Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) telah menyelesaikan audit Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2025. Meski kembali memeroleh status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), auditor negara masih menyoroti transformasi BUMN pasca Undang-Undang (UU) No.1/2025 dan program pemerintah yang belum tepat sasaran.

LKPP 2025 diserahkan oleh Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun kepada Ketua DPR Puan Maharani pada Rapat Paripurna DPR ke-22 Masa Persidangan V, Selasa (30/6/2026).

Proses audit tahunan ini diawali dengan penyerahan LKPP 2025 yang belum diaudit (unaudited) kepada BPK 31 Maret 2026. Selang sekitar dua bulan, hasil pemeriksaanya telah diserahkan secara administratif kepada DPR pada 26 Mei 2026.

"Berdasarkan hasil pemeriksaan atas LKPP tahun 2025, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP. Opini tersebut didukung oleh opini WTP atas 97 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan 1 Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara," terang Isma di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Di sisi lain, Badan Pangan Nasional (Bapanas) memeroleh opini Wajar dengan Pengecualian. Meski demikian, opini yang berbeda dengan keseluruhan laporan keuangan kementerian/lembaga serta Bendahara Umum Negara (BUN) tidak berdampak material terhadap kewajaran LKPP 2025 secara keseluruhan.

Isma lalu menyampaikan bahwa pemeriksaan LKPP ini menyoroti sejumlah area yang dinilai masih memerlukan penguatan dan perbaikan secara berkelanjutan. Hal krusial yang pertama adalah menyangkut transformasi kelembagaan BUMN seiring dengan UU No.1/2025 dan UU No.16/2025.

"Perubahan regulasi ini membawa konsekuensi signifikan yang menuntut penguatan kerangka tata kelola dan mekanisme akuntabilitas yang memadai, agar tetap selaras dengan prinsip transparansi, kehati-hatian, serta pengelolaan keuangan negara yang bertanggung jawab," lanjutnya.

Kedua, terkait dengan peningkatan ketepatan sasaran berbagai program pemerintah. BPK menilai masih diperlukan penguatan, pengembangan, dan pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN.

"DTSEN diharapkan menjadi basis utama dalam meningkatkan kualitas perencanaan hingga evaluasi program pemerintah, khususnya program kesejahteraan sosial dan subsidi masyarakat, agar dapat diterima secara tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu," terangnya.

Terakhir, Isma berpesan bahwa pemerintah dituntut untuk mengelola APBN dengan tingkat kecermatan yang lebih tinggi seiring dengan naiknya kebutuhan belanja. Sebab, hal ini memicu ruang fiskal negara semakin terbatas.

"Sebab keberhasilan pembangunan bangsa ini tidak lagi diukur dari seberapa besar anggaran yang mampu kita serap, melainkan dari seberapa berkualitas tata kelolanya dan seberapa nyata dampaknya bagi kehidupan masyarakat," ujarnya.

Adapun pada pekan lalu, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa sempat mengungkap defisit APBN akhir 2025 versi LKPP mengecil dari estimasi 2,93% terhadap PDB (Rp695,1 triliun). Berdasarkan laporan yang sudah diaudit, defisit APBN ternyata berada di level 2,81% terhadap PDB.

"Untuk 2025 kami bisa tekan di bawah 3% di 2,81% [terhadap PDB]. Sebelumnya kami umumkan 2,9%, ternyata lebih bagus daripada 2,9% ke 2,81%," terangnya pada rapat kerja dengan Komite IV DPD, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (22/6/2026).

Bisnis.com, JAKARTA - Kepala Badan Pengelola (BP) BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria akan menyerahkan data BUMN yang merugi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal itu dia sampaikan usai audiensi dengan Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminudin di Gedung C1 KPK, Jakarta Selatan, Senin (29/6/2026).

"Iya," kata Dony menjawab pertanyaan terkait penyerahan data BUMN yang rugi kepada KPK.

Dony menegaskan bahwa langkah penutupan perusahaan bukan dimaksudkan untuk menutupi adanya dugaan tindak pidana atau pelanggaran hukum yang terjadi.

Menurutnya, proses hukum terhadap dugaan tindak kriminal tetap akan berjalan dan tidak akan terpengaruh oleh keputusan tersebut.

Bahkan jika ditemukan indikasi penyimpangan yang menyebabkan penutupan BUMN, maka proses hukum akan diproses secara hukum.

"Contohnya misalnya ada PT ini sudah rugi tiap tahun tahun depan kita pikir akan rugi juga tahun berikutnya akan rugi juga ya mending kita tutup kan untuk menghindari supaya tidak ruginya lebih dalam lagi," jelas Dony.

Pernyataan Dony berkaitan dengan pemangkasan BUMN menjadi 250 sebagai bagian dari upaya restrukturisasi dan efisiensi perusahaan pelat merah. Presiden Prabowo Subianto mengakui selama ini banyak BUMN menghadapi persoalan tata kelola dan efisiensi. Karena itu, pemerintah tengah melakukan penataan besar-besaran terhadap perusahaan pelat merah.

"Ini sedang kita bersihkan, sedang kita tertibkan," katanya.

Presiden mengungkapkan, dari lebih dari 1.000 BUMN yang ada sebelumnya, pemerintah telah menutup lebih dari 200 perusahaan. Jumlah tersebut akan terus dikurangi hingga hanya tersisa sekitar 250 BUMN.

"Dari 1.000 lebih BUMN, sekarang kita sudah tutup lebih dari 200. Nantinya kita akan bikin tinggal 300. Ujungnya nanti 250. Bayangkan, lebih dari 750 kita tutup," ujar Prabowo.

Menurut dia, banyaknya jumlah BUMN selama ini menyebabkan tingginya biaya operasional, terutama untuk membiayai struktur manajemen dan komisaris.

"750 dirut, 750 direksi kali empat atau kali lima, 750 komisaris kali 10. Overhead-nya seperti apa, gajinya seperti apa. Ini uang rakyat semua," katanya.

Prabowo menegaskan pemerintah ingin membangun BUMN yang lebih rasional, efisien, dan berorientasi pada kepentingan publik. Ia menargetkan proses penataan tersebut dapat diselesaikan dalam waktu dua tahun.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto membuka peluang pengalokasian sebagian laba badan usaha milik negara (BUMN) untuk mendanai kegiatan riset dan inovasi nasional. Usulan tersebut dinilai sejalan dengan upaya pemerintah memperkuat ekosistem sains dan teknologi guna mendukung transformasi ekonomi.

Hal itu disampaikan Prabowo saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri 2026 di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Minggu (28/6/2026).

Menurut Prabowo, usulan agar setiap BUMN menyisihkan sebagian keuntungan untuk pembiayaan riset merupakan gagasan yang baik. Namun, realisasinya sangat bergantung pada kondisi keuangan perusahaan pelat merah.

"Tadi juga usul sektor industri, biaya riset, diusulkan agar tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka untuk riset dan inovasi. Ini usul yang bagus," ujar Prabowo.

Presiden mengakui selama ini tidak seluruh BUMN mencatatkan kinerja keuangan yang sehat. Namun, ia menyebut kondisi tersebut mulai membaik seiring upaya pembenahan yang dilakukan pemerintah.

"Masalahnya BUMN ini ada labanya nggak? Sekarang mulai ada. Terima kasih, satu tahun ini sudah mulai ada laba," katanya.

Prabowo mengatakan pemerintah saat ini tengah melakukan penataan besar-besaran terhadap perusahaan negara guna meningkatkan efisiensi dan memperbaiki tata kelola. Menurutnya, pembenahan tersebut diperlukan agar BUMN dapat lebih optimal berkontribusi terhadap pembangunan nasional, termasuk dalam pendanaan riset.

"BUMN-BUMN ini sedang kami bersihkan, sedang kami tertibkan," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Prabowo mengungkapkan bahwa dari lebih dari 1.000 BUMN yang sebelumnya ada, pemerintah telah menutup lebih dari 200 perusahaan. Ke depan, jumlah BUMN ditargetkan dipangkas hingga tersisa sekitar 250 perusahaan.

"Dari seribu lebih BUMN sekarang kami sudah tutup lebih dari 200. Nantinya kami akan bikin tinggal 250," kata Prabowo.

Menurut dia, jumlah BUMN yang terlalu banyak selama ini menyebabkan tingginya biaya operasional, terutama untuk membiayai struktur direksi dan komisaris.

"Bayangkan lebih dari 750 kami tutup, 750 dirut, 750 direksi kali empat atau kali lima, 750 komisaris kali sepuluh. Overhead-nya seperti apa, gajinya seperti apa. Ini uang rakyat semua," ujarnya.

Prabowo menilai banyak perusahaan negara selama ini hanya menghabiskan anggaran untuk biaya operasional tanpa menghasilkan keuntungan yang memadai.

"Perusahaan tidak untung hanya bayar overhead," katanya.

Karena itu, pemerintah menargetkan proses restrukturisasi BUMN dapat diselesaikan pada tahun ini sehingga dalam dua tahun mendatang perusahaan pelat merah dapat beroperasi lebih efisien, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik.

"Saya minta dalam tahun ini harus selesai. Jadi dalam dua tahun kita akan bikin BUMN-BUMN lebih efisien, lebih transparan, lebih bekerja untuk rakyat," ujar Prabowo.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Peneliti Nagara Institute Satya Arinanto menyampaikan penerapan prinsipBusiness Judgment Rule(BJR) menjadi salah satu elemen penting dalam memperkuat tata kelola BPI Danantara. Menurutnya, doktrin hukum tersebut memberikan ruang bagi direksi untuk mengambil keputusan bisnis secara profesional dengan tetap berlandaskan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik.

“Aturan perlindungan hukum tersebut bertujuan memberikan kepastian bagi manajemen dalam mengambil keputusan bisnis yang memiliki risiko usaha,” ujar Satya dalamRound Table Discussion(RTD) Nagara Institute–Akbar Faizal Uncensored (AFU) di Jakarta, Kamis (25/6/2026).

Satya menjelaskan pengaturan tersebut didasarkan pada tiga payung hukum utama, yakni Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT), serta UU Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Menurutnya, konsep BJR bertujuan memberikan perlindungan kepada direksi yang mengambil keputusan bisnis secara profesional dan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Direksi tidak dapat disalahkan selama keputusannya tidak melibatkan unsur kecurangan, benturan kepentingan, ataupun tindakan melawan hukum,” kata Satya.

Satya menambahkan, regulasi terbaru dalam UU Nomor 16 Tahun 2025 turut mempertegas paradigma pengelolaan aset berdasarkan prinsip perseroan terbatas. Ketentuan tersebut menegaskan posisi kekayaan perusahaan sebagai aset yang dipisahkan dari keuangan negara, namun tetap berada dalam koridor pengawasan dan akuntabilitas.

“Meskipun kekayaan dipisahkan, pengawasan serta pemeriksaan terhadap perusahaan tetap dilakukan sebagai bagian dari pengelolaan aset negara. Pada saat yang sama, pelanggaran yang terbukti melanggar hukum tentu harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Satya.

Mantan Direktur Utama PT Merpati Nusantara Airlines Hotasi Nababan menekankan pentingnya harmonisasi antara berbagai rezim hukum yang mengatur pengelolaan BUMN. Menurutnya, kepastian hukum akan membantu para pengelola perusahaan negara dalam menjalankan fungsi bisnis secara lebih optimal.

“Kita hidup di dua rezim yang memiliki karakteristik berbeda. Karena itu diperlukan kejelasan dan keselarasan aturan agar pengelolaan perusahaan dapat berjalan efektif dan tetap akuntabel,” ujar Hotasi.

Karena itu, Hotasi menilai BPI Danantara perlu didukung kerangka hukum yang kuat guna mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional. Kepastian regulasi dinilai penting agar para profesional dapat menjalankan berbagai strategi investasi dan pengembangan usaha secara optimal.

“Yang perlu diperjelas adalah batas antara risiko bisnis yang wajar dan pelanggaran hukum. Dengan demikian, para direksi memiliki ruang yang cukup untuk mengambil keputusan strategis yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi,” kata Hotasi.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Nagara Institute Akbar Faizal mengatakan restrukturisasi BUMN melalui Danantara merupakan langkah strategis yang perlu didukung dengan tata kelola yang kuat dan kepemimpinan yang profesional.

Menurutnya, proses tersebut menjadi momentum untuk memperkuat daya saing BUMN sekaligus meningkatkan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto membahas percepatan transformasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bersama Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala DanantaraRosan Roeslani dalam pertemuan di kediaman pribadi Presiden di Kertanegara, Jakarta, Minggu (21/6/2026).

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengatakan pemerintah terus mendorong konsolidasi dan transformasi BUMN guna meningkatkan efisiensi dan memperkuat tata kelola perusahaan pelat merah.

"Mengelola aset bangsa dengan lebih baik untuk menghasilkan manfaat yang lebih besar bagi rakyat," tulis Teddy melalui akun Instagram @sekretariat.kabinet, Senin (22/6/2026).

Menurut Teddy, dalam pertemuan tersebut Presiden dan Rosan membahas sejumlah agenda strategis, termasuk percepatan konsolidasi BUMN yang kini terus berjalan di bawah pengelolaan Danantara.

"Pada hari Minggu ini, 21 Juni 2026, Presiden Prabowo Subianto menerima Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Danantara, Bapak Rosan Roeslani di kediaman pribadinya di Kertanegara, Jakarta," tulisnya.

Dia menjelaskan, dari total sekitar 1.077 entitas BUMN yang ada saat ini, sebanyak 258 entitas telah berhasil dikonsolidasikan. Pemerintah pun menargetkan konsolidasi terhadap sekitar 300 entitas tambahan dalam waktu dekat.

"Proses konsolidasi dan transformasi BUMN terus berjalan. Dari total sekitar 1.077 entitas BUMN, sebanyak 258 telah berhasil dikonsolidasikan, dan dilanjutkan dengan target sekitar 300 entitas dalam waktu dekat," ujar Teddy.

Pemerintah menilai langkah konsolidasi tersebut penting untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperkuat tata kelola korporasi, serta menekan berbagai biaya yang selama ini menjadi beban negara.

"Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, memperkuat tata kelola, serta mengurangi beban biaya yang selama ini ditanggung negara," tandas Teddy.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Praktisi pasar modal sekaligus Co-founder PasarDana Hans Kwee menilai peringkat yang diberikan S&P Global dan Moody's kepada Danantara Investment Management (DIM) menunjukkan lembaga tersebut masih berada dalam kategori investment grade. Menurut Hans, penilaian tersebut tidak serta-merta mencerminkan memburuknya kondisi ekonomi Indonesia.

DIM baru-baru ini memperoleh peringkat kredit jangka panjang BBB dan jangka pendek A-2 dengan outlook stabil dari S&P Global. Sementara itu, Moody's memberikan peringkat Baa2 dengan outlook negatif.

Hans mengatakan, kedua lembaga pemeringkat global tersebut masih melihat DIM memiliki kapasitas yang memadai dalam memenuhi kewajiban finansialnya. Menurut dia, outlook negatif yang diberikan Moody's lebih berkaitan dengan faktor tata kelola dan kepastian kebijakan dibanding kondisi fundamental ekonomi Indonesia.

Hans menjelaskan, sejumlah aspek yang menjadi perhatian, antara lain, konsistensi komunikasi kebijakan pemerintah, tata kelola badan usaha milik negara (BUMN), arah strategi investasi Danantara, serta pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke depan.

"Persoalan utama yang disoroti bukanlah kemampuan finansial Danantara saat ini, melainkan faktor governance dan kepastian kebijakan. Moody's dan S&P melihat adanya keterkaitan yang sangat kuat antara Danantara dan pemerintah sehingga risiko yang melekat pada keduanya juga dipersepsikan serupa," kata Hans saat diwawancarai melalui sambungan telepon, Rabu (3/6/2026).

Menurut Hans, penyelarasan peringkat DIM dengan Pemerintah Indonesia mencerminkan keyakinan bahwa negara akan memberikan dukungan apabila terjadi tekanan terhadap Danantara.

Hans menilai fundamental ekonomi Indonesia saat ini masih berada dalam jalur yang relatif kuat. Ia menyebut Indonesia tidak berada dalam kondisi resesi dan pertumbuhan ekonomi masih terjaga.

Selain itu, Hans mengatakan, inflasi juga masih terkendali di tengah tingginya harga energi global, sementara posisi fiskal pemerintah dinilai tetap sehat.

Ia menambahkan, neraca perdagangan Indonesia masih mencatatkan surplus meskipun mengalami penyusutan akibat meningkatnya impor energi. Kinerja sektor komoditas juga masih memberikan dukungan terhadap perekonomian nasional ketika harga komoditas global berada pada level yang menguntungkan.

"Dari sisi fundamental, ekonomi Indonesia tidak seburuk yang dikhawatirkan pasar. Pertumbuhan masih terjaga, inflasi terkendali, dan kondisi fiskal relatif baik. Hal yang menjadi perhatian investor saat ini lebih kepada tata kelola dan konsistensi kebijakan," ujar Hans.

Hans menyarankan pemerintah terus memperkuat komunikasi kebijakan, menjaga pengelolaan APBN tetap prudent, serta memperjelas strategi investasi Danantara untuk mempertahankan kepercayaan investor.

"Langkah ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan investor sekaligus membuka peluang perbaikan outlook di masa mendatang," kata Hans.

Transformasi BUMN harus tetap mengedepankan perlindungan pegawai dan hubungan industrial yang sehat

Jakarta (ANTARA) - BP BUMN bersama Kementerian Ketenagakerjaan mendorong penguatan sinergi melalui rencana kerja sama strategis guna memastikan proses transformasi BUMN berjalan dengan prinsip no one left behind serta tetap menjamin tidak adanya pengurangan hak pegawai.

“Transformasi BUMN harus tetap mengedepankan perlindungan pegawai dan hubungan industrial yang sehat,” ujar Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara Dony Oskaria dalam keterangan resminya yang dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Jumat.

Sinergi antara BP BUMN bersama Kementerian Ketenagakerjaan menjadi bagian dari upaya menjaga transformasi BUMN tetap berjalan sehat, profesional, dan berkelanjutan dengan mengedepankan perlindungan terhadap seluruh insan perusahaan.

Pertemuan tersebut juga menjadi momentum memperkuat koordinasi lintas kelembagaan agar transformasi yang dijalankan BUMN tetap berpihak pada keberlanjutan tenaga kerja dan stabilitas hubungan industrial.

Dalam pembahasan itu, masing-masing BUMN juga didorong membentuk Lembaga Kerja Sama Bipartit guna memperkuat komunikasi antara manajemen dan pekerja serta meminimalkan potensi permasalahan hubungan industrial di lingkungan perusahaan.

Selain itu, penguatan kompetensi sumber daya manusia BUMN melalui sertifikasi profesional juga menjadi perhatian, seiring kebutuhan pengelolaan hubungan industrial yang semakin dinamis.

Tata kelola transformasi pun terus didorong agar berjalan secara profesional, inklusif, dan berkelanjutan.

Melalui langkah ini, BP BUMN bersama Danantara menegaskan komitmennya untuk memastikan transformasi BUMN tidak hanya memperkuat kinerja perusahaan, tetapi juga tetap memberikan perlindungan dan kepastian bagi para pegawai.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana pembentukan badan usaha milik negara (BUMN) khusus ekspor sumber daya alam (SDA) dinilai harus disertai penguatan tata kelola, transparansi, hingga pengawasan independen agar tidak memunculkan konflik kepentingan dan risiko eksploitasi sumber daya secara berlebihan.

Pengamat dan Program Director Trend Asia Ahmad Ashov Birry mengatakan pemerintah perlu belajar dari model pengelolaan sumber daya alam di Norwegia yang memisahkan secara tegas fungsi operator, regulator, dan pengawas.

Menurutnya, pemisahan kewenangan menjadi penting agar BUMN pengelola SDA tetap dapat diawasi dan ditindak apabila melakukan pelanggaran, termasuk terkait lingkungan hidup.

“Kita butuh organisasi yang sama-sama kuat antara pemain dan pengawasnya,” ujar Ashov dalam webinar bersama Celios, Kamis (21/5/2026).

Dia menilai salah satu tantangan terbesar dalam pembentukan BUMN ekspor SDA adalah memastikan tidak adanya impunitas terhadap perusahaan negara, terutama dalam proyek strategis nasional (PSN) yang selama ini dinilai terlalu terlindungi dari pengawasan publik.

Ashov menyoroti lemahnya perlindungan lingkungan dalam sejumlah regulasi, termasuk pasca penerapan omnibus law, yang dinilai menurunkan kualitas pengawasan lingkungan hidup.

Karena itu, dia menilai pemerintah perlu memastikan BUMN ekspor SDA tidak memperoleh perlakuan istimewa yang membuatnya kebal terhadap sanksi atau pengawasan.

Selain pemisahan fungsi yang jelas, Ashov juga menekankan pentingnya pengaturan konflik kepentingan dan larangan rangkap jabatan dalam struktur pengelolaan BUMN tersebut.

Menurutnya, persoalan benturan kepentingan, kedekatan politik, hingga keterlibatan political exposed person menjadi faktor penting yang harus diantisipasi sejak awal.

“Apakah pemerintah mampu mengelola konflik kepentingan dan kroni-kroni politik, itu yang harus dilihat,” katanya.

Ashov menilai pembentukan entitas ekspor satu pintu memang dapat membantu pemerintah mempercepat pengumpulan penerimaan negara dan meminimalkan praktik manipulasi perdagangan seperti under invoicing atau transfer pricing.

Namun, skema tersebut juga mengandung risiko moral hazard apabila tidak diiringi transparansi dan pengawasan yang kuat.

Dia mengingatkan pemerintah menghadapi beban pembuktian untuk memastikan kebijakan tersebut benar-benar dijalankan secara akuntabel dan tidak sekadar menjadi alat konsolidasi kekuasaan ekonomi negara.

Menurutnya, transparansi radikal menjadi syarat utama agar pengelolaan ekspor SDA tidak berujung pada kerusakan ekologis maupun eksploitasi sumber daya secara berlebihan.

“Overeksploitasi sangat mungkin terjadi ketika negara sedang menghadapi tekanan fiskal,” ujarnya.

Ashov menilai pemerintah juga perlu memastikan penerimaan tambahan dari sektor SDA tidak semata digunakan untuk menutup kebutuhan fiskal jangka pendek, melainkan diarahkan untuk kepentingan jangka panjang seperti model sovereign wealth fund di Norwegia.

Di sisi lain, dia menyoroti pentingnya distribusi manfaat ekonomi yang lebih adil, termasuk melalui penguatan layanan publik, penanganan daerah terdampak bencana, hingga perlindungan sosial.

Menurutnya, pemerintah juga perlu membuka opsi penguatan penerimaan negara dari instrumen lain seperti wealth tax bagi kelompok super kaya atau windfall profit tax terhadap keuntungan berlebih sektor tertentu.

Oleh karena itu, Ashov meminta pemerintah memastikan pembentukan BUMN ekspor SDA dibangun di atas prinsip transparansi, akuntabilitas, pengawasan independen, serta perlindungan lingkungan dan kepentingan publik.

Bisnis.com, JAKARTA — Perubahan konstituen atau rebalancing indeks MSCI baru-baru ini menjadi pengingat untuk mendorong perbaikan tata kelola di tubuh emiten pelat merah BUMN.

Dalam rebalancing terbarunya, MSCI mengeluarkan saham perusahaan tambang BUMN PT Aneka Tambang (Persero) Tbk. (ANTM) dari MSCI Global Small Cap. Tata kelola BUMN pun menjadi perhatian dalam perubahan ini yang bertepatan dengan transisi pengelolaan aset negara ke Danantara Indonesia.

Berdasarkan laporan BUMN Research Group (BRG) dari Lembaga Management FEB UI yang diterbitkan pekan ini, ANTM diketahui menjadi salah satu dari 13 emiten Indonesia yang dihapus dari indeks MSCI Global Small Cap.

Associate Director BUMN Research Group LM FEB UI Toto Pranoto menuturkan bahwa keluarnya ANTM dari indeks MSCI berisiko mengurangi visibilitas saham pelat merah di radar investor institusional global. Padahal, perseroan selama ini disebut telah menjadi proxy investasi asing, khususnya di sektor mineral.

Hal tersebut, lanjutnya, juga diperkirakan bakal mempersempit basis permintaan dan menekan valuasi saham perseroan dalam jangka panjang.

“Bagi ekosistem BUMN yang lebih luas, perombakan ini memperkuat urgensi reformasi tata kelola dan transparansi,” pungkas Toto melalui laporan yang diterbitkan BRG LM FEB UI, dikutip pada Sabtu (16/5/2026).

Adapun, penghapusan saham ANTM terjadi di tengah peringatan keras MSCI terkait dengan transparansi dan kepemilikan saham di pasar modal domestik.

Sejak Januari 2026, MSCI menyoroti tiga isu utama yakni struktur kepemilikan yang tidak transparan, konsentrasi kepemilikan tinggi (High Shareholding Concentration/HSC), serta risiko perdagangan terkoordinasi.

Meski regulator merespons dengan peta jalan kenaikan batas minimum free float dari 7,5% menjadi 15%, MSCI disebut masih tetap bersikap konservatif.

Toto menyatakan bahwa emiten BUMN yang masih bertahan di MSCI, seperti PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), harus menjaga standar transparansi secara ketat.

Menurutnya, jika representasi Indonesia terus menurun, biaya modal atau cost of capital agregat bagi perusahaan negara akan membengkak, yang pada akhirnya mengurangi daya tarik investasi portofolio asing di tanah air.

“Setiap penurunan lebih lanjut dalam representasi Indonesia di indeks global akan memperbesar cost of capital agregat,” ucap Toto.

Di luar perubahan konstituen, pasar modal Indonesia kini menanti evaluasi status klasifikasi negara dalam Market Accessibility Review pada Juni 2026. Pasalnya, MSCI tengah mempertimbangkan apakah mempertahankan Indonesia sebagai Emerging Market atau menurunkannya ke Frontier Market.

Toto menilai, jika penurunan kelas terjadi, dana kelolaan global yang mengacu pada indeks Emerging Markets secara mekanis wajib menjual seluruh kepemilikan saham Indonesia. Hal ini pun menjadi tantangan besar bagi Danantara dalam menjaga stabilitas dan daya saing aset-aset strategis negara.

“Reformasi yang diinisiasi OJK, BEI, dan KSEI adalah langkah tepat, namun keberhasilannya akan diukur oleh implementasi yang konsisten dan terverifikasi oleh komunitas investor internasional,” ucap Toto.

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Didepaknya PT Aneka Tambang (Persero) Tbk. (ANTM) dari MSCI Global Small Cap dinilai menjadi alarm bagi ekosistem BUMN, terutama di tengah transisi pengelolaan aset negara ke Danantara Indonesia.

Berdasarkan laporan BUMN Research Group (BRG) dari Lembaga Management FEB UI yang diterbitkan pekan ini, ANTM diketahui menjadi salah satu dari 13 emiten Indonesia yang dihapus dari indeks MSCI Global Small Cap.

Associate Director BUMN Research Group LM FEB UI Toto Pranoto menuturkan bahwa keluarnya ANTM dari indeks MSCI berisiko mengurangi visibilitas saham pelat merah di radar investor institusional global. Padahal, perseroan selama ini disebut telah menjadi proxy investasi asing, khususnya di sektor mineral.

Hal tersebut, lanjutnya, juga diperkirakan bakal mempersempit basis permintaan dan menekan valuasi saham perseroan dalam jangka panjang.

“Bagi ekosistem BUMN yang lebih luas, perombakan ini memperkuat urgensi reformasi tata kelola dan transparansi,” pungkas Toto melalui laporan yang diterbitkan BRG LM FEB UI, dikutip pada Sabtu (16/5/2026).

Adapun, penghapusan saham ANTM terjadi di tengah peringatan keras MSCI terkait dengan transparansi dan kepemilikan saham di pasar modal domestik.

Sejak Januari 2026, MSCI menyoroti tiga isu utama yakni struktur kepemilikan yang tidak transparan, konsentrasi kepemilikan tinggi (High Shareholding Concentration/HSC), serta risiko perdagangan terkoordinasi.

Meski regulator merespons dengan peta jalan kenaikan batas minimum free float dari 7,5% menjadi 15%, MSCI disebut masih tetap bersikap konservatif.

Toto menyatakan bahwa emiten BUMN yang masih bertahan di MSCI, seperti PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), harus menjaga standar transparansi secara ketat.

Menurutnya, jika representasi Indonesia terus menurun, biaya modal atau cost of capital agregat bagi perusahaan negara akan membengkak, yang pada akhirnya mengurangi daya tarik investasi portofolio asing di tanah air.

“Setiap penurunan lebih lanjut dalam representasi Indonesia di indeks global akan memperbesar cost of capital agregat,” ucap Toto.

Di luar perubahan konstituen, pasar modal Indonesia kini menanti evaluasi status klasifikasi negara dalam Market Accessibility Review pada Juni 2026. Pasalnya, MSCI tengah mempertimbangkan apakah mempertahankan Indonesia sebagai Emerging Market atau menurunkannya ke Frontier Market.

Toto menilai, jika penurunan kelas terjadi, dana kelolaan global yang mengacu pada indeks Emerging Markets secara mekanis wajib menjual seluruh kepemilikan saham Indonesia. Hal ini pun menjadi tantangan besar bagi Danantara dalam menjaga stabilitas dan daya saing aset-aset strategis negara.

“Reformasi yang diinisiasi OJK, BEI, dan KSEI adalah langkah tepat, namun keberhasilannya akan diukur oleh implementasi yang konsisten dan terverifikasi oleh komunitas investor internasional,” ucap Toto.

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Keberadaan BPI Danantara dinilai bisa memperkuat konsolidasi dan efisiensi pengelolaan BUMN agar lebih produktif, terintegrasi, dan berdaya saing. Sejumlah ekonom menilai langkah ini membuka ruang perbaikan tata kelola sekaligus memperkuat peran BUMN sebagai penggerak investasi nasional.

Kepala Pusat Ekonomi Makro & Keuangan INDEF Rizal Taufikurahman menyebut Danantara sebagai elemen strategis dalam arsitektur ekonomi baru Indonesia yang lebih adaptif. Hal tersebut disampaikan dalam diskusi publik bertajuk “Pertaruhan Besar Negara via Danantara pada Restrukturisasi BUMN” di Jakarta, Kamis (7/5/2026).

“Dengan aset gabungan yang mencapai Rp1.650 triliun, Danantara memiliki kekuatan finansial yang setara dengan hampir separuh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),” ujar Rizal dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (8/5/2026).

Rizal menilai potensi besar tersebut dapat diarahkan untuk memperkuat nilai tambah ekonomi melalui konsolidasi aset dan investasi BUMN. Menurutnya, efisiensi yang dihasilkan dari restrukturisasi ini diharapkan tidak hanya bersifat penghematan, tetapi juga mampu mendorong penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi baru.

“Hal ini berpotensi menjadi mesin investasi nasional baru untuk memperkuat hilirisasi dan industrialisasi yang pada akhirnya mendorong PDB naik sebesar 1,6 persen,” ucap Rizal.

Sejumlah pengamat menilai salah satu ruang perbaikan penting dalam ekosistem BUMN adalah penyelarasan model bisnis antarentitas yang selama ini memiliki irisan usaha. Pengamat Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menyebut penyederhanaan struktur usaha dapat memperkuat sinergi dan fokus bisnis BUMN ke depan.

Ia menilai pengelompokan aset dan unit usaha dalam satu koordinasi yang lebih terintegrasi dapat membantu meningkatkan efisiensi operasional serta memperjelas arah pengembangan bisnis.

“BPI Danantara hadir untuk merapikan struktur agar lebih sederhana dan terarah di bawah satu manajemen profesional dengan mandat yang jelas,” ujar Wijayanto.

Wijayanto juga menekankan pentingnya tata kelola yang transparan dan akuntabel untuk menjaga kepercayaan publik serta memastikan keberlanjutan kinerja BUMN di masa depan.

Ekonom Senior Bright Institute, Awalil Rizky, menambahkan bahwa keberhasilan penguatan lembaga ini akan sangat bergantung pada konsistensi kebijakan dan keterbukaan informasi kepada publik. Menurutnya, transparansi menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan investor dan masyarakat.

“Jika Danantara ingin berjalan optimal, maka prinsip transparansi dan tata kelola yang baik perlu menjadi fondasi utama,” ucap Awalil.

Sementara itu, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro Akhmad Syakir Kurnia menilai transformasi kelembagaan ini perlu diikuti dengan peningkatan kinerja yang terukur agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas.

Ia menekankan pentingnya keseimbangan antara optimalisasi aset negara dan peningkatan kontribusi BUMN terhadap penerimaan serta pelayanan publik.

Di sisi lain, CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani menyampaikan bahwa lembaga ini telah memulai langkah awal melalui groundbreaking 13 proyek hilirisasi nasional senilai Rp116 triliun. Ia menyebut pendekatan baru ini menempatkan Danantara sebagai penggerak investasi yang lebih terintegrasi dengan agenda industrialisasi nasional.

“Melalui Danantara, Indonesia tidak lagi menempatkan SWF sebagai instrumen investasi pasif, melainkan sebagai mesin strategis yang terintegrasi langsung dengan kebijakan industrialisasi dan penciptaan nilai tambah di dalam negeri,” ujar Rosan.

Ia menambahkan, penguatan peran ini diharapkan dapat mempercepat transformasi ekonomi nasional melalui hilirisasi dan pengembangan sektor-sektor strategis yang memiliki nilai tambah tinggi.

Bisnis.com, JAKARTA — BUMN Research Group LM FEB UI mencatat setahun perjalanan Danantara Indonesia mampu mengakselerasi kontribusi dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hingga menembus Rp140 triliun pada 2025.

Associate Director BUMN Research Group LM FEB UI Toto Pranoto mengungkapkan bahwa kinerja dividen perusahaan pelat merah dalam periode 2023–2025 menunjukkan tren pertumbuhan yang positif.

Berdasarkan data risetnya, nilai dividen BUMN melonjak sekitar 72% dari Rp81,2 triliun pada 2023 menjadi estimasi Rp140 triliun pada 2025.

Adapun kenaikan itu terjadi di tengah transformasi tata kelola yang mengalihkan peran operasional dari Kementerian BUMN ke tangan Danantara.

Meskipun dividen melesat, Toto memberikan catatan terhadap profitabilitas konsolidasi yang masih menghadapi tantangan. Pasalnya, sebesar 75% laba hanya ditopang oleh enam emiten besar. Terkait dengan hal tersebut, dia menilai bahwa restrukturisasi pada ratusan entitas lain masih terus berjalan.

“Situasi pareto belum menunjukkan perubahan signifikan,” ucapnya dalam laporan “Overview Kinerja BUMN di Bawah Danantara, dikutip Senin (4/5/2026).

Menyikapi kondisi tersebut, Danantara direkomendasikan mengadopsi struktur pengelolaan two-fund sebagaimana diterapkan Khazanah Nasional di Malaysia.

Strategi itu melibatkan pemisahan antara commercial fund dan strategic fund untuk mengakomodasi mandat ganda konstitusional Indonesia. Dia juga menyarankan agar diterbitkan aturan turunan terkait klausul alat fiskal agar BUMN yang memiliki beban penugasan publik besar tetap memiliki kepastian.

Untuk diketahui, dalam setahun terakhir, wajah regulasi BUMN mengalami tiga fase evolusi hukum, mulai dari sentralisasi di bawah UU No. 19/2003 hingga pemisahan tegas regulator dan operator melalui UU No. 16/2025.

Toto menjelaskan bahwa aturan terbaru tersebut memberikan koreksi kunci atas kebijakan sebelumnya dengan mengembalikan wewenang pemeriksaan BPK serta menetapkan status direksi dan komisaris sebagai penyelenggara negara.