelanjutan.

"Jangan sampai ada potensi yang terlewat, dan intinya OPD ini harus jeli membaca peluang dan menghadirkan inovasi baru dalam pengelolaan pajak maupun retribusi," ujarnya.

Dia menekankan pentingnya aspek legalitas dalam setiap kebijakan penggalian PAD. Hal ini mengingat seluruh objek pajak dan retribusi baru harus memiliki dasar hukum yang kuat agar implementasinya tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

"Setiap potensi itu harus digali, sekecil apapun, selama sah secara hukum. Pemanfaatan aset daerah, fasilitas publik, pajak hotel, restoran, hingga berbagai layanan lainnya perlu dipetakan dengan matang," ujar dia.

Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Padang Atos menjelaskan sinkronisasi perubahan perda dilakukan sebagai tindak lanjut atas hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri terhadap Perda Nomor 1 Tahun 2024.

Menurutnya, terdapat sejumlah catatan strategis yang perlu segera disesuaikan agar regulasi daerah selaras dengan kebijakan nasional.

Atos menjelaskan salah satu poin penting adalah penyesuaian pengaturan objek retribusi di Rumah Sakit Umum Daerah serta penyempurnaan aturan mengenai opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

"Ada beberapa catatan dari Kemendagri yang harus segera kita tindak lanjuti, termasuk pengaturan retribusi RSUD dan penyempurnaan batang tubuh perda terkait PKB dan BBNKB," jelas Atos.

Oleh karena itu, melalui sinkronisasi regulasi ini, Pemko Padang berharap perubahan Perda Pajak dan Retribusi Daerah dapat segera dirampungkan dan diimplementasikan secara efektif.

Kemudian untuk langkah tersebut diharapkan menjadi pengungkit utama pembangunan kota, memperkuat kapasitas fiskal daerah, sekaligus mendorong Padang menuju kota yang semakin mandiri secara ekonomi dan berdaya saing tinggi.

JAKARTA - Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo menegaskan inovasi menjadi jawaban utama atas tantangan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah (Pemda) saat ini. Hal tersebut disampaikannya dalam Kickoff Penjaringan Indeks Inovasi Daerah (IID) 2026 di Command Center BSKDN di Jakarta pada Selasa, 23 Juni 2026.

Yusharto menegaskan, IID tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengukuran kinerja inovasi, tetapi juga sebagai sarana membangun kapasitas pemerintah daerah yang adaptif terhadap dinamika pembangunan. Penguatan budaya inovasi menjadi kunci peningkatan tata kelola, pelayanan publik, dan pembangunan daerah di tengah tekanan fiskal yang semakin kompleks.

“Kegiatan ini bukan sekadar forum koordinasi teknis, melainkan instrumen strategis untuk memastikan bahwa inovasi benar-benar menjadi bagian dari sistem pemerintahan daerah,” ujarnya, Rabu (24/6/2026).

Yusharto menambahkan, saat ini pemerintah daerah berada pada fase implementasi RPJMN 2025–2029 yang menuntut transformasi nyata. Lebih dari 90% layanan publik berada di tangan daerah, sehingga inovasi menjadi mekanisme wajib dalam memastikan layanan tetap relevan.

“Tanpa inovasi, birokrasi hanya menghasilkan rutinitas, bukan solusi,” tegasnya.

Yusharto menjelaskan, tekanan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah saat ini semakin menuntut lahirnya berbagai terobosan kebijakan dan tata kelola.

Ketergantungan yang masih tinggi terhadap transfer ke daerah serta terbatasnya kapasitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) di sejumlah wilayah menjadikan inovasi sebagai kebutuhan yang tidak dapat ditunda.

“Dalam situasi seperti ini, inovasi bukan lagi pilihan kreatif, tetapi survival strategy. Kita tidak lagi menilai kekuatan daerah dari besar-kecilnya anggaran, tetapi dari kemampuan bertahan dengan sumber daya yang terbatas. Inovasi adalah satu-satunya cara mengubah keterbatasan menjadi kapasitas,” ungkapnya.

Selain itu, dirinya juga menyoroti ketimpangan pembangunan antardaerah yang masih terjadi, sehingga inovasi diperlukan sebagai instrumen koreksi untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan penguatan potensi lokal. Menurutnya, inovasi harus dipahami sebagai instrumen transformasi ekonomi, bukan sekadar administratif. Karena itu, daerah didorong memperbaiki tata kelola, menyederhanakan layanan, dan membangun budaya kerja adaptif.

Yusharto juga menekankan pentingnya IID sebagai national learning system yang memungkinkan pertukaran praktik baik antar daerah. Pada 2025, tercatat sekitar 36 ribu inovasi dari 531 daerah, namun masih terdapat tantangan pada kualitas, konsistensi pelaporan, dan ketersediaan data yang dapat ditindaklanjuti.

“Yang kita butuhkan bukan hanya banyak inovasi, tetapi inovasi yang terukur, dapat direplikasi, dan berdampak nyata,” katanya.

BSKDN juga mendorong replikasi inovasi agar praktik baik tidak berhenti di tingkat lokal. Menurutnya, replikasi dapat mempercepat adopsi kebijakan dan menjadi bentuk efisiensi di tengah keterbatasan fiskal.

“Tidak ada daerah yang akan maju sendiri, dan tidak ada inovasi yang boleh berhenti di satu titik keberhasilan,” ucapnya.

Bisnis.com, BANDUNG — Pemerintah Kabupaten Sumedang terus memperkuat strategi promosi untuk menarik minat investor ke Kawasan Rebana melalui perbaikan tata kelola pemerintahan dan penguatan iklim investasi yang kondusif.

Salah satu langkah konkret yang ditempuh adalah penyediaan kemudahan perizinan melalui Mal Pelayanan Publik (MPP) serta optimalisasi layanan berbasis digital. Upaya ini dirancang untuk memangkas birokrasi dan mempermudah akses bagi calon investor maupun masyarakat.

Selain memperkuat infrastruktur pelayanan, Pemerintah Kabupaten Sumedang juga fokus meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) agar memiliki daya saing tinggi di dunia industri. Melalui program pelatihan terpadu, pemerintah daerah berupaya menyelaraskan ketersediaan tenaga kerja dengan kebutuhan perusahaan.

"Kami memiliki Balai Latihan Kerja (BLK) yang secara berkelanjutan memberikan pelatihan kepada masyarakat sesuai kebutuhan industri. Dengan demikian, kompetensi tenaga kerja yang tersedia dapat selaras dengan kebutuhan perusahaan yang berinvestasi di Sumedang," jelas Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir.

Untuk meningkatkan daya tarik investasi, pemerintah daerah juga menyiapkan instrumen pendukung berupa insentif fiskal. Kebijakan tersebut mencakup pemberian keringanan pajak dan retribusi daerah bagi pelaku usaha sesuai regulasi yang berlaku.

Dony menegaskan stabilitas daerah dan sinergi antarpemangku kepentingan menjadi kunci keberhasilan investasi di Sumedang. Pemerintah daerah berkomitmen hadir sebagai fasilitator yang menjamin kenyamanan bagi para investor.

"Kami harus menjadi daerah yang terbuka dan ramah terhadap para investor. Kehadiran mereka akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Karena itu pemerintah harus hadir sebagai penggerak, pengorkestrasi, sekaligus membangun sinergi seluruh pemangku kepentingan agar investasi yang masuk benar-benar memberikan dampak positif bagi daerah," tuturnya.

Promosi intensif terhadap potensi Kawasan Rebana di tingkat nasional maupun internasional mulai membuahkan hasil. Sejumlah investor dari berbagai negara dilaporkan mulai menjajaki peluang bisnis di wilayah Sumedang.

"Kami terus melakukan promosi dan alhamdulillah hasilnya mulai terlihat. Investor dari berbagai negara seperti China, Arab Saudi, Kuwait, Rusia, dan negara lainnya mulai datang untuk melihat potensi Sumedang. Tentu kami juga mengapresiasi dukungan berbagai pihak, termasuk Pak Helmi Yahya, yang turut membantu memperkenalkan potensi daerah ini," pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, CILEGON — Kantor Imigrasi Cilegon membuka layanan pengurusan paspor saat Car Free Day (CFD) Kota Cilegon pada Ahad (21/6/2026). Layanan yang digelar dalam program PASPORIA (Paspor Minggu Ceria) itu memberikan alternatif waktu pengurusan paspor bagi masyarakat di hari libur.

Kegiatan berlangsung di area Kantor Imigrasi Cilegon yang berada di jalur CFD. Selain layanan keimigrasian, masyarakat juga dapat memanfaatkan pemeriksaan kesehatan gratis yang disediakan bekerja sama dengan Lapas Kelas IIA Cilegon dan Cristal Optical.

Kepala Kantor Imigrasi Cilegon Aditya Triputranto mengatakan, penyelenggaraan layanan pada Ahad dilakukan untuk memberikan pilihan waktu yang lebih fleksibel bagi masyarakat yang tidak dapat mengurus paspor pada hari kerja.

“Kami melihat antusiasme warga Cilegon yang sangat tinggi setiap kali CFD digelar. Oleh karena itu, kami proaktif membuka pintu di hari Minggu ini. Jadi, masyarakat bisa berolahraga sambil mengurus paspornya,” kata Aditya dalam siaran pers, Ahad (21/6/2026).

Menurut Aditya, layanan paspor di ruang publik menjadi salah satu cara untuk memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan keimigrasian. Ia menambahkan, layanan kesehatan yang tersedia di lokasi juga dapat dimanfaatkan warga yang sedang beraktivitas di kawasan CFD.

Layanan kesehatan yang disediakan meliputi pemeriksaan kesehatan dasar dan pemeriksaan kesehatan mata. Kehadiran layanan tersebut memungkinkan masyarakat memperoleh beberapa layanan publik dalam satu lokasi.

Sementara itu, Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian Donny Prasetyo Utomo menjelaskan seluruh tahapan penerbitan paspor tetap dilaksanakan di dalam gedung Kantor Imigrasi Cilegon untuk menjaga kualitas pelayanan dan keamanan data pemohon.

“Karena titik keramaian CFD ada persis di jalan depan kantor, kami memfasilitasi para pemohon untuk langsung masuk ke ruang pelayanan paspor kami di dalam gedung Kantor Imigrasi Cilegon. Hal ini kami lakukan untuk memastikan tahapan pemeriksaan dokumen, foto, wawancara, dan pengambilan data biometrik tetap berjalan kondusif, nyaman, dan sistem jaringannya stabil,” ujar Donny.

Ia mengatakan, proses pemeriksaan dokumen, pengambilan foto, wawancara, hingga perekaman biometrik dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Langkah tersebut juga dilakukan untuk memastikan kenyamanan pemohon di tengah tingginya aktivitas masyarakat saat CFD.

Antusiasme warga yang memanfaatkan layanan paspor pada hari libur menunjukkan kebutuhan terhadap layanan keimigrasian yang lebih fleksibel. Imigrasi Cilegon menyatakan akan terus mengevaluasi pelaksanaan layanan akhir pekan sebagai salah satu alternatif pelayanan bagi masyarakat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tugas satuan pengamanan (satpam) kini tidak lagi terbatas pada menjaga keamanan. Di sejumlah sektor layanan, satpam menjadi pihak pertama yang berinteraksi dengan masyarakat sehingga kemampuan komunikasi dan pelayanan menjadi kompetensi yang semakin dibutuhkan.

Perubahan peran tersebut seiring meningkatnya kebutuhan tenaga pengamanan di sektor yang berhubungan langsung dengan pengguna layanan, seperti perbankan, rumah sakit, pusat perbelanjaan, gedung perkantoran, kawasan industri, hingga kawasan hunian.

Direktur Bisnis PT Prima Karya Sarana Sejahtera (PKSS) Moh Harsono mengatakan, satpam saat ini berperan sebagai garda terdepan yang membentuk kesan awal masyarakat terhadap suatu layanan.

"Satpam adalah garda terdepan yang berinteraksi langsung dengan pengguna layanan. Karena itu, profesionalisme, sikap dalam pelayanan, komunikasi yang baik serta pemahaman terhadap produk menjadi kompetensi yang harus terus ditingkatkan," kata Harsono dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Menurut Harsono, kemampuan pelayanan menjadi semakin penting karena satpam tidak hanya menjalankan fungsi pengamanan, tetapi juga membantu pengguna layanan memperoleh informasi dan arahan yang dibutuhkan.

Di sektor perbankan, misalnya, satpam menjadi titik kontak pertama yang ditemui nasabah saat memasuki kantor cabang. Sementara di kawasan industri dan pusat logistik, satpam berperan menjaga keamanan sekaligus mendukung kelancaran aktivitas operasional.

Untuk menjawab kebutuhan tersebut, PKSS menggelar Jambore Satpam 2026 yang diikuti sekitar 600 personel dari wilayah Jakarta Raya. Kegiatan itu difokuskan pada peningkatan kemampuan pelayanan, komunikasi, dan pemahaman produk.

"Melalui Jambore Satpam ini, kami membangun satuan pengaman kami yang tidak hanya andal dalam menjaga keamanan, tetapi juga mampu memberikan pelayanan terbaik," ujar Harsono.

Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapatkan pembekalan mengenai service excellence dan product knowledge. Peserta juga mengikuti sesi berbagi pengalaman bersama praktisi customer experience dan human capital mengenai peran satpam dalam membangun kepercayaan pengguna layanan.

PKSS turut memberikan penghargaan kepada personel terbaik dari berbagai area kerja atas kinerja dan dedikasi mereka selama menjalankan tugas pengamanan.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meluncurkan platform belajar digital untuk aparatur sipil negara (ASN) bertajuk E-Learning.

Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan platform ini diharapkan dapat memperkuat integritas ASN secara luas, sistematis dan berkelanjutan.

"Ini outcome-nya kan untuk pelayanan publik gitu. Artinya tujuan daripada kegiatan ini adalah bagaimana supaya pelayanan publik berkaitan dengan birokrasi, berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para ASN," ujar Setyo dalam peluncuran e-Learning di Gedung LAN, Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Dia menambahkan, program ini bertujuan untuk memperbaiki tata kelola pelayanan publik agar jauh dari praktik penyimpangan yang ada.

Oleh sebab itu, lembaga anti-rasuah ini berharap agar ASN yang melaksanakan program ini tidak hanya mengejar sertifikat saja, namun materi pembelajaran e-learning bisa diimplementasikan saat menjalankan tugas pelayanan publik.

"Setidaknya kalau misalkan masing-masing, tidak hanya sekadar mengejar sertifikat dari para ASN ini, tapi yang penting adalah kemampuan dan keterampilan itu yang paling dibutuhkan. Kalau sudah terampil ya, sudah mampu, sudah paham semuanya," pungkasnya.

Di samping itu, Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana menjelaskan secara teknis para ASN hanya perlu mengikuti enam jam pelajaran untuk menuntaskan belajar e-learning.

Keenam modul dirancang agar relevan dengan tugas dan tanggung jawab ASN sehari-hari. Misalnya, soal pemahaman pemahaman integritas, hingga pemahaman tentang gratifikasi, dan apa peran ASN sebagai agen perubahan.

"Untuk mencapai tujuan tersebut, program ini disusun dalam format pembelajaran digital interaktif dengan total beban belajarnya adalah 6 JP [6 jam pelajaran] yang terbagi ke dalam 6 modul utama," ujar Wawan.

Adapun, secara tahap awal kewajiban pembelajaran digital dari KPK ini bakal diterapkan di 10 Kementerian/Lembaga mulai dari Kementerian PANRB, ⁠Badan Kepegawaian Negara dan Lembaga Administrasi Negara.

Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi, Menteri Kehutanan, ⁠Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, serta Badan Karantina Indonesia.

Adapun, tiga pemerintah daerah yang wajib mengikuti e-learning seperti⁠Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, ⁠Pemerintah Kota Tangerang, dan Pemerintah Kabupaten Bandung.

"Kami berharap implementasi tahap pertama ini dapat menjadi model kolaborasi nasional dalam penguatan integritas ASN, memperluas jangkauan pembelajaran, serta menghasilkan praktik-praktik baik yang dapat direplikasi oleh instansi lainnya," pungkasnya.

Munculnya sejumlah laporan mengenai terganggunya layanan publik di daerah akibat efisiensi anggaran memunculkan kekhawatiran akan risiko "government shutdown" di tingkat daerah.

Namun, ekonom menilai kondisi yang terjadi saat ini belum dapat dikategorikan sebagai government shutdown seperti yang kerap terjadi di Amerika Serikat (AS). Kondisi yang dialami pemerintah daerah saat ini adalah tekanan fiskal yang semakin berat akibat berkurangnya transfer dana dari pemerintah pusat di tengah kenaikan biaya operasional.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, mengatakan akar persoalan yang dihadapi berbagai daerah saat ini berasal dari menurunnya Transfer ke Daerah (TKD), yang membuat kemampuan fiskal pemerintah daerah semakin terbatas.

"Yang sedang terjadi sebenarnya bukan government shutdown seperti di Amerika Serikat ketika pemerintahan berhenti beroperasi karena anggaran tidak disahkan. Situasi yang kita hadapi lebih tepat disebut sebagai tekanan fiskal daerah akibat berkurangnya transfer dari pemerintah pusat," ujar Yusuf kepada Katadata.co.id, Senin (15/6).

Menurutnya, berbagai kasus yang muncul di daerah merupakan gejala dari persoalan struktural yang sama. Di Yogyakarta, misalnya, anggaran operasional pemadam kebakaran secara nominal tidak mengalami pemotongan. Namun, kenaikan harga bahan bakar Pertamina Dex menyebabkan daya beli anggaran menurun sehingga volume BBM yang dapat dibeli berkurang.

Akibatnya, dana operasional diperkirakan hanya mampu menopang layanan hingga September 2026 dan prioritas penanganan laporan terpaksa dilakukan.

Sementara itu, di Maluku Utara, tekanan fiskal dinilai lebih serius karena menyangkut struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Yusuf menjelaskan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima provinsi tersebut sekitar Rp 960 miliar, sedangkan belanja pegawai mencapai Rp 1,1 triliun.

"Artinya, dana yang diterima bahkan tidak cukup untuk menutup kebutuhan gaji. Salah satu penyebabnya adalah pengangkatan PPPK dalam jumlah besar yang menciptakan kewajiban pembayaran gaji jangka panjang," katanya.

Waspadai Penurunan Kualitas Layanan Publik

Yusuf memperingatkan, apabila kondisi ini terus berlangsung, dampaknya akan dirasakan melalui beberapa jalur sekaligus. Dampak yang paling cepat terlihat adalah menurunnya kualitas layanan publik, terutama pada sektor kesehatan, pendidikan, dan keselamatan masyarakat.

Selain itu, aktivitas ekonomi daerah juga berpotensi melambat. Di banyak wilayah, APBD masih menjadi motor utama perekonomian. Ketika belanja modal dan proyek-proyek produktif dikurangi, permintaan barang dan jasa lokal ikut melemah sehingga pertumbuhan ekonomi daerah tertekan.

Dalam jangka panjang, Yusuf menilai tekanan fiskal berisiko memperlebar ketimpangan antarwilayah. Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kuat masih memiliki ruang untuk beradaptasi, sementara daerah yang sangat bergantung pada transfer pusat menghadapi tekanan yang jauh lebih besar.

"Tidak menutup kemungkinan pemerintah daerah kemudian berupaya menutup kekurangan anggaran dengan menaikkan PAD melalui pajak dan retribusi. Pada akhirnya, sebagian beban fiskal dapat berpindah kepada masyarakat," ujarnya.

Penerimaan Negara Melemah

Senada dengan itu, Direktur Ekonomi CELIOS, Nailul Huda, menilai tekanan fiskal yang terjadi saat ini tidak terlepas dari kondisi penerimaan negara yang melemah di tengah meningkatnya kebutuhan belanja pemerintah.

Menurut Huda, pemerintah sejak awal telah diingatkan mengenai risiko fiskal ketika penerimaan negara melambat sementara belanja meningkat tajam, terutama untuk mendanai program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Ketika penerimaan seret dan belanja melonjak tajam, pertanyaannya dari mana pembiayaan program dilakukan. Masyarakat dan para ekonom sudah memperingatkan bahwa jika penerimaan pemerintah seret, maka yang terjadi adalah pemotongan anggaran yang luar biasa besar," katanya.

Ia menilai dana pemerintah daerah dan desa menjadi salah satu pos yang paling terdampak. Pengurangan transfer ke daerah serta berkurangnya dana desa menyebabkan ruang fiskal daerah semakin sempit, padahal pemerintah daerah masih harus membiayai operasional pemerintahan dan pembayaran pegawai, termasuk PPPK.

Huda memperkirakan dampak ekonomi akan semakin terasa apabila tekanan fiskal berlanjut. Selain mengurangi konsumsi rumah tangga secara agregat, keterbatasan anggaran juga berpotensi mengganggu fungsi-fungsi pemerintahan.

"Mungkin hari ini belum terasa ada fungsi administrasi yang terdampak, tetapi jika semakin tidak ada uang, maka layanan pemerintahan akan semakin sulit dilakukan," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Transformasi layanan yang dilakukan PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI dalam beberapa tahun terakhir dinilai berhasil mengubah wajah transportasi publik di Indonesia.

Akademisi dan Pengamat Transportasi Darat Djoko Setijowarno mengatakan keberhasilan KAI tidak terlepas dari komitmen jangka panjang dalam menjaga kualitas pelayanan. Menurutnya, peningkatan layanan yang dilakukan secara konsisten mampu membangun kepercayaan masyarakat sekaligus menciptakan standar baru bagi sektor transportasi.

“Konsistensi dalam menghadirkan layanan berkualitas membuat banyak perusahaan menjadikan KAI sebagai sumber inspirasi, tidak hanya perusahaan transportasi,” ujar Djoko dalam sebuah siniar, dikutip dari keterangan resmi, Minggu (14/6/2026).

Menurutnya, kualitas layanan transportasi publik di Indonesia saat ini sudah mampu bersaing dengan sejumlah negara maju. Layanan KAI dinilai menunjukkan bagaimana operator transportasi dapat mengelola sistem yang tertib sekaligus berfokus pada pengalaman pelanggan.

Djoko menilai keberhasilan layanan transportasi publik tidak hanya ditentukan oleh teknologi dan pembangunan infrastruktur, tetapi juga oleh budaya disiplin pengguna. Ia mencontohkan masih adanya praktik penerobosan gate untuk menghindari pembayaran tiket di sejumlah kota besar dunia seperti Paris, sementara kondisi serupa relatif jarang ditemukan dalam layanan kereta api di Indonesia.

“Keberhasilan layanan KAI tidak hanya bergantung pada teknologi dan infrastruktur, tetapi juga didukung oleh budaya disiplin yang tumbuh di kalangan masyarakat,” katanya.

Selain aspek operasional, KAI juga dinilai mampu menghadirkan fasilitas yang menyesuaikan kebutuhan sosial dan budaya masyarakat Indonesia. Salah satunya melalui penyediaan musala di berbagai stasiun dengan standar kebersihan dan aksesibilitas yang baik.

Menurut Djoko, fasilitas tersebut menjadi salah satu contoh bagaimana KAI tidak hanya menyediakan sarana perjalanan, tetapi juga memahami kebutuhan pelanggan secara lebih luas.

“Fasilitas seperti ini tidak banyak ditemukan di negara lain. Kehadiran fasilitas tersebut menunjukkan bahwa layanan KAI tidak hanya berfokus pada aspek operasional, tetapi juga mampu memahami kebutuhan sosial dan budaya masyarakat yang dilayaninya,” ujarnya.

Transformasi KAI juga terlihat dari berbagai inovasi digital dan peningkatan pengalaman pelanggan. Digitalisasi layanan melalui aplikasi Access by KAI, peningkatan fasilitas stasiun, hingga pengembangan fitur keamanan menjadi bagian dari upaya memperkuat kualitas layanan.

Salah satunya melalui fitur Female Seat Map pada aplikasi Access by KAI yang memungkinkan pelanggan perempuan memilih kursi yang bersebelahan dengan sesama perempuan pada layanan kereta api antarkota. Fitur tersebut memanfaatkan integrasi data Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk mendeteksi gender pengguna.

Berbagai inovasi tersebut semakin memperkuat posisi KAI sebagai salah satu representasi transportasi publik Indonesia yang memiliki daya saing.

Djoko juga menilai perkembangan transportasi publik di Jakarta saat ini telah menjadi benchmark bagi pemerintah daerah dan operator transportasi di berbagai wilayah Indonesia. Menurutnya, Indonesia tidak selalu harus mencari referensi ke luar negeri untuk menemukan contoh pengelolaan transportasi publik yang baik.

“Dalam konteks tersebut, layanan KAI menjadi salah satu bukti nyata bahwa kualitas layanan yang dibangun secara konsisten dapat berkembang dari sekadar sarana transportasi menjadi sumber inspirasi bagi berbagai sektor pelayanan publik di Indonesia,” tutup Djoko.