Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan bahwa pembicaraan dengan Amerika Serikat bertujuan untuk mempertahankan hak Iran, bukan sebagai bentuk penyerahan diri di tengah meningkatnya ketegangan kawasan.

Dalam pernyataan yang dikutip kantor berita pemerintah IRNA pada Minggu, Pezeshkian mengatakan dialog atau negosiasi tidak boleh dimaknai sebagai kemunduran dari posisi Teheran.

“Jika ada pembicaraan tentang dialog atau negosiasi, itu tidak berarti menyerah atau mundur, tetapi bertujuan untuk mengamankan hak bangsa Iran dan secara kuat mempertahankan kepentingan nasional,” ujar Pezeshkian, dikutip dari Anadolu, Senin (11/5/2026)

Ia juga menegaskan Iran tidak akan tunduk kepada pihak yang dianggap sebagai musuh. Pernyataan itu disampaikan dalam rapat gugus tugas yang membahas rekonstruksi kerusakan akibat konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel.

Ketegangan di kawasan meningkat sejak Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada 28 Februari 2026. Serangan tersebut memicu aksi balasan dari Teheran terhadap Israel serta sekutu Washington di kawasan Teluk, termasuk gangguan terhadap lalu lintas di Selat Hormuz, jalur pelayaran strategis bagi perdagangan energi global.

Upaya meredakan konflik sempat menghasilkan gencatan senjata pada 8 April melalui mediasi Pakistan. Namun, perundingan lanjutan di Islamabad belum berhasil menghasilkan kesepakatan permanen untuk mengakhiri konflik. Gencatan senjata kemudian diperpanjang oleh Presiden AS Donald Trump tanpa batas waktu yang ditentukan.

Sementara itu, Iran mengajukan proposal tandingan terhadap rencana perdamaian yang diajukan Washington. Media pemerintah Iran melaporkan bahwa proposal tersebut mencakup tuntutan kompensasi dari Amerika Serikat serta penegasan kedaulatan Teheran atas Selat Hormuz.

Selain itu, Iran juga menuntut pencabutan sanksi serta pelepasan aset negara yang dibekukan di luar negeri. Teheran menolak rencana perdamaian yang diajukan Washington karena dinilai mengharuskan Iran tunduk pada “tuntutan berlebihan” dari Presiden Trump.

Menanggapi proposal terbaru Iran, Trump melalui platform Truth Social pada Minggu (10/5/2026), mengatakan telah meninjau respons tersebut dan menyebutnya “sepenuhnya tidak dapat diterima.”

Sejak 13 April 2026, Amerika Serikat juga dilaporkan menerapkan blokade angkatan laut terhadap lalu lintas maritim Iran di Selat Hormuz, yang semakin meningkatkan ketegangan di kawasan tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Iran menegaskan tidak akan tunduk terhadap tekanan maupun ancaman dari Amerika Serikat (AS) di tengah proses perundingan yang sedang berlangsung antara kedua negara.

Ketua parlemen Iran sekaligus tokoh yang terlibat dalam proses negosiasi, Mohammad Baqer Qalibaf, mengatakan negaranya telah menunjukkan sejumlah inisiatif positif dalam pembicaraan dengan AS yang membantu mendorong kemajuan dalam proses perundingan.

Dalam pernyataan yang dikutip media pemerintah Iran pada Minggu (13/4/2026), Qalibaf menyebut langkah tersebut merupakan bentuk itikad baik Teheran dalam mencari solusi diplomatik.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa ancaman baru yang disampaikan Presiden AS Donald Trump tidak akan memengaruhi sikap maupun keteguhan bangsa Iran.

“Jika kalian berperang, kami juga akan berperang. Namun jika kalian datang dengan logika, kami akan merespons dengan logika. Kami tidak akan tunduk pada ancaman apa pun. Biarkan mereka kembali menguji tekad kami agar kami dapat memberi mereka pelajaran yang lebih besar,” ujar Qalibaf, dikutip dari Guardian.

Qalibaf menyatakan Iran siap merespons secara tegas jika dihadapkan pada tekanan. Namun, ia juga menegaskan bahwa negaranya terbuka terhadap pendekatan rasional dalam proses diplomasi.

Menurutnya, Iran akan merespons secara proporsional terhadap setiap langkah yang diambil pihak lain dalam perundingan tersebut.

Pernyataan itu muncul di tengah dinamika hubungan Iran dan AS yang kembali memanas meski kedua pihak masih terlibat dalam berbagai upaya diplomasi untuk meredakan ketegangan di kawasan Timur Tengah.

Tensi Meningkat di Hormuz

Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran meningkat setelah Trump mengumumkan rencana memblokade aktivitas pelayaran di Selat Hormuz. Militer AS melalui US Central Command menyatakan blokade terhadap kapal yang masuk dan keluar dari pelabuhan Iran akan mulai diberlakukan pada 13 April.

Langkah tersebut memicu peringatan dari Islamic Revolutionary Guard Corps yang menyebut kehadiran kapal militer di sekitar Selat Hormuz dapat dianggap sebagai pelanggaran gencatan senjata. Trump juga kembali mengancam akan menyerang infrastruktur energi Iran jika kesepakatan untuk mengakhiri konflik tidak tercapai.

Situasi ini turut mengguncang pasar energi global. Harga minyak mentah dunia melonjak, dengan Brent sempat naik lebih dari 7% menjadi sekitar US$102 per barel dan minyak mentah AS naik sekitar 8% menjadi lebih dari US$104 per barel.

Selat Hormuz sendiri merupakan jalur strategis bagi perdagangan energi dunia, dengan sekitar seperlima pasokan minyak global melewati jalur tersebut setiap hari, termasuk dari negara-negara eksportir utama seperti Arab Saudi, Irak, Uni Emirat Arab, Kuwait, dan Iran.

Jakarta, CNBC Indonesia - Iran menyampaikan pernyataan paling terang sejauh ini mengenai nasib program nuklirnya setelah serangan Israel dan Amerika Serikat pada Juni lalu. Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi menegaskan bahwa seluruh kegiatan pengayaan uranium di Iran saat ini terhenti karena fasilitas-fasilitas utama negara itu hancur dalam serangan tersebut.

"Kami tidak memiliki pengayaan nuklir yang tidak diumumkan di Iran. Semua fasilitas kami berada di bawah perlindungan dan pemantauan Badan Energi Atom Internasional (IAEA)," kata Araghchi kepada The Associated Press (AP) dalam forum konferensi bersama para wartawan, dikutip Senin (17/11/2025).

Ia menekankan bahwa penghentian pengayaan bukanlah keputusan politik, tetapi akibat kerusakan fisik. "Tidak ada pengayaan sekarang karena fasilitas kami, fasilitas pengayaan kami, telah diserang."

Ketika ditanya apa yang dibutuhkan Iran untuk kembali bernegosiasi dengan Amerika Serikat dan pihak lain, Araghchi menegaskan bahwa posisi Iran terkait hak nuklirnya tidak berubah.

"Hak Iran untuk melakukan pengayaan, untuk penggunaan teknologi nuklir secara damai, termasuk pengayaan, tidak dapat disangkal," tuturnya.

"Kami memiliki hak ini dan kami akan terus menjalankannya, dan kami berharap komunitas internasional, termasuk Amerika Serikat, mengakui hak kami dan memahami bahwa ini adalah hak yang tidak dapat dicabut dari Iran dan kami tidak akan pernah menyerahkan hak kami."

Di forum yang sama, Kepala Organisasi Energi Atom Iran Mohammad Eslami mengungkapkan bahwa Iran mendapat ancaman terkait kemungkinan akses ke lokasi-lokasi pengayaan yang telah hancur. Situasi keamanan disebutnya belum berubah sejak serangan tersebut.

"Situasi keamanan kami belum berubah. Jika Anda menonton berita, Anda melihat bahwa setiap hari kami diancam dengan serangan lain," ujar Eslami. "Setiap hari kami diberi tahu bahwa jika kami menyentuh apa pun, kami akan diserang."

Adapun analisis citra satelit oleh AP menunjukkan belum ada pekerjaan besar di fasilitas Fordo, Isfahan, dan Natanz setelah serangan itu.

Ketegangan Nuklir

Sebelum serangan, Iran sempat memperkaya uranium hingga kemurnian 60%, tinggal selangkah dari tingkat senjata nuklir. Lonjakan pengayaan itu terjadi setelah Presiden AS saat itu, Donald Trump, menarik Amerika Serikat secara sepihak dari perjanjian nuklir 2015 pada tahun 2018.

Iran terus menegaskan bahwa program nuklirnya bersifat damai, meski negara-negara Barat dan IAEA menyebut bahwa Iran memiliki program senjata nuklir terorganisasi hingga 2003.

Pada September lalu, negara-negara Eropa mendorong pemberlakuan kembali sanksi PBB terhadap Iran terkait program nuklirnya. Pekan ini, Dewan Gubernur IAEA dijadwalkan bersidang dan dapat memutuskan resolusi baru yang menegur Iran atas kegagalannya bekerja sama sepenuhnya dengan badan tersebut.

Araghchi sendiri membuka kemungkinan negosiasi lebih lanjut dengan Amerika Serikat, namun menyatakan bahwa pendekatan Washington selama ini tidak mencerminkan kesiapan mereka untuk dialog yang setara.

"Apa yang kami lihat dari pihak Amerika sejauh ini sebenarnya merupakan upaya untuk mendikte tuntutan mereka, yang bersifat maksimalis dan berlebihan. Kami tidak melihat peluang dialog jika menghadapi tuntutan seperti itu," ujarnya.