JAKARTA, iNews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bergerak cepat meredam kepanikan pasar terkait rumor penurunan status pasar modal Indonesia dari kelompok pasar berkembang (emerging market) menjadi pasar perintisan (frontier market). Isu miring ini mencuat pasca-rilis dokumen MSCI 2026 Market Classification Review oleh penyedia indeks global, Morgan Stanley and Capital International (MSCI), Rabu (24/6/2026) lalu.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi menegaskan, kabar yang beredar di publik mengenai ancaman degradasi bursa domestik adalah bentuk salah paham.

Menurutnya, dokumen resmi MSCI tersebut bukanlah sebuah ancaman, melainkan nota tuntutan agar otoritas pasar modal Indonesia konsisten mengawal agenda reformasi struktural serta memperketat aspek transparansi transaksi.

"Yang seolah-olah mengatakan bahwa kita 'digantung' sampai November. Itu tidak betul. Yang ada adalah kita dituntut untuk konsisten dan efektif dalam menerapkan seluruh rencana aksi tersebut," ucap Hasan kepada wartawan di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Selasa (30/6/2026).

"November itu apa? Kalau dibaca secara cermat, sejauh-jauhnya apabila kita terkonfirmasi tidak melakukan seluruh upaya ini secara konsisten dan tidak melaksanakannya secara efektif, maka Indonesia hanya akan masuk ke dalam Consultation List. Di FTSE Russell ada Watch List, sedangkan di MSCI ada Consultation List," tuturnya.

Hasan menambahkan, status pasar modal Indonesia baru akan dimasukkan ke dalam daftar konsultasi (consultation list) apabila dalam perjalanannya pemerintah dan regulator terbukti abai dalam membenahi catatan evaluasi. 

Guna membentengi kepercayaan investor, OJK bersama seluruh elemen Self-Regulatory Organization (SRO), termasuk BEI, KPEI, dan KSEI, memberikan garansi penuh untuk mengawal efektivitas perbaikan instrumen pasar.

"Saya jamin, kami di OJK bersama SRO dan seluruh pelaku pasar akan konsisten melakukan ini. Dan akan memastikan bahwa apa yang kita lakukan efektif," kata dia.

Demi memantau perkembangan persepsi global, Hasan memastikan bursa domestik tidak akan mengalami pergeseran klasifikasi pada pengumuman bulan November nanti. 

OJK juga telah menjadwalkan rangkaian agenda diplomasi finansial, mulai dari rapat teknis dua mingguan bersama MSCI dan FTSE Russell, hingga paparan berkala setiap bulan di hadapan para manajer investasi global.

"Saya jamin tidak perlu khawatir. Jadi market classification itu ada tanggalnya ya, kalau pun ini kami akan kabarkan setiap bulan. Nanti kami akan lakukan tentu pertemuan teknis 2 mingguan bersama MSCI dan FTSE tetap dilanjutkan, kemudian bulanan bersama investor global ini akan kami lakukan nanti," ucap Hasan.

Sebagai informasi, desas-desus penurunan kelas ini bermula dari adanya laporan keberatan dari sejumlah investor institusional raksasa dunia yang menanam modal di Indonesia. 

Berdasarkan hasil peninjauan awal, para pemegang modal asing menyoroti struktur kepemilikan saham di emiten lokal yang dinilai kurang transparan, serta adanya indikasi pola perdagangan yang terkoordinasi (coordinated trading).

Kondisi tersebut diperparah dengan langkah MSCI yang telah memangkas nilai aksesibilitas pasar modal Indonesia pada kriteria arus informasi (information flow) dari predikat positif menjadi negatif dalam pengumuman berkala pada Jumat (19/6/2026) lalu.

"Apabila kemajuan yang memadai belum terlihat pada saat Peninjauan Indeks MSCI bulan November 2026, MSCI akan mempertimbangkan berbagai opsi mengenai penanganan yang tepat untuk pasar Indonesia, yang mungkin mencakup konsultasi mengenai reklasifikasi Indonesia dari Emerging Markets ke Frontier Markets," bunyi pengumuman resmi manajemen MSCI.

Editor: Aditya Pratama

JAKARTA, iNews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merespons kekhawatiran publik terkait potensi penurunan status (downgrade) pasar modal Indonesia oleh indeks global Morgan Stanley Capital International (MSCI) dari emerging market menjadi frontier market. Pihaknya pun meminta Bursa Efek Indonesia (BEI) rutin menggelar rapat dengan MSCI.

“Semua concern mereka sudah kita sampaikan, semua concern sudah kita penuhi. Dua bulan lalu saya juga ke New York untuk bertemu dengan MSCI langsung dan mendiskusikan concern mereka,” ucap Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi di sela perhelatan Maybank Indonesia Sustainable Finance Forum 2026 di Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Friderica memaparkan poin-poin yang menjadi perhatian utama MSCI terhadap iklim investasi di Indonesia mencakup beberapa aspek krusial. Hal itu meliputi tingkat keterbukaan informasi emiten, transparansi pemilik manfaat akhir (ultimate beneficial ownership), hingga pembenahan volume likuiditas perdagangan saham harian.

Sebagai bentuk respons nyata, OJK bersama BEI secara bertahap telah mengeksekusi bauran solusi, salah satunya melipatgandakan batas minimum kepemilikan saham publik (free float) dari regulasi lama sebesar 7,5 persen menjadi 15 persen. 

Meski demikian, bursa masih memiliki pekerjaan rumah untuk mendesak emiten menyediakan rilis laporan dalam bahasa Inggris bagi pemodal asing.

“Kita juga melihat bagaimana pemenuhannya secara bertahap, itu semua sudah kita lakukan. Kami sudah minta Direktur Utama Bursa untuk secara rutin melakukan technical meeting dengan mereka dan mengadres semua concern mereka,” imbuh Kiki.

Di samping memoles komunikasi bilateral dengan lembaga internasional, OJK berkomitmen memperketat fungsi penegakan hukum di pasar modal guna menjaga tingkat kepercayaan (confidence) investor dunia. 

Emiten nakal yang terbukti abai terhadap regulasi perlindungan konsumen akan dijatuhi sanksi progresif yang tegas hingga tindakan penghapusan pencatatan saham secara paksa (delisting).

“Kita akan menindak tegas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, dan kita akan meminta semua memenuhi ketentuan, dan kita tidak segan untuk memberikan sanksi, punishment, bahkan untuk delist kalau mereka tidak memenuhi ketentuan-ketentuan kita,” tegas Kiki.

Selain berfokus pada stabilitas makro bursa saham, OJK terus mengakselerasi perluasan portofolio pembiayaan hijau di sektor jasa keuangan. Otoritas mengumumkan bahwa dalam waktu dekat pemerintah akan meresmikan jembatan integrasi sistem registri unit karbon guna mengoptimalkan operasional bursa karbon nasional.

Proyek strategis ini digarap lewat kolaborasi lintas sektoral bersama Kementerian Lingkungan Hidup serta Kementerian Kehutanan agar seluruh pencatatan unit hijau di lapangan dapat terserap dan ditransaksikan secara valid.

“Sebentar lagi kita juga akan melakukan launching, di mana OJK mendukung pengembangan sistem registri unit karbon bersama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan juga bersama dengan Kementerian Kehutanan supaya ini nanti terhubung dengan carbon market yang ada di Indonesia,” pungkas Kiki.

Editor: Puti Aini Yasmin

Harus dilihat bagaimana regulator, kemudian stock exchange, OJK sangat serius menyikapi hal ini dan kami ingin mengedepankan keterbukaan

Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menegaskan regulator serius merespons peringatan MSCI mengenai risiko penurunan status pasar modal Indonesia menjadi frontier markets jika reformasi yang diminta investor global tidak menunjukkan kemajuan.

“Harus dilihat bagaimana regulator, kemudian stock exchange, OJK sangat serius menyikapi hal ini dan kami ingin mengedepankan keterbukaan,” kata Friderica menjawab pertanyaan media usai menghadiri acara Maybank Indonesia Sustainable Finance Forum 2026 di Jakarta, Selasa.

Friderica mengatakan seluruh perhatian (concern) yang disampaikan MSCI telah ditindaklanjuti. Regulator juga telah bertemu langsung dengan MSCI di New York sekitar dua bulan lalu untuk membahas berbagai masukan, termasuk kekhawatiran investor global terhadap pasar modal Indonesia.

Ia menjelaskan salah satu langkah yang telah dilakukan yakni meningkatkan keterbukaan informasi kepemilikan saham. Ambang batas pengungkapan identitas pemegang saham diturunkan dari kepemilikan di atas 5 persen menjadi di atas 1 persen.

Selain itu, OJK menyebut ketentuan mengenai ultimate beneficial owner (UBO) juga telah disampaikan dan disesuaikan untuk memenuhi perhatian yang diangkat MSCI.

Di sisi likuiditas, OJK mendukung penyesuaian regulasi terkait ketentuan free float dari 7,5 persen menjadi 15 persen. Pemenuhan ketentuan tersebut, ujar Friderica, dilakukan secara bertahap.

“Itu semua sudah kita lakukan dan mereka (MSCI) saat ini punya concern yang tentu saja beberapa hal akan kita tidak lanjuti sebagaimana yang mereka sampaikan terkait informasi dalam bahasa Inggris dan lain-lain,” kata Friderica.

Untuk memastikan komunikasi berjalan efektif, OJK juga telah meminta Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) menggelar technical meeting secara rutin dengan MSCI guna membahas dan menyelesaikan seluruh perhatian yang masih menjadi catatan.

Selain itu, OJK menegaskan akan memperkuat penegakan hukum (enforcement) di pasar modal. Regulator akan menindak tegas setiap pelanggaran, menjatuhkan sanksi kepada pihak yang tidak memenuhi ketentuan, hingga melakukan delisting apabila diperlukan.

Adapun pada Selasa (23/6) waktu Amerika Serikat (AS) atau Rabu (24/6) WIB, penyedia indeks global MSCI telah merilis hasil tinjauan klasifikasi pasar 2026.

MSCI mengakui reformasi transparansi yang telah diumumkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), PT Bursa Efek Indonesia (BEI), dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Pengakuan tersebut mencakup peningkatan pengungkapan pemegang saham dengan kepemilikan di atas 1 persen, klasifikasi investor yang lebih rinci, pengenalan kerangka kerja High Shareholders Concentration (HSC), serta peta jalan untuk meningkatkan persyaratan free float minimum menjadi 15 persen.

“Meskipun pengumuman ini merupakan langkah ke arah yang benar, yang penting bagi investor institusional internasional adalah implementasi yang konsisten dan efek berkelanjutan dari langkah-langkah ini di seluruh pasar,” tulis MSCI.

Di sisi lain, MSCI menyatakan akan terus menilai cakupan, konsistensi, dan efektivitas berkelanjutan pasar modal Indonesia, dalam konteks penentuan free float dan penilaian kelayakan investasi yang lebih luas, yang akan tetap diawasi hingga Tinjauan Indeks MSCI November 2026.

“Jika kemajuan yang memadai tidak terlihat pada saat Tinjauan Indeks MSCI November 2026, MSCI akan mempertimbangkan berbagai opsi untuk perlakuan yang tepat bagi pasar Indonesia, yang berpotensi mencakup konsultasi tentang reklasifikasi Indonesia dari Emerging Market menjadi Frontier Markets,” tulis MSCI.

Pada 19 Juni 2026, MSCI juga telah merilis laporan Global Market Accessibility Review 2026.

Secara singkat, dari lima segmen Market Accessibility yang terdiri dari 18 Measurement (kriteria), hasil asesmen penilaian MSCI masih sama, kecuali hanya saru kriteria yaitu Information Flow di segmen Market Infrastructure.

Rinciannya, di antaranya 10 dari 18 kriteria dinilai “++” (double plus, yang merupakan kriteria tertinggi) yang menunjukkan sudah sesuai dengan best practice global dan tidak ada isu, kemudian 6 kriteria masih dinilai “+” (single plus) yang diharapkan terus ada improvement.

Sementara itu, pada kriteria Information Flow dan Foreign Exchange Market Liberalization Level dinilai “-“ (negatif), yang menunjukkan adanya concern untuk ada improvement.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Terdapat sejumlah berita ekonomi menarik yang terjadi selama sepekan pada Senin (22/6) hingga Sabtu (27/6) kemarin, dan bisa dibaca kembali pada hari ini.

Berita menarik tersebut diawali dengan informasi tentang

Penyedia indeks global MSCI mengakui reformasi transparansi yang telah diumumkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), PT Bursa Efek Indonesia (BEI), dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Pengakuan tersebut mencakup peningkatan pengungkapan pemegang saham dengan kepemilikan di atas 1 persen, klasifikasi investor yang lebih rinci, pengenalan kerangka kerja High Shareholders Concentration (HSC), serta peta jalan untuk meningkatkan persyaratan free float minimum menjadi 15 persen.

Baca selengkapnya di sini

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan Indonesia menghentikan impor bahan bakar minyak (BBM) jenis solar tahun ini menyusul mandatori biodiesel 50 persen (B50) per Juli 2026.

“Besok Juli akan kita resmikan B50, itu menyelamatkan wajah Indonesia dari ketergantungan impor solar kita. Mulai tahun ini kita tidak lagi melakukan impor solar,” ungkap Bahlil di Jakarta, Kamis.

Baca selengkapnya di sini

PT Pertamina International Shipping (PIS) menyatakan bahwa Kapal Gamsunoro berhasil melintasi titik kritis Selat Hormuz dengan aman berkat kolaborasi strategi kedaruratan korporasi dan diplomasi perlindungan.

Kapal tersebut berhasil melintas pada Rabu (24/6) pukul 20.00 WIB setelah sempat tertahan sejak awal Maret 2026 akibat konflik Amerika Serikat dan Iran.

Baca selengkapnya di sini

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membentuk tim khusus untuk mengawasi penggunaan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh daerah.

Pengawasan tersebut akan melibatkan jajaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) serta Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota.

Baca selengkapnya di sini

BPS sebut Sensus Ekonomi 2026 instrumen penting potret ekonomi riil

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menyebut Sensus Ekonomi (SE) 2026 sebagai instrumen penting untuk mengetahui kondisi riil perekonomian nasional maupun daerah.

“Sensus ekonomi merupakan instrumen penting untuk mengetahui kondisi riil perekonomian nasional maupun daerah. Sensus ekonomi ibarat medical check-up atau rekam medis perekonomian,” kata Amalia saat Apel Siaga dan Penguatan Komitmen Bersama Sensus Ekonomi 2026, di Lapangan Korpri, Kantor Gubernur Lampung, Bandarlampung, Sabtu.

Baca selengkapnya di sini

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Hanni Sofia
Copyright © ANTARA 2026

Para pedagang sekarang melihat probabilitas yang jauh lebih tinggi untuk pengetatan kebijakan Fed dalam beberapa bulan mendatang setelah pertemuan kebijakan minggu lalu dan komentar yang agresif dari para pejabat

Jakarta (ANTARA) - Nilai tukar (kurs) rupiah pada penutupan perdagangan Rabu sore melemah 93 poin atau 0,52 persen menjadi Rp17.952 per dolar AS dari sebelumnya Rp17.859 per dolar AS.

Analis pasar uang Ibrahim Assuaibi menilai pelemahan rupiah disebabkan probabilitas lebih tinggi atas pengetatan kebijakan Federal Reserve (The Fed).

“Para pedagang sekarang melihat probabilitas yang jauh lebih tinggi untuk pengetatan kebijakan Fed dalam beberapa bulan mendatang setelah pertemuan kebijakan minggu lalu dan komentar yang agresif dari para pejabat. Pasar memperkirakan probabilitas kenaikan suku bunga sekitar 70 persen pada bulan September, dan sepenuhnya memperkirakan kenaikan lainnya pada bulan Desember,” ungkapnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.

Sentimen lainnya berasal dari kesepakatan antara Iran dan AS yang masih diliputi ketidakpastian seiring pernyataan Presiden AS Donald Trump bahwa Iran telah menyetujui inspeksi nuklir hingga tak terbatas. Adapun Teheran menyampaikan bahwa mereka tak membuat konsesi seperti itu dalam negosiasi.

Melihat sentimen dalam negeri, pasar disebut merespons positif terhadap Morgan Stanley Capital International (MSCI) yang menunda penilaian aksesibilitas pasar Indonesia hingga November.

“Peninjauan yang diperpanjang ini menyusul kekhawatiran yang muncul awal tahun ini mengenai aksesibilitas pasar, dengan penyedia indeks membekukan perubahan pada indeks ekuitas Indonesia pada Januari karena masalah investability,” kata Ibrahim.

Dengan demikian, lanjut dia, proses peninjauan terhadap status pasar Indonesia masih berlangsung dan akan menjadi salah satu perhatian utama para pelaku pasar dalam beberapa bulan ke depan.

Hasil evaluasi tersebut dipandang penting karena dapat memberikan gambaran mengenai persepsi investor internasional terhadap kualitas, keterbukaan dan efisiensi pasar modal domestik.

Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada hari ini juga bergerak melemah di level Rp17.955 per dolar AS dari sebelumnya Rp17.868 per dolar AS.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Pengamat pasar modal David Sutyanto menilai, catatan yang diberikan MSCI dalam hasil tinjauan klasifikasi pasar atau Market Classification Review 2026 harus menjadi momentum percepatan reformasi pasar modal Indonesia.

David saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Rabu, mengatakan bahwa hasil tinjauan klasifikasi pasar tersebut perlu dibaca secara proporsional.

Indonesia masih dipertahankan dalam klasifikasi Emerging Market, sehingga belum ada perubahan status. Namun, MSCI memberi catatan penting terkait transparansi kepemilikan saham, validitas free float, dan dugaan coordinated trading yang dinilai dapat memengaruhi persepsi investability pasar Indonesia.

“Menurut saya, catatan ini harus menjadi momentum percepatan reformasi pasar modal,” kata David yang juga merupakan Ketua Umum Perkumpulan Analis Efek Indonesia (AEI).

Ia menilai beberapa langkah yang sudah diumumkan regulator telah berada di arah yang tepat, seperti keterbukaan data pemegang saham di atas 1 persen, klasifikasi investor yang lebih rinci, kerangka High Shareholding Concentration, serta roadmap kenaikan minimum free float ke 15 persen.

“Tantangannya sekarang adalah memastikan implementasinya konsisten, terukur, dan terlihat dampaknya oleh investor global,” kata David

Terkait tenggat waktu hingga November 2026 untuk pembuktian kemajuan reformasi pasar modal Indonesia, David menilai waktunya masih cukup, namun relatif sempit. Karena itu, menurut dia, yang dibutuhkan bukan hanya aturan, tetapi bukti implementasi.

Apabila reformasi transparansi, surveillance, dan enforcement berjalan efektif, David menilai peluang Indonesia untuk mempertahankan status Emerging Market tetap terbuka.

“Yang paling penting adalah menjaga trust investor global melalui pasar yang semakin transparan, likuid, dan kredibel,” kata David.

Pada Rabu (23/6) waktu Amerika Serikat (AS), penyedia indeks global MSCI merilis hasil tinjauan klasifikasi pasar 2026.

MSCI mengakui reformasi transparansi yang telah diumumkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), PT Bursa Efek Indonesia (BEI), dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Pengakuan tersebut mencakup peningkatan pengungkapan pemegang saham dengan kepemilikan di atas 1 persen, klasifikasi investor yang lebih rinci, pengenalan kerangka kerja High Shareholders Concentration (HSC), serta peta jalan untuk meningkatkan persyaratan free float minimum menjadi 15 persen.

“Meskipun pengumuman ini merupakan langkah ke arah yang benar, yang penting bagi investor institusional internasional adalah implementasi yang konsisten dan efek berkelanjutan dari langkah-langkah ini di seluruh pasar,” tulis MSCI.

Di sisi lain, MSCI menyatakan akan terus menilai cakupan, konsistensi, dan efektivitas berkelanjutan pasar modal Indonesia, dalam konteks penentuan free float dan penilaian kelayakan investasi yang lebih luas, yang akan tetap diawasi hingga Tinjauan Indeks MSCI November 2026.

“Jika kemajuan yang memadai tidak terlihat pada saat Tinjauan Indeks MSCI November 2026, MSCI akan mempertimbangkan berbagai opsi untuk perlakuan yang tepat bagi pasar Indonesia, yang berpotensi mencakup konsultasi tentang reklasifikasi Indonesia dari Emerging Market menjadi Frontier Markets,” tulis MSCI.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi mengatakan tinjauan dari MSCI mencerminkan kepercayaan investor global terhadap ketahanan ekonomi nasional, stabilitas sektor jasa keuangan, serta reformasi dalam rangka memperkuat transparansi, integritas, dan daya saing pasar modal Indonesia.

"Kami juga mencatat pengakuan MSCI atas berbagai langkah reformasi integritas pasar modal yang telah dilakukan. Adapun sejumlah area yang masih menjadi perhatian merupakan bagian dari proses evaluasi yang konstruktif dan akan terus kami tindak lanjuti bersama seluruh pemangku kepentingan," ujar Friderica dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu.

Seiring dengan itu, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi mengatakan hasil penilaian MSCI menunjukkan pengakuan penyedia indeks global terhadap agenda reformasi pasar modal Indonesia yang telah dijalankan sejak awal tahun.

"MSCI tidak hanya mempertahankan status Indonesia sebagai Emerging Markets, tetapi juga memberikan pengakuan bahwa berbagai langkah reformasi yang telah dan sedang kita jalankan berada pada arah yang tepat. Hal tersebut tercermin dari hasil penilaian market accessibility Indonesia yang terjaga baik," kata Hasan.

Menurutnya, pengakuan terhadap agenda reformasi tersebut menjadi modal penting bagi pasar modal Indonesia untuk terus tumbuh dengan fondasi transparansi, integritas, dan tata kelola yang semakin kuat.

"Tentu kami melihat masih terdapat ruang perbaikan dan berbagai masukan yang perlu dicermati secara konstruktif. Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk terus memperkuat engagement dengan global index providers, investor global, serta seluruh stakeholders terkait guna semakin meningkatkan kredibilitas, integritas, dan investability pasar modal Indonesia ke depan," ujar Hasan.

Hasan menegaskan bahwa dipertahankannya status emerging markets bukanlah tujuan akhir, yang mana pihaknya akan terus memperkuat dan mengakselerasi implementasi agenda reformasi di pasar modal Indonesia, dengan dukungan koordinasi dan sinergi yang erat dengan segenap pemangku kepentingan.

"Langkah tersebut juga ditujukan untuk menindaklanjuti masukan dan concern dari pihak-pihak terkait dalam upaya memperkuat kredibilitas dan integritas pasar modal domestik," ujar Hasan.

Ke depan, lanjutnya, upaya-upaya untuk memperkuat relevansi dan peran pasar modal Indonesia dalam skala global juga akan terus diperkuat, yang akan ditopang oleh kinerja perekonomian Indonesia yang kuat serta pertumbuhan pasar domestik sesuai dengan kondisi fundamentalnya.

"Kami meyakini pasar modal Indonesia masih sangat prospektif dan menarik, baik bagi investor domestik maupun global. Hal ini didukung oleh fundamental perekonomian domestik yang terjaga, basis investor yang terus bertumbuh, valuasi saham yang kompetitif, dan kinerja fundamental emiten yang secara umum masih sangat positif," ujar Hasan

Melalui rilis MSCI 2026 Market Classification Review pada Rabu pagi, MSCI telah mengakui reformasi transparansi yang telah dilakukan oleh otoritas pasar modal Indonesia.

Namun, MSCI menyatakan masih akan terus menilai cakupan, konsistensi, dan efektivitas berkelanjutan pasar modal Indonesia, dalam konteks penentuan free float dan penilaian kelayakan investasi yang lebih luas, yang akan tetap diawasi hingga Tinjauan Indeks MSCI November 2026.

"Jika kemajuan yang memadai tidak terlihat pada saat Tinjauan Indeks MSCI November 2026, MSCI akan mempertimbangkan berbagai opsi untuk perlakuan yang tepat bagi pasar Indonesia, yang berpotensi mencakup konsultasi tentang reklasifikasi Indonesia dari emerging market menjadi frontier markets," tulis MSCI dalam pengumumannya.

Sebelumnya, pada 19 Juni 2026, MSCI juga telah merilis laporan Global Market Accessibility Review 2026. Hasil evaluasi tersebut menempatkan market accessibility Indonesia sebagai salah satu yang terbaik di antara negara-negara emerging markets di kawasan Asia-Pasifik.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Nilai tukar rupiah pada Rabu pagi bergerak melemah 72 poin atau 0,40 persen menjadi Rp17.931 per dolar AS dibandingkan penutupan sebelumnya di level Rp17.859 per dolar AS.

Analis mata uang Doo Financial Futures Lukman Leong menyatakan pelemahan rupiah dipicu kekhawatiran pasar atas tingkat suku bunga The Fed yang tinggi sepanjang tahun 2026.

“Rupiah diperkirakan masih akan melemah terhadap dolar AS yang menguat di tengah sentimen risk off global yang kuat oleh kekhawatiran tingkat suku bunga tinggi,” katanya kepada ANTARA di Jakarta, Rabu.

Mengutip Anadolu, The Fed diperkirakan akan mempertahankan sikap kebijakan yang ketat sepanjang 2026 dan tahun depan. Ekspektasi yang meningkat tentang pergeseran ke arah kebijakan moneter yang lebih ketat menyebabkan peningkatan risiko di pasar.

The Fed sendiri telah menaikkan proyeksi suku bunga dana federal pada akhir 2026 menjadi 3,8 persen dari sebelumnya 3,4 persen, serta menaikkan proyeksi 2027 menjadi 3,6 persen dari 3,1 persen. Sementara itu, estimasi suku bunga jangka panjang tetap dipertahankan pada level 3,1 persen.

Kendati demikian, lanjutnya, kabar baik datang dari Morgan Stanley Capital International (MSCI) yang masih mempertahankan status emerging market (EM) pasar ekuitas Indonesia yang dapat mendukung rupiah.

“Dari laporan MSCI, pertimbangan utamanya adalah fundamental ekonomi yang kuat, likuiditas serta kapitalisasi pasar yang memadai, dan keberhasilan reformasi pasar modal oleh otoritas yang berhasil meyakinkan investor institusi,” ujar Lukman.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan akan terus melanjutkan, memperkuat, dan mengakselerasi agenda-agenda reformasi pasar modal Indonesia yang telah dicanangkan sejak awal tahun, sebagai langkah menanggapi pengumuman MSCI 2026 Market Classification Review.

OJK menyambut positif pengakuan dari MSCI terhadap berbagai inisiatif dan program reformasi pasar modal Indonesia, dan menilai bahwa mereka telah memanfaatkan data yang semakin transparan sebagai sumber baru dalam asesmen.

“Hal ini menunjukkan bagaimana capaian reformasi kita mendapat recognition yang berarti, sehingga semakin mengukuhkan kredibilitas dan investability pasar modal dalam negeri,” ujar Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu.

Hasan menyampaikan OJK menghargai pernyataan MSCI yang akan terus memonitor agenda reformasi pasar modal Indonesia, sehingga pihaknya memastikan akan terus melaksanakan secara konsisten dan memperkuat seluruh program reformasi.

Ke depan, Ia memastikan OJK dan Self-Regulatory Organization (SRO) akan terus melanjutkan komunikasi dan engagement yang konstruktif dengan lembaga-lembaga global index providers dan para investor, untuk memastikan agenda reformasi dapat dipahami secara komprehensif oleh komunitas investasi global.

Selain itu, juga memastikan akan berkomunikasi secara berkala dengan kalangan investor institusi global (antara lain difasilitasi oleh World Bank, IFC, dan ASIFMA), sehingga dapat menyampaikan dan menjelaskan progress capaian reformasi yang diimplementasikan secara langsung.

"Di samping itu, kita juga membuka ruang untuk menerima masukan serta mendapatkan feedback yang membantu kita melakukan penguatan dalam berbagai aspek di pasar modal," ujar Hasan.

Menurut Hasan, pengakuan dari MSCI dapat menjadi modal bagi pasar modal Indonesia untuk tumbuh secara kuat dan berkelanjutan ke depan, dengan fondasi transparansi, tata kelola, dan integritas pasar yang jauh lebih kuat dari sebelumnya.

"Dengan demikian, pasar modal Indonesia akan semakin berperan sebagai penggerak utama pembentukan modal jangka panjang dan pusat investasi yang terpercaya, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sistem keuangan nasional," ujar Hasan.

Melalui pengumuman MSCI 2026 Market Classification Review pada Rabu (24/6) pagi, MSCI mengakui reformasi transparansi yang telah diumumkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), PT Bursa Efek Indonesia (BEI), dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Pengakuan tersebut mencakup peningkatan pengungkapan pemegang saham dengan kepemilikan di atas 1 persen, klasifikasi investor yang lebih rinci, pengenalan kerangka kerja High Shareholders Concentration (HSC), serta peta jalan untuk meningkatkan persyaratan free float minimum menjadi 15 persen.

“Meskipun pengumuman ini merupakan langkah ke arah yang benar, yang penting bagi investor institusional internasional adalah implementasi yang konsisten dan efek berkelanjutan dari langkah-langkah ini di seluruh pasar,” tulis MSCI dalam pengumumannya.

Namun demikian, MSCI menyatakan akan terus menilai cakupan, konsistensi, dan efektivitas berkelanjutan pasar modal Indonesia, dalam konteks penentuan free float dan penilaian kelayakan investasi yang lebih luas, yang akan tetap diawasi hingga Tinjauan Indeks MSCI November 2026.

“Jika kemajuan yang memadai tidak terlihat pada saat Tinjauan Indeks MSCI November 2026, MSCI akan mempertimbangkan berbagai opsi untuk perlakuan yang tepat bagi pasar Indonesia, yang berpotensi mencakup konsultasi tentang reklasifikasi Indonesia dari Emerging Market menjadi Frontier Markets,” tulis MSCI.

Dalam pengumumannya, MSCI menyampaikan bahwa belum ada perubahan terkait klasifikasi pasar modal Indonesia, yang artinya tetap di kategori Emerging Market.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — MSCI memberikan peringatan terhadap pasar modal Indonesia terkait persoalan transparansi kepemilikan saham dan dugaan praktik perdagangan terkoordinasi yang dinilai mengganggu aksesibilitas investor institusi global.

Dalam hasil MSCI 2026 Market Classification Review yang dirilis pada Rabu (24/6/2026), Indonesia menjadi salah satu negara yang mendapat perhatian khusus.

Penyedia indeks global tersebut menyatakan akan terus mengevaluasi efektivitas berbagai reformasi yang telah diumumkan regulator dan otoritas pasar modal Indonesia.

MSCI mengungkapkan bahwa investor institusi internasional menyampaikan kekhawatiran mendalam terkait tingkat keterinvestasian (investability) pasar saham Indonesia yang dipengaruhi oleh minimnya transparansi struktur kepemilikan saham serta indikasi perdagangan terkoordinasi.

Menurut MSCI, kondisi tersebut dapat menyulitkan investor dalam menentukan besaran free float yang sebenarnya dan mengurangi keandalan harga pasar sebagai acuan pembentukan portofolio maupun replikasi indeks.

Lembaga tersebut mengakui langkah perbaikan yang telah diumumkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Reformasi tersebut meliputi peningkatan keterbukaan pemegang saham dengan kepemilikan di atas 1%, klasifikasi investor yang lebih rinci, penerapan kerangka High Shareholding Concentration (HSC), hingga peta jalan peningkatan persyaratanfree floatminimum menjadi 15%.

Namun demikian, MSCI menegaskan bahwa pengumuman kebijakan saja belum cukup.

"Yang menjadi perhatian investor institusi internasional adalah implementasi yang konsisten dan dampak berkelanjutan dari berbagai langkah tersebut di seluruh pasar," tulis MSCI dalam laporannya.

MSCI menyatakan akan terus menilai cakupan, konsistensi, serta efektivitas implementasi reformasi tersebut dalam konteks penentuan free float dan penilaian keteraksesan pasar secara lebih luas.

Lembaga indeks global itu bahkan memberikan sinyal peringatan bahwa apabila kemajuan yang memadai belum terlihat hingga MSCI Index Review pada November 2026, pihaknya akan mempertimbangkan berbagai opsi terhadap status pasar Indonesia.

"Salah satu opsi yang dapat dipertimbangkan adalah konsultasi untuk mereklasifikasi Indonesia dari Emerging Market menjadi Frontier Market," tulis MSCI.

Saat ini, Indonesia masih berstatus Emerging Market dalam klasifikasi MSCI.

Selain Indonesia, MSCI juga menyoroti Turki yang menghadapi persoalan serupa terkait dugaan perdagangan terkoordinasi dan transparansi kepemilikan saham.

Dalam kajian tahunannya, MSCI juga mengumumkan peningkatan status Bulgaria dari Standalone Market menjadi Frontier Market yang akan berlaku pada Mei 2027. Sementara itu, Yunani dipastikan naik kelas dari Emerging Market menjadi Developed Market pada periode yang sama.

MSCI menegaskan bahwa klasifikasi pasar tidak bersifat permanen dan akan terus dievaluasi berdasarkan pengalaman nyata investor institusi internasional dalam mengakses suatu pasar.

Kota Bogor (ANTARA) - Organisasi nirlaba global Marine Stewardship Council (MSC) mendukung penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WWP) 713 dan 573 untuk memperkuat pengelolaan perikanan berkelanjutan.

Direktur Program MSC Indonesia Hirmen Syofyanto dalam keterangannya yang diterima di Bogor, Jawa Barat, Senin, mengatakan, dukungan tersebut disampaikan dalam pertemuan penyusunan RPP yang diselenggarakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada 18-19 Juni 2026 di Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan, Kota Bogor.

Pertemuan itu dihadiri perwakilan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap KKP, dinas kelautan dan perikanan provinsi, pelabuhan perikanan, serta mitra pembangunan.

Hirmen menjelaskan pengelolaan perikanan berkelanjutan memerlukan sistem pengelolaan dan kerangka hukum yang kuat.

"MSC memandang penyusunan RPP sebagai langkah strategis untuk memastikan keputusan pengelolaan perikanan dapat berjalan secara terarah, terukur, dan memberikan manfaat jangka panjang," kata Hirmen.

Menurut dia, keterlibatan pemerintah, pelaku usaha, nelayan, dan pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam implementasi pengelolaan perikanan yang berkelanjutan.

Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap KKP Syahril Abd. Raup mengatakan RPP menjadi pedoman strategis dalam menjaga keberlanjutan sumber daya ikan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"RPP ini memberikan arah pedoman strategis, menyeimbangkan antara kelestarian sumber daya ikan dan peningkatan kesejahteraan," kata Syahril.

Pembahasan dalam pertemuan tersebut meliputi identifikasi isu prioritas pengelolaan sumber daya ikan, lingkungan, tata kelola, serta aspek sosial dan ekonomi di masing-masing wilayah.

Hasil pembahasan akan menjadi masukan dalam penyusunan RPP Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 713 yang meliputi Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores dan Laut Bali, serta WPPNRI 573 yang mencakup Samudera Hindia selatan Jawa hingga Nusa Tenggara, Laut Sawu, dan Laut Timor bagian barat.

Penyusunan RPP di kedua wilayah tersebut diharapkan menghasilkan rencana pengelolaan yang adaptif, berbasis ilmu pengetahuan, serta dapat dievaluasi secara berkala sesuai perkembangan kondisi perikanan dan kebijakan pemerintah.

Pewarta: M Fikri Setiawan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Nilai tukar rupiah pada Senin pagi bergerak melemah 9 poin atau 0,05 persen menjadi Rp17.813 per dolar AS dibandingkan penutupan sebelumnya di level Rp17.804 per dolar AS.

Analis Bank Woori Saudara Rully Nova menyatakan pelemahan rupiah dipicu meningkatnya harga minyak dunia.

“Rupiah pada perdagangan hari ini diperkirakan melemah dengan kisaran di Rp17.780 - Rp17.830 dipengaruhi oleh faktor global kembali meningkatnya harga minyak dunia seiring ancaman Presiden Trump untuk menyerang Lebanon jika Hizbullah masih terus menyerang Israel, membuat perundingan AS dan Iran yang akan berlangsung di Swiss terancam batal,” ungkapnya kepada ANTARA di Jakarta, Senin.

Mengutip Sputnik, delegasi Iran meninggalkan lokasi perundingan dengan Amerika Serikat di Swiss pada Minggu (21/6) sebagai bentuk protes terhadap ancaman Presiden AS Donald Trump.

Mengutip sumber yang dekat dengan tim perunding Iran, kantor berita itu melaporkan bahwa langkah tersebut dilakukan untuk memprotes ancaman Trump yang akan kembali menyerang Iran jika Teheran gagal membujuk kelompok pro-Iran di Lebanon agar berhenti "membuat masalah.”

Setelah itu, ketua tim negosiasi Iran Mohammad Bagher Ghalibaf mendesak AS agar berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan. Ia juga menegaskan kesiapan angkatan bersenjata Iran untuk merespons segala bentuk ancaman.

Perundingan tingkat teknis antara Iran dan AS, yang dimediasi Pakistan dan Qatar, berlangsung secara tertutup di kawasan resor Burgenstock, Pegunungan Alpen, pada Minggu (21/6).

Melihat sentimen domestik, pemerintah disebut akan menggelontorkan sejumlah insentif untuk mendongkrak ekonomi. “Namun, pengumuman Morgan Stanley Capital International (MSCI) akan menjadi perhatian pasar apakah pasar saham Indonesia akan di down grade atau tetap di emerging markets (EMs),” ucap Rully.

Sebelumnya, MSCI telah mengeluarkan laporan aksesibilitas pasar saham Indonesia yang masih masuk kategori EMs pada 18 Juni. Pada Selasa (23/6) malam waktu AS, MSCI akan mengeluarkan laporan annual market classification review yang menilai ekonomi Indonesia lebih dalam lagi, bukan hanya transparansi informasi, melainkan juga risiko politik dan ekonomi Tanah Air.

“Kemungkinan akan di down grade ke frontier (memiliki pasar modal yang kurang matang dan kurang dapat diakses dibandingkan EMs) terkait rencana tata niaga ekspor komoditas strategis lewat satu pintu lembaga pemerintah. Nah, itu tata kelolanya sangat berisiko. Perangkat peraturan dan perundangan belum diperbarui. Contohnya saat ini yang berlaku untuk penanaman modal masih pada koridor undang-undang penanaman modal yang lama,” kata dia.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026