Bisnis.com, JAKARTA — Perubahan konstituen atau rebalancing indeks MSCI baru-baru ini menjadi pengingat untuk mendorong perbaikan tata kelola di tubuh emiten pelat merah BUMN.

Dalam rebalancing terbarunya, MSCI mengeluarkan saham perusahaan tambang BUMN PT Aneka Tambang (Persero) Tbk. (ANTM) dari MSCI Global Small Cap. Tata kelola BUMN pun menjadi perhatian dalam perubahan ini yang bertepatan dengan transisi pengelolaan aset negara ke Danantara Indonesia.

Berdasarkan laporan BUMN Research Group (BRG) dari Lembaga Management FEB UI yang diterbitkan pekan ini, ANTM diketahui menjadi salah satu dari 13 emiten Indonesia yang dihapus dari indeks MSCI Global Small Cap.

Associate Director BUMN Research Group LM FEB UI Toto Pranoto menuturkan bahwa keluarnya ANTM dari indeks MSCI berisiko mengurangi visibilitas saham pelat merah di radar investor institusional global. Padahal, perseroan selama ini disebut telah menjadi proxy investasi asing, khususnya di sektor mineral.

Hal tersebut, lanjutnya, juga diperkirakan bakal mempersempit basis permintaan dan menekan valuasi saham perseroan dalam jangka panjang.

“Bagi ekosistem BUMN yang lebih luas, perombakan ini memperkuat urgensi reformasi tata kelola dan transparansi,” pungkas Toto melalui laporan yang diterbitkan BRG LM FEB UI, dikutip pada Sabtu (16/5/2026).

Adapun, penghapusan saham ANTM terjadi di tengah peringatan keras MSCI terkait dengan transparansi dan kepemilikan saham di pasar modal domestik.

Sejak Januari 2026, MSCI menyoroti tiga isu utama yakni struktur kepemilikan yang tidak transparan, konsentrasi kepemilikan tinggi (High Shareholding Concentration/HSC), serta risiko perdagangan terkoordinasi.

Meski regulator merespons dengan peta jalan kenaikan batas minimum free float dari 7,5% menjadi 15%, MSCI disebut masih tetap bersikap konservatif.

Toto menyatakan bahwa emiten BUMN yang masih bertahan di MSCI, seperti PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), harus menjaga standar transparansi secara ketat.

Menurutnya, jika representasi Indonesia terus menurun, biaya modal atau cost of capital agregat bagi perusahaan negara akan membengkak, yang pada akhirnya mengurangi daya tarik investasi portofolio asing di tanah air.

“Setiap penurunan lebih lanjut dalam representasi Indonesia di indeks global akan memperbesar cost of capital agregat,” ucap Toto.

Di luar perubahan konstituen, pasar modal Indonesia kini menanti evaluasi status klasifikasi negara dalam Market Accessibility Review pada Juni 2026. Pasalnya, MSCI tengah mempertimbangkan apakah mempertahankan Indonesia sebagai Emerging Market atau menurunkannya ke Frontier Market.

Toto menilai, jika penurunan kelas terjadi, dana kelolaan global yang mengacu pada indeks Emerging Markets secara mekanis wajib menjual seluruh kepemilikan saham Indonesia. Hal ini pun menjadi tantangan besar bagi Danantara dalam menjaga stabilitas dan daya saing aset-aset strategis negara.

“Reformasi yang diinisiasi OJK, BEI, dan KSEI adalah langkah tepat, namun keberhasilannya akan diukur oleh implementasi yang konsisten dan terverifikasi oleh komunitas investor internasional,” ucap Toto.

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Di tengah tekanan pasar saham yang belum mereda sepanjang awal 2026, kinerja indeks saham Badan Usaha Milik Negara, IDX BUMN20, justru menunjukkan daya tahan yang relatif lebih baik dibandingkan indeks acuan.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI) hingga 4 Mei 2026, IDX BUMN20 tercatat terkoreksi 8,81% sejak awal tahun (year to date/YtD). Meski masih berada di zona negatif, penurunan tersebut jauh lebih terbatas dibandingkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang melemah hingga 19,37% YtD, serta indeks LQ45 yang terkoreksi 20,32% YtD.

Ketahanan relatif ini tak lepas dari kinerja fundamental mayoritas emiten pelat merah yang masih mencatatkan pertumbuhan laba pada kuartal I/2026. Dari 18 emiten BUMN yang dianalisis, sebanyak 13 di antaranya membukukan kenaikan laba bersih secara tahunan.

Sektor energi dan pertambangan menjadi salah satu motor utama. PT Bukit Asam Tbk. (PTBA) mencatatkan pertumbuhan laba bersih sebesar 104,81% secara tahunan menjadi Rp801,79 miliar. Kinerja positif juga ditunjukkan Aneka Tambang dengan lonjakan laba 59,85% menjadi Rp3,40 triliun.

Di sektor infrastruktur, PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI) mencatat lonjakan signifikan dari laba Rp316,59 juta pada kuartal I/2025 menjadi Rp154,14 miliar pada periode yang sama tahun ini. Sementara itu, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. (SMGR) turut mencatatkan pertumbuhan laba 88,68% menjadi Rp80,34 miliar.

Namun, penopang utama tetap berasal dari kelompok perbankan pelat merah. Bank Rakyat Indonesia (BBRI) membukukan laba Rp15,49 triliun atau tumbuh 13,74% YoY, diikuti Bank Mandiri dengan laba Rp15,38 triliun atau naik 16,57% YoY. Bank Negara Indonesia (BBNI) dan Bank Tabungan Negara (BBTN) juga mencatatkan pertumbuhan masing-masing sebesar 5,21% dan 22,60%.

Head of Research KISI Sekuritas Muhammad Wafi menilai capaian ini menjadi sinyal positif bagi pasar. Namun, menurutnya, kekuatan tersebut belum cukup untuk mendorong investor mengambil posisi agresif.

“Perlu konfirmasi lanjutan di kuartal dua dan tiga apakah pertumbuhan ini berkelanjutan atau hanya low-base effect. Apalagi beberapa sektor seperti semen dan konstruksi masih tertekan,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (5/5/2026).

Menurutnya, secara valuasi, saham-saham perbankan pelat merah seperti BBRI, BMRI, dan BBNI saat ini masih berada dalam kategori wajar hingga relatif murah setelah mengalami koreksi. Namun, untuk emiten yang telah mengalami rebound harga, valuasinya dinilai sudah mulai mencerminkan kinerja atau priced in.

Investor pun disarankan untuk mengombinasikan strategi pertumbuhan dan stabilitas, dengan fokus pada emiten yang memiliki visibilitas laba kuat, neraca sehat, serta katalis yang jelas.

“Prioritaskan emiten yang punya visibilitas laba kuat, balance sheet sehat dan katalis jelas. Secara praktis, overweight di perbankan besar dan komoditas yang arus kas kuat, sambil selektif di sektor lain,” lanjutnya.

Meski demikian, tidak semua emiten BUMN mencatatkan kinerja positif. Penurunan laba terdalam dialami Semen Baturaja (SMBR) sebesar 64,62% YoY, disusul Bank Raya Indonesia (AGRO) yang turun 59,87% YoY. Jasa Marga dan PP juga mencatatkan koreksi laba masing-masing sebesar 16,49% dan 15,02% secara tahunan.

Ketimpangan ini mencerminkan bahwa ketahanan IDX BUMN20 tidak merata, melainkan ditopang oleh segelintir emiten dengan kinerja dominan, terutama dari sektor perbankan dan komoditas.

Di sisi lain, daya tarik saham BUMN juga diperkuat oleh potensi imbal hasil dividen yang besar. BUMN Research Group LM FEB UI mencatat kontribusi dividen BUMN mencapai sekitar Rp140 triliun pada 2025, meningkat sekitar 72% dibandingkan Rp81,2 triliun pada 2023.

Associate Director BUMN Research Group LM FEB UI Toto Pranoto menyebut lonjakan ini terjadi di tengah transformasi tata kelola melalui Danantara Indonesia. Meski demikian, dia mencatat bahwa sekitar 75% laba BUMN masih ditopang oleh enam emiten besar.

“Situasi pareto belum menunjukkan perubahan signifikan,” ujar Toto.

Ke depan, kebijakan dividen BUMN juga diperkirakan akan lebih fleksibel. COO Danantara Indonesia Dony Oskaria menjelaskan bahwa besaran dividen akan disesuaikan dengan kebutuhan investasi masing-masing holding, seiring penyusunan rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP).

“Sekarang kami lihat saja berapa kebutuhan dari dua holding tersebut. Kebutuhannya belum terlihat karena RKAP lagi disusun. Selesai RKAP nanti baru kelihatan kebutuhannya,” tambah Toto.

Sebelumnya, Danantara menyatakan besaran dividen BUMN tahun buku 2026 belum diputuskan seiring penyelarasan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dengan kebutuhan investasi masing-masing holding.

COO Danantara Indonesia Dony Oskaria menegaskan kebijakan dividen ke depan akan lebih fleksibel dan tidak lagi bersifat tetap seperti sebelumnya, melainkan disesuaikan dengan kebutuhan strategis dua holding utama.

“Sekarang kami lihat saja berapa kebutuhan dari dua holding tersebut. Kebutuhannya belum terlihat karena RKAP lagi disusun. Selesai RKAP nanti baru kelihatan kebutuhannya,” kata Dony belum lama ini.

Di sisi lain, Danantara menargetkan laba BUMN mencapai sekitar Rp350 triliun pada 2026, naik dari realisasi sekitar Rp285 triliun pada 2025. Target ini ditopang oleh langkah konsolidasi dan efisiensi, termasuk penyederhanaan entitas dari sekitar 1.000 menjadi 300 perusahaan guna meningkatkan skala usaha dan daya saing.

_____

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Keputusan Danantara Indonesia menunda aksi penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO) entitas BUMN pada 2026 dinilai akan mengubah peta persaingan likuiditas di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Absennya perusahaan pelat merah dalam daftar antrean IPO skala jumbo atau lighthouse dipandang bukan sebagai sinyal negatif bagi kredibilitas bursa.

Sebaliknya, kondisi tersebut menjadi momentum bagi kemandirian sektor swasta untuk memimpin pasar dan menyerap minat beli investor yang selama ini kerap terbagi oleh kehadiran emiten pelat merah.

Analis BRI Danareksa Sekuritas Abida Massi Armand menjelaskan meski keterlibatan BUMN mampu mendongkrak nilai kapitalisasi pasar, ketiadaan mereka pada tahun ini justru menggeser narasi pasar ke arah yang lebih sehat.

Dia juga menilai ketiadaan perusahaan milik negara dalam bursa IPO tahun ini sebaiknya dipandang sebagai periode konsolidasi yang memberikan ruang bagi pemerintah untuk memperbaiki efisiensi internal BUMN.

Hal tersebut memberikan ruang bagi pemerintah dan manajemen BUMN untuk fokus memperbaiki efisiensi internal, serta menata kembali struktur keuangan sebelum benar-benar siap melantai di bursa pada masa mendatang.

“Sementara kredibilitas IPO besar tetap terjaga melalui penguatan regulasi perlindungan investor oleh OJK dan kehadiran emiten swasta yang memiliki fundamental kuat dan transparansi tinggi,” kata Abida baru-baru ini.

Sementara itu, Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia Dony Oskaria mengatakan bahwa pihaknya memilih untuk memprioritaskan penyelesaian 41 rencana kerja strategis, mencakup merger, restrukturisasi hingga penataan aset sebelum membawa BUMN melantai di Bursa Efek Indonesia.

“Jadi mudah-mudahan tahun 2027, kami akan mulai melakukan proses IPO terhadap perusahaan-perusahaan kita,” ujarnya di Jakarta, Selasa (10/2/2026).

Dony menjelaskan setiap BUMN harus melewati empat tahapan evaluasi sebelum diputuskan untuk go public. Proses ini dimulai dari tinjauan fundamental bisnis, diikuti konsolidasi bisnis seperti merger ataupun restrukturisasi.

Selanjutnya, perusahaan negara akan memasuki tahap penulisan ulang model bisnis, sebelum akhirnya masuk ke fase penciptaan nilai atau value creation.

“Memang untuk tahun ini kita belum ada [IPO] yang akan kami lakukan,” ucap Dony yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Pengaturan BUMN.

Di sisi lain, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan sinyal kuat untuk melakukan revisi terhadap jumlah target IPO pada tahun ini.

Langkah tersebut diambil seiring dengan pergeseran strategi otoritas yang kini lebih mengedepankan aspek integritas dan kualitas emiten dibandingkan dengan sekadar mengejar jumlah perusahaan tercatat.

Pjs Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon (KE PMDK) OJK, Hasan Fawzi, mengungkapkan bahwa otoritas tidak menutup kemungkinan untuk melakukan revisi terhadap target IPO pada 2026.

Hal ini dinilai menjadi konsekuensi logis dari pengetatan regulasi, termasuk rencana kewajiban pemenuhan porsi saham publik (free float) yang lebih besar.

“Kalau itu menjadi konsekuensi akan kami lakukan. Karena nanti kewajiban pemenuhan besaran free float kalau dilihat nanti di peraturan bursanya kemungkinan akan kami berlakukan sejak awal untuk yang IPO baru,” ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Langkah pemerintah melakukan pengalihan sebagian saham dari PT Danantara Asset Management (Persero) kepada BP BUMN dinilai tidak akan berdampak langsung terhadap fundamental perusahaan.

Langkah tersebut disebut sebagai upaya strategis dalam mematuhi mandat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025. Restrukturisasi ini bertujuan untuk memenuhi kewajiban kepemilikan minimal 1% saham negara pada BUMN.

Equity Analyst Indo Premier Sekuritas, David Kurniawan, menjelaskan langkah ini pada dasarnya bersifat administratif dan berkaitan dengan tata kelola.

Oleh karena itu, dampak langsung terhadap fundamental keuangan emiten diperkirakan masih relatif terbatas. Kendati demikian, kehadiran BP BUMN diyakini akan memperkuat tata kelola perusahaan pelat merah.

“Keberadaan BP BUMN sebagai pemegang saham resmi berpotensi memperkuat fungsi pengawasan, koordinasi, dan arah strategis antar-BUMN, khususnya dalam hal sinergi proyek, efisiensi belanja modal, serta perbaikan tata kelola," ungkap David saat dihubungi Kamis (8/1/2026).

Terkait dengan prospek kinerja 2026, David memandang bahwa terdapat sejumlah peluang bagi emiten pelat merah di sektor berbasis komoditas, seperti PT Timah Tbk. (TINS) dan PT Bukit Asam Tbk. (PTBA).

Kinerja kedua emiten tersebut diproyeksikan bakal lebih solid seiring dengan kebijakan pemerintah yang membatasi produksi komoditas. Hal ini dinilai mampu menopang harga jual dan margin usaha perseroan.

Sebaliknya, tantangan berat membayangi BUMN sektor konstruksi seperti PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA), PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI), dan PT PP (Persero) Tbk. (PTPP).

Menurut David, faktor penghambat BUMN Karya meliputi tekanan rasio utang yang tinggi, keterbatasan arus kas operasional, sensitivitas yang tinggi terhadap fluktuasi suku bunga, dan risiko keterlambatan dalam realisasi proyek besar.

“Ke depan, konsolidasi dan sinergi BUMN berpeluang menjadi katalis positif apabila diiringi dengan restrukturisasi utang yang efektif, fokus pada proyek yang lebih selektif dan berprofitabilitas tinggi,” ucap David.

Selain itu, peningkatan efisiensi operasional juga diperkirakan memperbaiki kinerja keuangan secara bertahap dan meningkatkan kepercayaan investor.

Seperti diketahui, Danantara mengalihkan sejumlah saham dari 12 emiten BUMN kepada BP BUMN. Hal ini dilakukan agar kepemilikan BP BUMN genap 1%, sesuai UU 16/2025. Emiten yang dialihkan sahamnya adalah WSKT, WIKA, ADHI, PTPP, JSMR, GIAA, KRAS, BMRI, BBRI, BBNI, TLKM, dan SMGR.

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks saham BUMN menunjukkan performa solid sepanjang 2025 dengan berhasil mengasapi indeks blue chip lainnya. Meski demikian, laju IDX BUMN 20 masih tertinggal jauh di belakang performa IHSG.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI) hingga Senin (29/12/2025), IDX BUMN 20 mencatatkan pertumbuhan sebesar 8,16% year to date (YtD). Capaian tersebut sejatinya lebih solid jika dibandingkan dengan indeks LQ45 yang hanya mencatat pertumbuhan 3,07% YtD, sementara IDX 30 sebesar 3,76% YtD.

Namun, jika disandingkan dengan IHSG yang melesat hingga 22,10% pada periode yang sama, kinerja emiten pelat merah tampak kehilangan momentum.

Kesenjangan tersebut mengindikasikan bahwa reli pasar modal sepanjang tahun ini tidak terdistribusi secara merata, dengan beban berat masih terasa pada saham-saham berkapitalisasi besar atau big caps.

Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas Indonesia, Nafan Aji Gusta Utama, memandang terbatasnya pertumbuhan indeks BUMN 20 yang masih berada di level single digit dipengaruhi oleh bobot raksasa perbankan pelat merah. Hal ini lantaran performa big four bank sempat berada di bawah ekspektasi pasar.

Kendati demikian, penguatan IDX BUMN 20 disebut banyak tertolong oleh sederet rangkaian aksi korporasi. Salah satunya adalah sentimen positif dari hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).

“Perbaikan sentimen didorong oleh perombakan pengurus, baik di jajaran komisaris maupun direksi, seperti yang terjadi di BMRI dan BBRI. Perubahan kepemimpinan ini diharapkan mampu mendorong eksekusi strategi bisnis yang lebih efektif, disiplin belanja modal dan efisiensi,” ucap Nafan.

Selain sektor perbankan, Nafan menyampaikan bahwa sejumlah emiten pelat merah nonbank justru memperlihatkan tren teknikal yang positif.

Beberapa saham seperti PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM), PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS), PT Timah Tbk. (TINS), hingga PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM) dinilai memiliki prospek yang relatif kuat.

Adapun dinamika pasar modal tahun ini juga dipengaruhi oleh pembentukan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia pada Februari 2025.

Nafan menyebutkan sentimen Danantara cukup memengaruhi prospek fundamental emiten negara. Terlebih, terdapat wacana pemerintah untuk memangkas jumlah BUMN supaya lebih ramping dan berdaya saing.

“Jika dinamika Danantara berjalan konsisten, peluang perbaikan kinerja BUMN dan indeks terkait akan terbuka lebar," pungkas Nafan.

_________

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah emiten BUMN seperti ANTM, BBNI, dan WIKA menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) hari ini dengan perubahan susunan pengurus menjadi salah satu agendanya.

Berdasarkan data yang dihimpun Bisnis.com dari keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin (15/12/2025), terdapat dua emiten pelat merah yang mengagendakan perubahan pengurus pada RUPSLB.

Dua emiten BUMN tersebut adalah PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM) dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI).

Mata acara RUPSLB ANTM antara lain persetujuan perubahan anggaran dasar; pelimpahan wewenang kepada dewan komisaris untuk memberikan persetujuan atas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2026 dan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Periode 2026-2030 termasuk perubahannya; serta perubahan pengurus.

Sementara, mata acara RUPSLB BBNI adalah perubahan anggaran dasar; pendelegasian kewenangan persetujuan RKAP 2026; persetujuan hasil pengkinian dokumen recovery plan; serta pengukuhan pemberhentian anggota dewan komisaris.

Sementara itu, emiten BUMN Karya yakni PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) juga telah merilis mata acara RUPSLB.

WIKA akan meminta restu pemegang saham terkait dengan persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan; pendelegasian kewenangan persetujuan RKAP 2026 termasuk dengan Perubahannya; serta persetujuan perubahan penggunaan dana penyertaan modal negara yang merupakan bagian dari right issue jilid II.

Sebelumnya, Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, menyampaikan bahwa hampir seluruh emiten pelat merah akan menggelar RUPSLB pada Desember guna melakukan penyesuaian anggaran dasar sebagai konsekuensi pembentukan Danantara dan perubahan regulasi terbaru.

“Karena memang dengan adanya Danantara, seluruh anggaran dasar itu akan dikoreksi, bakal diubah, menyesuaikan dengan undang-undang yang baru. Jadi, makanya banyak RUPS,” ujarnya di Jakarta, Rabu (26/11/2025).

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah emiten pelat merah akan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Desember 2025. Agenda rapat didominasi perubahan anggaran dasar hingga perombakan pengurus.

Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria menyampaikan hampir seluruh BUMN perlu melakukan penyesuaian anggaran dasar sebagai konsekuensi pembentukan Danantara dan perubahan regulasi terbaru.

“Karena memang dengan adanya Danantara, seluruh anggaran dasar itu akan dikoreksi, bakal diubah, menyesuaikan dengan undang-undang yang baru. Jadi, makanya banyak RUPS,” ujarnya di Jakarta, Rabu (26/11/2025).

Dia menambahkan bahwa untuk BUMN Karya, Danantara masih mengkaji skema terbaik untuk integrasi perusahaan konstruksi pelat merah.

“Mergernya kan sudah pasti, karena kami akan melakukan supaya perusahaan-perusahaan karya menjadi lebih kuat ke depannya. Nah, ini akan kami lakukan kajian-kajiannya. Ada beberapa opsi,” pungkas Dony.

Berdasarkan data yang dihimpun Bisnis dari keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Rabu (26/11/2025), terdapat lima emiten pelat merah yang mengagendakan perubahan pengurus pada RUPSLB bulan depan.

Kelima emiten tersebut adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), PT Timah Tbk. (TINS), PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR), PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM), dan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM).

BBRI, TINS, dan JSMR akan menggelar RUPSLB pada 17 Desember 2025, sementara TLKM dan ANTM jatuh pada 12 serta 15 Desember mendatang.

Selain mengubah susunan pengurus, kelima emiten juga bakal meminta persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2026 termasuk perubahannya, serta mengubah anggaran dasar perusahaan.

“Perubahan anggaran dasar dalam rangka penyesuaian terhadap ketentuan atas Undang-undang No. 19/2003 tentang BUMN sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 16/2025 [UU BUMN],” tulis manajemen TLKM.

Sementara itu, tiga emiten BUMN Karya yakni PT PP (Persero) Tbk. (PTPP), PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI), dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) juga telah merilis mata acara RUPSLB mendatang.

WIKA diketahui bakal menggelar RUPSLB pada 15 Desember 2025, sementara ADHI pada 16 Desember dan rapat PTPP jatuh 18 Desember mendatang.

Secara garis besar, ketiga emiten akan meminta restu pemegang saham terkait dengan persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan. Langkah sehubungan dengan adanya surat Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN Nomor S-23/BPU/10/2025 tanggal 28 Oktober 2025 perihal perubahan anggaran dasar.

“Perseroan perlu melakukan penyesuaian dan menyajikan kembali perubahan anggaran dasar agar selaras dengan ketentuan yang diatur dalam UU 16/2025, serta untuk memastikan penerapan good corporate governance secara konsisten di lingkungan perseroan,” tulis manajemen ADHI, Selasa (25/11/2025).

--

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Sederet emiten pelat merah atau BUMN akan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Desember 2025. Salah satu agenda yang dibahas adalah perubahan susunan pengurus.

Berdasarkan data yang dihimpun Bisnis.com dari keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Rabu (26/11/2025), terdapat lima emiten pelat merah yang mengagendakan perubahan pengurus pada RUPSLB bulan depan.

Kelima emiten tersebut adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), PT Timah Tbk. (TINS), PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR), PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM), dan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM).

BBRI, TINS, dan JSMR akan menggelar RUPSLB pada 17 Desember 2025, sementara TLKM dan ANTM jatuh pada 12 serta 15 Desember mendatang.

Selain mengubah susunan pengurus, kelima emiten juga bakal meminta persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2026 termasuk perubahannya, serta mengubah anggaran dasar perusahaan.

“Perubahan anggaran dasar dalam rangka penyesuaian terhadap ketentuan atas Undang-undang No. 19/2003 tentang BUMN sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 16/2025 [UU BUMN],” tulis manajemen TLKM.

Khusus Telkom Indonesia, perseroan juga berencana meminta persetujuan atas rencana pemisahan sebagian bisnis dan aset wholesale fiber connectivity tahap-1 yang merupakan bagian dari rencana pengalihan seluruh bisnis tersebut kepada PT Telkom Infrastruktur Indonesia selaku anak perusahaan.

Selain itu, Telkom bakal meminta restu pemegang saham untuk menerima penugasan khusus dari pemerintah pusat dalam pelaksanaan penyediaan Layanan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) selama periode peralihan.

“Mata acara ini merupakan persetujuan atas usulan perseroan untuk melaksanakan rencana penugasan khusus dari pemerintah pusat, berkaitan dengan keberlangsungan layanan digital pemerintah serta menjaga keutuhan, kedaulatan, dan keamanan data pemerintah,” tulis manajemen perseroan.

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Performa finansial mayoritas emiten pelat merah yang tergabung dalam indeks saham BUMN atau IDX BUMN 20 menunjukkan tren solid dengan pertumbuhan laba bersih yang signifikan pada kuartal I/2026.

Capaian positif ini terutama ditopang lonjakan kinerja di sektor infrastruktur dan energi, serta pertumbuhan yang terjaga di sektor perbankan pelat merah.

Bisnis.com, JAKARTA — Tepat pada 24 Februari 2025, pemerintah resmi memperkenalkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara atau Danantara Indonesia sebagai lembaga superholding pengelola aset negara.

Pembentukan badan tersebut menandai babak baru transformasi BUMN yang lebih berorientasi pada nilai komersial serta dampak pembangunan nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah RI kembali menggaungkan rencana pelaranganekspor timahmentah setelah beberapa tahun belakangan merealisasikan kebijakan serupa untuk pengapalan bijih nikel, bauksit dan konsentrat tembaga.

Lantas, bagaimana dampak pembatasan ekspor timah tersebut bagi PTTimah(Persero) Tbk. (TINS) yang diestimasikan mampu mencatatkan pertumbuhan produksi dan kinerja keuangan seiring dengan peningkatan penegakan hukum terhadap penambangan ilegal di Bangka Belitung sejak tahun lalu?

Bisnis.com, JAKARTA—Langkah konsolidasi perusahaan pelat merah di bawah nakhoda Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) terus berlanjut. Terbaru, sederet emiten melakukan pengalihan saham dari PT Danantara Asset Management (Persero) kepada BP BUMN.

Langkah tersebut disebut sebagai upaya strategis dalam mematuhi mandat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025. Restrukturisasi ini bertujuan untuk memenuhi kewajiban kepemilikan minimal 1% saham negara pada BUMN.