Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono mengungkapkan bahwa proses diplomasi untuk mengamankan jalur pelayaran dua kapal tanker milik PT Pertamina International Shipping (PIS) berlangsung penuh tantangan.

Kedua kapal tersebut, yaitu Pertamina Pride dan Gamsunoro, hingga saat ini belum mendapatkan kepastian untuk melintasi Selat Hormuz yang sempat ditutup oleh otoritas Iran.

Walaupun sempat muncul indikasi bahwa jalur tersebut akan dibuka kembali, kondisi keamanan yang terus berubah membuat situasi menjadi tidak stabil. Akibatnya, kedua kapal masih harus menunggu izin resmi untuk melanjutkan perjalanan melalui salah satu rute perdagangan laut terpenting di dunia itu.

Sugiono menegaskan bahwa Kementerian Luar Negeri, melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Teheran, bersama pihak Pertamina terus menjalin komunikasi intensif dengan pemerintah Iran. Upaya ini difokuskan pada negosiasi izin melintas bagi kapal-kapal yang terdampak.

“Permasalahannya menjadi semakin kompleks dengan situasi internal yang terjadi di Iran sendiri. Karena kadang-kadang apa yang menjadi policy dari atas itu tidak serta-merta bisa diimplementasikan di lapangannya. Itu yang sedang dicari penyelesaiannya seperti apa,” ungkap Menlu saat Konferensi Pers di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu (22/4/2026).

Lebih lanjut, dia juga menjelaskan bahwa tantangan semakin bertambah dengan munculnya persyaratan baru bagi kapal yang ingin melintas, ditambah dengan potensi blokade di kawasan tersebut. Hal ini menjadi fokus utama dalam pembahasan antara KBRI di Teheran dan tim teknis dari Pertamina.

“Kemudian tentu saja ada perkembangan lagi tentang blokade Hormuz. Kemudian juga ada beberapa perkembangan terkait dengan syarat-syarat kapal boleh lewat dan sebagainya dan sebagainya, yang itu masih menjadi hal-hal yang kita negosiasikan dan kita bicarakan,” paparnya.

Selain upaya bilateral, Indonesia juga turut serta dalam forum internasional yang diprakarsai oleh Prancis dan Inggris untuk membahas situasi di Selat Hormuz. Dalam pertemuan tersebut, Sugiono hadir secara daring mewakili Presiden RI.

“Jadi, saya mewakili Bapak Presiden hadir secara online itu daring di rapat tersebut. Yang intinya, pertama, negara-negara yang ikut di dalam konferensi tersebut menolak segala jenis pemungutan fee atau tol bagi kapal-kapal yang lewat di Hormuz,” jelas Sugiono.

Dia menambahkan bahwa kebijakan pungutan tersebut bertentangan dengan prinsip kebebasan navigasi internasional. Meskipun Iran memiliki pengaruh besar di kawasan itu, Selat Hormuz juga berbatasan dengan negara lain seperti Oman dan Uni Emirat Arab.

“Karena hal tersebut bertentangan dengan apa yang dikenal dengan freedom of navigation. Selat Hormuz dikuasai Iran, tapi di situ kan ada Oman, ya kan, kemudian ada UAE. Kemudian, karena ya, jadi beberapa contoh praktik-praktik tersebut dilakukan di situ,” tambahnya.

Sugiono menekankan bahwa Selat Hormuz memiliki peran vital, tidak hanya untuk distribusi minyak dunia, tetapi juga sebagai jalur utama logistik global. Oleh sebab itu, selain pendekatan diplomatik, dilakukan pula langkah teknis berupa pembersihan ranjau laut guna menjamin keselamatan pelayaran.

“Jadi kurang lebih seperti itu. Normalisasi yang tadi disampaikan, ya, tentu saja upaya-upaya de-mining juga dilakukan, membersihkan ranjau-ranjau laut yang ada di sekitar Selat Hormuz,” tandas Sugiono.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan dua kapal milik Pertamina yang masih tertahan di sekitar Selat Hormuz saat ini masih dalam proses negosiasi. Diharapkan bisa segera keluar dan kembali ke Tanah Air.

Menurut Bahlil, proses negosiasi memang berjalan lama dan membutuhkan waktu karena antrean kapal dari negara lain juga panjang.

"Dalam negosiasi sekarang. Kan ini kan antri kan panjang, ini lagi negosiasi. Ya, kasih kami waktu ya. Masih negosiasi, masih negosiasi," ujar Bahlil ditemui di Kantornya, Selasa (17/3).

Ia menjelaskan, meski konflik di Timur Tengah belum menunjukkan tanda-tanda mereda, pemerintah mulai melihat perkembangan positif terkait akses pelayaran di Selat Hormuz. Salah satunya, semua kapal yang bukan milik Israel dan AS bisa melewati perairan tersebut.

"Alhamdulillah kita sedikit mendapat angin segar dengan Selat Hormuz itu sudah mulai ada kebijakan tutup buka. Artinya bagi kapal-kapal, bagi negara-negara yang bukan Israel dan Amerika, itu bisa sekarang untuk terjadi komunikasi. Dan ini sebenarnya adalah sebuah perkembangan yang positif," katanya.

Di tengah situasi tersebut, pemerintah memastikan strategi pengamanan pasokan energi nasional tetap berjalan, termasuk menjaga ketersediaan stok BBM dan LPG.

"Strateginya setelah Maret pun sudah kita lakukan. Bagi yang penting adalah kita, stok semuanya harus ada, supaya tidak ada kelangkaan di Indonesia. Baik LPG, bensin, maupun solar. Itu yang paling penting," jelasnya.

Bahlil menegaskan pemerintah akan tetap hadir menjaga stabilitas harga energi, termasuk melalui skema subsidi, dengan mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia dan kondisi geopolitik.

"Menyangkut harga, negara akan tetap hadir untuk subsidi. Tetap akan hadir. Berapa harga subsidinya, itu kita lihat perkembangan geopolitik. Kalau mau US$100 (harga minyak), itu insyaallah masih dalam koridor APBN, masih bisa kita exercise. Tapi ini masih dalam pembahasan," pungkasnya.