Bisnis.com, JAKARTA — Ketua DPR RI, Puan Maharani mendesak pemerintah mengevaluasi penugasan prajurit TNI yang hendak diterjunkan di wilayah konflik, seperti prajurit yang tergabung dalam pasukan UNIFIL di Lebanon.

Hal ini tidak lepas dari wafatnya tiga prajurit TNI yang tergabung pasukan UNIFIL di Lebanon Selatan beberapa waktu lalu.

Puan meminta pihak terkait melakukan investigasi yang kredibel bersama Perserikatan Bangsa-Bangsa guna mengungkap fakta secara objektif. Upaya ini berlandaskan pada prinsip-prinsip utama misi perdamaian PBB, yaitu transparansi, akuntabilitas, serta penghormatan terhadap hukum internasional dan hak asasi manusia.

"Pemerintah hendaknya melakukan evaluasi terhadap penugasan prajurit TNI dalam wilayah konflik. Evaluasi tersebut harus mencakup kejelasan misi, mandat, kesiapan operasional, serta perlindungan maksimal terhadap personel, sesuai dengan standar praktik-praktik terbaik internasional dalam operasi pemeliharaan perdamaian PBB," katanya, Selasa (21/4/2026)

Dia menambahkan operasi tersebut harus mengedepankan kesiapan aspek politik, kapasitas, dan lingkungan operasi.

Puan juga menyoroti kondisi geopolitik dan geoekonomi saat ini akibat eskalasi perang antara Amerika Serikat bersama Israel dan Iran. Pasalnya perang memberikan tekanan terhadap perekonomian global dan nasional.

"Konflik ini berisiko pada lonjakan harga energi, memperburuk inflasi global, serta meningkatkan ketidakpastian ekonomi dan keuangan dunia," ucapnya.

Dalam ruang lingkup nasional, menurutnya masyarakat telah merasakan efek dari perang seperti lonjakan harga bahan bakar minyak, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, kenaikan harga kemasan berbahan plastik, terganggunya rantai pasok komoditas, ketidakpastian investasi global.

"Perang yang terjadi jauh dari wilayah negara kita, tetapi dampaknya langsung terasa di dalam negeri melalui harga, daya beli, dan stabilitas ekonomi. Kondisi ini menuntut otoritas fiskal dan moneter mengambil kebijakan yang dapat menjaga perekonomian nasional berjalan dan masyarakat tetap memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan hidupnya," jelasnya.

Dia berharap pemerintah bersikap tegas dan terukur dalam memutuskan sesuatu, khususnya terkait APBN agar anggaran digelontorkan tepat sasaran untuk kesejahteraan masyarakat.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Indonesia menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya tiga prajurit TNI yang tengah menjalankan misi perdamaian dalam naungan United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) di Lebanon.

Ketiga prajurit tersebut yakni Mayor Inf. Anumerta Zulmi Aditya Iskandar, Serka Anumerta Muhammad Nur Ichwan, serta Kopda Anumerta Farizal Rhomadon.

Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban saat memberikan keterangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Sabtu (4/4/2026).

“Kita semua mengucapkan duka cita yang sedalam-dalamnya bagi keluarga yang ditinggalkan. Berharap dan berdoa semoga para kusuma bangsa ini arwahnya diterima di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa, dan keluarganya diberi kesehatan, kesabaran dalam menghadapi musibah ini,” kata Sugiono.

Selain korban meninggal dunia, pemerintah juga menerima laporan adanya tiga prajurit lainnya yang mengalami luka. Penyebab insiden tersebut masih dalam proses penyelidikan oleh UNIFIL, sejalan dengan dua peristiwa sebelumnya yang juga tengah diinvestigasi.

“Tadi malam juga saya menerima laporan bahwa ada tiga prajurit TNI yang terluka, yang juga penyebabnya seperti halnya dari dua insiden yang sebelumnya terjadi itu masih diinvestigasi oleh UNIFIL,” ujarnya.

Merespons kejadian tersebut, Indonesia melalui Perwakilan Tetap di New York mengambil langkah diplomatik dengan mengajukan permintaan kepada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menggelar pertemuan darurat. Menurut Menlu, langkah ini telah mendapat persetujuan dari Prancis sebagai penholder isu Lebanon.

“Rapat luar biasa Dewan Keamanan yang intinya, pertama kita mengutuk keras serangan yang dilakukan terhadap penjaga perdamaian dan hal ini UNIFIL. Kemudian kita juga menuntut supaya dilakukan investigasi menyeluruh karena ini adalah misi penjaga perdamaian,” jelasnya.

Dalam penegasannya, Menlu menyebut serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian sebagai tindakan yang tidak dapat dibenarkan.

Dia juga menyoroti urgensi peningkatan perlindungan bagi personel yang bertugas di wilayah konflik.

“They are peacekeeping, not peacemaking. Mereka tidak dilengkapi dengan kemampuan untuk membuat ataupun peacemaking. Perlengkapannya dan latihannya adalah untuk menjaga perdamaian, situasi damai yang dijaga, dan ini juga merupakan mandat dari PBB peacekeeping ini,” kata Sugiono.

Indonesia, kata Sugiono, selanjutnya mendorong dilakukannya evaluasi menyeluruh terhadap aspek keamanan pasukan penjaga perdamaian di berbagai wilayah penugasan, khususnya dalam misi UNIFIL di Lebanon.

“Kita sekali lagi berupaya agar pasukan penjaga perdamaian kita diberi, agar pasukan perdamaian kita ini sehat, selamat dalam menjalankan tugas yang diembankan kepada mereka,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Indonesia menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya tiga prajurit TNI yang tengah menjalankan misi perdamaian dalam naungan United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) di Lebanon.

Ketiga prajurit tersebut yakni Mayor Inf. Anumerta Zulmi Aditya Iskandar, Serka Anumerta Muhammad Nur Ichwan, serta Kopda Anumerta Farizal Rhomadon.

Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban saat memberikan keterangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Sabtu (4/4/2026).

“Kita semua mengucapkan duka cita yang sedalam-dalamnya bagi keluarga yang ditinggalkan. Berharap dan berdoa semoga para kusuma bangsa ini arwahnya diterima di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa, dan keluarganya diberi kesehatan, kesabaran dalam menghadapi musibah ini,” kata Sugiono.

Selain korban meninggal dunia, pemerintah juga menerima laporan adanya tiga prajurit lainnya yang mengalami luka. Penyebab insiden tersebut masih dalam proses penyelidikan oleh UNIFIL, sejalan dengan dua peristiwa sebelumnya yang juga tengah diinvestigasi.

“Tadi malam juga saya menerima laporan bahwa ada tiga prajurit TNI yang terluka, yang juga penyebabnya seperti halnya dari dua insiden yang sebelumnya terjadi itu masih diinvestigasi oleh UNIFIL,” ujarnya.

Merespons kejadian tersebut, Indonesia melalui Perwakilan Tetap di New York mengambil langkah diplomatik dengan mengajukan permintaan kepada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menggelar pertemuan darurat. Menurut Menlu, langkah ini telah mendapat persetujuan dari Prancis sebagai penholder isu Lebanon.

“Rapat luar biasa Dewan Keamanan yang intinya, pertama kita mengutuk keras serangan yang dilakukan terhadap penjaga perdamaian dan hal ini UNIFIL. Kemudian kita juga menuntut supaya dilakukan investigasi menyeluruh karena ini adalah misi penjaga perdamaian,” jelasnya.

Dalam penegasannya, Menlu menyebut serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian sebagai tindakan yang tidak dapat dibenarkan.

Dia juga menyoroti urgensi peningkatan perlindungan bagi personel yang bertugas di wilayah konflik.

“They are peacekeeping, not peacemaking. Mereka tidak dilengkapi dengan kemampuan untuk membuat ataupun peacemaking. Perlengkapannya dan latihannya adalah untuk menjaga perdamaian, situasi damai yang dijaga, dan ini juga merupakan mandat dari PBB peacekeeping ini,” kata Sugiono.

Indonesia, kata Sugiono, selanjutnya mendorong dilakukannya evaluasi menyeluruh terhadap aspek keamanan pasukan penjaga perdamaian di berbagai wilayah penugasan, khususnya dalam misi UNIFIL di Lebanon.

“Kita sekali lagi berupaya agar pasukan penjaga perdamaian kita diberi, agar pasukan perdamaian kita ini sehat, selamat dalam menjalankan tugas yang diembankan kepada mereka,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi I DPR RI mendesak agar pemerintah maupun Mabes TNI bisa melakukan evaluasi secara menyeluruh terkait dengan tiga prajurit di Lebanon. Ungkapan itu pun ramai disampaikan oleh sejumlah anggota Komisi I DPR.

Dave Laksono misalnya. Wakil Ketua Komis I DPR RI ini mengatakan bahwa gugurnya tiga prajurit TNI di Lebanon menunjukkan betapa beratnya tugas menjaga perdamaian di wilayah yang masih diliputi konflik.

Meskipun Prajurit TNI yang tergabung dalam misi PBB telah menjalankan amanah dengan penuh dedikasi. Namun, gugurnya prajurit tidak dapat terhindarkan jika eskalasi di wilayah konflik terus memanas.

"Langkah ke depan yang perlu dilakukan adalah evaluasi menyeluruh oleh Mabes TNI dan Pemerintah, baik dari sisi keamanan, prosedur operasional, maupun dukungan logistik," ujar Dave saat dihubungi, Rabu (1/4/2026).

Namun demikian, kata Dave, evaluasi tersebut tidak serta merta harus menghasilkan keputusan untuk menarik prajurit TNI dari garda terdepan pasukan perdamaian PBB.

Alhasil, penarikan prajurit TNI dari misi perdamaian harus melalui mekanisme yang melibatkan persetujuan PBB, negara pendukung, serta hasil evaluasi menyeluruh yang mencakup situasi dan kondisi kawasan.

"Keputusan akhir berada dalam kewenangan Kementerian Pertahanan bersama TNI, dengan melibatkan institusi terkait lainnya. Karena itu, langkah yang lebih tepat adalah memperkuat koordinasi, meningkatkan kesiapan personel, dan memastikan kesejahteraan prajurit tetap menjadi prioritas utama," imbuhnya.

Di samping itu, Dave menegaskan bahwa Komisi I DPR RI akan terus mendukung langkah-langkah strategis Pemerintah dan TNI dalam menjaga komitmen Indonesia terhadap perdamaian dunia. Tentunya, hal itu mengutamakan keselamatan prajurit sebagai hal yang paling utama.

Kemudian, Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Nurul Arifin menyatakan insiden ini tidak bisa dipandang dari sudut risiko biasa dalam konflik.

Oleh sebab itu, dia pun mendesak agar peristiwa ini bisa diselidiki secara menyeluruh dan transparan, serta menuntut pertanggungjawaban dari pihak yang terlibat, termasuk Israel.

Dia juga mengecam bahwa penyerangan terhadap personel penjaga perdamaian, merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional.

"Tidak boleh ada impunitas. Harus ada kejelasan, siapa yang bertanggung jawab dan bagaimana akuntabilitasnya," tutur Nurul.

Adapun, anggota Komisi I DPR fraksi Nasdem, Amelia Anggraini menyarankan bahwa penarikan pasukan di daerah konflik tidak perlu dilakukan secara reaktif. Namun, keputusan nantinya harus tetap mempertimbangkan kepentingan nasional dan komitmen politik luar negeri Indonesia.

"Indonesia perlu tetap mengambil peran aktif dalam misi perdamaian dunia, namun dengan pendekatan yang lebih adaptif, berbasis mitigasi risiko, dan berorientasi pada keselamatan prajurit," ujar Amelia.