Bisnis.com, JAKARTA — Ketua DPR RI, Puan Maharani mendesak pemerintah mengevaluasi penugasan prajurit TNI yang hendak diterjunkan di wilayah konflik, seperti prajurit yang tergabung dalam pasukan UNIFIL di Lebanon.

Hal ini tidak lepas dari wafatnya tiga prajurit TNI yang tergabung pasukan UNIFIL di Lebanon Selatan beberapa waktu lalu.

Puan meminta pihak terkait melakukan investigasi yang kredibel bersama Perserikatan Bangsa-Bangsa guna mengungkap fakta secara objektif. Upaya ini berlandaskan pada prinsip-prinsip utama misi perdamaian PBB, yaitu transparansi, akuntabilitas, serta penghormatan terhadap hukum internasional dan hak asasi manusia.

"Pemerintah hendaknya melakukan evaluasi terhadap penugasan prajurit TNI dalam wilayah konflik. Evaluasi tersebut harus mencakup kejelasan misi, mandat, kesiapan operasional, serta perlindungan maksimal terhadap personel, sesuai dengan standar praktik-praktik terbaik internasional dalam operasi pemeliharaan perdamaian PBB," katanya, Selasa (21/4/2026)

Dia menambahkan operasi tersebut harus mengedepankan kesiapan aspek politik, kapasitas, dan lingkungan operasi.

Puan juga menyoroti kondisi geopolitik dan geoekonomi saat ini akibat eskalasi perang antara Amerika Serikat bersama Israel dan Iran. Pasalnya perang memberikan tekanan terhadap perekonomian global dan nasional.

"Konflik ini berisiko pada lonjakan harga energi, memperburuk inflasi global, serta meningkatkan ketidakpastian ekonomi dan keuangan dunia," ucapnya.

Dalam ruang lingkup nasional, menurutnya masyarakat telah merasakan efek dari perang seperti lonjakan harga bahan bakar minyak, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, kenaikan harga kemasan berbahan plastik, terganggunya rantai pasok komoditas, ketidakpastian investasi global.

"Perang yang terjadi jauh dari wilayah negara kita, tetapi dampaknya langsung terasa di dalam negeri melalui harga, daya beli, dan stabilitas ekonomi. Kondisi ini menuntut otoritas fiskal dan moneter mengambil kebijakan yang dapat menjaga perekonomian nasional berjalan dan masyarakat tetap memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan hidupnya," jelasnya.

Dia berharap pemerintah bersikap tegas dan terukur dalam memutuskan sesuatu, khususnya terkait APBN agar anggaran digelontorkan tepat sasaran untuk kesejahteraan masyarakat.