Bisnis.com, JAKARTA — Perubahan konstituen atau rebalancing indeks MSCI baru-baru ini menjadi pengingat untuk mendorong perbaikan tata kelola di tubuh emiten pelat merah BUMN.

Dalam rebalancing terbarunya, MSCI mengeluarkan saham perusahaan tambang BUMN PT Aneka Tambang (Persero) Tbk. (ANTM) dari MSCI Global Small Cap. Tata kelola BUMN pun menjadi perhatian dalam perubahan ini yang bertepatan dengan transisi pengelolaan aset negara ke Danantara Indonesia.

Berdasarkan laporan BUMN Research Group (BRG) dari Lembaga Management FEB UI yang diterbitkan pekan ini, ANTM diketahui menjadi salah satu dari 13 emiten Indonesia yang dihapus dari indeks MSCI Global Small Cap.

Associate Director BUMN Research Group LM FEB UI Toto Pranoto menuturkan bahwa keluarnya ANTM dari indeks MSCI berisiko mengurangi visibilitas saham pelat merah di radar investor institusional global. Padahal, perseroan selama ini disebut telah menjadi proxy investasi asing, khususnya di sektor mineral.

Hal tersebut, lanjutnya, juga diperkirakan bakal mempersempit basis permintaan dan menekan valuasi saham perseroan dalam jangka panjang.

“Bagi ekosistem BUMN yang lebih luas, perombakan ini memperkuat urgensi reformasi tata kelola dan transparansi,” pungkas Toto melalui laporan yang diterbitkan BRG LM FEB UI, dikutip pada Sabtu (16/5/2026).

Adapun, penghapusan saham ANTM terjadi di tengah peringatan keras MSCI terkait dengan transparansi dan kepemilikan saham di pasar modal domestik.

Sejak Januari 2026, MSCI menyoroti tiga isu utama yakni struktur kepemilikan yang tidak transparan, konsentrasi kepemilikan tinggi (High Shareholding Concentration/HSC), serta risiko perdagangan terkoordinasi.

Meski regulator merespons dengan peta jalan kenaikan batas minimum free float dari 7,5% menjadi 15%, MSCI disebut masih tetap bersikap konservatif.

Toto menyatakan bahwa emiten BUMN yang masih bertahan di MSCI, seperti PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), harus menjaga standar transparansi secara ketat.

Menurutnya, jika representasi Indonesia terus menurun, biaya modal atau cost of capital agregat bagi perusahaan negara akan membengkak, yang pada akhirnya mengurangi daya tarik investasi portofolio asing di tanah air.

“Setiap penurunan lebih lanjut dalam representasi Indonesia di indeks global akan memperbesar cost of capital agregat,” ucap Toto.

Di luar perubahan konstituen, pasar modal Indonesia kini menanti evaluasi status klasifikasi negara dalam Market Accessibility Review pada Juni 2026. Pasalnya, MSCI tengah mempertimbangkan apakah mempertahankan Indonesia sebagai Emerging Market atau menurunkannya ke Frontier Market.

Toto menilai, jika penurunan kelas terjadi, dana kelolaan global yang mengacu pada indeks Emerging Markets secara mekanis wajib menjual seluruh kepemilikan saham Indonesia. Hal ini pun menjadi tantangan besar bagi Danantara dalam menjaga stabilitas dan daya saing aset-aset strategis negara.

“Reformasi yang diinisiasi OJK, BEI, dan KSEI adalah langkah tepat, namun keberhasilannya akan diukur oleh implementasi yang konsisten dan terverifikasi oleh komunitas investor internasional,” ucap Toto.

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Didepaknya PT Aneka Tambang (Persero) Tbk. (ANTM) dari MSCI Global Small Cap dinilai menjadi alarm bagi ekosistem BUMN, terutama di tengah transisi pengelolaan aset negara ke Danantara Indonesia.

Berdasarkan laporan BUMN Research Group (BRG) dari Lembaga Management FEB UI yang diterbitkan pekan ini, ANTM diketahui menjadi salah satu dari 13 emiten Indonesia yang dihapus dari indeks MSCI Global Small Cap.

Associate Director BUMN Research Group LM FEB UI Toto Pranoto menuturkan bahwa keluarnya ANTM dari indeks MSCI berisiko mengurangi visibilitas saham pelat merah di radar investor institusional global. Padahal, perseroan selama ini disebut telah menjadi proxy investasi asing, khususnya di sektor mineral.

Hal tersebut, lanjutnya, juga diperkirakan bakal mempersempit basis permintaan dan menekan valuasi saham perseroan dalam jangka panjang.

“Bagi ekosistem BUMN yang lebih luas, perombakan ini memperkuat urgensi reformasi tata kelola dan transparansi,” pungkas Toto melalui laporan yang diterbitkan BRG LM FEB UI, dikutip pada Sabtu (16/5/2026).

Adapun, penghapusan saham ANTM terjadi di tengah peringatan keras MSCI terkait dengan transparansi dan kepemilikan saham di pasar modal domestik.

Sejak Januari 2026, MSCI menyoroti tiga isu utama yakni struktur kepemilikan yang tidak transparan, konsentrasi kepemilikan tinggi (High Shareholding Concentration/HSC), serta risiko perdagangan terkoordinasi.

Meski regulator merespons dengan peta jalan kenaikan batas minimum free float dari 7,5% menjadi 15%, MSCI disebut masih tetap bersikap konservatif.

Toto menyatakan bahwa emiten BUMN yang masih bertahan di MSCI, seperti PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), harus menjaga standar transparansi secara ketat.

Menurutnya, jika representasi Indonesia terus menurun, biaya modal atau cost of capital agregat bagi perusahaan negara akan membengkak, yang pada akhirnya mengurangi daya tarik investasi portofolio asing di tanah air.

“Setiap penurunan lebih lanjut dalam representasi Indonesia di indeks global akan memperbesar cost of capital agregat,” ucap Toto.

Di luar perubahan konstituen, pasar modal Indonesia kini menanti evaluasi status klasifikasi negara dalam Market Accessibility Review pada Juni 2026. Pasalnya, MSCI tengah mempertimbangkan apakah mempertahankan Indonesia sebagai Emerging Market atau menurunkannya ke Frontier Market.

Toto menilai, jika penurunan kelas terjadi, dana kelolaan global yang mengacu pada indeks Emerging Markets secara mekanis wajib menjual seluruh kepemilikan saham Indonesia. Hal ini pun menjadi tantangan besar bagi Danantara dalam menjaga stabilitas dan daya saing aset-aset strategis negara.

“Reformasi yang diinisiasi OJK, BEI, dan KSEI adalah langkah tepat, namun keberhasilannya akan diukur oleh implementasi yang konsisten dan terverifikasi oleh komunitas investor internasional,” ucap Toto.

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga penyusun indeks global Morgan Stanley Capital International (MSCI) mengumumkan saham PT Timah Tbk. (TINS) tidak akan dimasukkan ke dalam MSCI Global Small Cap Indexes pada tinjauan indeks November 2025.

Dalam pengumuman resmi bertanggal 5 November 2025 pukul 22.29 GMT, MSCI menyatakan bahwa saham TINS diklasifikasikan sebagai bagian dari Ineligible Alert Board di Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui Watchlist Board karena memenuhi Kriteria 10 sebagaimana tercantum dalam metodologi MSCI Global Investable Market Indexes.

Selain Timah, saham Hyundai Movex yang tercatat di Korea Exchange (Kosdaq) juga diklasifikasikan dalam kategori Investment Alert Issue dan tidak akan ditambahkan ke indeks MSCI pada periode yang sama.

Berdasarkan Lampiran I dari buku metodologi MSCI Global Investable Market Indexes, saham yang termasuk dalam daftar peringatan atau alert board akan dikeluarkan dari MSCI Equity Universe. Dengan demikian, MSCI tidak akan menambahkan saham yang masuk ke Watchlist Board di Indonesia atau ke daftar Investment Alert Issue di Korea selama proses tinjauan indeks berlangsung.

“Akibatnya, saham-saham tersebut tidak akan ditambahkan ke dalam MSCI Indexes sebagai bagian dari tinjauan November 2025,” tulis MSCI dalam pernyataannya.

MSCI menegaskan seluruh perubahan untuk tinjauan indeks November 2025 akan diberlakukan pada penutupan perdagangan 24 November 2025 dan efektif mulai 25 November 2025. Apabila saham yang dihapus tidak diperdagangkan pada tanggal implementasi, MSCI akan menyesuaikan harga penghapusan dari harga pasar menjadi harga sistem terendah