Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan hingga saat ini belum ada rencana penyatuan atau merger kementerian, termasuk isu penggabungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang belakangan ramai dibicarakan publik.

Penegasan itu disampaikan Prasetyo saat memberikan keterangan pers usai rapat di Lobby Utara, Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (30/1/2026).

“Dari mana isunya? Enggak ada,” kata Prasetyo menanggapi pertanyaan wartawan terkait isu penggabungan kementerian.

Bahkan, terkait isu reshuffle kabinet yang dinilai makin menguat, Prasetyo menyebut hal tersebut tidak lebih dari isu yang berkembang di ruang publik.

“Lah kalau isu bagaimana kita menahannya kan gitu,” ujarnya.

Prasetyo menegaskan bahwa urusan kabinet, termasuk reshuffle maupun pergeseran posisi menteri, sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden.

“Kalau berkenaan dengan masalah kabinet atau istilahnya yang kemudian rame ini kan reshuffle gitu, bahwa yang perlu dipahami masalah kabinet ini kan hak prerogatif dari Bapak Presiden,” tegasnya.

Dia menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto secara berkelanjutan melakukan penilaian terhadap kinerja para menteri dalam keseharian, meski tidak selalu dalam forum evaluasi resmi.

“Bapak Presiden tentu setiap hari melakukan evaluasi. Dalam tanda kutip ya, bukan berarti satu forum khusus untuk mengevaluasi, tidak. Bahwa dalam proses bekerja itu, menjalankan program, menjalankan tugas-tugas, di situ pasti bagian dari perjalanannya adalah melakukan penilaian-penilaian atau evaluasi,” jelas Prasetyo.

Menurutnya, apabila Kepala negara menilai perlu adanya perbaikan atau pergantian di kabinet, keputusan tersebut sepenuhnya berada di tangan Kepala Negara.

“Bilamana kemudian Bapak Presiden misalnya merasa perlu melakukan perbaikan atau perlu melakukan pergantian, ya itu sepenuhnya beliau yang tahu. Karena beliaulah yang sehari-hari memonitor seluruh kinerja dari para pembantunya di kabinet,” ujarnya.

Saat ditanya apakah ada menteri atau wakil menteri yang dinilai berkinerja kurang memuaskan, Prasetyo memastikan sejauh ini tidak ada.

“Sejauh ini, sejauh ini belum. Makanya kalau ada isu ya namanya isu atau gosip ya,” katanya.

Oleh sebab itu, dia menambahkan, pergeseran posisi menteri merupakan hal yang wajar sepanjang sesuai kebutuhan pemerintahan.

“Ya pada konteks yang tadi saya sampaikan ya menjadi wajar kan gitu. Kan kebutuhan yang paham Bapak Presiden gitu,” pungkasnya.