INDRAMAYU, KOMPAS.com - Fasilitas kilang minyak Pertamina di Balongan, Kabupaten Indramayu, berpotensi ditetapkan sebagai salah satu lokasi strategis untuk penyimpanan Cadangan Penyangga Energi (CPE) nasional.

Wacana tersebut mengemuka dalam kunjungan kerja dan diskusi antara Dewan Energi Nasional (DEN), SKK Migas, dan jajaran Pertamina Grup di Ruang Strategic Command Centre Kilang Balongan, Sabtu (27/6/2026).

Sekretaris Jenderal DEN, Mohamad Kholid Syaerazi, mengungkapkan implementasi Program CPE merupakan amanat dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 96 Tahun 2024.

“Berdasarkan Perpres tersebut, penyediaan CPE yang mencakup minyak bumi, bahan bakar minyak (BBM), dan elpiji merupakan kewajiban yang harus disediakan Pemerintah Pusat hingga tahun 2035 mendatang,” ujar Syaerazi melalui keterangan tertulis yang diterima pada Rabu (1/7/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Syaerazi turut memaparkan peta jalan pemenuhan CPE.

Ia menyebutkan, DEN memiliki kewenangan untuk mengatur jenis, jumlah, waktu, serta lokasi CPE, yang nantinya diputuskan resmi dalam Sidang Anggota DEN.

Kawasan Balongan pun dipertimbangkan sebagai salah satu opsi karena dinilai memiliki infrastruktur Pertamina yang paling modern dan terintegrasi lengkap, dari hulu hingga ke hilir.

Fasilitas yang tersedia di wilayah tersebut mencakup area eksplorasi minyak dan gas (hulu), kilang pengolahan minyak (hilir), hingga terminal penampungan dan distribusi migas berskala nasional.

Selain kelengkapan fasilitas, Balongan juga memegang peran vital dalam mengamankan pasokan energi nasional, khususnya sebagai pemasok utama kebutuhan BBM untuk wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya.

“Sinergi antara hulu dan hilir Pertamina hari ini membuktikan bahwa Indonesia memiliki kapabilitas domestik yang solid untuk merealisasikan kemandirian dan ketahanan energi dari hulu ke hilir," tegas Syaerazi.

Menyikapi rencana tersebut, Direktur Operasi PT Pertamina Patra Niaga, Didik Bahagia, menyatakan komitmen dan kesiapan infrastruktur di wilayahnya.

“Infrastruktur kilang dan terminal di Balongan senantiasa siap mendukung penuh program-program strategis Pemerintah Pusat, khususnya dalam menjaga stabilitas pasokan energi di tengah dinamika global,” kata Didik.

Menurutnya, sinergi antara sektor hulu dan hilir Pertamina menjadi modal penting untuk memastikan kesiapan infrastruktur energi nasional.

Senada dengan hal itu, perwakilan SKK Migas, Imam Purwanto, menegaskan komitmennya di sektor hulu untuk terus mengoptimalkan pemanfaatan aset-aset milik negara.

“Kolaborasi aktif ini diharapkan mampu melahirkan solusi integratif yang efisien, sehingga fasilitas yang ada dapat memberikan nilai tambah maksimal bagi ketahanan energi nasional tanpa mengganggu keberlangsungan operasional produksi migas eksisting,” paparnya.

Sebagai informasi, tata kelola teknis CPE nantinya akan berada di bawah tanggung jawab Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dengan melibatkan BUMN, badan usaha swasta, maupun bentuk usaha tetap di sektor energi.

Skema pendanaannya direncanakan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta sumber pembiayaan lain yang sah.

Hasil kunjungan kerja ini akan dijadikan landasan asesmen lanjutan sebelum rekomendasi penetapan lokasi CPE dibawa ke Sidang Anggota maupun Sidang Paripurna DEN.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA – Implementasi program mandatori biodiesel B50 resmi dimulai pada Rabu (1/7/2026). Ini menandai langkah baru pemerintah dalam memperkuat hilirisasi industri kelapa sawit sekaligus meningkatkan ketahanan energi nasional.

Program B50 diperkirakan akan menyerap sekitar 16 juta ton minyak sawit per tahun. Kebutuhan tersebut diharapkan menjadi penopang permintaan domestik yang mampu menjaga kinerja industri sawit di tengah dinamika pasar global.

Di sisi lain, peningkatan konsumsi dalam negeri juga menjadi peluang untuk memperkuat nilai tambah komoditas sawit melalui hilirisasi.

Sejalan dengan itu, produksi biodiesel nasional terus menunjukkan tren meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2025, produksi biodiesel Indonesia mencapai 15,65 juta ton, naik signifikan dibandingkan 8,59 juta ton pada 2020. Peningkatan kapasitas tersebut menjadi modal penting dalam mendukung implementasi B50 secara penuh di seluruh Indonesia.

Selain mendukung ketahanan energi, program biodiesel juga memberikan manfaat ekonomi yang cukup besar.

Sepanjang 2025, implementasi biodiesel tercatat mampu menghemat devisa hingga Rp132,81 triliun, meningkatkan nilai tambah crude palm oil (CPO), menyerap sekitar 1,86 juta tenaga kerja, serta menekan emisi gas rumah kaca hingga 39,66 juta ton CO₂.

Meski demikian, implementasi B50 juga menghadirkan tantangan bagi industri sawit nasional. Peningkatan kebutuhan bahan baku berpotensi memperketat pasokan di tengah pertumbuhan produksi sawit yang cenderung stagnan dalam beberapa tahun terakhir.

Baca selengkapnya melalui epaper.bisnis.com

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) berharap implementasi program biodiesel B50 yang mulai berlaku pada 1 Juli 2026 dapat berjalan selaras dengan upaya peningkatan kesejahteraan petani sawit rakyat. Organisasi petani sawit tersebut menilai program ketahanan energi nasional akan semakin kuat apabila tata kelolanya memastikan petani sebagai pemasok utama bahan baku biodiesel ikut memperoleh manfaat secara adil.

Ketua Umum SPKS, Sabarudin, mengatakan pihaknya mendukung langkah pemerintah memperkuat ketahanan energi nasional, mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM, serta meningkatkan nilai tambah komoditas sawit di dalam negeri. Menurut dia, program B50 merupakan bagian penting dari strategi energi nasional yang perlu didukung dengan tata kelola yang inklusif.

“SPKS mendukung upaya pemerintah memperkuat ketahanan energi nasional, mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM, serta meningkatkan nilai tambah komoditas sawit. Namun, tata kelola implementasi B50 perlu terus diperkuat agar manfaatnya juga dirasakan petani sawit rakyat,” kata Sabarudin di Jakarta, Selasa (30/6).

Sabarudin menjelaskan, selama hampir satu dekade pemerintah telah meningkatkan mandatori biodiesel secara bertahap, mulai dari B15, B20, B30, B35, B40, hingga kini memasuki tahap B50. Karena itu, ia menilai momentum penerapan B50 dapat menjadi kesempatan penting untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap dampak kebijakan biodiesel bagi petani sawit rakyat.

Menurut dia, evaluasi tersebut diperlukan agar tujuan besar ketahanan energi nasional dapat berjalan beriringan dengan perlindungan pendapatan petani. Dengan demikian, petani tidak hanya menjadi pemasok bahan baku, tetapi juga menjadi bagian dari keberhasilan program biodiesel nasional.

“Kami mendukung B50 sebagai agenda strategis nasional. Harapan kami, biaya implementasi kebijakan ini tidak menimbulkan tekanan baru terhadap harga TBS petani. Ketahanan energi akan lebih kuat apabila petani sebagai produsen bahan baku juga ikut sejahtera,” ujar Sabarudin.

Harga TBS Petani Perlu Dijaga

Sabarudin mengatakan, salah satu aspek yang perlu mendapat perhatian dalam implementasi B50 adalah dampak pungutan ekspor CPO terhadap harga tandan buah segar atau TBS di tingkat petani. Berdasarkan perhitungan SPKS, kenaikan pungutan ekspor dari 10 persen menjadi 12,5 persen berpotensi menekan harga TBS sekitar Rp833 per kilogram.

Menurut Sabarudin, apabila tekanan harga tersebut terjadi, petani dengan kebun seluas dua hektare berpotensi kehilangan pendapatan sekitar Rp1.666.000 setiap bulan. Petani dengan lahan tiga hektare dapat kehilangan sekitar Rp2,5 juta per bulan, empat hektare sekitar Rp3,3 juta, lima hektare sekitar Rp4,1 juta, dan enam hektare hampir Rp5 juta per bulan.

Bisnis.com, PALEMBANG —Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) menyambut positif rencana implementasi B50 yang dijadwalkan mulai berlaku pada 1 Juli 2026.

Sebagai informasi, B50 merupakan bahan bakar diesel yang terdiri dari campuran 50% biodiesel berbasis sawit (FAME) dan 50% solar fosil.Program ini disebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus meningkatkan pemanfaatan komoditas sawit dalam negeri.

Gubernur Sumatra Selatan (Sumsel) Herman Deru mengatakan penerapan B50 merupakan langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor solar.

“Kita mendukung. Dengan B50, Indonesia diharapkan dapat mengurangi, bahkan menghentikan, impor solar,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (29/6/2026).

Menurut Deru, kebijakan tersebut akan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam domestik, khususnya kelapa sawit yang menjadi salah satu komoditas unggulan Sumsel.

Dia menegaskan bahwa manfaat program ini tidak hanya dirasakan oleh perusahaan perkebunan besar, tetapi juga jutaan petani sawit swadaya yang menggantungkan penghidupan dari sektor tersebut.

“Karena sawit itu juga milik masyarakat, bukan hanya milik perusahaan besar saja,” katanya.

Deru berharap peningkatan penggunaan biodiesel berbasis sawit akan mendorong permintaan bahan baku dalam negeri sehingga berdampak positif terhadap harga tandan buah segar (TBS) di tingkat petani.

“Mudah-mudahan akan terjadi peningkatan harga yang lebih baik,” tuturnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), luas areal perkebunan kelapa sawit di Sumsel pada 2024 mencapai sekitar 1,23 juta hektare dengan produksi sekitar 3,9 juta ton.

Capaian tersebut menempatkan Sumsel sebagai salah satu sentra produksi sawit terbesar di Indonesia, serta berada di jajaran tiga besar produsen sawit di Pulau Sumatra setelah Riau dan Sumatra Utara.

Bisnis.com, SURABAYA — PT Pelindo Marine Service (Pelindo Marine) memperkuat perannya dalam mendukung transisi energi hijau nasional dengan melayani penundaan kapal pengangkut FAME (Fatty Acid Methyl Ester), bahan baku utama produksi biosolar berbasis nabati.

Direktur Komersial, Operasi, dan Teknik PT Pelindo Marine Service, Elvin Syah Putra, menuturkan layanan ini menjadi bagian dari kesiapan logistik menjelang implementasi biodiesel B50 yang direncanakan mulai diterapkan pemerintah pada 1 Juli 2026.

“Komitmen Pelindo Marine dalam mendukung kelancaran distribusi FAME ini berjalan selaras dengan kebijakan strategis pemerintah terkait ketahanan energi nasional,” katanya dikutip Selasa (23/6/2026).

Mengutip pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, hasil uji coba biodiesel B50 sejauh ini menunjukkan perkembangan yang sangat positif dan siap diimplementasikan mulai 1 Juli 2026.

Secara teknis kualitas kadar air pada B50 terbukti lebih sedikit dan lebih unggul dibandingkan dengan pendahulunya, B40. Karakteristik bahan bakar ramah lingkungan ini juga telah sukses diuji coba pada berbagai moda transportasi. Implementasi B50 diharapkan mampu mendongkrak penyerapan produksi sawit dalam negeri sekaligus menekan ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar fosil.

Menurut Elvin, keberhasilan transisi energi tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan bahan baku di hulu, melainkan juga oleh kelancaran mata rantai logistiknya di hilir.

"Sebagai penyedia jasa penundaan dan pemanduan kapal, kami berkomitmen penuh menghadirkan layanan maritim yang aman dan andal untuk mendukung kelancaran distribusi energi hijau nasional," ujarnya.

Sebagai bagian penting dari rantai pasok tersebut, Pelindo Marine tercatat telah melayani pengangkutan FAME sejak tahun 2021. Produk FAME yang berasal dari kawasan industri di Gresik diangkut menuju fasilitas pencampuran (blending facility) di Terminal Mirah, Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, untuk kemudian diproses menjadi bahan bakar biodiesel.

Sementara itu, Senior Manajer Komersial PT Pelindo Marine Service, Dhika Ramadhany Putra, menjelaskan bahwa setiap proses pengangkutan FAME menerapkan standar keselamatan yang ketat mengingat karakteristik muatannya memerlukan penanganan khusus.

"Setiap kapal pengangkut FAME rata-rata membawa muatan hingga 4.500 kiloliter. Pada operasi kali ini, kapal tunda KT. Subali II memimpin proses penundaan dan membantu kapal bersandar dengan aman menuju fasilitas blending Pertamina di Pelabuhan Tanjung Perak. Seluruh proses dilakukan sesuai standar keselamatan dan prosedur operasional yang berlaku," jelasnya.

Melalui dukungan berkelanjutan terhadap distribusi FAME, kata dia, Pelindo Marine turut berkontribusi dalam menjaga kelancaran rantai pasok bioenergi nasional. Ke depan, perusahaan menyatakan kesiapannya meningkatkan kapasitas layanan sejalan dengan proyeksi pertumbuhan kebutuhan distribusi bioenergi, khususnya untuk mendukung perluasan penggunaan B50 secara penuh.(K24)

Bisnis.com, JAKARTA — Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) mengusulkan pemerintah memperluas pemberian Wilayah Usaha Ketenagalistrikan (Wilus) bagi kawasan industri. Skema ini dinilai dapat memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus menjamin kepastian pasokan listrik bagi sektor manufaktur.

Ketua Umum HKI Akhmad Ma’ruf Maulana mengatakan banyak kawasan industri sudah memiliki kemampuan finansial, kesiapan teknis, serta kebutuhan untuk mengembangkan sistem kelistrikan mandiri yang tetap terhubung dengan jaringan nasional. Namun, regulasi dan perizinan dinilai masih menjadi hambatan.

"Kami berharap pemerintah memberikan kemudahan bagi kawasan industri yang ingin memiliki Wilayah Usaha Ketenagalistrikan sendiri,” ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (22/6/2026).

Menurut Ma’ruf, industri membutuhkan kepastian pasokan energi, terutama ketika investasi telah masuk, pabrik beroperasi, dan tenaga kerja bergantung pada aktivitas produksi.

Usulan Wilus ini muncul seiring gangguan pasokan listrik yang terjadi di sejumlah wilayah dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi tersebut dinilai menjadi pengingat bahwa sistem ketenagalistrikan nasional perlu diperkuat di tengah meningkatnya kebutuhan energi di sektor industri.

Keandalan listrik, lanjut Ma'ruf, kini menjadi salah satu faktor utama daya saing industri.

"Peristiwa pemadaman yang terjadi belakangan ini harus dilihat sebagai alarm penting bahwa sistem kelistrikan nasional memerlukan lapisan pengaman yang lebih kuat. Ketahanan energi nasional tidak cukup hanya mengandalkan satu sistem yang terpusat," tuturnya.

Dia menambahkan bahwa gangguan listrik dalam durasi singkat sekalipun dapat menimbulkan kerugian ekonomi, mulai dari terhentinya produksi, kerusakan bahan baku, tertundanya pengiriman, hingga tambahan biaya akibat penggunaan sistem cadangan.

Pada industri berproses kontinu seperti petrokimia, baja, semikonduktor, pusat data, dan farmasi, pemadaman juga dapat menghentikan operasi dalam waktu lama karena proses pemulihan tidak cepat.

HKI yang menaungi lebih dari 170 kawasan industri menilai tantangan tersebut akan semakin besar seiring masuknya investasi di sektor kendaraan listrik, hilirisasi mineral, pusat data, kecerdasan buatan (AI), hingga manufaktur berteknologi tinggi yang membutuhkan pasokan listrik andal.

Oleh karena itu, HKI menilai keberadaan Wilus di kawasan industri menjadi semakin relevan. Meski demikian, Ma’ruf menegaskan usulan tersebut tidak dimaksudkan untuk mengurangi peran PT PLN (Persero) sebagai tulang punggung sistem kelistrikan nasional.

Dalam skema yang diusulkan, PLN tetap menjadi backbone jaringan nasional, sementara kawasan industri dapat berperan sebagai mitra strategis melalui pengembangan pembangkit mandiri, microgrid industri, captive power, sistem penyimpanan energi, hingga pembangkit energi terbarukan yang terhubung ke jaringan nasional.

Ma’ruf menyebut model tersebut telah diterapkan di sejumlah negara industri, dengan kawasan industri memiliki sistem energi cadangan untuk mengurangi risiko gangguan pasokan.

“Ketika terjadi gangguan pada salah satu sistem, sistem lainnya dapat menjadi cadangan sehingga risiko pemadaman dapat diminimalkan,” tambahnya.

Selain perluasan Wilus, HKI juga mendorong percepatan kebijakan wheeling listrik, penguatan microgrid industri, serta fleksibilitas penggunaan pembangkit berbasis gas, energi terbarukan, dan teknologi penyimpanan energi.

Menurut Ma’ruf, arah kebijakan tersebut sejalan dengan transformasi industri menuju sektor yang lebih hijau dan berbasis keberlanjutan.

HKI juga mengapresiasi langkah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang membuka ruang diskusi terkait penguatan sistem ketenagalistrikan nasional dan partisipasi swasta dalam penyediaan energi.

Ma’ruf berharap pembahasan tersebut dapat berlanjut ke kebijakan yang lebih progresif agar kawasan industri memiliki ruang memperkuat ketahanan energi tanpa mengabaikan integrasi dengan sistem nasional.

“Dalam banyak kasus, keputusan investasi ditentukan oleh seberapa pasti listrik tersedia selama 24 jam tanpa gangguan. Karena itu, penguatan ketahanan energi kawasan industri harus menjadi bagian dari strategi besar pembangunan ekonomi nasional," pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - PT Pertamina Patra Niaga menyebutkan keberadaan kapal tanker MT Gamkonora turut memperkuat ketahanan energi nasional melalui pengelolaan pasokan energi yang andal dan terintegrasi.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun dalam keterangannya di Jakarta, Senin, mengatakan kapal Gamkonora segera tiba di Pelabuhan Cilacap, Jawa Tengah, dengan membawa 450.000 barel minyak mentah untuk mendukung kebutuhan energi dalam negeri.

"Pasokan crude oil yang dibawa MT Gamkonora akan menjadi bagian penting dalam menjaga ketersediaan bahan baku bagi operasional kilang nasional," ujar dia.

Kehadiran muatan strategis tersebut dapat mendukung keberlanjutan produksi BBM guna memenuhi kebutuhan energi masyarakat, sektor industri, serta berbagai aktivitas ekonomi di berbagai wilayah Indonesia.

Roberth juga mengatakan kedatangan MT Gamkonora merupakan bagian dari upaya berkelanjutan perusahaan dalam memastikan pasokan energi nasional tetap terjaga di tengah dinamika industri energi global yang terus berkembang.

"Kedatangan MT Gamkonora menjadi salah satu langkah strategis untuk memperkuat ketersediaan stok energi dalam negeri sekaligus mendukung operasional kilang nasional agar kebutuhan energi masyarakat dapat terpenuhi dengan baik," ujar Roberth.

MT Gamkonora bertolak dari Arzew, Aljazair, pada 14 Mei 2026 sebelum melanjutkan pelayaran menuju Indonesia.

Selama perjalanan, operasional kapal dipantau secara berkelanjutan untuk memastikan keamanan muatan, keselamatan pelayaran, dan ketepatan waktu kedatangan.

Pengawasan dilakukan secara terintegrasi guna menjaga keandalan distribusi energi dari titik asal hingga tiba di lokasi tujuan.

Menurut Roberth, Pertamina Patra Niaga telah melakukan berbagai persiapan operasional untuk memastikan proses penerimaan muatan dapat berjalan lancar.

Persiapan tersebut meliputi koordinasi dengan pengelola terminal, otoritas pelabuhan, instansi terkait, serta seluruh pihak yang terlibat dalam proses bongkar muat dan distribusi lanjutan.

"Langkah ini dilakukan untuk memastikan pasokan minyak mentah dapat segera disalurkan sesuai kebutuhan operasional kilang," katanya menjelaskan.

Roberth juga mengatakan kesiapan dalam menerima pasokan energi strategis merupakan salah satu faktor penting dalam menjaga ketahanan energi nasional.

Oleh karena itu, Pertamina Patra Niaga terus memperkuat koordinasi dan kesiapan operasional di seluruh rantai logistik energi guna memastikan setiap pasokan dapat diterima dan dikelola secara optimal.

"Ketahanan energi tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan pasokan, tetapi juga oleh kesiapan infrastruktur, armada, serta sistem logistik yang mendukung distribusinya. Kami terus memastikan seluruh aspek tersebut berjalan secara optimal agar pasokan energi nasional tetap aman, andal, dan berkelanjutan," kata Roberth.

Melalui pengelolaan pasokan yang terencana, dukungan armada yang andal, serta koordinasi operasional yang kuat, Pertamina Patra Niaga berkomitmen untuk terus menjaga ketahanan energi nasional.

"Kehadiran MT Gamkonora menjadi bagian dari upaya perusahaan dalam memastikan ketersediaan energi bagi masyarakat tetap terjaga sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui pasokan energi yang aman, stabil, dan berkelanjutan," ujar Roberth.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta: Di tengah meningkatnya kebutuhan energi dan tantangan geografis Indonesia yang kompleks, ketersediaan energi yang merata menjadi salah satu fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi dan aktivitas masyarakat.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Pertamina Patra Niaga terus memperkuat perannya sebagai garda terdepan distribusi energi nasional dengan memastikan pasokan energi tetap aman, terjangkau, dan mudah diakses hingga ke pelosok negeri.

Sepanjang Tahun Buku 2025, Pertamina Patra Niaga mencatat berbagai capaian strategis dalam menjaga ketahanan energi nasional. Mulai dari memperluas akses energi di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), memperkuat infrastruktur distribusi, hingga mendorong pemanfaatan energi yang lebih ramah lingkungan.

“Pertamina Patra Niaga menjalankan operasional penyediaan energi dengan mengedepankan prinsip 4A+1S, yakni Availability, Accessibility, Affordability, Acceptability, dan Sustainability," kata Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun dalam keterangan tertulis, Jumat, 19 Juni 2026.

Menjaga pasokan energi di momen krusial

Upaya perusahaan untuk menjamin ketersediaan energi juga tercermin dalam pelaksanaan Satuan Tugas Ramadan dan Idulfitri serta Natal dan Tahun Baru yang mampu memastikan pasokan BBM, LPG, dan Avtur tetap aman selama periode dengan mobilitas masyarakat tertinggi.

Dukungan monitoring 24 jam dan koordinasi lintas instansi menjadi kunci keberhasilan menjaga kelancaran distribusi energi nasional.

Pada kondisi darurat dan kebencanaan, Pertamina Patra Niaga juga senantiasa hadir memastikan kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi.

Dukungan distribusi melalui jalur darat, laut, dan udara dilakukan secara terintegrasi bersama pemerintah, TNI/Polri, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan guna menjaga ketahanan energi nasional pada berbagai situasi.

Infrastruktur energi terus diperkuat

Dalam mendukung pemerataan energi, Pertamina Patra Niaga terus memperluas akses energi melalui Program BBM Satu Harga yang telah hadir di 588 titik di seluruh Indonesia.

Perusahaan juga mengoperasikan 421 SPBU Nelayan untuk mendukung produktivitas sektor perikanan dan memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat pesisir.

Selain itu, perusahaan terus memperkuat infrastruktur energi nasional yang saat ini didukung oleh lebih dari 125 terminal BBM, ribuan SPBU, 40 terminal LPG, 72 Depot Pengisian Pesawat Udara (DPPU), jaringan pipa, armada mobil tangki, armada kapal, hingga dukungan transportasi udara yang tersebar di seluruh Indonesia.

Infrastruktur tersebut menjadi tulang punggung distribusi energi nasional dan memastikan keandalan pasokan hingga ke wilayah dengan tantangan geografis tinggi.

Selama tahun 2025, Pertamina Patra Niaga terus meningkatkan kapasitas terminal BBM dan fasilitas penyimpanan strategis, khususnya di wilayah Indonesia Timur dan daerah dengan pertumbuhan konsumsi energi yang tinggi.

Pengembangan TBBM Maumere yang dimulai pada pertengahan tahun 2025 dimaksudkan untuk meningkatkan kehandalan operasi khususnya pada area NTT NTB dan sekitarnya.

Selanjutnya perusahaan juga berhasil melaksanakan commisioning untuk pekerjaan Pembangunan TBBM Tanjung Batu tahap 1 yang bertujuan untuk meningkatkan kehandalan penyaluran di area kalimantan dan sekitarnya.

Program Subsidi Tepat BBM dan LPG terus diperkuat melalui integrasi sistem digital sehingga penyaluran subsidi semakin akurat, transparan, dan tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak menerima.

Langkah ini menjadi bagian penting dalam memperkuat tata kelola distribusi energi nasional melalui implementasi Program Subsidi Tepat yang telah diterapkan di 513 kabupaten/kota.

Sejalan dengan agenda transisi energi nasional, Pertamina Patra Niaga terus memperluas pemanfaatan energi yang lebih ramah lingkungan. Hingga 2025, layanan Pertamax Green 95 telah tersedia di 180 SPBU dan akan terus diperluas untuk memberikan pilihan energi yang lebih rendah emisi bagi masyarakat.

Pengembangan bioenergi, termasuk dukungan terhadap Sustainable Aviation Fuel (SAF/Bioavtur), menjadi bagian dari langkah strategis perusahaan dalam mendukung target transisi energi nasional dalam menjaga ketahanan energi jangka panjang.

"Kami berkomitmen menjaga ketahanan energi nasional, memperluas akses energi yang berkeadilan, serta mendukung pembangunan Indonesia yang berkelanjutan,” tutur Roberth.

Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda

(ANN)

Jakarta (ANTARA) - PT Pertamina Patra Niaga terus memperkuat perannya sebagai garda terdepan dalam pelayanan dan ketahanan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, mengatakan sepanjang 2025, perusahaan menjaga keandalan pasokan energi di seluruh Indonesia sekaligus meningkatkan akses energi bagi masyarakat hingga wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

Ia mengatakan capaian itu merupakan hasil dari komitmen kuat seluruh insan perusahaan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat guna memastikan energi tersedia, mudah diakses, terjangkau, berkualitas, dan berkelanjutan.

"Pertamina Patra Niaga menjalankan operasional penyediaan energi dengan mengedepankan prinsip 4A+1S, yakni availability, accessibility, affordability, acceptability, dan sustainability," ujar Roberth.

Upaya perusahaan untuk menjamin ketersediaan energi juga tercermin dalam pelaksanaan Satuan Tugas Ramadhan dan Idul Fitri serta Natal dan Tahun Baru yang mampu memastikan pasokan BBM, LPG, dan avtur tetap aman selama periode dengan mobilitas masyarakat tertinggi.

Dukungan monitoring 24 jam dan koordinasi lintas instansi menjadi kunci keberhasilan menjaga kelancaran distribusi energi nasional.

Pada kondisi darurat dan kebencanaan, Pertamina Patra Niaga juga senantiasa hadir memastikan kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi.

Dukungan distribusi melalui jalur darat, laut, dan udara dilakukan secara terintegrasi bersama pemerintah, TNI/Polri, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan guna menjaga ketahanan energi nasional pada berbagai situasi.

Dalam mendukung pemerataan energi, Pertamina Patra Niaga terus memperluas akses energi melalui program BBM Satu Harga yang telah hadir di 588 titik di seluruh Indonesia.

Perusahaan juga mengoperasikan 421 SPBU nelayan untuk mendukung produktivitas sektor perikanan dan memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat pesisir.

Selain itu, perusahaan terus memperkuat infrastruktur energi nasional yang saat ini didukung oleh lebih dari 125 terminal BBM, ribuan SPBU, 40 terminal LPG, 72 depot pengisian pesawat udara (DPPU), jaringan pipa, armada mobil tangki, armada kapal, hingga dukungan transportasi udara yang tersebar di seluruh Indonesia.

Infrastruktur tersebut menjadi tulang punggung distribusi energi nasional dan memastikan keandalan pasokan hingga ke wilayah dengan tantangan geografis tinggi.

Selama 2025, Roberth mengatakan Pertamina Patra Niaga terus meningkatkan kapasitas terminal BBM dan fasilitas penyimpanan strategis, khususnya di wilayah Indonesia timur dan daerah dengan pertumbuhan konsumsi energi yang tinggi.

Pengembangan TBBM Maumere yang dimulai pada pertengahan 2025 dimaksudkan untuk meningkatkan kehandalan operasi khususnya pada area NTT, NTB, dan sekitarnya.

Selanjutnya perusahaan juga melaksanakan komisioning untuk pekerjaan pembangunan TBBM Tanjung Batu tahap 1 yang bertujuan untuk meningkatkan kehandalan penyaluran di area Kalimantan dan sekitarnya.

Program subsidi tepat BBM dan LPG terus diperkuat melalui integrasi sistem digital sehingga penyaluran subsidi semakin akurat, transparan, dan tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak menerima.

Langkah itu menjadi bagian penting dalam memperkuat tata kelola distribusi energi nasional melalui implementasi program Subsidi Tepat yang telah diterapkan di 513 kabupaten/kota.

Sejalan dengan agenda transisi energi nasional, Pertamina Patra Niaga terus memperluas pemanfaatan energi yang lebih ramah lingkungan.

Hingga 2025, layanan Pertamax Green 95 telah tersedia di 180 SPBU dan akan terus diperluas untuk memberikan pilihan energi yang lebih rendah emisi bagi masyarakat.

Pengembangan bioenergi, termasuk dukungan terhadap sustainable aviation fuel (SAF/Bioavtur), menjadi bagian dari langkah strategis perusahaan dalam mendukung target transisi energi nasional dan menjaga ketahanan energi jangka panjang.

Dalam aspek sosial, Pertamina Patra Niaga terus menjalankan berbagai program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat, pelestarian lingkungan, pendidikan, kesehatan, serta pengembangan UMKM.

Program-program tersebut dirancang untuk menciptakan manfaat berkelanjutan dan mendukung pembangunan daerah di sekitar wilayah operasi perusahaan.

"Ke depan, Pertamina Patra Niaga akan terus memperkuat peran sebagai perusahaan distribusi dan perdagangan energi yang tidak hanya berorientasi pada kinerja bisnis, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Kami berkomitmen menjaga ketahanan energi nasional, memperluas akses energi yang berkeadilan, serta mendukung pembangunan Indonesia yang berkelanjutan," kata Roberth.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Pertamina Hulu Energi (PHE) mencatat produksi minyak dan gas (migas) bumi perusahaan mencapai 1 juta barrel setara minyak per hari (barrel oil equivalent per day/BOEPD) di sepanjang 2025.

Secara perinci, produksi migas sebesar 1,032 juta barrel setara minyak per hari, terdiri minyak sebesar 556.000 barrel per hari (MBOPD) dan gas sebesar 2.757 juta kaki kubik per hari (MMSCFD).

Direktur Utama PHE Hermansyah mengatakan, capaian sepanjang tahun lalu menunjukkan konsistensi perusahaan dalam menjaga kinerja operasional sekaligus memperkuat fondasi pertumbuhan jangka panjang.

Keberhasilan mempertahankan produksi pun berjalan beriringan dengan upaya menemukan sumber daya migas baru untuk mendukung keberlanjutan produksi di masa mendatang.

"Pencapaian produksi lebih dari 1 juta BOEPD dan penemuan sumber daya baru lebih dari 1 miliar BOE menunjukkan komitmen PHE untuk terus menjaga ketahanan energi nasional," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (17/6/2026).

Ia menuturkan, pelaksanaan berbagai program pengembangan lapangan dilakukan secara masif oleh perusahaan untuk mendorong kinerja.

Sepanjang tahun 2025, PHE berhasil menyelesaikan pemboran eksploitasi sebanyak 887 sumur, kegiatan workover pada 1.288 sumur, serta well service pada 37.266 sumur.

Di sisi eksplorasi, perusahaan memperkuat upaya penemuan sumber daya baru guna menjaga keberlanjutan produksi jangka panjang.

Hingga akhir tahun 2025, telah dilakukan pemboran 20 sumur eksplorasi, survei seismik 2D sepanjang 2.931 kilometer, serta survei seismik 3D seluas 855 kilometer persegi.

Upaya eksplorasi itu menghasilkan penemuan sumber daya kontingen (2C) sebesar 1.097,43 juta barrel setara minyak (MMBOE). Kontribusi utama berasal dari temuan Migas Non-Konvensional (MNK) di Wilayah Kerja Rokan sebesar 724,22 juta barrel minyak (MMBO).

Selain itu, PHE juga berhasil membukukan penambahan cadangan terbukti (P1) sebesar 314 MMBOE. Tambahan cadangan tersebut diperoleh melalui realisasi aktivitas merger dan akuisisi (M&A), termasuk kontribusi aset di Aljazair, yakni proyek MLN Phase 5 di Blok 405a.

"Kinerja ini mencerminkan upaya berkelanjutan perusahaan dalam meningkatkan produksi sekaligus memperkuat cadangan dan sumber daya untuk mendukung pertumbuhan di masa depan," kata Hermansyah.

Perusahaan juga mencatatkan laba bersih sebesar 2,175 miliar dollar AS di tahun 2025.

Kinerja ini didukung dari seluruh entitas afiliasi PHE yaitu Regional 1 (Sumatera), Regional 2 (Jawa), Regional 3 (Kalimantan), Regional 4 (Jawa Timur dan Indonesia Timur), Regional 5 (Internasional), Elnusa, Badak LNG, dan Pertamina Drilling Service Indonesia.

Menurutnya, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari dukungan seluruh pekerja, mitra kerja, pemerintah, dan para pemangku kepentingan yang terus bersinergi dalam menjaga keberlangsungan operasi perusahaan.

"Ke depan, PHE akan terus fokus pada peningkatan kinerja operasional yang unggul, penerapan teknologi dan inovasi, serta pengembangan sumber daya dan cadangan secara berkelanjutan guna mendukung target produksi nasional dan mewujudkan ketahanan energi Indonesia," pungkas dia.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Jakarta: PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) menilai pengembangan Compressed Biomethane Gas (CBG) berbasis limbah cair kelapa sawit atau Palm Oil Mill Effluent (POME) dapat menjadi salah satu solusi paling efektif untuk menekan emisi metana sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap gas alam cair (liquefied natural gas/LNG).

Hal tersebut disampaikan Direktur Biomassa PLN EPI Hokkop Situngkir dalam forum Climate Policy Initiative (CPI) bertajuk Peluang dan Strategi Pembiayaan Kegiatan Pengurangan Emisi metana untuk Sektor Industri di Indonesia di Pullman Hotel Thamrin Jakarta pekan lalu.

Hokkop mengungkapkan Indonesia memiliki potensi besar untuk mengubah limbah sawit menjadi sumber energi rendah karbon yang bernilai ekonomi. Pemanfaatan POME menjadi CBG dinilai mampu mendukung target dekarbonisasi sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.

"Kalau industri sawit ini bisa kita manfaatkan untuk kepentingan energi ekonomi, potensinya sangat besar. Sumbernya ada, teknologinya ada, pembiayaannya ada. Tinggal bagaimana kita membangun skema bisnis yang tepat sehingga bisa segera diimplementasikan," kata Hokkop dalam keterangan tertulis, Selas,a 16 Juni 2026.

Potensi besar

Indonesia memiliki sekitar 3.000 pabrik kelapa sawit dengan potensi limbah cair mencapai sekitar 130 juta meter kubik per tahun. Namun hingga kini sebagian besar potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal sebagai sumber energi domestik.

Di sisi lain, limbah POME menjadi salah satu penyumbang emisi metana yang signifikan. PLN EPI memperkirakan emisi dari limbah sawit mencapai sekitar 20 juta ton CO2e per tahun.

"Kita melihat sumber emisi dari POME ini mencapai sekitar 20 juta ton karbon ekuivalen. Hampir 90 persen sebenarnya bisa diselesaikan melalui utilisasi menjadi sumber energi baru," ujarnya.

Hokkop menjelaskan pengembangan CBG tidak hanya berkontribusi pada pengurangan emisi, tetapi juga mendukung target bauran energi baru terbarukan (EBT) nasional sebesar 44-48 persen pada 2030 serta pencapaian Net Zero Emissions (NZE) 2060.

Untuk mempercepat pengembangan industri biomethane, PLN EPI membangun ekosistem CBG terintegrasi mulai dari pengamanan pasokan bahan baku, pengembangan fasilitas produksi, hingga penciptaan pasar.

Dalam model tersebut, PLN EPI berperan sebagai agregator dan offtaker yang menghubungkan pabrik kelapa sawit, penyedia teknologi, lembaga pembiayaan, sektor industri, hingga pembangkit listrik.

"Produksi saja CBG-nya, nanti kami beli dan kami distribusikan ke pembangkit. Kami siap menjadi agregator sehingga investasi di sektor ini bisa berjalan lebih cepat," ungkapnya.

Salah satu implementasi yang tengah dipersiapkan PLN EPI adalah proyek cofiring CBG di PLTGU Belawan. Untuk satu turbin gas berkapasitas 130 megawatt (MW) dengan tingkat cofiring 2,5 persen, dibutuhkan sekitar 450 MMBTUD Bio-CBG yang berasal dari pemanfaatan sekitar 330.000 meter kubik POME per tahun atau setara satu fasilitas CBG.

Sementara untuk memenuhi kebutuhan empat turbin di PLTGU Belawan, diperlukan sekitar empat fasilitas CBG dengan total investasi sekitar USD20 juta. Implementasi tersebut diperkirakan mampu menghindari emisi hingga sekitar 500 ribu ton CO2e.

PLN EPI juga menghitung potensi pengembangan CBG secara nasional sangat besar. Dari total kapasitas pembangkit berbasis gas sebesar 18,4 gigawatt (GW), kebutuhan CBG untuk skema cofiring 2,5 persen diperkirakan mencapai sekitar 60.000 MMBTUD dengan melibatkan sekitar 200 pabrik kelapa sawit. Potensi pengurangan emisinya dapat mencapai sekitar 14 juta ton CO2e.

Selain manfaat lingkungan, pengembangan CBG juga berpotensi menciptakan nilai ekonomi yang signifikan. Berdasarkan simulasi PLN EPI, satu proyek CBG dapat menghasilkan nilai ekonomi hingga Rp1,7 triliun dan mengurangi emisi sekitar 700 ribu ton CO2e.

PLN EPI menargetkan pengembangan bisnis CBG secara bertahap hingga 2030. Dalam roadmap perusahaan, kapasitas produksi CBG ditargetkan meningkat dari 1.000 MMBtu pada 2026 menjadi 2.957 BBTU pada 2030. Pada periode yang sama, disertai pembangunan tiga fasilitas CBG untuk memasok kebutuhan pembangkit dan mendukung program dedieselisasi nasional.

Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda

(ANN)

Jakarta: Di tengah tantangan geopolitik global dan kebutuhan energi nasional yang terus meningkat, penguatan tata kelola pengadaan energi menjadi salah satu fokus utama PT Pertamina Patra Niaga.

Langkah tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari aparat penegak hukum hingga akademisi.

FGD bertajuk Penguatan Tata Kelola dan Mitigasi Risiko Hukum dalam Proses Bisnis Pengadaan Impor Minyak Mentah/Kondensat dan Produk Kilang PT Pertamina Patra Niaga digelar di Jakarta pada 11 Juni 2026.

Forum tersebut dihadiri oleh Kejaksaan Agung RI melalui Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (JAMDATUN) serta Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (JAMINTEL), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), akademisi, hingga perwakilan fungsi pengawasan dan tata kelola perusahaan.

Direktur Niaga PT Pertamina Patra Niaga, Erwin Suryadi menyampaikan forum ini adalah upaya perusahaan untuk menyempurnakan proses pengadaan dan memperoleh umpan balik terhadap konsep perbaikan tata kelola pengadaan yang sedang dirumuskan oleh Pertamina Patra Niaga agar semakin transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan hukum, sekaligus mendukung ketahanan energi nasional.

“Tugas kami adalah memastikan kebutuhan energi masyarakat dapat terpenuhi dengan baik, dan memastikan seluruh proses pengadaan dilaksanakan secara akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan serta sesuai ketentuan," kata Erwin dalam keterangan tertulis, Sabtu, 13 Juni 2026.

Dalam FGD tersebut, para peserta membahas berbagai aspek penguatan tata kelola pengadaan energi, mulai dari kesesuaian proses pengadaan dengan ketentuan hukum, penerapan praktik yang baik dalam pengadaan impor minyak mentah/kondensat, BBM dan LPG, pengelolaan risiko, penguatan integritas dan kepatuhan, hingga langkah-langkah mitigasi dalam menghadapi dinamika pasar dan geopolitik global.

Beberapa langkah mitigasi penguatan tata kelola antara lain penyesuaian prosedur dalam kondisi mendesak, penerapan segregation of duty, penguatan four eyes principle, dan pelibatan fungsi compliance.

Direktur Pertimbangan Hukum JAMDATUN, Irene Putri, dalam paparannya menyoroti perlunya pemahaman yang sama mengenai tata kelola dan kepatuhan regulasi di seluruh tahapan proses bisnis, sehingga setiap keputusan yang diambil dapat mendukung keberlangsungan bisnis.

“FGD ini sangat penting untuk memberi pemahaman kepada stakeholders internal mengenai isu-isu terkait tata kelola dan melaksanakan proses sesuai dengan aturan. Dari sisi kami, Pertamina Patra Niaga selama ini merupakan salah satu mitra yang selalu berkolaborasi untuk meminta pendampingan agar seluruh proses pengadaan patuh dengan regulasi dan seluruh risikonya dapat dimitigasi dengan baik,” ungkap Irene.

Dukungan kemudian disampaikan oleh Kepala Seksi Energi dan Sumber Daya Alam (ESDA) JAMINTEL, Deny Alvianto, yang menilai upaya perbaikan tata kelola yang dilakukan Pertamina Patra Niaga turut mendukung keandalan pasokan energi nasional.

“Pertamina Patra Niaga telah melakukan berbagai penguatan dalam membangun dan memperbaiki tata kelola pengadaan agar lebih baik. Upaya tersebut memberikan kontribusi dalam mendukung ketahanan energi nasional, khususnya pemenuhan kebutuhan BBM,” jelas Deny.

Senada, Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi (Kasatgas Korsup) KPK, Dian Patria, menilai upaya perbaikan yang dilakukan Pertamina Patra Niaga menunjukkan komitmen perusahaan dalam memperkuat tata kelola pengadaan energi.

“Kami melihat ada kemauan yang kuat dari Pertamina Patra Niaga untuk terus berbenah dan memperkuat tata kelola pengadaan. Pertamina Patra Niaga juga mengajak KPK dan JAMINTEL untuk memberi masukan dan rekomendasi. Ini merupakan langkah yang baik, karena sejumlah masukan mulai dijalankan, termasuk pemisahan tugas dalam proses pengadaan serta pembukaan ruang bagi mitra usaha yang lebih luas,” ucap Dian.

Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda

(ANN)