REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Presiden AS Donald Trump, Kamis (21/5/2026) lalu, mengatakan AS menentang segala bentuk pungutan tol terhadap pengiriman barang melalui Selat Hormuz. Ia juga menegaskan Iran tidak akan diizinkan menyimpan uranium yang diperkaya.

"Kami tidak menginginkan tol. Ini adalah jalur air internasional. Mereka tidak mengenakan tol saat ini," kata Trump kepada wartawan di Gedung Putih, dikutip laman Anadolu Agency.

Trump mengklaim Iran menderita kerugian finansial besar akibat pembatasan aktivitas pengiriman barang. Ketika ditanya apakah Iran dapat mempertahankan persediaan uranium yang diperkaya dalam pengaturan apa pun di masa mendatang, Trump menjawab dengan tegas.

"Tidak, kami akan mendapatkan uranium yang diperkaya; kami akan mendapatkannya. Kami tidak membutuhkannya. Kami tidak menginginkannya. Kami mungkin akan menghancurkannya setelah mendapatkannya, tetapi kami tidak akan membiarkan mereka memilikinya," kata Trump.

Trump kembali menegaskan AS tidak akan membiarkan Iran memiliki senjata nuklir. "Saat ini, kami sedang bernegosiasi, dan kita lihat saja nanti, tetapi kita akan mendapatkannya dengan cara apa pun. Mereka tidak akan memiliki senjata nuklir," katanya.

Trump mengatakan AS sedang memantau negosiasi yang dilaporkan berlangsung antara Iran dan Oman mengenai kemungkinan pungutan tol di Selat Hormuz. Ia juga menegaskan pasukan AS mempertahankan kendali penuh atas lalu lintas maritim di jalur air strategis tersebut.

Ketika ditanya apakah dapat diterima jika Iran bernegosiasi dengan Oman untuk memformalkan pungutan tol bagi kapal yang melintasi Selat Hormuz, Trump berkata, "Yah, kami sedang mempertimbangkannya; kami mendengarnya."

Trump kemudian mengklaim AS telah memberlakukan blokade yang efektif di wilayah tersebut. "Kami memiliki kendali penuh atas Selat Hormuz, seperti yang Anda ketahui, dengan blokade kami. Blokade tersebut 100 persen efektif. Tidak ada yang bisa melewatinya. Ini seperti tembok baja," kata Trump.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Jepang mengurangi impor minyak dari Timur Tengah sebesar 67,2 persen dibanding April tahun lalu, menurut statistik perdagangan luar negeri yang dirilis Kementerian Keuangan Jepang, Kamis (21/5). Volume impor minyak Jepang dari Timur Tengah pada April 2026 tercatat sebesar 3,84 juta kiloliter, kata kementerian itu.

Kantor beritaKyodo melaporkan bahwa angka tersebut merupakan level terendah sejak 1979.

Jepang mengandalkan 94 persen impor minyaknya dari Timur Tengah dan hampir seluruhnya dikirim melalui Selat Hormuz.

Pada 28 Februari, Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap sejumlah target di Iran, termasuk Teheran, yang menyebabkan kerusakan dan menewaskan warga sipil.

AS dan Iran kemudian mengumumkan gencatan senjata selama dua pekan pada 7 April. Namun, pembicaraan lanjutan di Islamabad, Pakistan, tidak menghasilkan kesepakatan.

Presiden AS Donald Trump kemudian memperpanjang penghentian permusuhan untuk memberi Iran waktu untuk mengajukan "proposal terpadu."

Eskalasi konflik di kawasan itu menyebabkan blokade de facto terhadap Selat Hormuz, jalur utama pasokan minyak dan gas alam cair dari Teluk Persia ke pasar global, serta mempengaruhi ekspor dan produksi minyak.

Gangguan di Selat Hormuz juga memicu kenaikan harga bahan bakar dan produk industri di berbagai negara.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono mengungkapkan bahwa proses diplomasi untuk mengamankan jalur pelayaran dua kapal tanker milik PT Pertamina International Shipping (PIS) berlangsung penuh tantangan.

Kedua kapal tersebut, yaitu Pertamina Pride dan Gamsunoro, hingga saat ini belum mendapatkan kepastian untuk melintasi Selat Hormuz yang sempat ditutup oleh otoritas Iran.

Walaupun sempat muncul indikasi bahwa jalur tersebut akan dibuka kembali, kondisi keamanan yang terus berubah membuat situasi menjadi tidak stabil. Akibatnya, kedua kapal masih harus menunggu izin resmi untuk melanjutkan perjalanan melalui salah satu rute perdagangan laut terpenting di dunia itu.

Sugiono menegaskan bahwa Kementerian Luar Negeri, melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Teheran, bersama pihak Pertamina terus menjalin komunikasi intensif dengan pemerintah Iran. Upaya ini difokuskan pada negosiasi izin melintas bagi kapal-kapal yang terdampak.

“Permasalahannya menjadi semakin kompleks dengan situasi internal yang terjadi di Iran sendiri. Karena kadang-kadang apa yang menjadi policy dari atas itu tidak serta-merta bisa diimplementasikan di lapangannya. Itu yang sedang dicari penyelesaiannya seperti apa,” ungkap Menlu saat Konferensi Pers di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu (22/4/2026).

Lebih lanjut, dia juga menjelaskan bahwa tantangan semakin bertambah dengan munculnya persyaratan baru bagi kapal yang ingin melintas, ditambah dengan potensi blokade di kawasan tersebut. Hal ini menjadi fokus utama dalam pembahasan antara KBRI di Teheran dan tim teknis dari Pertamina.

“Kemudian tentu saja ada perkembangan lagi tentang blokade Hormuz. Kemudian juga ada beberapa perkembangan terkait dengan syarat-syarat kapal boleh lewat dan sebagainya dan sebagainya, yang itu masih menjadi hal-hal yang kita negosiasikan dan kita bicarakan,” paparnya.

Selain upaya bilateral, Indonesia juga turut serta dalam forum internasional yang diprakarsai oleh Prancis dan Inggris untuk membahas situasi di Selat Hormuz. Dalam pertemuan tersebut, Sugiono hadir secara daring mewakili Presiden RI.

“Jadi, saya mewakili Bapak Presiden hadir secara online itu daring di rapat tersebut. Yang intinya, pertama, negara-negara yang ikut di dalam konferensi tersebut menolak segala jenis pemungutan fee atau tol bagi kapal-kapal yang lewat di Hormuz,” jelas Sugiono.

Dia menambahkan bahwa kebijakan pungutan tersebut bertentangan dengan prinsip kebebasan navigasi internasional. Meskipun Iran memiliki pengaruh besar di kawasan itu, Selat Hormuz juga berbatasan dengan negara lain seperti Oman dan Uni Emirat Arab.

“Karena hal tersebut bertentangan dengan apa yang dikenal dengan freedom of navigation. Selat Hormuz dikuasai Iran, tapi di situ kan ada Oman, ya kan, kemudian ada UAE. Kemudian, karena ya, jadi beberapa contoh praktik-praktik tersebut dilakukan di situ,” tambahnya.

Sugiono menekankan bahwa Selat Hormuz memiliki peran vital, tidak hanya untuk distribusi minyak dunia, tetapi juga sebagai jalur utama logistik global. Oleh sebab itu, selain pendekatan diplomatik, dilakukan pula langkah teknis berupa pembersihan ranjau laut guna menjamin keselamatan pelayaran.

“Jadi kurang lebih seperti itu. Normalisasi yang tadi disampaikan, ya, tentu saja upaya-upaya de-mining juga dilakukan, membersihkan ranjau-ranjau laut yang ada di sekitar Selat Hormuz,” tandas Sugiono.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Luar Negeri India melayangkan protes terhadap otoritas Iran usai dua kapal berbendera India ditembak ketika mencoba melintasi Selat Hormuz pada Sabtu (18/4/2026) waktu setempat.

Duta Besar Iran di New Delhi pun telah dipanggil pihak kementerian untuk bertemu dengan Sekretaris Luar Negeri India Vikram Misri pada hari yang sama.

“Sekretaris Luar Negeri menyampaikan keprihatinan mendalam India atas insiden penembakan yang terjadi pagi tadi yang melibatkan dua kapal berbendera India di Selat Hormuz,” demikian keterangan juru bicara Kementerian Luar Negeri India, dikutip dari situs resmi, Minggu (19/4/2026).

Lebih lanjut, Vikram juga disebut menggarisbawahi pentingnya keselamatan kapal dagang dan pelaut bagi India dan mengingatkan bahwa Iran sebelumnya telah memfasilitasi perjalanan yang aman untuk beberapa kapal yang menuju India.

Sekretaris Luar Negeri India pun mendesak Duta Besar Iran untuk menyampaikan pandangan India ini kepada otoritas yang berwenang, dan segera kembali memfasilitasi kapal-kapal yang akan melintasi Selat Hormuz.

“Duta Besar Iran berjanji untuk menyampaikan pandangan ini kepada pihak berwenang Iran,” pungkas keterangan tersebut.

Sebelumnya, Iran kembali menutup akses Selat Hormuz beberapa waktu usai mengumumkan pembukaan penuh. Dilansir BBC, Minggu (19/4/2026), Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) menyebut blokade berkelanjutan oleh Amerika Serikat (AS) sebagai alasan utama keputusan tersebut.

Dalam pernyataan resmi pada Sabtu, Angkatan Laut IRGC memperingatkan bahwa tidak ada kapal yang boleh bergerak dari tempat berlabuhnya di Teluk Persia atau Laut Oman. IRGC menyebut sejumlah kapal sempat melintas di bawah pengawasan mereka sejak Jumat malam, tetapi jalur kembali ditutup hingga AS menghentikan blokade terhadap pelabuhan Iran.

“Mendekati Selat Hormuz akan dianggap sebagai kerja sama dengan musuh, dan kapal yang melanggar akan menjadi target,” demikian pernyataan IRGC.